Saturday, 24 July 2010
MAMUJU(SI) – Nama Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat (Sulbar) Adi Arwan Alimin dicatut oknum yang tak bertanggung jawab,untuk meminta uang puluhan jutaan rupiah kepada sejumlah pengelola lembaga penyiaran.
Pihak radio yang hampir saja menjadi korban penipuan tersebut, yakni Direktur M-Three FM Muhammad Fahri,yang dimintai uang Rp20 juta.Beruntung,sang pengelola langsung mengonfirmasi hal itu kepada pihak KPID dan mendapat anjuran tidak melayani modus kejahatan tersebut.
Fahri, yang melaporkan hal itu kepada KPID Sulbar, mengungkapkan, oknum tersebut menggunakan nomor ponsel 081327726529. “Kami merasa tidak biasa saja,kenapa ada telepon yang mengaku sebagai pimpinan KPID dan meminta sejumlah uang,” katanya seperti dikutip Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Sulbar Andi Facriadi Kusno kemarin.
Anehnya, si penelepon melarangnya bertemu untuk membahas materi telepon itu di kantor KPID. “Padahal, selama ini kami intensif bertemu para komisioner di kantornya (KPID),”ujarnya.
Ketua KPID Sulbar Adi Arwan Alimin meminta setiap pengelola tidak mudah percaya jika ada yang meminta uang seperti itu.Dia juga meminta pengelola berhati-hati dengan aksi penipuan. “Untung saja permintaan sejumlah uang kepada mereka langsung dikonfirmasi ke KPID,”tuturnya.
Dia menyebutkan, aksi itu untuk memanfaatkan momen. Sebab, tiga penyelenggara penyiaran radio dan satu televisi berlangganan di Mamuju,baru saja memperoleh izin resmi, Senin (19/7). “Hati-hati saja dan jangan percaya jika ada seperti itu,”tandas mantan aktivis mahasiswa ini.
Koordinator Bidang Perizinan KPID Sulbar Muannas juga sangat menyayangkan aksi tersebut. Namun, yang lebih penting, pihak radio tidak serta-merta mengikuti bujukan agar mereka segera mentransfer uang sebanyak itu. “Modus semacam ini memang kerap terjadi, kami hanya meminta masyarakat lebih berhati-hati,” tandasnya.
Dia menjelaskan, jika ada anggaran (pembayaran) yang harus dikeluarkan penyelenggara penyiaran setiap tahun, itu langsung ke rekening negara. “Jadi, tidak melalui orang per orang, apalagi melalui telepon gelap,”tuturnya.
Dari informasi yang dihimpun, pada Senin (19/7) lalu, tiga penyelenggara radio di Mamuju dan satu lembaga televisi berlangganan telah memperoleh izin penyiaran secara resmi.
Status resmi itu disambut antusias karena memberi peluang besar untuk mengembangkan potensi usaha bidang industri penyiaran secara legal di provinsi termuda di Indonesia itu. (abdullah nicolha)
Saturday, July 24, 2010
Friday, July 23, 2010
Inspektorat Soppeng Terima 20 Aduan
Thursday, 22 July 2010
WATANSOPPENG(SI) – Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Kabupaten Soppeng yang kini berganti nama menjadi Inspektorat,hingga pertengahan Juli ini telah menerima 20 laporan atau pengaduan dari masyarakat.
Sebagian besar pengaduan itu terkait dugaan pelanggaran atau penyelewengan yang diduga dilakukan sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) di daerah tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), selain kasus perceraian dan pelanggaran disiplin pegawai, masyarakat juga melaporkan tentang kasus dugaan penyalahgunaan dana alokasi khusus karena tak sesuai aturan.
Kepala Inspektorat Soppeng Andi Pawelloi Mappejanci mengatakan, dari beberapa laporan masyarakat yang masuk tersebut kebanyakan merupakan kasus perceraian, selebihnya menyangkut masalah kedisiplinan pegawai. “Laporan yang banyak masuk adalah kasus perceraian dan ketidakdisiplinan PNS,” ungkap Datu Wello, sapaan akrab Kepala Inspektorat ini.
Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Soppeng Hj Gusniarni menyebutkan bahwa sejak Januari hingga pertengahan Juli ini, laporan yang masuk sudah mencapai 20 buah. “Jumlah tersebut masih akan meningkat, mengingat masih ada beberapa bulan lagi sebelum pergantian tahun,”katanya. Menurutnya, dibandingkan tahun lalu, hal itu diprediksi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.
