Thursday, 02 April 2009
MAMUJU(SI) – Ratusan kader dan simpatisan Partai Demokrat (PD) di Kabupaten Mamuju,Sulawesi Barat (Sulbar),akhirnya kecewa.Penyebabnya, mereka gagal menggelar kampanye di Lapangan Ahmad Kirang Mamuju,kemarin.
Kampanye terakhir partai bentukan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) tersebut gagal karena tidak memiliki izin dari pihak kepolisian setempat untuk menggelar di lapangan dan iring-iringan. Rencananya, kampanye terbuka terakhir Partai Demokrat tersebut melibatkan ratusan simpatisan dan kader yang tersebar di Kota Mamuju dan sekitarnya. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju Siti Suraedah Suhardi menegaskan, pihaknya merasa sangat kecewa atas tindakan pihak kepolisian setempat karena tidak mengeluarkan izin kampanye.
Dia juga menilai, perlakuan yang diberikan pihak Kepolisian Resor (Polres) Mamuju tersebut merupakan tindakan yang diskriminatif bagi partainya karena pihaknya mendapat izin Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sulsel Kabupaten Mamuju. “Ini adalah tindakan diskriminasi karena kami telah mendapat izin dari Panwaslu Sulsel dan kabupaten,” kata Siti Suraedah didampingi Ketua DPD Partai Demokrat Sulbar Aras Tammauni kemarin.
Merasa kecewa akibat gagal berkampanye, ratusan simpatisan dan kader yang datang dari berbagai kecamatan di daerah itu hanya berkumpul di kediaman Ketua DPC Partai Demokrat Mamuju yang terletakdiJalanSultanHasanuddin Mamuju. Kondisi tersebut juga mengakibatkan jalur trans-Sulawesi lumpuh selama beberapa jam. Sementara itu,Kapolres Mamuju Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Andries Hermanto yang dihubungi via ponselnya membantah jika pihak kepolisian dikatakan diskriminatif.
Pasalnya, izin yang diminta pihak Partai Demokrat adalah izin melakukan kampanye arak-arakan,sementara tidak satu pun partai yang diberikan izin tersebut.“Tidak ada partai yang diberikan izin menggelar kampanye arak-arakan,”katanya. Kendati demikian, pihaknya menyatakan, telah memberikan izin berkampanye di Lapangan Ahmad Kirang.“Untuk izin berkampanye di lapangan terbuka kami telah terbitkan. Jadi, di sini kami tidak mendiskriminasikan partai mana pun,”ungkap Kapolres Mamuju.
Sementara itu, di Kabupaten Polewali Mandar,kampanye Partai Demokrat di Lapangan Lampa,Kecamatan Mapilli, dihadiri mantan calon Gubernur Sulbar Salim S Mengga dan ribuan simpatisan dari berbagai penjuru daerah tersebut. Dalam orasinya, Salim memuji kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dalam memimpin Indonesia selama empat tahun belakangan. Dia menyatakan, tidak ada satu pun Presiden Indonesia yang berani menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM),kecuali SBY.
“Menaikkan harga BBM itu selalu dilakukan, tapi untuk menurunkan harga BBM dalam waktu singkat hanya SBY,”katanya disambut teriakan ribuan massa yang memadati lokasi kampanye. Selama puluhan tahun berada di kesatuan TNI, SBY tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati anggotanya.Dia adalah pemimpin yang layak dipilih.Salim juga menegaskan, pihaknya akan keluar dari Partai Demokrat jika pada hari H kondisi kampanye saat itu berbeda dengan hasil pemilu.
“Saya dengar dan melihat apa yang ada saat ini. Karena itu, saya akan keluar dari Demokrat kalau nanti kondisi ini berbeda dengan hasil pemilu, mari pilih orang Sulbar iya maka (yang pantas) inggai dipammesai fikkiratta namappili iya to maka dipilih na mappecoai banuatta (Mari kita satukan pikiran untuk memilih orang yang pantas dipilih untuk memperbaiki daerah ini (Sulbar),”ujar dia kental dengan dialek Mandarnya disambut sorak-sorai ribuan simpatisan. (abdullah nicolha)
Thursday, April 2, 2009
Tak Terdaftar,Puluhan Warga Desa Kunyi Protes KPU Polman
Thursday, 02 April 2009
POLEWALI (SI) – Warga Desa Kunyi, Kecamatan Anreapi,Kabupaten Polewali Mandar (Polman), memprotes Komisi Pemilihan Umum (KPU) Polman,kemarin.Penyebabnya, 123 warga di desa itu tak masuk daftar pemilih tetap (DPT).
Sebanyak 123 warga yang memiliki hak pilih tersebut tersebar di lima tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Anreapi,yakni TPS 1–5.“Jadi,ratusan warga ini tidak tercatat dalam DPT.Kami telah melaporkannya sebelum DPT ditetapkan beberapa waktu lalu,” kata Kaur Desa Kunyi Fahuddin di Kantor KPU Polman,kemarin.
Dia menilai, petugas yang mendata pemilih tidak maksimal dalam melaksanakan tugas sehingga banyak warga tidak tercatat dan tidak masuk DPT.Dia menyatakan,masalah tersebut telah ada sejak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Polman digelar beberapa bulan lalu.
