Friday, 17 April 2009
MAMUJU(SI) – Pembebasan lahan Bandar Udara (Bandara) Tampa Padang,Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju Sulbar,dipersoalkan Masriani, 31,pemilik lahan seluas 3.630 hektare (ha).
Kemarin, Masriani mendatangi Kantor Bupati Mamuju dan Kantor Pemprov Sulbar. Penyebabnya, Camat Kalukku M Ramli Badau yang belum lama menjabat di daerah tersebut, diduga mengeluarkan pernyataan palsu bahwa pemilik lahan (Masriani) sebagai penggugat dan pihak tergugat, Endeng, 36, telah berdamai dan sepakat akan membagi dana pembebasan tersebut.
Namun, pihak penggugat membantah keras kalau dia telah memberikan kata sepakat terkait masalah. Bahkan, dia mengaku memberikan surat pengantar kepada Camat Kalukku pada 24 Maret 2009 lalu. “Belum pisatu pekan saya urus, kenapa keluar mi pernyataan damai. Padahal, tidak pernah pi saya ketemu dengan Endeng sama Pak Camat.
Kenapa bisa keluar surat damai, itu kan sudah ada pembohongan,” kata Masriani saat berada di ruang Biro Tata Pemerintahan Kantor Gubernur Sulawesi Barat, kemarin. Dia mengaku, pihaknya tidak dapat menerima perlakuan tersebut karena seluruh biaya pembebasan lahan sebanyak Rp168 juta telah diberikan kepada Endeng.
Bahkan, jumlah itu belum termasuk nilai hasil penjualan pohon kelapa yang berada di tanah tersebut. “Saya yang memiliki tanah warisan itu malah tidak dapat apaapa. Pokoknya, kalau masalah ini belum selesai,saya tidak mau kasih tanah itu untuk pembangunan bandara,” ujar dia di hadapan Kabiro Pemprov Sulbar.
Masriani menyatakan, camat yang melakukan hal tersebut tidak bertanggung jawab karena telah menyampaikan motonya saat menggelar pertemuan di daerah tersebut (Kalukku), yakni ‘Jangan ada dusta di antara kita’. “Pak Camat ini adalah seorang penipu karena dia bilang saya hadir pada 1 April.
Sementara saya tidak pernah hadir, bahkan dia bilang kalau telah menemui paman dan sepupuku, padahal tidak pernah,” ungkap dia. Sebelumnya, pihak Masriani mengadukan masalah tersebut ke Bupati Mamuju Suhardi Duka dan disarankan tidak memperpanjang persoalan itu.“Pak Bupati waktu itu bilang,uangnya dibagi dua saja dengan Endeng.
Nanti katanya habis pemilu baru saya mau dipanggil lagi. Ternyata tidak dipanggil ji juga,”ungkap dia. Sebelum mengadukan masalah tersebut ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar, pihaknya juga mendatangi Kantor Bupati Mamuju. Namun,karena tidak berada di tempat, dia hanya diterima Asisten I Kabupaten Mumuju Umar Pambabu.
Pihak pemkab kemudian mengarahkannya ke Pemprov Sulbar untuk mengadu ke sana sebagai pihak yang menyalurkan dana. “Saya hanya menyarankan menghadap ke pemerintah Sulbar karena merekalah yang lebih tahu,”tandas Umar saat berada di ruang Kabiro Tata Pemerintahan Sulbar, kemarin. (abdullah nicolha)
Saturday, April 18, 2009
Masriani Menduga Ada Persekongkolan
Friday, 17 April 2009
SEMENTARA itu,berdasarkan informasi yang dihimpun SI, Masriani sebenarnya tidak mempersoalkan jika uang pembebasan lahan dibagi dua.
Namun, ternyata yang didapatkannya adalah pernyataan palsu yang dibuat secara sepihak oleh Endeng dan Camat Kalukku. Pencairan dana pun hanya melibatkan dua orang (camat dan Endeng) tersebut .Bahkan, Masriani menduga ada persekongkolan untuk membagi dana pembebasan lahan.
“Ada apa di antara mereka sehingga tidak melibatkan saya,” tandas Masriani yang merupakan warga Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku Mamuju ini. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sulbar Khairuddin Anas mengatakan, pihaknya tidak mengetahui urusan yang berada di bawah (lahan bandara).
Pihaknya hanya mencairkan dana pembebasan lahan berdasarkan data yang diterima jelas dan rekomendasi dari panitia sembilan yang di dalamnya juga terdapat camat setempat.Karena itu, Pemprov Sulbar tidak lagi mengurus apabila ada persoalan sengketa terkait lahan itu.
“Kami tidak akan mengeluarkan dana sesen pun, apabila tidak ada bukti-bukti akurat dari panitia sembilan yang merupakan panitia pengadaan lahan yang berada di kabupaten, ”katanya.Dia mencontohkan bahwa laporan yang diberikan camat setempat lengkap dengan pernyataan semua pihak.
“Jadi, kami cairkan dananya tanpa melakukan cross checkkarena datanya sudah lengkap,” ungkap dia kepada sejumlah wartawan yang hadir di ruang kerjanya kemarin. Dia menandaskan, permasalahan itu sudah diselesaikan pemerintah setempat atau panitia yang termasuk dalam susunan panitia sembilan saat melakukan musyawarah.
“Kalau masih bisa diselesaikan baik-baik,yahsaya rasa itu lebih baik daripada harus memperpanjang masalah tersebut.Apalagi kan mereka semua memiliki hubungan keluarga,”tandas dia. Surat pernyataan resmi yang diajukan Camat Kalukku Ramli Badau berkaitan dengan pernyataan damai antara Masriani warga Kelurahan Sinyonyoi dan Endeng yang juga berasal dari daerah tersebut.
Dalam pernyataan tersebut dikatakan bahwa pihak penggugat yang dalam hal ini adalah Masriani telah melakukan kesepakatan damai dengan Endeng terkait sengketa pembebasan lahan seluas 3630 ha yang akan digunakan untuk pembangunan Bandar Udara (Bandara) Tampa Padang.