Pada 2009 lalu, Inspektorat menerima 35 laporan.Kendati demikian, pihaknya berharap laporan yang masuk pada 2010 ini lebih sedikit daripada tahun lalu. Dengan demikian, akan membuktikan bahwa kinerja pegawai tahun ini mulai meningkat dan tidak mengabaikan aturan PNS yang ada.“Mudah-mudahan saja tidak banyak kasus dan laporan masyarakat,” tandasnya.
Dari informasi yang dihimpun, dibandingkan tahun lalu,banyak memiliki perbedaan, salah satunya terkait anggaran pemeriksaan yang dilakukan pihak Inspektorat dinilai minim dengan alasan adanya pengurangan anggaran setiap unit kerja yang harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan data yang dihimpun, pada 2009,anggaran pemeriksaan di Inspektorat Soppeng mencapai Rp100 juta lebih.Sementara untuk 2010 mengalami penurunan dan hanya mendapatkan alokasi Rp90 juta lebih. “Kami telah mengusulkannya sebelum pembahasan dan penetapan dilakukan, tapi yang disetujui hanya sekitar itu,”paparnya.
Kendati anggaran pemeriksaan dinilai minim, pihaknya akan tetap bekerja sesuai tugas dan berusaha memaksimalkan pemeriksaan atas laporan-laporan masyarakat. “Jadi, kami tetap berupaya semaksimal mungkin, meski dana minim karena merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus kami lakukan,” tandas Gusniarni.
Pembantu Bendahara Inspektorat Soppeng Krisnawati menambahkan bahwa alokasi anggaran pemeriksaan menurun dari tahun sebelumnya yang dianggarkan mencapai Rp100 juta lebih,sementara pada tahun ini hanya Rp90 juta lebih. “Jadi, kalau dilihat dan dibandingkan tahun lalu memang menurun,”pungkasnya. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG(SI) – Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Kabupaten Soppeng yang kini berganti nama menjadi Inspektorat,hingga pertengahan Juli ini telah menerima 20 laporan atau pengaduan dari masyarakat.
Sebagian besar pengaduan itu terkait dugaan pelanggaran atau penyelewengan yang diduga dilakukan sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) di daerah tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), selain kasus perceraian dan pelanggaran disiplin pegawai, masyarakat juga melaporkan tentang kasus dugaan penyalahgunaan dana alokasi khusus karena tak sesuai aturan.
Kepala Inspektorat Soppeng Andi Pawelloi Mappejanci mengatakan, dari beberapa laporan masyarakat yang masuk tersebut kebanyakan merupakan kasus perceraian, selebihnya menyangkut masalah kedisiplinan pegawai. “Laporan yang banyak masuk adalah kasus perceraian dan ketidakdisiplinan PNS,” ungkap Datu Wello, sapaan akrab Kepala Inspektorat ini.
Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Soppeng Hj Gusniarni menyebutkan bahwa sejak Januari hingga pertengahan Juli ini, laporan yang masuk sudah mencapai 20 buah. “Jumlah tersebut masih akan meningkat, mengingat masih ada beberapa bulan lagi sebelum pergantian tahun,”katanya. Menurutnya, dibandingkan tahun lalu, hal itu diprediksi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.
Pada 2009 lalu, Inspektorat menerima 35 laporan.Kendati demikian, pihaknya berharap laporan yang masuk pada 2010 ini lebih sedikit daripada tahun lalu. Dengan demikian, akan membuktikan bahwa kinerja pegawai tahun ini mulai meningkat dan tidak mengabaikan aturan PNS yang ada.“Mudah-mudahan saja tidak banyak kasus dan laporan masyarakat,” tandasnya.
Dari informasi yang dihimpun, dibandingkan tahun lalu,banyak memiliki perbedaan, salah satunya terkait anggaran pemeriksaan yang dilakukan pihak Inspektorat dinilai minim dengan alasan adanya pengurangan anggaran setiap unit kerja yang harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan data yang dihimpun, pada 2009,anggaran pemeriksaan di Inspektorat Soppeng mencapai Rp100 juta lebih.Sementara untuk 2010 mengalami penurunan dan hanya mendapatkan alokasi Rp90 juta lebih. “Kami telah mengusulkannya sebelum pembahasan dan penetapan dilakukan, tapi yang disetujui hanya sekitar itu,”paparnya.
Kendati anggaran pemeriksaan dinilai minim, pihaknya akan tetap bekerja sesuai tugas dan berusaha memaksimalkan pemeriksaan atas laporan-laporan masyarakat. “Jadi, kami tetap berupaya semaksimal mungkin, meski dana minim karena merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus kami lakukan,” tandas Gusniarni.