“Sebelumnya,masalah ini telah bergulir sejak pilkada lalu dan kami telah laporkan. Namun, nyatanya mereka tetap tidak masuk dalam daftar sehingga kami kembali mempertanyakan masalah ini kepada pihak penyelenggara,”jelas dia.
Kedatangan sejumlah warga tersebut didampingi beberapa anggota PPS setempat dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) karena mengkhawatirkan saat hari H nanti warga tidak menerima dan berbuat hal-hal yang tidak diinginkan.
“Di sini kami memperjelas tentang masalah ini karena ditakutkan saat pencontrengan,warga yang tidak terdaftar memprotes.Jadi,penjelasan dari sinilah yang akan kami sampaikan kepada mereka,” ungkap Udin,salah satu anggota PPS.
Ketua PPK Anreapi Nasrullah menyatakan,pihaknya tidak dapat mengakomodasi pemilih yang tidak masuk dalam DPT. Pasalnya, validasi data dilakukan satu bulan sebelum ditetapkan.
“Kami tidak bisa mengakomodir lagi karena telah ditetapkan.Sementara kami hanya mengacu petunjuk yang ada dan penambahan tidak dapat dilakukan,” katanya kepada SI di kantor KPU kemarin. Pihak PPS saat melakukan pelaporan tidak sesuai apa yang dianjurkan sehingga laporan tentang adanya warga yang tidak terdaftar tidak dapat diakomodasi.“Laporan tersebut salah tulis sehingga tambahan yang diajukan tidak diketahui. Jadi, laporannya yang salah,” ujar dia.
Dia mengungkapkan, tambahan pemilih tersebut baru akan dapat diakomodir saat pemilihan presiden digelar.Pasalnya, DPT yang telah ditetapkan tidak dapat diubah lagi. “Saat ini kami tidak dapat mengakomodir mereka karena telah ditetapkan, nanti untuk pilpres mendatang baru dimasukkan,” tandas dia.
Senada diungkapkan anggota KPU Polman Amiluddin Atjo bahwa warga yang tidak terdaftar dalam DPT saat ini sulit diakomodir. Pasalnya, pemilu legislatif tinggal beberapa hari lagi.
Sementara pihaknya juga telah mendistribusikan logistik ke sejumlah daerah. “Kalau untuk mengakomodir mereka dalam pemilihan legislatif sangat sulit karena hari H tinggal beberapa hari lagi,”jelasnya. (abdullah nicolha)
POLEWALI (SI) – Warga Desa Kunyi, Kecamatan Anreapi,Kabupaten Polewali Mandar (Polman), memprotes Komisi Pemilihan Umum (KPU) Polman,kemarin.Penyebabnya, 123 warga di desa itu tak masuk daftar pemilih tetap (DPT).
Sebanyak 123 warga yang memiliki hak pilih tersebut tersebar di lima tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Anreapi,yakni TPS 1–5.“Jadi,ratusan warga ini tidak tercatat dalam DPT.Kami telah melaporkannya sebelum DPT ditetapkan beberapa waktu lalu,” kata Kaur Desa Kunyi Fahuddin di Kantor KPU Polman,kemarin.
Dia menilai, petugas yang mendata pemilih tidak maksimal dalam melaksanakan tugas sehingga banyak warga tidak tercatat dan tidak masuk DPT.Dia menyatakan,masalah tersebut telah ada sejak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Polman digelar beberapa bulan lalu.
“Sebelumnya,masalah ini telah bergulir sejak pilkada lalu dan kami telah laporkan. Namun, nyatanya mereka tetap tidak masuk dalam daftar sehingga kami kembali mempertanyakan masalah ini kepada pihak penyelenggara,”jelas dia.
Kedatangan sejumlah warga tersebut didampingi beberapa anggota PPS setempat dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) karena mengkhawatirkan saat hari H nanti warga tidak menerima dan berbuat hal-hal yang tidak diinginkan.
“Di sini kami memperjelas tentang masalah ini karena ditakutkan saat pencontrengan,warga yang tidak terdaftar memprotes.Jadi,penjelasan dari sinilah yang akan kami sampaikan kepada mereka,” ungkap Udin,salah satu anggota PPS.
Ketua PPK Anreapi Nasrullah menyatakan,pihaknya tidak dapat mengakomodasi pemilih yang tidak masuk dalam DPT. Pasalnya, validasi data dilakukan satu bulan sebelum ditetapkan.
“Kami tidak bisa mengakomodir lagi karena telah ditetapkan.Sementara kami hanya mengacu petunjuk yang ada dan penambahan tidak dapat dilakukan,” katanya kepada SI di kantor KPU kemarin. Pihak PPS saat melakukan pelaporan tidak sesuai apa yang dianjurkan sehingga laporan tentang adanya warga yang tidak terdaftar tidak dapat diakomodasi.“Laporan tersebut salah tulis sehingga tambahan yang diajukan tidak diketahui. Jadi, laporannya yang salah,” ujar dia.
Dia mengungkapkan, tambahan pemilih tersebut baru akan dapat diakomodir saat pemilihan presiden digelar.Pasalnya, DPT yang telah ditetapkan tidak dapat diubah lagi. “Saat ini kami tidak dapat mengakomodir mereka karena telah ditetapkan, nanti untuk pilpres mendatang baru dimasukkan,” tandas dia.