Dalam surat pernyataan bernomor: 62/KLK/IV/2009 tersebut dikatakan bahwa itu bukan merupakan masalah dan bersedia menanggung penyelesaiannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku jika di kemudian hari terdapat kekeliruan. Sementara itu, ponsel Camat Kalukku Ramli Bada’u kemarin tidak berhasil dihubungi. (abdullah nicolha)
SEMENTARA itu,berdasarkan informasi yang dihimpun SI, Masriani sebenarnya tidak mempersoalkan jika uang pembebasan lahan dibagi dua.
Namun, ternyata yang didapatkannya adalah pernyataan palsu yang dibuat secara sepihak oleh Endeng dan Camat Kalukku. Pencairan dana pun hanya melibatkan dua orang (camat dan Endeng) tersebut .Bahkan, Masriani menduga ada persekongkolan untuk membagi dana pembebasan lahan.
“Ada apa di antara mereka sehingga tidak melibatkan saya,” tandas Masriani yang merupakan warga Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku Mamuju ini. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sulbar Khairuddin Anas mengatakan, pihaknya tidak mengetahui urusan yang berada di bawah (lahan bandara).
Pihaknya hanya mencairkan dana pembebasan lahan berdasarkan data yang diterima jelas dan rekomendasi dari panitia sembilan yang di dalamnya juga terdapat camat setempat.Karena itu, Pemprov Sulbar tidak lagi mengurus apabila ada persoalan sengketa terkait lahan itu.
“Kami tidak akan mengeluarkan dana sesen pun, apabila tidak ada bukti-bukti akurat dari panitia sembilan yang merupakan panitia pengadaan lahan yang berada di kabupaten, ”katanya.Dia mencontohkan bahwa laporan yang diberikan camat setempat lengkap dengan pernyataan semua pihak.
“Jadi, kami cairkan dananya tanpa melakukan cross checkkarena datanya sudah lengkap,” ungkap dia kepada sejumlah wartawan yang hadir di ruang kerjanya kemarin. Dia menandaskan, permasalahan itu sudah diselesaikan pemerintah setempat atau panitia yang termasuk dalam susunan panitia sembilan saat melakukan musyawarah.
“Kalau masih bisa diselesaikan baik-baik,yahsaya rasa itu lebih baik daripada harus memperpanjang masalah tersebut.Apalagi kan mereka semua memiliki hubungan keluarga,”tandas dia. Surat pernyataan resmi yang diajukan Camat Kalukku Ramli Badau berkaitan dengan pernyataan damai antara Masriani warga Kelurahan Sinyonyoi dan Endeng yang juga berasal dari daerah tersebut.
Dalam pernyataan tersebut dikatakan bahwa pihak penggugat yang dalam hal ini adalah Masriani telah melakukan kesepakatan damai dengan Endeng terkait sengketa pembebasan lahan seluas 3630 ha yang akan digunakan untuk pembangunan Bandar Udara (Bandara) Tampa Padang.
Dalam surat pernyataan bernomor: 62/KLK/IV/2009 tersebut dikatakan bahwa itu bukan merupakan masalah dan bersedia menanggung penyelesaiannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku jika di kemudian hari terdapat kekeliruan. Sementara itu, ponsel Camat Kalukku Ramli Bada’u kemarin tidak berhasil dihubungi. (abdullah nicolha)
Friday, April 17, 2009
15.570 Soal UN Didistribusikan
Thursday, 16 April 2009
MAMUJU(SI) – Sekitar 15.570 lembar soal ujian nasional (UN) untuk sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) di Sulawesi Barat (Sulbar) mulai didistribusikan dan telah sampai ke lima kabupaten di daerah tersebut,kemarin.
Sekretaris Ujian Nasional (UN) Dinas Pendidikan (Disdik) Sulbar Syamsir Syam menyatakan,pihak percetakan sebagai pemenang tender telah mendistribusikan soal dan lembar jawaban langsung ke lima kabupaten di Sulbar. “Jadi, percetakan langsung mendistribusikannya ke tiap kabupaten dan menjadi tanggung jawab masing-masing kabupaten,” katanya kepada Seputar Indonesia (SI) di ruang kerjanya kemarin.
Menurut dia, sistem yang dipakai pada tahun ini berbeda dari sebelumnya, yakni mendistribusikan soal sesuai sampul, bukan dengan jumlah siswa dengan menghitung siswa dalam satu ruang ujian maksimal 20 orang. “Sistem yang dipakai saat ini menurut ruangan bukan lagi berdasarkan jumlah siswa.
Satu ruang kelas mendapat dua sampul,”jelasnya. Sementara jumlah sampul yang didistribusikan pihak percetakan sebanyak 1.557 sampul, dengan rincian untuk SMP/MTs sebanyak 967 sampul, SMA/MA 436, dan SMK sebanyak 154 sampul. “Soal dan lembar jawaban tersebut akan diamankan di Polsek masing-masing sebelum diserahkan ke tiap sekolah.
Khusus untuk wilayah terpencil akan diserahkan satu hari sebelum hari H,”kata dia.Pelaksanaan UN akan digelar pada Senin (20/4). Untuk mengantisipasi kekurangan lembar soal nanti saat UN digelar, pihaknya juga menyiapkan soal cadangan satu sampul yang berisikan 10 lembar soal.
Dengan demikian, kekurangan soal dapat dijamin tidak akan terjadi. “Kami yakin dengan adanya cadangan itu kekurangan tidak akan terjadi,”ungkapnya. Informasi yang dihimpun SI, pendistribusian soal dan lembar UN tersebut sempat molor karena tidak sesuai jadwal, yakni Rabu (14/4) lalu.
Namun, karena pihak percetakan memiliki hambatan, baru dapat mendistribusikannya dan tiba di daerah yang dituju kemarin. Sementara kepala percetakan yang memenangkan tender soal UN, yakni CV Adi Perkasa yang bertempat di Jalan Talasalapang Makassar James kepada Disdik Sulbar bahwa hal itu terjadi karena mengalami pecah ban di tengah jalan saat mendistribusikannya.
“Informasi terakhir yang kami dapat, rencana awal memang akan didrop Rabu lalu. Namun, baru tiba Kamis pagi, itu karena pihak percetakan memiliki kendala di jalan, yakni mengalami pecah ban dua kali,” kata Syamsir menirukan alasan pihak percetakan.