Pembantu Bendahara Inspektorat Soppeng Krisnawati menambahkan bahwa alokasi anggaran pemeriksaan menurun dari tahun sebelumnya yang dianggarkan mencapai Rp100 juta lebih,sementara pada tahun ini hanya Rp90 juta lebih. “Jadi, kalau dilihat dan dibandingkan tahun lalu memang menurun,”pungkasnya. (abdullah nicolha)
Kenaikan Tarif Ompo Perlu Pertimbangan Matang
PERLU DIBENAHI. Nampak warga sedang menikmati Pemandian wisata Ompo beberapa waktu lalu. Namun, untuk menaikkan tarif di Ompo, perlu dilakukan pembenahan karna fasilitas yang ada di kawasan tersebut belum memadai. (FOTO: Abdullah Nicolha).Thursday, 22 July 2010
WATANSOPPENG (SI) – DPRD Soppeng meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng kembali mempertimbangkan secara matang rencana menaikkan tarif wisata pemandian Ompo, di Kelurahan Ompo,Kecamatan Lalabata.
Sebab, fasilitas di objek wisata itu belum memadai. Kenaikan tarif bisa diterapkan jika Pemkab telah membenahi seluruh fasilitas di objek wisata kebanggaan warga di Bumi Latemmamala itu.
Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Soppeng Andi Wadeng mengatakan, melihat lokasi permandian wisata Opmo, rencana kenaikan tarif perlu pertimbangan lebih matang. “Untuk tarif permandian Ompo perlu dipertimbangkan lagi jika ingin menaikkan tarifnya karena fasilitas yang ada saat ini belum memadai.
Jadi, sebelum tarif dinaikkan, perlu dibenahi dulu fasilitasnya,” ungkap Andi Wadeng kepada harian Seputar Indonesia (SI), seusai melakukan kunker di ruang kerjanya kemarin.
Menurut legislator PDK dua periode ini, berbeda dengan wisata alam permandian air panas Lejja, Kecamatan Marioriawa, yang sudah layak dinaikkan tarifnya karena fasilitasnya memadai.
“Dari tinjauan kami di lapangan, Ompo dan Lejja jauh berbeda. Fasilitas yang ada di Lejja sudah memadai, sementara fasilitas di Ompo masih perlu dibenahi. Dengan begitu, perlu dipertimbangkan soal kenaikan tarif ini,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Soppeng ini.
Dalam peninjauan yang dilakukan di lapangan terkait kesediaan warga Soppeng atas raperda itu,kata Wadeng, sebagian besar masyarakat merespons baik.Namun,mereka meminta nantinya dikuatkan dengan peraturan bupati.
Kunjungan kerja yang dilakukan sembilan anggota Dewan terbagi dalam dua tim, yakni tim I dipimpin Andi Wadeng berkunjung ke Kecamatan Marioriawa, Donri- Donri, Ganra, dan Lalabata. Sementara untuk tim II yang diketuai Ibrahim, berkunjung ke Kecamatan Marioriwawo, Citta, Lilirilau, dan Liliriaja.
Wakil Ketua DPRD Soppeng Andi Kuneng mengungkapkan, kunker di seluruh kecamatan itu dilakukan dalam rangka kelancaran dalam pembahasan sembilan raperda, khususnya raperda tentang desa. “Kunker dilakukan mulai 19 hingga 22 Juli,” kata legislator PAN ini. (abdullah nicolha)
Wednesday, July 21, 2010
Dua Tersangka Perusuh Buron
Wednesday, 21 July 2010
WATANSOPPENG(SI) – Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Soppeng menetapkan dua dari 16 tersangka kasus kerusuhan pascapemungutan suara Pilkada Soppeng 2010,masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) atau berstatus buron.
Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Soppeng Ajun Komisaris Polisi (AKP) Zainuddin mengungkapkan, dua tersangka yang masuk DPO itu diduga sebagai pembuat bom molotov dan penggerak massa saat perusakan Kantor KPU Soppeng serta pembakaran dua Kantor Kecamatan Lalabata dan Marioriwawo terjadi beberapa waktu lalu.
“Keduanya dalam proses pencarian. Kami telah mengerahkan anggota ke Makassar karena satu di antaranya berinisial H, 26, selaku pembuat bom molotov,merupakan warga Makassar.Sementara S, 44, hingga kini belum diketahui keberadaannya,” ungkap Kasat Reskrim kepada Seputar Indonesia (SI) di ruang kerjanya kemarin.