Senada diungkapkan anggota KPU Polman Amiluddin Atjo bahwa warga yang tidak terdaftar dalam DPT saat ini sulit diakomodir. Pasalnya, pemilu legislatif tinggal beberapa hari lagi.
Sementara pihaknya juga telah mendistribusikan logistik ke sejumlah daerah. “Kalau untuk mengakomodir mereka dalam pemilihan legislatif sangat sulit karena hari H tinggal beberapa hari lagi,”jelasnya. (abdullah nicolha)
Tuesday, March 31, 2009
Daerah Kepulauan Peroleh 17 TPS
Tuesday, 31 March 2009
MAMUJU(SI)–Dua kabupaten di Sulawesi Barat (Sulbar) yang memiliki penduduk di wilayah kepulauan mendapat jatah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 17 unit.
Dua kabupaten tersebut yakni Kabupaten Mamuju yang memiliki Pulau Karampuang Kecamatan Mamuju dan Pulau Balabalakang Kecamatan Simkep. Sementara di Polewali Mandar (Polman) yaitu Pulau Salama Desa Amesangan dan Pulau Battoa di Desa Tonyaman Kecamatan Binuang.
“Jadi, di Polman hanya dua TPS yang ditempatkan di wilayah kepulauan. Sementara di Mamuju sebanyak 15 TPS,”ungkap Kepala Bagian Program dan Teknis Penyelenggara Sekretariat KPU Sulbar Subuki. Subuki mengatakan, hal tersebut untuk memaksimalkan jalannya proses pemungutan suara pada 9 April mendatang yakni menempatkan TPS di wilayah kepulauan di Kabupaten Mamuju dan Polewali Mandar.
Ketua KPU Sulbar Andi Nahar Nasada menyatakan, di Sulawesi Barat hanya dua kabupaten yang memiliki wilayah kepulauan yang berpenduduk, sementara di tiga daerah lainnya tidak ada. “Memang hanya dua daerah itu yang mendapat alokasi TPS untuk daerah kepulauan,”katanya kepada SI via ponselnya,kemarin.
Sementara itu,Ketua KPU Polman Usman Suhuriah bahwa, pihaknya menempatkan dua tempat pemungutan suara di dua pulau di daerah tersebut karena menilai penduduk yang bermukim di sana sudah mulai padat dan membutuhkan TPS tersendiri serta.
“Kami menempatkan dua TPS di dua pulau tersebut untuk lebih memaksimalkan proses pemungutan suara pada 9 April mendatang,”tandasnya. (abdullah nicolha)
MAMUJU(SI)–Dua kabupaten di Sulawesi Barat (Sulbar) yang memiliki penduduk di wilayah kepulauan mendapat jatah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 17 unit.
Dua kabupaten tersebut yakni Kabupaten Mamuju yang memiliki Pulau Karampuang Kecamatan Mamuju dan Pulau Balabalakang Kecamatan Simkep. Sementara di Polewali Mandar (Polman) yaitu Pulau Salama Desa Amesangan dan Pulau Battoa di Desa Tonyaman Kecamatan Binuang.
“Jadi, di Polman hanya dua TPS yang ditempatkan di wilayah kepulauan. Sementara di Mamuju sebanyak 15 TPS,”ungkap Kepala Bagian Program dan Teknis Penyelenggara Sekretariat KPU Sulbar Subuki. Subuki mengatakan, hal tersebut untuk memaksimalkan jalannya proses pemungutan suara pada 9 April mendatang yakni menempatkan TPS di wilayah kepulauan di Kabupaten Mamuju dan Polewali Mandar.
Ketua KPU Sulbar Andi Nahar Nasada menyatakan, di Sulawesi Barat hanya dua kabupaten yang memiliki wilayah kepulauan yang berpenduduk, sementara di tiga daerah lainnya tidak ada. “Memang hanya dua daerah itu yang mendapat alokasi TPS untuk daerah kepulauan,”katanya kepada SI via ponselnya,kemarin.
Sementara itu,Ketua KPU Polman Usman Suhuriah bahwa, pihaknya menempatkan dua tempat pemungutan suara di dua pulau di daerah tersebut karena menilai penduduk yang bermukim di sana sudah mulai padat dan membutuhkan TPS tersendiri serta.
“Kami menempatkan dua TPS di dua pulau tersebut untuk lebih memaksimalkan proses pemungutan suara pada 9 April mendatang,”tandasnya. (abdullah nicolha)
Monday, March 30, 2009
KPU Polman Dilaporkan ke Bawaslu
Saturday, 14 March 2009
POLEWALI (SINDO) – Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Kabupaten Polewali Mandar (Polman) akan melaporkan komisi pemilihan umum (KPU) ke badan pengawas pemilu (Bawaslu) terkait dugaan adanya kejanggalan yang ditemukan pada surat suara yang diterima oleh penyelenggara pemilu di daerah tersebut.