Pihak Disdik dalam masa UN ini juga menjamin bahwa tidak akan ada soal yang bocor karena pengamanannya sudah sangat diperketat karena pendistribusiannya dikawal langsung pihak kepolisian untuk pengamanan hingga ke Kepolisian Sektor (Polsek) setempat.
“Kami jamin tidak akan ada lagi soal yang bocor, begitu juga pada tahun-tahun sebelumnya. Penyerahan soal UN itu juga disaksikan pihak Disdik provinsi, perguruan negeri, dan polisi,”ungkapnya. Kepala Disdik Sulbar Jamil Barambangi berharap semua komponen mengawal UN tersebut dan meminta kekurangan yang ada dalam pelaksanaan UN tahun ini dicatat untuk dapat dibenahi pada pelaksanaan mendatang.
Siswa juga diharapkan belajar dengan tekun agar bisa mendapatkan nilai yang diharapkan sesuai standar. “Yang jelas, kami mengharapkan semuanya lulus,” kata dia kepada SI di ruang kerjanya kemarin. (abdullah nicolha)
MAMUJU(SI) – Sekitar 15.570 lembar soal ujian nasional (UN) untuk sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) di Sulawesi Barat (Sulbar) mulai didistribusikan dan telah sampai ke lima kabupaten di daerah tersebut,kemarin.
Sekretaris Ujian Nasional (UN) Dinas Pendidikan (Disdik) Sulbar Syamsir Syam menyatakan,pihak percetakan sebagai pemenang tender telah mendistribusikan soal dan lembar jawaban langsung ke lima kabupaten di Sulbar. “Jadi, percetakan langsung mendistribusikannya ke tiap kabupaten dan menjadi tanggung jawab masing-masing kabupaten,” katanya kepada Seputar Indonesia (SI) di ruang kerjanya kemarin.
Menurut dia, sistem yang dipakai pada tahun ini berbeda dari sebelumnya, yakni mendistribusikan soal sesuai sampul, bukan dengan jumlah siswa dengan menghitung siswa dalam satu ruang ujian maksimal 20 orang. “Sistem yang dipakai saat ini menurut ruangan bukan lagi berdasarkan jumlah siswa.
Satu ruang kelas mendapat dua sampul,”jelasnya. Sementara jumlah sampul yang didistribusikan pihak percetakan sebanyak 1.557 sampul, dengan rincian untuk SMP/MTs sebanyak 967 sampul, SMA/MA 436, dan SMK sebanyak 154 sampul. “Soal dan lembar jawaban tersebut akan diamankan di Polsek masing-masing sebelum diserahkan ke tiap sekolah.
Khusus untuk wilayah terpencil akan diserahkan satu hari sebelum hari H,”kata dia.Pelaksanaan UN akan digelar pada Senin (20/4). Untuk mengantisipasi kekurangan lembar soal nanti saat UN digelar, pihaknya juga menyiapkan soal cadangan satu sampul yang berisikan 10 lembar soal.
Dengan demikian, kekurangan soal dapat dijamin tidak akan terjadi. “Kami yakin dengan adanya cadangan itu kekurangan tidak akan terjadi,”ungkapnya. Informasi yang dihimpun SI, pendistribusian soal dan lembar UN tersebut sempat molor karena tidak sesuai jadwal, yakni Rabu (14/4) lalu.
Namun, karena pihak percetakan memiliki hambatan, baru dapat mendistribusikannya dan tiba di daerah yang dituju kemarin. Sementara kepala percetakan yang memenangkan tender soal UN, yakni CV Adi Perkasa yang bertempat di Jalan Talasalapang Makassar James kepada Disdik Sulbar bahwa hal itu terjadi karena mengalami pecah ban di tengah jalan saat mendistribusikannya.
“Informasi terakhir yang kami dapat, rencana awal memang akan didrop Rabu lalu. Namun, baru tiba Kamis pagi, itu karena pihak percetakan memiliki kendala di jalan, yakni mengalami pecah ban dua kali,” kata Syamsir menirukan alasan pihak percetakan.
Pihak Disdik dalam masa UN ini juga menjamin bahwa tidak akan ada soal yang bocor karena pengamanannya sudah sangat diperketat karena pendistribusiannya dikawal langsung pihak kepolisian untuk pengamanan hingga ke Kepolisian Sektor (Polsek) setempat.
“Kami jamin tidak akan ada lagi soal yang bocor, begitu juga pada tahun-tahun sebelumnya. Penyerahan soal UN itu juga disaksikan pihak Disdik provinsi, perguruan negeri, dan polisi,”ungkapnya. Kepala Disdik Sulbar Jamil Barambangi berharap semua komponen mengawal UN tersebut dan meminta kekurangan yang ada dalam pelaksanaan UN tahun ini dicatat untuk dapat dibenahi pada pelaksanaan mendatang.
Siswa juga diharapkan belajar dengan tekun agar bisa mendapatkan nilai yang diharapkan sesuai standar. “Yang jelas, kami mengharapkan semuanya lulus,” kata dia kepada SI di ruang kerjanya kemarin. (abdullah nicolha)
Instalasi Pati’di Terancam Molor
Thursday, 16 April 2009
MAMUJU(SI)–Pengoperasian Instalasi Pengairan dari Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra di Desa Pati’di Kecamatan Simboro dan Kepulauan (Simkep) Kabupaten Mamuju kembali terancam molor.
Pasalnya, hingga saat ini pemasangan saluran distribusi induk belum dilakukan. Sebelumnya, pada Maret lalu, pengoperasiannya telah direncanakan, namun karena hambatan tersebut,pihak PDAM kembali menarget instalasi tersebut direncanakan akan dapat beroperasi pada April ini.
“Dengan kondisi yang ada saat ini,sulit untuk dipastikan bisa beroperasi pada bulan ini (April),” ungkap Direktur PDAM Tirta Manakarra Muhammad Nurdi ruang kerjanya,kemarin. Menurut dia, pihaknya hingga ini masih menunggu pemasangan jaringan distribusi induk sepanjang 2.500 meter dari pusat.