Penetapan status DPO kepada S tersebut terhitung sejak tersangka lainnya ditahan Jumat pekan lalu. Sementara H, baru dinyatakan sebagai DPO pada awal pekan ini,Senin (19/7).“Jadi,terhitung sejak ditahan di Mapolda,”tegasnya.
Dia menjelaskan,14 dari 16 tersangka kini diamankan di Mapolda Sulselbar di Makassar. Ke-16 tersangka itu termasuk kasus perusakan di Kantor Camat Lalabata dan Marioriwawo.
Sementara untuk Kantor KPU,tidak terjadi perusakan, tapi pembakaran. “Saat kejadian, setelah di Kantor Camat Lalabata, massa langsung melakukan pembakaran di Kantor KPU sehingga tersangkanya sama,” jelasnya.
Polres Soppeng menetapkan sembilan tersangka pada kasus perusakan dan pembakaran di Kantor Camat Lalabata. Sementara pelaku perusakan dan pembakaran Kantor Camat Marioriwawo sebanyak tujuh orang.
“Pelaku perusakan di Lalabata sebanyak dua orang dari sembilan tersangka, sementara untuk Kantor Camat Marioriwawo sebanyak lima orang,dan untuk keseluruhan terlibat dalam pembakaran dan perusakan,”tandas Kasat Reskrim Polres Soppeng ini.
Dia menambahkan, pihaknya menargetkan pengusutan para pelaku tersebut secepatnya dirampungkan agar ada titik terang dalam masalah ini.Namun, persoalannya saat ini masih ada yang tidak sadar hukum,dengan tidak menyerahkan diri ke Polisi. Kendati demikian, pihaknya mengaku telah mengerahkan anggotanya untuk melakukan pencarian para pelaku.
Dia juga meyakini, jumlah tersangka tersebut akan bertambah karena kasusnya masih akan dikembangkan. “Kami imbau agar pelaku menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,”tandas Zainuddin.
Sementara itu,Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kabupaten Soppeng Hasse Tanse mengatakan, pihaknya akan mengawal kasus tersebut hingga tuntas.
“Kami akan tetap mengawal kasus ini karena kami menjunjung asas praduga tak bersalah. Di sini tidak ada unsur politik, tapi semata-mata untuk memberikan bantuan kepada masyarakat selaku lembaga bantuan hukum,” pungkasnya. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG(SI) – Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Soppeng menetapkan dua dari 16 tersangka kasus kerusuhan pascapemungutan suara Pilkada Soppeng 2010,masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) atau berstatus buron.
Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Soppeng Ajun Komisaris Polisi (AKP) Zainuddin mengungkapkan, dua tersangka yang masuk DPO itu diduga sebagai pembuat bom molotov dan penggerak massa saat perusakan Kantor KPU Soppeng serta pembakaran dua Kantor Kecamatan Lalabata dan Marioriwawo terjadi beberapa waktu lalu.
“Keduanya dalam proses pencarian. Kami telah mengerahkan anggota ke Makassar karena satu di antaranya berinisial H, 26, selaku pembuat bom molotov,merupakan warga Makassar.Sementara S, 44, hingga kini belum diketahui keberadaannya,” ungkap Kasat Reskrim kepada Seputar Indonesia (SI) di ruang kerjanya kemarin.
Penetapan status DPO kepada S tersebut terhitung sejak tersangka lainnya ditahan Jumat pekan lalu. Sementara H, baru dinyatakan sebagai DPO pada awal pekan ini,Senin (19/7).“Jadi,terhitung sejak ditahan di Mapolda,”tegasnya.
Dia menjelaskan,14 dari 16 tersangka kini diamankan di Mapolda Sulselbar di Makassar. Ke-16 tersangka itu termasuk kasus perusakan di Kantor Camat Lalabata dan Marioriwawo.
Sementara untuk Kantor KPU,tidak terjadi perusakan, tapi pembakaran. “Saat kejadian, setelah di Kantor Camat Lalabata, massa langsung melakukan pembakaran di Kantor KPU sehingga tersangkanya sama,” jelasnya.
Polres Soppeng menetapkan sembilan tersangka pada kasus perusakan dan pembakaran di Kantor Camat Lalabata. Sementara pelaku perusakan dan pembakaran Kantor Camat Marioriwawo sebanyak tujuh orang.
“Pelaku perusakan di Lalabata sebanyak dua orang dari sembilan tersangka, sementara untuk Kantor Camat Marioriwawo sebanyak lima orang,dan untuk keseluruhan terlibat dalam pembakaran dan perusakan,”tandas Kasat Reskrim Polres Soppeng ini.