Kejanggalan yang ditemukan oleh panwas saat penyortiran surat suara yang dilakukan di Gedung Olahraga (GOR) Polewali Rabu (11/3) lalu, yakni warna sampul surat suara yang berbeda dengan contoh yang dikeluarkan KPU dan kolom nama calon legislatif (caleg) yang tidak memiliki batas.
“Ada dua kesalahan cetak pada surat suara yang ditemukan panwas, pertama kesalahan terdapat pada sampul surat suara yang seharusnya berwarna biru, namun yang diterima KPU Polman berwarna ungu,” kata anggota Panwas Pemilu Polman M Danial kepada wartawan belum lama ini.
Yang kedua, kata Danial, kesalahan cetak pada surat suara terletak pada kolom nomor urut dan nama caleg yang hanya dibatasi garis tebal sementara, menurut peraturan KPU Nomor 34/2008 Pasal 7 Ayat 2 huruf f jarak kolom nomor urut dan nama caleg tercantum dalam kolom tersendiri dengan jarak 0,1 sentimeter.
Sementara itu, anggota KPU Polman Mahmud Rawi mengaku tentang adanya kesalahan pada sura suara tersebut dan segera berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan pusat untuk dicarikan solusi.Bahkan surat suara itu sendiri tidak akan didistribusikan sebelum ada kejelasan dari KPU Pusat terkait kesalahan cetak surat suara tersebut.“ Kami akan berkoordinasi dulu dengan KPU Pusat,” ungkapnya. (abdullah nicolha)
POLEWALI (SINDO) – Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Kabupaten Polewali Mandar (Polman) akan melaporkan komisi pemilihan umum (KPU) ke badan pengawas pemilu (Bawaslu) terkait dugaan adanya kejanggalan yang ditemukan pada surat suara yang diterima oleh penyelenggara pemilu di daerah tersebut.
Kejanggalan yang ditemukan oleh panwas saat penyortiran surat suara yang dilakukan di Gedung Olahraga (GOR) Polewali Rabu (11/3) lalu, yakni warna sampul surat suara yang berbeda dengan contoh yang dikeluarkan KPU dan kolom nama calon legislatif (caleg) yang tidak memiliki batas.
“Ada dua kesalahan cetak pada surat suara yang ditemukan panwas, pertama kesalahan terdapat pada sampul surat suara yang seharusnya berwarna biru, namun yang diterima KPU Polman berwarna ungu,” kata anggota Panwas Pemilu Polman M Danial kepada wartawan belum lama ini.
Yang kedua, kata Danial, kesalahan cetak pada surat suara terletak pada kolom nomor urut dan nama caleg yang hanya dibatasi garis tebal sementara, menurut peraturan KPU Nomor 34/2008 Pasal 7 Ayat 2 huruf f jarak kolom nomor urut dan nama caleg tercantum dalam kolom tersendiri dengan jarak 0,1 sentimeter.
Sementara itu, anggota KPU Polman Mahmud Rawi mengaku tentang adanya kesalahan pada sura suara tersebut dan segera berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan pusat untuk dicarikan solusi.Bahkan surat suara itu sendiri tidak akan didistribusikan sebelum ada kejelasan dari KPU Pusat terkait kesalahan cetak surat suara tersebut.“ Kami akan berkoordinasi dulu dengan KPU Pusat,” ungkapnya. (abdullah nicolha)
Sunday, March 29, 2009
Aburizal Janji Lanjutkan PNPM
Monday, 30 March 2009
POLEWALI(SI) – Kampanye terakhir Partai Golongan Karya (Golkar) di Lapangan Pancasila,Kabupaten Polewali Mandar (Polman),Sulawesi Barat (Sulbar),dihadiri sejumlah pengurus DPP Golkar,termasuk anggota Dewan penasihat Aburizal Bakrie.
Fungsionaris Partai Golkar yang juga menjabat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra), dalam orasi politiknya berjanji melanjutkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri untuk menyejahterakan rakyat.Menurut dia, program tersebut terbukti menyejahterakan rakyat dan akan dilanjutkan hingga pemerintahan mendatang jika Partai Golkar menang.
“Kami akan memperjuangkan kesejahteraan rakyat yang lebih bagus dari sekarang dan akan meneruskan PNPM Mandiri di daerah ini hingga 2015,”ujarnya dengan nada lantang yang diiringi seruan hidup Golkar dari ribuan massa yang memadati lokasi kampanye,kemarin.
Dia juga optimistis akan memenangkan partai berlambang pohon beringin itu dengan meraih suara 50% di daerah ini (Sulbar). Untuk dapat mewujudkan target tersebut, para kader dan simpatisan diminta lebih giat memenangkan Partai Golkar di provinsi yang ke-33 itu.
Selain itu,Aburizal Bakrie juga memintaparakader,simpatisan,dan caleg Golkar berkampanye melalui jalur keluarga masing-masing agar bias meraih suara rakyat hingga 50%. “Jadi,kalau saudara-saudara yakin memenangkan Golkar pada pemilu ini, berkampanyelah kepada istri, anak,bapak,ibu,dan para tetangga untuk mencontreng Partai Golkar dengan nomor urut 23,”tuturnya.
Hal senada diungkapkan Ketua DPD I Golkar yang juga Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh.Dia mengimbau masyarakat yang menginginkan Golkar menang dalam pemilu ini memilih dan mencontreng partai bernomor urut 23 dan mengampanyekannya kepada keluarga dan tetangga.