Saluran tersebut digunakan untuk menyalurkan air dari pegolahan menuju pipa distribusi. Sementara untuk pemasangan pipa transmisi yang menghubungkan ke pipa intek kemudian menuju pengolahan pengerjaannya sudah selesai.“Saya tidak terlalu mengerti kenapa hingga saat ini realisasi dari pusat belum juga dilaksanakan.
Kami tidak bisa berbuat banyak, karena seluruh mekanisme pengerjaannya ditangani langsung dari pusat. Mungkin sudah ada satu bulan kami menunggu,” jelasnya. Nur juga menyatakan, pihaknya juga belum dapat memastikan target penyelesaian pemasangan jaringan itu. Dirinya hanya bisa mengira-ngira waktunya dapat diselesaikan pada Mei mendatang.
“Sebenarnya saya sangat ingin instalasi itu beroperasi dengan cepat.Waktu saya menargetkan bulan Maret lalu, itu dikarenakan kondisi masih sangat memungkinkan. Tapi karena ada kendala anggaran, kami terpaksa meminta bantuan dari pusat.
Nah,realisasi bantuan dari pusat ini yang belum diketahui kapan dikucurkan,”jelasnya. Informasi yang dihimpun SI, instalasi Pati’di itu nantinya akan memiliki kapasitas mengalirkan air sebanyak 20 liter per detik. Dengan demikian,akan dapat menyalurkan air bersih minimal kepada 2.000 pelanggan yang ada di daerah ini (Mamuju).
Instalasi itu sendiri akan difokuskan untuk memberikan pelayanan bagi warga yang tinggal di bagian selatan Kota Mamuju yang selama ini sering mengalami gangguan. Apabila instalasi tersebut sudah dapat berfungsi, maka PDAM Tirta Manakarra Mamuju telah memiliki tiga instalasi air dengan pembagian masing-masing.
“Jadi total air yang bisa disalurkan dalam setiap detiknya sebanyak 80 liter. Itu baru ukuran minimalnya.Maksimal masih bisa mencapai angka 10.000 liter per detik, hal itu penting dilakukan karena saat ini mulai banyak bermunculan perumahan,” tandas Direktur PDAM Tirta Manakarra Mamuju. (abdullah nicolha)
MAMUJU(SI)–Pengoperasian Instalasi Pengairan dari Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra di Desa Pati’di Kecamatan Simboro dan Kepulauan (Simkep) Kabupaten Mamuju kembali terancam molor.
Pasalnya, hingga saat ini pemasangan saluran distribusi induk belum dilakukan. Sebelumnya, pada Maret lalu, pengoperasiannya telah direncanakan, namun karena hambatan tersebut,pihak PDAM kembali menarget instalasi tersebut direncanakan akan dapat beroperasi pada April ini.
“Dengan kondisi yang ada saat ini,sulit untuk dipastikan bisa beroperasi pada bulan ini (April),” ungkap Direktur PDAM Tirta Manakarra Muhammad Nurdi ruang kerjanya,kemarin. Menurut dia, pihaknya hingga ini masih menunggu pemasangan jaringan distribusi induk sepanjang 2.500 meter dari pusat.
Saluran tersebut digunakan untuk menyalurkan air dari pegolahan menuju pipa distribusi. Sementara untuk pemasangan pipa transmisi yang menghubungkan ke pipa intek kemudian menuju pengolahan pengerjaannya sudah selesai.“Saya tidak terlalu mengerti kenapa hingga saat ini realisasi dari pusat belum juga dilaksanakan.
Kami tidak bisa berbuat banyak, karena seluruh mekanisme pengerjaannya ditangani langsung dari pusat. Mungkin sudah ada satu bulan kami menunggu,” jelasnya. Nur juga menyatakan, pihaknya juga belum dapat memastikan target penyelesaian pemasangan jaringan itu. Dirinya hanya bisa mengira-ngira waktunya dapat diselesaikan pada Mei mendatang.
“Sebenarnya saya sangat ingin instalasi itu beroperasi dengan cepat.Waktu saya menargetkan bulan Maret lalu, itu dikarenakan kondisi masih sangat memungkinkan. Tapi karena ada kendala anggaran, kami terpaksa meminta bantuan dari pusat.
Nah,realisasi bantuan dari pusat ini yang belum diketahui kapan dikucurkan,”jelasnya. Informasi yang dihimpun SI, instalasi Pati’di itu nantinya akan memiliki kapasitas mengalirkan air sebanyak 20 liter per detik. Dengan demikian,akan dapat menyalurkan air bersih minimal kepada 2.000 pelanggan yang ada di daerah ini (Mamuju).
Instalasi itu sendiri akan difokuskan untuk memberikan pelayanan bagi warga yang tinggal di bagian selatan Kota Mamuju yang selama ini sering mengalami gangguan. Apabila instalasi tersebut sudah dapat berfungsi, maka PDAM Tirta Manakarra Mamuju telah memiliki tiga instalasi air dengan pembagian masing-masing.
“Jadi total air yang bisa disalurkan dalam setiap detiknya sebanyak 80 liter. Itu baru ukuran minimalnya.Maksimal masih bisa mencapai angka 10.000 liter per detik, hal itu penting dilakukan karena saat ini mulai banyak bermunculan perumahan,” tandas Direktur PDAM Tirta Manakarra Mamuju. (abdullah nicolha)
Dinas Pertanian Target 127.000 Ton Beras
Wednesday, 15 April 2009
MAMUJU (SI) – Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Mamuju akan meningkatkan produksi beras pada tahun ini menjadi 5,88%, yakni dari 120.000 ton menjadi 127.000 ton.
Kepala Distanak Mamuju Bustamin Bausat mengatakan, berdasarkan beberapa program pertanian yang dicanangkan pemerintah, target produksi beras pada tahun ini akan lebih ditingkatkan menjadi 127.000 ton. Menurut dia, besarnya target tersebut disesuaikan dengan luas lahan pertanian yang ada dan masih akan direalisasikan.
Saat ini lahan pertanian yang ada di Mamuju seluas 23.935 hektare (ha) ditambah dengan 6.500 ha untuk lahan yang menggunakan proyek irigasi. “Satu ha lahan bisa menghasilkan beras hingga 4,9 ton,” katanya di Mamuju kemarin. Apabila melihat dengan luas area yang ada pihaknya yakin dapat menargetkan lebih banyak lagi hingga mencapai 150.000 ton.