Dia menambahkan, pihaknya menargetkan pengusutan para pelaku tersebut secepatnya dirampungkan agar ada titik terang dalam masalah ini.Namun, persoalannya saat ini masih ada yang tidak sadar hukum,dengan tidak menyerahkan diri ke Polisi. Kendati demikian, pihaknya mengaku telah mengerahkan anggotanya untuk melakukan pencarian para pelaku.
Dia juga meyakini, jumlah tersangka tersebut akan bertambah karena kasusnya masih akan dikembangkan. “Kami imbau agar pelaku menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,”tandas Zainuddin.
Sementara itu,Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kabupaten Soppeng Hasse Tanse mengatakan, pihaknya akan mengawal kasus tersebut hingga tuntas.
“Kami akan tetap mengawal kasus ini karena kami menjunjung asas praduga tak bersalah. Di sini tidak ada unsur politik, tapi semata-mata untuk memberikan bantuan kepada masyarakat selaku lembaga bantuan hukum,” pungkasnya. (abdullah nicolha)
Penarikan Tabung Gas 3 Kg Palsu Terkendala Juknis
ANGKUT MUAT. Nampak warga sedang melakukan angkut muat tabung LPG ukuran 3 Kg di Watansoppeng baru-baru ini. Sementara pemkab Wajo meminta kepada warga mewaspadai peredaran tabung palsu. (FOTO: Abdullah Nicolha).Wednesday, 21 July 2010
SENGKANG(SI) – Kadis Koperasi dan Perindag Wajo Kadis Koperasi dan Perindag Wajo Andi Ampa Passamula mengungkapkan, pihaknya menghadapi kendala dalam upaya menarik tabung dan aksesoris palsu liquified petroleum gas (LPG) 3 kg ilegal .
Salah satunya, belum ada petunjuk, kode, dan nomor registrasi tabung LPG 3 kg serta aksesorisnya yang tidak standar, baik dari Kementerian Perindustrian maupun Pertamina.
“Juknis untuk penarikan tabung gas palsu yang telah beredar banyak di masyarakat belum kami terima sehingga kami belum mengambil tindakan tegas terkait hal tersebut,”pungkasnya.
Dia menjelaskan, untuk menekan peredaran tabung gas palsu tersebut harus memperhatikan beberapa hal, di antaranya, agen dan pangkalan harus patuh pada tata niaga LPG 3 kg.Bila melanggar,dikenakan sanksi sesuai aturan. Sarana transportasi dan papan pangkalan LPG 3 kg harus dilengkapi identitas.
“Kami melakukan penertiban distribusi LPG 3 kg di wilayah perbatasan Kabupaten Wajo yang rawan disparitas harga dan persaingan tidak sehat. Berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menegakkan aturan dan menindak pelanggar rambu–rambu dan tata niaga LPG di Kabupaten Wajo,” tandasnya.
Sementara itu,Kabag Perekonomian Pemkab Wajo M Arwes menambahkan, untuk menghindari peristiwa tak diinginkan, Pemkab Wajo meminta warga waspada terhadap peredaran tabung LPG palsu.
Ledakan gas LPG bisa terjadi karena garansi aksesoris (regulator dan selang karet) habis setelah melewati masa pemakaian 1 tahun. Selain itu, ledakan gas terjadi karena praktik pengoplosan dari tabung 3 kg ke 12 dan 50 Kg oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.
“Persoalan tersebut menjadi pekerjaan rumah pemerintah agar turun menyosialisasikan dan mengambil kebijakan khusus menanggulangi peristiwa ledakan yang kerapkali menghilangkan nyawa dan harta benda masyarakat,” ungkapnya.
Padahal kata dia, sebelumnya pemerintah dalam mengawal program ini telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 Kg sesuai SK Bupati Wajo Nomor 216/KPTS/2010 tanggal 14 Mei 2010 sebesar Rp14.000 per tabung,
“Membentuk tim monev dan Pengawasan program konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg yang melibatkan instansi terkait,” jelasnya. (abdullah nicolha)
Tuesday, July 20, 2010
Lantai 3 Pusper Soppeng Kosong
KOTOR. Salah seorang petugas Dinas Kebersihan Pemkab Soppeng sedang melakukan tugas pembersihan di sekitar gedung pusat pertokoan kebanggaan warga Soppeng itu. Namun, lantai III gedung tersebut kini terbengkalai karna belum difungsikan, berbeda dengan lanjtai I dan II. (FOTO: Abdullah Nicolha). Tuesday, 20 July 2010
WATANSOPPENG (SI) – Gedung pusat pertokoan (pusper) berlantai tiga yang terletak di tengah-tengah Kota Watansoppeng,Kabupaten Soppeng,hingga kini masih terlihat terbengkalai.