Pantauan SI, rapat umum dan kampanye akbar terbuka Partai Golkar di Polman juga berlangsung ricuh.Pasalnya,ribuan warga berebut sarung sutra yang dibagikan Dewan penasihat DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, setelah berorasi selama kurang lebih lima menit. Sebelumnya, kampanye yang berjalan tertib dan digelar sekitar pukul 10.00 Wita kemarin,tiba-tiba berubah saat penasihat DPP Golkar tersebut membagikan sarung sutra.
Ribuan simpatisan menyerobot dan naik ke panggung utama dan saling dorong untuk mendapatkan hadiah tersebut.Karena sudah tak sabar,beberapa orang naik ke panggung utama, bahkan anakanak juga ikut berebut sarung. Selain itu, Aburizal juga menyempatkan diri bernyanyi bersama artis-artis Ibu Kota,seperti Widi KDI dan Duo Macan. (abdullah nicolha)
Golkar Libatkan Anak-anak
KAMPANYE Partai Golkar di Polewali Mandar selain dihadiri ribuan simpatisannya, juga melibatkan anak-anak dan menghadirkan goyang erotis di atas panggung.
Tampak jelas sebagian anak-anak tersebut memakai atribut kampanye menggunakan kaus kuning dengan logo pohon beringin. Terkait hal tersebut, pihak panitia pengawas (panwas) pemilu setempat akan memanggil penanggung jawab kegiatan kampanye untuk dimintai keterangan mengenai pelanggaran yang dilakukan Partai Golkar.“Itu jelas melanggar dan kami sudah buatkan laporannya,” kata anggota Panwas Polman M Danial kepada SI via ponselnya, kemarin.
Menurutnya, hal tersebut sudah jelas diatur dalam UU No 10/2008 dan UU No 19/2008 tentang pemilu bahwa tidak diperbolehkan pemilih yang belum cukup umur dan menghadirkan goyang erotis saat berkampanye.
“Kami akan proses sesuai aturan yang ada,”ungkapnya. Setelah menghadiri acara kampanye terakhir Partai Golkar di Polman Sulawesi Barat, Aburizal Bakrie yang didampingi beberapa fungsionaris Golkar langsung kembali ke Jakarta menggunakan helikopter. Selanjutnya dia menghadiri kampanye serupa di Banyuwangi, Jawa Timur. (abdullah nicolha)
POLEWALI(SI) – Kampanye terakhir Partai Golongan Karya (Golkar) di Lapangan Pancasila,Kabupaten Polewali Mandar (Polman),Sulawesi Barat (Sulbar),dihadiri sejumlah pengurus DPP Golkar,termasuk anggota Dewan penasihat Aburizal Bakrie.
Fungsionaris Partai Golkar yang juga menjabat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra), dalam orasi politiknya berjanji melanjutkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri untuk menyejahterakan rakyat.Menurut dia, program tersebut terbukti menyejahterakan rakyat dan akan dilanjutkan hingga pemerintahan mendatang jika Partai Golkar menang.
“Kami akan memperjuangkan kesejahteraan rakyat yang lebih bagus dari sekarang dan akan meneruskan PNPM Mandiri di daerah ini hingga 2015,”ujarnya dengan nada lantang yang diiringi seruan hidup Golkar dari ribuan massa yang memadati lokasi kampanye,kemarin.
Dia juga optimistis akan memenangkan partai berlambang pohon beringin itu dengan meraih suara 50% di daerah ini (Sulbar). Untuk dapat mewujudkan target tersebut, para kader dan simpatisan diminta lebih giat memenangkan Partai Golkar di provinsi yang ke-33 itu.
Selain itu,Aburizal Bakrie juga memintaparakader,simpatisan,dan caleg Golkar berkampanye melalui jalur keluarga masing-masing agar bias meraih suara rakyat hingga 50%. “Jadi,kalau saudara-saudara yakin memenangkan Golkar pada pemilu ini, berkampanyelah kepada istri, anak,bapak,ibu,dan para tetangga untuk mencontreng Partai Golkar dengan nomor urut 23,”tuturnya.
Hal senada diungkapkan Ketua DPD I Golkar yang juga Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh.Dia mengimbau masyarakat yang menginginkan Golkar menang dalam pemilu ini memilih dan mencontreng partai bernomor urut 23 dan mengampanyekannya kepada keluarga dan tetangga.
Pantauan SI, rapat umum dan kampanye akbar terbuka Partai Golkar di Polman juga berlangsung ricuh.Pasalnya,ribuan warga berebut sarung sutra yang dibagikan Dewan penasihat DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, setelah berorasi selama kurang lebih lima menit. Sebelumnya, kampanye yang berjalan tertib dan digelar sekitar pukul 10.00 Wita kemarin,tiba-tiba berubah saat penasihat DPP Golkar tersebut membagikan sarung sutra.