“Kalau mau dihitung dengan luas lahan yang ada, sebenarnya target bisa mencapai 150.000 ton. Masih ada areal yang menggunakan irigasi dan bisa ditanami sebanyak dua kali,”ungkapnya. Kendati demikian, pihaknya belum dapat menjadikan hal itu sebagai patokan karena masih tetap mewaspadai terjadinya kendala di luar kemampuan manusia, yakni faktor alam.
“Kami tetap mewaspadai kondisi alam sehingga hanya berani menargetkan angka 127.000 ton,”jelasnya. Informasi yang dihimpun SI, salah satu program Distanak yang dapat mendukung peningkatan produksi beras adalah realisasi irigasi dan pencetakan sawah baru. Kedua program tersebut akan mampu mengurangi jumlah sawah tadah hujan.
“Sebagian besar petani hanya mengandalkan air hujan untuk mengairi sawah.Karena itu,dengan program yang ada,petani tidak lagi hanya tergantung pada air hujan dan bisa menanam sebanyak dua kali setahun. Dengan begitu, hasilnya jelas akan bertambah,” tutur dia. Dia menambahkan bahwa peningkatan hasil produksi tetap akan diupayakan hingga tahun yang akan datang.
Hal ini juga mengingat dengan beberapa program pendukung yang masih harus ditambah, khususnya di beberapa daerah yang belum direalisasikan. “Proyek irigasi misalnya, kan baru ada di beberapa daerah. Padahal, sawah tadah hujan tersebar di berbagai daerah. Nah kalau semua daerah nanti sudah bisa dibangun dan direalisasikan.
Saya yakinhasilnya pastilebih besar lagi,”tandasnya. Salah seorang petani asal Simboro Kecamatan Simkep, Safaruddin, 39, mengaku dengan adanya program pemerintah tersebut pihaknya belum meyakini bahwa target itu akan terpenuhi selama petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL) tidak memberikan pemahaman tentang pertanian kepada para petani.
“Jadi,peran petugas PPL sangat menunjang untuk program tersebut,” katanya kepada SI kemarin. Meski demikian,pihaknya yakin hal itu akan dapat terwujud karena mau tidak mau petani akan lebih giat bekerja karena telah mendapatkan bantuan dari pemerintah. (abdullah nicolha)
MAMUJU (SI) – Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Mamuju akan meningkatkan produksi beras pada tahun ini menjadi 5,88%, yakni dari 120.000 ton menjadi 127.000 ton.
Kepala Distanak Mamuju Bustamin Bausat mengatakan, berdasarkan beberapa program pertanian yang dicanangkan pemerintah, target produksi beras pada tahun ini akan lebih ditingkatkan menjadi 127.000 ton. Menurut dia, besarnya target tersebut disesuaikan dengan luas lahan pertanian yang ada dan masih akan direalisasikan.
Saat ini lahan pertanian yang ada di Mamuju seluas 23.935 hektare (ha) ditambah dengan 6.500 ha untuk lahan yang menggunakan proyek irigasi. “Satu ha lahan bisa menghasilkan beras hingga 4,9 ton,” katanya di Mamuju kemarin. Apabila melihat dengan luas area yang ada pihaknya yakin dapat menargetkan lebih banyak lagi hingga mencapai 150.000 ton.
“Kalau mau dihitung dengan luas lahan yang ada, sebenarnya target bisa mencapai 150.000 ton. Masih ada areal yang menggunakan irigasi dan bisa ditanami sebanyak dua kali,”ungkapnya. Kendati demikian, pihaknya belum dapat menjadikan hal itu sebagai patokan karena masih tetap mewaspadai terjadinya kendala di luar kemampuan manusia, yakni faktor alam.
“Kami tetap mewaspadai kondisi alam sehingga hanya berani menargetkan angka 127.000 ton,”jelasnya. Informasi yang dihimpun SI, salah satu program Distanak yang dapat mendukung peningkatan produksi beras adalah realisasi irigasi dan pencetakan sawah baru. Kedua program tersebut akan mampu mengurangi jumlah sawah tadah hujan.
“Sebagian besar petani hanya mengandalkan air hujan untuk mengairi sawah.Karena itu,dengan program yang ada,petani tidak lagi hanya tergantung pada air hujan dan bisa menanam sebanyak dua kali setahun. Dengan begitu, hasilnya jelas akan bertambah,” tutur dia. Dia menambahkan bahwa peningkatan hasil produksi tetap akan diupayakan hingga tahun yang akan datang.
Hal ini juga mengingat dengan beberapa program pendukung yang masih harus ditambah, khususnya di beberapa daerah yang belum direalisasikan. “Proyek irigasi misalnya, kan baru ada di beberapa daerah. Padahal, sawah tadah hujan tersebar di berbagai daerah. Nah kalau semua daerah nanti sudah bisa dibangun dan direalisasikan.
Saya yakinhasilnya pastilebih besar lagi,”tandasnya. Salah seorang petani asal Simboro Kecamatan Simkep, Safaruddin, 39, mengaku dengan adanya program pemerintah tersebut pihaknya belum meyakini bahwa target itu akan terpenuhi selama petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL) tidak memberikan pemahaman tentang pertanian kepada para petani.
“Jadi,peran petugas PPL sangat menunjang untuk program tersebut,” katanya kepada SI kemarin. Meski demikian,pihaknya yakin hal itu akan dapat terwujud karena mau tidak mau petani akan lebih giat bekerja karena telah mendapatkan bantuan dari pemerintah. (abdullah nicolha)
Wednesday, April 15, 2009
500 Hektare Sawah di Mamuju Siap Dibuka
Tuesday, 14 April 2009
MAMUJU (SI) – Upaya peningkatan produksi hasil pertanian terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju.