Dari informasi yang dihimpun harian Seputar Indonesia (SI),pada periode sebelumnya, lantai tiga pusper merupakan salah satu aset daerah yang menyumbangkan PAD untuk pembangunan di Bumi Latemmamala tersebut.
“Pada periode sebelumnya, lantai tiga pusper banyak dikunjungi warga,baik dari dalam maupun luar Soppeng. Namun, saat ini sudah tidak terawat lagi karena sudah lama tidak difungsikan,” ungkap salah seorang aktivis pemuda Soppeng,Andi Fery Gentor,kemarin.
Bahkan, pada 2008, Pemkab Soppeng mengalokasikan dana Rp1 miliar untuk renovasi. Kendati telah lama tidak difungsikan,Pemkab setempat akan segera memfungsikannya kembali.
Sementara lantai satu dan dua tetap difungsikan dengan cara sewa kepada para pedagang yang ingin menggunakan tempat tersebut. Begitu juga nanti dengan lantai tiga juga akan tetap dipersewakan ke sejumlah pedagang.
Kepala Bidang (Kabid) Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Soppeng Anwar mengatakan, bangunan baru lantai tiga pusper tersebut terbagi atas 36 petak dengan ukuran masing-masing seluas 3x3 meter.
Menurutnya,jika nanti akan difungsikan, setiap petak akan disewakan antara Rp40.000– Rp50.000 per bulan. “Pemanfaatan bangunan baru pusper ini berdasarkan perda pengelolaan pasar yang selama ini kami terapkan. Jadi persewaannya tetap sama dengan sistem yang telah diterapkan sebelumnya bagi pedagang yang menempati lantai satu dan dua,” katanya.
Anwar yang didampingi Kabid Pendapatan Dinas PPKAD Ismail menjelaskan, khusus lantai tiga di prioritas bagi pedagang makan, penjual kopi, dan sejenisnya. Namun, karena pedagang yang telah mendaftar mencapai 40 orang, berarti melebihi jumlah kapasitas tempat yang tersedia 36 petak.
Maka tentu harus dilakukan sistem pengundian supaya adil agar tidak satu pun di antara mereka yang merasa kecewa.“Jadi semua yang telah mendaftar akan kami undang untuk diundi.Namun, dari 40 nomor pendaftar akan diundi itu tentunya ada empat di antaranya yang tidak kebagian tempat,alias nomor undian yang dicabut kosong,”ungkapnya.
Sekedar diketahui, pusper kebanggaan masyarakat Soppeng ini dibangun sejak 1997 silam. Awal pembangunannya menggunakan dana IBRD atau Pinjaman Internasional Bank For Reconstruction and Development (Bank Dunia) sebesar Rp1,6 miliar lebih.
Menurut Kabid Akuntansi Dinas PPKAD Soppeng Ady Setiadi yang dihubungi sebelumnya menuturkan, jangka waktu pengembalian utang Pemkab Soppeng ini berlangsung selama 15 tahun dengan bunga pinjaman sekitar 11,75%. (abdullah nicolha)
Petani Keluhkan Harga Gabah Anjlok
Monday, 19 July 2010
WATANSOPPENG(SI) – Para petani di Kabupaten Soppeng mengeluhkan harga gabah kering giling (GKG) anjlok.Saat ini harga gabah Rp1.500 per kilogram (kg).Padahal,harga pembelian pemerintah (HPP) ditetapkan Rp2.640 per kg.
Salah seorang petani Soppeng,La Maming,35,mengungkapkan,anjloknya harga gabah membuat para petani di daerah berjuluk Kota Kalong itu resah. Sementara produksi gabah juga mengalami penurunan menyusul bencana banjir yang melanda daerah tersebut sebulan terakhir.
Menurut dia,hal itu dirasakan petani setiap tahun, terutama saat musim panen tiba. “Ini yang terkadang membuat petani merasa kurang mendapatkan perhatian pemerintah, dengan harga gabah hanya Rp1.500/kg, rasanya tidak sebanding dengan biaya produksi yang harus dikeluarkan,” ungkapnya.
Dia menambahkan,rendahnya harga gabah membuat keuntungan yang diperolehnya sebagai seorang petani semakin minim. Bahkan dari hasil penjual gabah itu, terkadang hanya untuk menutupi biaya produksi. Apalagi harga pupuk saat ini semakin mahal.
Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng mempertanyakan kinerja Badan Ketahanan Pangan setempat, menyusul anjloknya harga gabah yang saat ini dikeluhkan para petani di Bumi Latemmamala tersebut.