Ribuan simpatisan menyerobot dan naik ke panggung utama dan saling dorong untuk mendapatkan hadiah tersebut.Karena sudah tak sabar,beberapa orang naik ke panggung utama, bahkan anakanak juga ikut berebut sarung. Selain itu, Aburizal juga menyempatkan diri bernyanyi bersama artis-artis Ibu Kota,seperti Widi KDI dan Duo Macan. (abdullah nicolha)
Golkar Libatkan Anak-anak
KAMPANYE Partai Golkar di Polewali Mandar selain dihadiri ribuan simpatisannya, juga melibatkan anak-anak dan menghadirkan goyang erotis di atas panggung.
Tampak jelas sebagian anak-anak tersebut memakai atribut kampanye menggunakan kaus kuning dengan logo pohon beringin. Terkait hal tersebut, pihak panitia pengawas (panwas) pemilu setempat akan memanggil penanggung jawab kegiatan kampanye untuk dimintai keterangan mengenai pelanggaran yang dilakukan Partai Golkar.“Itu jelas melanggar dan kami sudah buatkan laporannya,” kata anggota Panwas Polman M Danial kepada SI via ponselnya, kemarin.
Menurutnya, hal tersebut sudah jelas diatur dalam UU No 10/2008 dan UU No 19/2008 tentang pemilu bahwa tidak diperbolehkan pemilih yang belum cukup umur dan menghadirkan goyang erotis saat berkampanye.
“Kami akan proses sesuai aturan yang ada,”ungkapnya. Setelah menghadiri acara kampanye terakhir Partai Golkar di Polman Sulawesi Barat, Aburizal Bakrie yang didampingi beberapa fungsionaris Golkar langsung kembali ke Jakarta menggunakan helikopter. Selanjutnya dia menghadiri kampanye serupa di Banyuwangi, Jawa Timur. (abdullah nicolha)
TNI-Polri Jamin Keamanan Pemilu
Monday, 30 March 2009
MAMUJU(SI) – Menjelang pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang tersisa 10 hari lagi,Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memberikan jaminan keamanan pada pelaksanaan pemilu di Sulawesi Barat (Sulbar).
Komandan Resor Militer (Danrem) 142/Taroada Tarogau Kolonel Andi Sudarno mengungkapkan,secara teknis sudah mempersiapkan personel dan menyusun sistem keamanan penyelenggaraan Pemilu di Sulbar.
Sebagai bentuk riil, Denrem 142/Taroda Tarogau itu mengerahkan 460 personel TNI untuk membantu kepolisian menjaga stabilitas pelaksanaan pemilu, khususnya saat pemungutan suara hingga seluruh tahapan pemilu selesai. Meski demikian, ada beberapa hal yang tetap harus diwaspadai karena dinilai dapat menjadi pemicu timbulnya kekacauan dalam pelaksanaan pemilu,seperti masalah perbedaan ideologi,paham politik, dan faktor ekonomi.
“Semua itu patut kami waspadai sehingga tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak keamanan semata, tapi juga tanggung jawab seluruh stakeholder di daerah ini,”ungkapnya pada rapat koordinasi seluruh Muspida Sulbar terkait penyuksesan penyelenggaraan pemilu di Gedung PKK Sulbar, belum lama ini.
Ancaman lain, kata Danrem 142/Taroda Tarogau,bersumber dari pelaksanaan tahapan pemilu.Di antaranya sosialisasi contreng yang tidak tuntas, penggelembungan suara parpol,keterlambatan penyaluran logistik ke daerahdaerah terpencil,premanisme politik peserta pemilu, pemanfaatan dan provokasi golput, serta aksi pemboikotan pelaksanaan pemilu.
Hal senada diungkapkan Kepala Kepolisian Wilayah (Kapolwil) Parepare Komisaris Besar (Kombes) Nicholas Ruslan.Dia mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengamanan sejak awal pelaksanaan tahapan Pemilu 2009. Sementara untuk memperketat keamanan di lima kabupaten di Sulbar,dilakukan penambahan personel di setiap Polres.
Untuk sementara, telah dikerahkan tambahan 1 SSK personel Brimob, 149 personel dari Polwil Parepare, dan 238 personel Polda Sulselbar.“Semua personel tersebut akan ditugaskan di lima kabupaten untuk membantu personel yang ada di masing-masing Polres,” ungkapnya.
Kapolwil menilai,kondisi surat suara dan proses distribusi hingga pengiriman hasil perhitungan surat suara tetap menjadi ancaman utama. Karena itu, pihaknya menjaga ekstra ketat pendistribusian surat suara hingga tempat pemungutan suara (TPS). “Kami menyusun pola pelaksanaan pengamanan. Meski daerah ini masih dalam kondisi aman, kewaspadaan harus tetap dikedepankan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Badan Intelijen (BIN) Sulbar Brigjen Haidir mengungkapkan, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan sejak beberapa bulan terakhir bahwa semua tahapan pelaksanaan pemilu di daerah ini (Sulbar) dinilai masih rawan menimbulkan masalah. Hal itu dilihat pada substansi pedoman pelaksanaan pemilu, khususnya pada Undang-Undang (UU) No 10/2008 tentang Pemilu Legislatif.
“Ini mulanya sangat rawan,tapi saya melihat KPU pusat juga sudah melakukan langkah antisipasi.Karena itu,kami mulai optimistis dan memiliki keyakinan bahwa Sulbar masih dalam kondisi aman,” ungkapnya.