Salah satunya pembukaan sawah baru seluas 500 hektare (ha) yang akan direalisasikan di delapan kecamatan. Lokasi tersebut yakni Kecamatan Tapalang seluas 25 ha, Simboro dan Kepulauan (Simkep) seluas 15 ha,Papalang 25 ha,Tommo seluas 75 ha, Budong-Budong seluas 71,25 ha,Topoyo 93,75 ha, Karossa 125 ha, dan Kalumpang seluas 75 ha.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Mamuju Clara Surya Parerung mengatakan, untuk satu kecamatan yang luas lahannya cukup besar,seperti Karossa danTopoyo, bisa dibuka lebih dari satu sawah baru.Hal ini mengingat kedua daerah tersebut memiliki potensi sawah yang cukup besar.
Penentuan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) pun sudah dilakukan, yakni 19 kelompok tani (poktan). Saat ini realisasinya sedang menunggu selesainya survei investigasi desain (SID) yang ditargetkan akhir April ini. ”Melalui SID inilah akan diketahui gambar posisi sawah baru tersebut. Kalau ini selesai, tinggal menunggu rencana usaha kegiatan dari (RUK) dari poktan,”jelas dia di ruang kerjanya kemarin.
Melalui sawah baru itu, akan meningkatkan indeks pertanaman dan otomatis akan menambah hasil produksi. Dampak positif lain yang dihasilkan dari program ini adalah dapat mengurangi jumlah sawah tadah hujan yang hingga kini masih berkisar 80%.
”Tentu saja ini sudah disinkronkan dengan program pembangunan infrastruktur jaringan irigasi untuk mengurangi sawah tadah hujan. Yang jelas,kami akan mengoptimalkan pengurangan sawah tadah hujan,”jelasnya. Bahkan,jika tidak ada kendala serius dalam beberapa tahun ke depan, petani tidak lagi bergantung pada sawah tadah hujan.
Sejak awal sebelum realisasi program dilakukan, dia sudah mengungkapkan hal-hal yang sangat mungkin menjadi kendala di lapangan. Berdasarkan pengalaman pada beberapa tahun lalu,keadaan force majourseperti bencana alam, menjadi faktor utama tidak terealisasinya program dengan maksimal.
Informasi yang dihimpun SI, tahun lalu,dari 1.500 ha sawah yang direncanakan, hanya sekitar 1.105 ha yang terealisasi.”Yang jelas,ini masih kurang dan kami masih akan mengupayakan pada tahun yang akan datang,”tandasnya. (abdullah nicolha)
MAMUJU (SI) – Upaya peningkatan produksi hasil pertanian terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju.
Salah satunya pembukaan sawah baru seluas 500 hektare (ha) yang akan direalisasikan di delapan kecamatan. Lokasi tersebut yakni Kecamatan Tapalang seluas 25 ha, Simboro dan Kepulauan (Simkep) seluas 15 ha,Papalang 25 ha,Tommo seluas 75 ha, Budong-Budong seluas 71,25 ha,Topoyo 93,75 ha, Karossa 125 ha, dan Kalumpang seluas 75 ha.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Mamuju Clara Surya Parerung mengatakan, untuk satu kecamatan yang luas lahannya cukup besar,seperti Karossa danTopoyo, bisa dibuka lebih dari satu sawah baru.Hal ini mengingat kedua daerah tersebut memiliki potensi sawah yang cukup besar.
Penentuan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) pun sudah dilakukan, yakni 19 kelompok tani (poktan). Saat ini realisasinya sedang menunggu selesainya survei investigasi desain (SID) yang ditargetkan akhir April ini. ”Melalui SID inilah akan diketahui gambar posisi sawah baru tersebut. Kalau ini selesai, tinggal menunggu rencana usaha kegiatan dari (RUK) dari poktan,”jelas dia di ruang kerjanya kemarin.
Melalui sawah baru itu, akan meningkatkan indeks pertanaman dan otomatis akan menambah hasil produksi. Dampak positif lain yang dihasilkan dari program ini adalah dapat mengurangi jumlah sawah tadah hujan yang hingga kini masih berkisar 80%.
”Tentu saja ini sudah disinkronkan dengan program pembangunan infrastruktur jaringan irigasi untuk mengurangi sawah tadah hujan. Yang jelas,kami akan mengoptimalkan pengurangan sawah tadah hujan,”jelasnya. Bahkan,jika tidak ada kendala serius dalam beberapa tahun ke depan, petani tidak lagi bergantung pada sawah tadah hujan.
Sejak awal sebelum realisasi program dilakukan, dia sudah mengungkapkan hal-hal yang sangat mungkin menjadi kendala di lapangan. Berdasarkan pengalaman pada beberapa tahun lalu,keadaan force majourseperti bencana alam, menjadi faktor utama tidak terealisasinya program dengan maksimal.
Informasi yang dihimpun SI, tahun lalu,dari 1.500 ha sawah yang direncanakan, hanya sekitar 1.105 ha yang terealisasi.”Yang jelas,ini masih kurang dan kami masih akan mengupayakan pada tahun yang akan datang,”tandasnya. (abdullah nicolha)
Polres Dinilai Tak Serius Tangani Kasus Aktivis LAK
Tuesday, 14 April 2009
MAMUJU (SI) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mamuju menilai pihak Kepolisian Resor (Polres) Mamuju tidak serius menangani kasus penganiayaan yang dialami aktivis Laskar Anti-Korupsi (LAK) Sulbar Muslim Fatillah Aziz, beberapa waktu lalu.
Direktur LBH Mamuju Hatta Kainang menyatakan, apabila pihak kepolisian benar-benar menjalankan proses hukum, seharusnya saat ini telah diserahkan surat perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) kepada pelapor, yakni korban.
”Seharusnya kepolisian setempat (penyidik) melakukan itu agar dapat diketahui perkembangan kasusnya,” katanya kepada SI via ponselnya kemarin. Menurut dia, pihak kepolisian juga harus memberikan publikasi kepada masyarakat mengenai masalah tersebut.Namun,hingga kini belum ada kemajuan sama sekali.
Padahal,sejak awal kepolisian berjanji akan menuntaskan kasus tersebut. Apabila hal itu tidak ditindak tegas, akan mempersulit proses hukum terhadap oknum-oknum yang diduga berkorupsi. ”Kinerja kepolisian sangat lamban, bahkan bisa dikatakan tidak serius.