“Yang perlu kami pertanyakan di sini adalah bagaimana sikap dinas terkait agar dapat mengatasi masalah ini karena akan sangat meresahkan masyarakat tani, apalagi mereka yang dilanda banjir,” ujar Ketua Komisi I DPRD Soppeng Andi Wadeng kepada Seputar Indonesia (SI) baru-baru ini.
Menurut legislator PDK dua periode ini bahwa hal itu merupakan tugas Badan Ketahanan Pangan untuk menjaga agar masalah tersebut tidak berlarut-larut, mengingat sebagian besar warga di Kabupaten Soppeng menggantungkan hidupnya pada bidang pertanian.
Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan (BP3KP) Soppeng AM Syahrir tidak menyangkali hal itu. Menurut dia, anjloknya harga gabah petani tidak terlepas dari pengaruh alam yang tidak mendukung karena saat petani panen, musim hujan terjadi.
“Akibatnya, kadar air gabah hasil panen cukup tinggi hingga berkisar antara 30–40%, bahkan mungkin di atasnya lagi. Karena itu,pengumpul atau pedagang hanya sanggup membeli gabah petani tersebut dengan harga Rp1.500/kg,”ujarnya.
Bahkan, dari hasil pemantauan yang dilakukan di Kampung Lopille, Kecamatan Ganra, ditemukan harga gabah turun hingga Rp1.000/kg. Itu karena kadar air gabah petani tersebut tidak hanya tinggi, tapi juga sudah tumbuh akibat terkena air hujan.
Dia menambahkan, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 7/2009, harga pembelian pemerintah yang ditetapkan mencapai Rp 2.640/kg. Harga tersebut naik dibanding HPP 2008 yang hanya Rp 2.400 per kg.
“Namun, HPP itu hanya berlaku terhadap gabah yang memenuhi standar yang telah ditetapkan, yakni gabah mengandung air 25%, dengan kadar kotoran 10%.Tapi, hal itu tampaknya sulit dipenuhi petani.Apalagi kondisi cuaca pada musim hujan saat ini,”tuturnya.
Dia menjelaskan, HPP berdasarkan Inpres No 7/2009 disebutkan bahwa gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp2.640, GKP di penggilingan Rp2.685, GKG di penggilingan Rp3.330, GKG di gudang Bulog Rp3.345. Sementara HPP beras di gudang Bulog Rp5.060.
Dia juga mengungkapkan, untuk mengantisipasi keluhan masyarakat tersebut, pihaknya telah berencana melakukan pengadaan alat pengering gabah, tapi terbatasnya anggaran sehingga hal itu belum dilakukan. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG(SI) – Para petani di Kabupaten Soppeng mengeluhkan harga gabah kering giling (GKG) anjlok.Saat ini harga gabah Rp1.500 per kilogram (kg).Padahal,harga pembelian pemerintah (HPP) ditetapkan Rp2.640 per kg.
Salah seorang petani Soppeng,La Maming,35,mengungkapkan,anjloknya harga gabah membuat para petani di daerah berjuluk Kota Kalong itu resah. Sementara produksi gabah juga mengalami penurunan menyusul bencana banjir yang melanda daerah tersebut sebulan terakhir.
Menurut dia,hal itu dirasakan petani setiap tahun, terutama saat musim panen tiba. “Ini yang terkadang membuat petani merasa kurang mendapatkan perhatian pemerintah, dengan harga gabah hanya Rp1.500/kg, rasanya tidak sebanding dengan biaya produksi yang harus dikeluarkan,” ungkapnya.
Dia menambahkan,rendahnya harga gabah membuat keuntungan yang diperolehnya sebagai seorang petani semakin minim. Bahkan dari hasil penjual gabah itu, terkadang hanya untuk menutupi biaya produksi. Apalagi harga pupuk saat ini semakin mahal.
Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng mempertanyakan kinerja Badan Ketahanan Pangan setempat, menyusul anjloknya harga gabah yang saat ini dikeluhkan para petani di Bumi Latemmamala tersebut.
“Yang perlu kami pertanyakan di sini adalah bagaimana sikap dinas terkait agar dapat mengatasi masalah ini karena akan sangat meresahkan masyarakat tani, apalagi mereka yang dilanda banjir,” ujar Ketua Komisi I DPRD Soppeng Andi Wadeng kepada Seputar Indonesia (SI) baru-baru ini.
Menurut legislator PDK dua periode ini bahwa hal itu merupakan tugas Badan Ketahanan Pangan untuk menjaga agar masalah tersebut tidak berlarut-larut, mengingat sebagian besar warga di Kabupaten Soppeng menggantungkan hidupnya pada bidang pertanian.
Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan (BP3KP) Soppeng AM Syahrir tidak menyangkali hal itu. Menurut dia, anjloknya harga gabah petani tidak terlepas dari pengaruh alam yang tidak mendukung karena saat petani panen, musim hujan terjadi.
“Akibatnya, kadar air gabah hasil panen cukup tinggi hingga berkisar antara 30–40%, bahkan mungkin di atasnya lagi. Karena itu,pengumpul atau pedagang hanya sanggup membeli gabah petani tersebut dengan harga Rp1.500/kg,”ujarnya.
Bahkan, dari hasil pemantauan yang dilakukan di Kampung Lopille, Kecamatan Ganra, ditemukan harga gabah turun hingga Rp1.000/kg. Itu karena kadar air gabah petani tersebut tidak hanya tinggi, tapi juga sudah tumbuh akibat terkena air hujan.
Dia menambahkan, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 7/2009, harga pembelian pemerintah yang ditetapkan mencapai Rp 2.640/kg. Harga tersebut naik dibanding HPP 2008 yang hanya Rp 2.400 per kg.
“Namun, HPP itu hanya berlaku terhadap gabah yang memenuhi standar yang telah ditetapkan, yakni gabah mengandung air 25%, dengan kadar kotoran 10%.Tapi, hal itu tampaknya sulit dipenuhi petani.Apalagi kondisi cuaca pada musim hujan saat ini,”tuturnya.
Dia menjelaskan, HPP berdasarkan Inpres No 7/2009 disebutkan bahwa gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp2.640, GKP di penggilingan Rp2.685, GKG di penggilingan Rp3.330, GKG di gudang Bulog Rp3.345. Sementara HPP beras di gudang Bulog Rp5.060.
Dia juga mengungkapkan, untuk mengantisipasi keluhan masyarakat tersebut, pihaknya telah berencana melakukan pengadaan alat pengering gabah, tapi terbatasnya anggaran sehingga hal itu belum dilakukan. (abdullah nicolha)
Kerugian Ditaksir Rp47 Miliar
Beri Bantuan. Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru (tengah) didampingi Camat Bola Syamsul Bahri saat menyerahkan bantuan kepada warga korban banjir di Kecamatan Bola. Monday, 19 July 2010
SENGKANG (SI) – Pemkab Wajo menaksir jumlah kerugian yang diderita masyarakat akibat bencana banjir selama dua bulan terakhir mencapai Rp47 miliar. Banjir tersebut merendam sekitar 20.000-an unit rumah warga.
“Belum lagi lahan persawahan dan perkebunan warga yang rusak akibat genangan air,”kata Bupati Wajo Andi Burhanuddin Ungu, saat mengunjungi sejumlah kawasan yang dilanda banjir, akhir pekan lalu.
Menurutnya, banjir dan genangan air yang melanda daerah Kabupaten Wajo tahun ini terhitung besar, bahkan bencana ini adalah siklus banjir lima belas tahunan.
Untuk meringankan beban warga tersebut, pemerintah mendapat bantuan dari berbagai pihak, seperti dari Bulog,Bank BRI, Bank Sulsel, Danamon, serta bantuan pribadi dari Ketua TP PKK Wajo Hj Andi Faikah Burhanuddin berupa gula sebanyak 15 ton.
Bupati Wajo telah mengunjungi beberapa kecamatan, di antaranya Kecamatan Tanasitolo, Belawa, Sabbangparu,Tempe, untuk memberikan bantuan. Begitu juga di Kecamatan Pammana dan Bola, dengan menyalurkan bantuan sembako kepada warga korban banjir.
Diketahui akhir Juni 2010 lalu, air yang menggenangi sawah, perkebunan, dan rumah warga mulai surut. Namun memasuki Juli, debit air dan potensi hujan semakin tinggi dibandingkan sebelumnya.
“Menurut data BMG, musim hujan makin lama hingga September mendatang. Jadi, tidak menutup kemungkinan banjir di Kabupaten Wajo makin hebat, seperti 15 tahun yang lalu,” ungkap mantan Camat Takkalalla ini.
Sementara itu, Camat Bola Syamsul Bahri menambahkan, di wilayahnya terdapat sekitar 779 rumah warga dari lima desa dan kelurahan yang hingga kini masih tergenang air. Lahan sawah dan perkebunan warga juga rusak akibat banjir tersebut.
“Padahal itu adalah sumber mata pencaharian mereka,”ujarnya. (abdullah nicolha)
Subscribe to:
Posts (Atom)