Kendati demikian, pihaknya menyarankan semua pihak dapat lebih waspada,sebab secara umum semua pelaksanaan tahapan rawan memunculkan masalah.Termasuk adanya pemanfaatan dari kelompok tertentu yang melakukan provokasi agar jumlah golput semakin bertambah banyak. (abdullah nicolha)
MAMUJU(SI) – Menjelang pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang tersisa 10 hari lagi,Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memberikan jaminan keamanan pada pelaksanaan pemilu di Sulawesi Barat (Sulbar).
Komandan Resor Militer (Danrem) 142/Taroada Tarogau Kolonel Andi Sudarno mengungkapkan,secara teknis sudah mempersiapkan personel dan menyusun sistem keamanan penyelenggaraan Pemilu di Sulbar.
Sebagai bentuk riil, Denrem 142/Taroda Tarogau itu mengerahkan 460 personel TNI untuk membantu kepolisian menjaga stabilitas pelaksanaan pemilu, khususnya saat pemungutan suara hingga seluruh tahapan pemilu selesai. Meski demikian, ada beberapa hal yang tetap harus diwaspadai karena dinilai dapat menjadi pemicu timbulnya kekacauan dalam pelaksanaan pemilu,seperti masalah perbedaan ideologi,paham politik, dan faktor ekonomi.
“Semua itu patut kami waspadai sehingga tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak keamanan semata, tapi juga tanggung jawab seluruh stakeholder di daerah ini,”ungkapnya pada rapat koordinasi seluruh Muspida Sulbar terkait penyuksesan penyelenggaraan pemilu di Gedung PKK Sulbar, belum lama ini.
Ancaman lain, kata Danrem 142/Taroda Tarogau,bersumber dari pelaksanaan tahapan pemilu.Di antaranya sosialisasi contreng yang tidak tuntas, penggelembungan suara parpol,keterlambatan penyaluran logistik ke daerahdaerah terpencil,premanisme politik peserta pemilu, pemanfaatan dan provokasi golput, serta aksi pemboikotan pelaksanaan pemilu.
Hal senada diungkapkan Kepala Kepolisian Wilayah (Kapolwil) Parepare Komisaris Besar (Kombes) Nicholas Ruslan.Dia mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengamanan sejak awal pelaksanaan tahapan Pemilu 2009. Sementara untuk memperketat keamanan di lima kabupaten di Sulbar,dilakukan penambahan personel di setiap Polres.
Untuk sementara, telah dikerahkan tambahan 1 SSK personel Brimob, 149 personel dari Polwil Parepare, dan 238 personel Polda Sulselbar.“Semua personel tersebut akan ditugaskan di lima kabupaten untuk membantu personel yang ada di masing-masing Polres,” ungkapnya.
Kapolwil menilai,kondisi surat suara dan proses distribusi hingga pengiriman hasil perhitungan surat suara tetap menjadi ancaman utama. Karena itu, pihaknya menjaga ekstra ketat pendistribusian surat suara hingga tempat pemungutan suara (TPS). “Kami menyusun pola pelaksanaan pengamanan. Meski daerah ini masih dalam kondisi aman, kewaspadaan harus tetap dikedepankan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Badan Intelijen (BIN) Sulbar Brigjen Haidir mengungkapkan, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan sejak beberapa bulan terakhir bahwa semua tahapan pelaksanaan pemilu di daerah ini (Sulbar) dinilai masih rawan menimbulkan masalah. Hal itu dilihat pada substansi pedoman pelaksanaan pemilu, khususnya pada Undang-Undang (UU) No 10/2008 tentang Pemilu Legislatif.
“Ini mulanya sangat rawan,tapi saya melihat KPU pusat juga sudah melakukan langkah antisipasi.Karena itu,kami mulai optimistis dan memiliki keyakinan bahwa Sulbar masih dalam kondisi aman,” ungkapnya.
Kendati demikian, pihaknya menyarankan semua pihak dapat lebih waspada,sebab secara umum semua pelaksanaan tahapan rawan memunculkan masalah.Termasuk adanya pemanfaatan dari kelompok tertentu yang melakukan provokasi agar jumlah golput semakin bertambah banyak. (abdullah nicolha)
Irigasi Sawah di Mamuju Masih Tadah Hujan
Monday, 30 March 2009
MAMUJU (SI) – Infrastruktur pertanian di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), dinilai belum maksimal. Sebab, jaringan irigasi yang terdapat di daerah tersebut belum mampu mengairi sawah yang sebagian besar adalah sawah tadah hujan.
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Mamuju Bustamin Bausat mengatakan, keberhasilan sektor pertanian di suatu daerah salah satunya sangat tergantung dari ketersediaan sarana infrastruktur yang memadai di wilayah itu.
“Infrastruktur pertanian yang masih kurang memadai adalah jaringan irigasi dan jalan usaha tani. Jaringan irigasi yang terdapat di Mamuju saat ini belum mampu mengairi sawah yang sebagian besar adalah sawah tadah hujan. Jika sawah hanya mengandalkan air hujan, hasil produksinya pun akan minim,” paparnya di Mamuju, belum lama ini.
Dia juga mengakui bahwa jaringan irigasi yang pernah dibangun sudah banyak yang rusak akibat bencana yang pernah menimpa beberapa daerah dan belum dibenahi. Bahkan, belum lama ini rencana pembangunan infrastruktur baru dilakukan di Kecamatan Tommo dan bisa mengairi sawah seluas 11 hektare. Infrastruktur berupa jalan juga dinilai masih sangat minim dan dapat memengaruhi distribusi hasil produksi.
“Bisa kita lihat masih banyak daerah pertanian yang sulit dijangkau sehingga hasilnya pun sulit didistribusikan keluar. Kasihan juga kalau petani sudah memproduksi, tapi distribusinya sulit dijangkau,” tandasnya. Salah seorang petani Mamuju Hamsah, 40, menyatakan, dengan tidak maksimalnya saluran irigasi yang ada saat ini, pihaknya kesulitan mendapatkan hasil pertanian yang maksimal.
“Mudah-mudahan pemerintah daerah segera membenahi irigasi pertanian karena kami tidak akan mendapat hasil pertanian yang memadai apabila pengairan tidak maksimal.Makanya kami sangat mengharapkan masalah ini dapat segera diatasi,” ungkapnya kepada SI,kemarin.
Dengan adanya masalah tersebut pihak Distanak Kabupaten Mamuju pada tahun ini akan kembali membangun jaringan irigasi yang direncanakan tersebar di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Tapalang Barat, Karossa, dan Papalang, dengan panjang 4,7 kilometer. Sementara anggaran dana yang akan digunakan untuk program tersebut sekitar Rp684 juta.
“Meskipun dinilai belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan, minimalnya sawah tadah hujan sudah bisa berkurang,” ujarnya.Tahun ini, dengan adanya jaringan irigasi,sawah tadah hujan dapat berkurang menjadi tinggal 40%.
Selain irigasi, Distanak juga berencana membangun drainase atau saluran air sepanjang 14.350 meter yang tersebar sembilan daerah. Proyek ini akan menghabiskan biaya Rp1,792 miliar. Sementara jalan usaha tani akan dibangun di delapan daerah dengan dana Rp873 juta. (abdullah nicolha)
MAMUJU (SI) – Infrastruktur pertanian di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), dinilai belum maksimal. Sebab, jaringan irigasi yang terdapat di daerah tersebut belum mampu mengairi sawah yang sebagian besar adalah sawah tadah hujan.
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Mamuju Bustamin Bausat mengatakan, keberhasilan sektor pertanian di suatu daerah salah satunya sangat tergantung dari ketersediaan sarana infrastruktur yang memadai di wilayah itu.
“Infrastruktur pertanian yang masih kurang memadai adalah jaringan irigasi dan jalan usaha tani. Jaringan irigasi yang terdapat di Mamuju saat ini belum mampu mengairi sawah yang sebagian besar adalah sawah tadah hujan. Jika sawah hanya mengandalkan air hujan, hasil produksinya pun akan minim,” paparnya di Mamuju, belum lama ini.
Dia juga mengakui bahwa jaringan irigasi yang pernah dibangun sudah banyak yang rusak akibat bencana yang pernah menimpa beberapa daerah dan belum dibenahi. Bahkan, belum lama ini rencana pembangunan infrastruktur baru dilakukan di Kecamatan Tommo dan bisa mengairi sawah seluas 11 hektare. Infrastruktur berupa jalan juga dinilai masih sangat minim dan dapat memengaruhi distribusi hasil produksi.
“Bisa kita lihat masih banyak daerah pertanian yang sulit dijangkau sehingga hasilnya pun sulit didistribusikan keluar. Kasihan juga kalau petani sudah memproduksi, tapi distribusinya sulit dijangkau,” tandasnya. Salah seorang petani Mamuju Hamsah, 40, menyatakan, dengan tidak maksimalnya saluran irigasi yang ada saat ini, pihaknya kesulitan mendapatkan hasil pertanian yang maksimal.
“Mudah-mudahan pemerintah daerah segera membenahi irigasi pertanian karena kami tidak akan mendapat hasil pertanian yang memadai apabila pengairan tidak maksimal.Makanya kami sangat mengharapkan masalah ini dapat segera diatasi,” ungkapnya kepada SI,kemarin.
Dengan adanya masalah tersebut pihak Distanak Kabupaten Mamuju pada tahun ini akan kembali membangun jaringan irigasi yang direncanakan tersebar di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Tapalang Barat, Karossa, dan Papalang, dengan panjang 4,7 kilometer. Sementara anggaran dana yang akan digunakan untuk program tersebut sekitar Rp684 juta.
“Meskipun dinilai belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan, minimalnya sawah tadah hujan sudah bisa berkurang,” ujarnya.Tahun ini, dengan adanya jaringan irigasi,sawah tadah hujan dapat berkurang menjadi tinggal 40%.
Selain irigasi, Distanak juga berencana membangun drainase atau saluran air sepanjang 14.350 meter yang tersebar sembilan daerah. Proyek ini akan menghabiskan biaya Rp1,792 miliar. Sementara jalan usaha tani akan dibangun di delapan daerah dengan dana Rp873 juta. (abdullah nicolha)
Subscribe to:
Posts (Atom)