Seharusnya kepolisian bisa melihat bahwa kasus ini bukan kasus biasa karena berkaitan dengan tugas warga negara.Makanya,kami minta kasus itu harus segera diusut tuntas dan menetapkan pelakunya agar ada efek jera dari oknumoknum yang terlibat,”ungkap dia. Kapolres Mamuju AKBP Andries Hermanto mengatakan bahwa hingga sekarang prosesnya terus berjalan.
Namun,saat ditanya saksi dan tersangka terkait kasus tersebut, dia tidak memberikan keterangan dengan jelas. ”Kalau mau menanyakan soal kasus Muslimin, suruh dia datang sendiri, jangan urusi perkara orang lain,”tuturnya.
Kasus pemukulan yang menimpa Muslim terjadi sekitar sebulan lalu. Muslim dikeroyok beberapa orang tak dikenal. Indikasi pemukulan tersebut adalah karena selama ini Muslim cukup keras menyuarakan kasus indikasi korupsi di Perusahaan Daerah (Perusda) dan Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Agama Sulbar. (abdullah nicolha)
MAMUJU (SI) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mamuju menilai pihak Kepolisian Resor (Polres) Mamuju tidak serius menangani kasus penganiayaan yang dialami aktivis Laskar Anti-Korupsi (LAK) Sulbar Muslim Fatillah Aziz, beberapa waktu lalu.
Direktur LBH Mamuju Hatta Kainang menyatakan, apabila pihak kepolisian benar-benar menjalankan proses hukum, seharusnya saat ini telah diserahkan surat perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) kepada pelapor, yakni korban.
”Seharusnya kepolisian setempat (penyidik) melakukan itu agar dapat diketahui perkembangan kasusnya,” katanya kepada SI via ponselnya kemarin. Menurut dia, pihak kepolisian juga harus memberikan publikasi kepada masyarakat mengenai masalah tersebut.Namun,hingga kini belum ada kemajuan sama sekali.
Padahal,sejak awal kepolisian berjanji akan menuntaskan kasus tersebut. Apabila hal itu tidak ditindak tegas, akan mempersulit proses hukum terhadap oknum-oknum yang diduga berkorupsi. ”Kinerja kepolisian sangat lamban, bahkan bisa dikatakan tidak serius.
Seharusnya kepolisian bisa melihat bahwa kasus ini bukan kasus biasa karena berkaitan dengan tugas warga negara.Makanya,kami minta kasus itu harus segera diusut tuntas dan menetapkan pelakunya agar ada efek jera dari oknumoknum yang terlibat,”ungkap dia. Kapolres Mamuju AKBP Andries Hermanto mengatakan bahwa hingga sekarang prosesnya terus berjalan.
Namun,saat ditanya saksi dan tersangka terkait kasus tersebut, dia tidak memberikan keterangan dengan jelas. ”Kalau mau menanyakan soal kasus Muslimin, suruh dia datang sendiri, jangan urusi perkara orang lain,”tuturnya.
Kasus pemukulan yang menimpa Muslim terjadi sekitar sebulan lalu. Muslim dikeroyok beberapa orang tak dikenal. Indikasi pemukulan tersebut adalah karena selama ini Muslim cukup keras menyuarakan kasus indikasi korupsi di Perusahaan Daerah (Perusda) dan Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Agama Sulbar. (abdullah nicolha)
Tuesday, April 14, 2009
Gubernur Tegur Penyalur Pupuk Nakal
Monday, 13 April 2009
MAMUJU(SI) – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Anwar Adnan Saleh berjanji memberikan sanksi tegas kepada para penyalur pupuk nakal di daerah tersebut,apabila terbukti menjual pupuk bersubsidi kepada pedagang.
“Kami akan memberikan sanksi pencabutan izin penyaluran pupuk bagi mereka yang menjual pupuk bersubsidi kepada pedagang dan menumpuk pupuk tersebut di gudang,” kata Gubernur di kediamannya, akhir pekan lalu. Pihaknya memantau penyalur nakal yang berada di sejumlah daerah di Sulbar dan menyelidiki dari pantauannya.
Dia mengaku bahwa memang ada beberapa penyalur yang menjual pupuk bersubsidi tersebut kepada pedagang dan menjualnya kepada petani dengan harga yang mahal. “Saya sudah pantau itu dan memang ada.Para bupati juga sudah saya minta untuk memantau dan segera bertindak serta harus dijual ke petani bukan ke pedagang,” jelasnya.
Sementara untuk program Gerakan Nasional (Gernas) kakao, Gubernur menyatakan, dalam program tersebut tidak ada jual beli pupuk.Pasalnya,semua pupuk dalam Gernas tersebut disiapkan dan digratiskan pemerintah.“Jadi, khusus program ini tidak ada jual beli pupuk, semua gratis.
Karena itu, kalau ada yang menyalahi peraturan, kami akan cabut izinnya,” ungkap dia. Hal tersebut terkait keluhan para petani yang mendapatkan pupuk bersubsidi dengan harga yang mahal karena diduga dijual kepada pedagang di beberapa daerah di provinsi yang ke-33 itu. Selain itu,para petani juga mengeluhkan kinerja para penyuluh pertanian lapangan (PPL), karena dinilai tidak turun ke lapangan memberikan penyuluhan kepada petani.
“Kami juga sangat mengeluhkan sejumlah PPL yang tidak turun langsung ke lapangan. Dengan begitu, petani tidak akan dapat memahami bagaimana menjalankan program pemerintah dengan baik,” ungkap salah seorang pendamping petani Mamuju, Fatur,31, kemarin.
Dia juga meminta pemerintah dapat memantau masalah tersebut agar program pemerintah dapat sejalan dengan apa yang ada di masyarakat tani. “Mudah-mudahan hal ini juga dapat ditindak,” katanya. Menurut dia, kinerja petugas PPL sangat diharapkan dapat membantu para petani di daerah ini untuk memaksimalkan program pemerintah.
“Jadi,jika PPL tidak hadir di lapangan, bagaimana mungkin dapat memberikan pemahaman tentang pertanian secara maksimal kepada petani.Namun dengan catatan, PPL yang memiliki kemampuan dalam bidangnya, jangan hanya berkedok PPL tapi tidak mengerti akan pertanian,”tandasnya.
Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh terkait masalah itu menyatakan, hal tersebut merupakan tanggung jawab setiap kepala daerah untuk mengatasi masalah yang dihadapi para petani, salah satunya kinerja PPL. “Saya sudah pahami. Karenaitu, saya minta para bupatidi daerah masing-masing konsentrasi mengawasi masalah itu,”ujarnya.
Dia menyebutkan bahwa bukan hanya di Sulbar permasalahan itu terjadi, tetapi di beberapa daerah lain di Indonesia juga mengalami hal yang sama.“Ini tidak bisa dibiarkan karena masalah ini hanya akan merugikan petani. Memang masalah ini susah, tapi kami akan tetap memantau dan melakukan perbaikan-perbaikan serta validasi data perlu dilakukan,seperti penumpukan pupuk,” tandasnya. (abdullah nicolha)
MAMUJU(SI) – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Anwar Adnan Saleh berjanji memberikan sanksi tegas kepada para penyalur pupuk nakal di daerah tersebut,apabila terbukti menjual pupuk bersubsidi kepada pedagang.
“Kami akan memberikan sanksi pencabutan izin penyaluran pupuk bagi mereka yang menjual pupuk bersubsidi kepada pedagang dan menumpuk pupuk tersebut di gudang,” kata Gubernur di kediamannya, akhir pekan lalu. Pihaknya memantau penyalur nakal yang berada di sejumlah daerah di Sulbar dan menyelidiki dari pantauannya.
Dia mengaku bahwa memang ada beberapa penyalur yang menjual pupuk bersubsidi tersebut kepada pedagang dan menjualnya kepada petani dengan harga yang mahal. “Saya sudah pantau itu dan memang ada.Para bupati juga sudah saya minta untuk memantau dan segera bertindak serta harus dijual ke petani bukan ke pedagang,” jelasnya.
Sementara untuk program Gerakan Nasional (Gernas) kakao, Gubernur menyatakan, dalam program tersebut tidak ada jual beli pupuk.Pasalnya,semua pupuk dalam Gernas tersebut disiapkan dan digratiskan pemerintah.“Jadi, khusus program ini tidak ada jual beli pupuk, semua gratis.
Karena itu, kalau ada yang menyalahi peraturan, kami akan cabut izinnya,” ungkap dia. Hal tersebut terkait keluhan para petani yang mendapatkan pupuk bersubsidi dengan harga yang mahal karena diduga dijual kepada pedagang di beberapa daerah di provinsi yang ke-33 itu. Selain itu,para petani juga mengeluhkan kinerja para penyuluh pertanian lapangan (PPL), karena dinilai tidak turun ke lapangan memberikan penyuluhan kepada petani.
“Kami juga sangat mengeluhkan sejumlah PPL yang tidak turun langsung ke lapangan. Dengan begitu, petani tidak akan dapat memahami bagaimana menjalankan program pemerintah dengan baik,” ungkap salah seorang pendamping petani Mamuju, Fatur,31, kemarin.
Dia juga meminta pemerintah dapat memantau masalah tersebut agar program pemerintah dapat sejalan dengan apa yang ada di masyarakat tani. “Mudah-mudahan hal ini juga dapat ditindak,” katanya. Menurut dia, kinerja petugas PPL sangat diharapkan dapat membantu para petani di daerah ini untuk memaksimalkan program pemerintah.
“Jadi,jika PPL tidak hadir di lapangan, bagaimana mungkin dapat memberikan pemahaman tentang pertanian secara maksimal kepada petani.Namun dengan catatan, PPL yang memiliki kemampuan dalam bidangnya, jangan hanya berkedok PPL tapi tidak mengerti akan pertanian,”tandasnya.
Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh terkait masalah itu menyatakan, hal tersebut merupakan tanggung jawab setiap kepala daerah untuk mengatasi masalah yang dihadapi para petani, salah satunya kinerja PPL. “Saya sudah pahami. Karenaitu, saya minta para bupatidi daerah masing-masing konsentrasi mengawasi masalah itu,”ujarnya.
Dia menyebutkan bahwa bukan hanya di Sulbar permasalahan itu terjadi, tetapi di beberapa daerah lain di Indonesia juga mengalami hal yang sama.“Ini tidak bisa dibiarkan karena masalah ini hanya akan merugikan petani. Memang masalah ini susah, tapi kami akan tetap memantau dan melakukan perbaikan-perbaikan serta validasi data perlu dilakukan,seperti penumpukan pupuk,” tandasnya. (abdullah nicolha)
Rekapitulasi Calon DPD Diulang
Monday, 13 April 2009
MAMUJU (SI) – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, terpaksa harus menghitung suara ulang untuk calon DPD.Pasalnya, kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) dan PPS setempat tidak memiliki formulir C2 untuk penghitungan suara.
Hal tersebut terjadi di dua tempat pemungutan suara (TPS) di kecamatan itu, yakni TPS 1 Tadui dan Bambu. Penghitungan suara ulang calon DPD itu dilakukan pada Minggu (12/4), sekitar pukul 22.00 Wita malam, di Kantor PPK Mamuju yang dihadiri sejumlah saksi dari calon DPD dan parpol serta dikawal sejumlah personel Polres Mamuju.
“Kami harus menghitung ulang untuk calon DPD karena menemukan keganjilan hasil penghitungan di tingkat PPS yang diserahkan ke PPK, yakni tidak ada rekapitulasi penghitungan untuk calon DPD,” kata Ketua PPK Mamuju Kafrawi.
Menurut dia,hal itu ditemukan setelah kami ingin memindahkan rekap suara dari PPS ke PPK.Namun, karena tidak ada rekapitulasi yang dimaksud, kami bersama sejumlah saksi calon bersepakat menghitung ulang. Dia menyatakan, keputusan tersebut juga diketahui KPU setempat.
“Jadi,setelah kami buka kotak suara, ternyata tidak ada rekap suara tersebut,” ungkapnya. Sementara di kecamatan lain, yakni Kecamatan Simboro dan Kepulauan (Simkep), PPK setempat mengaku kesulitan dalam memindahkanrekapitulasidariPPSke PPK.
Pasalnya, laporan yang diserahkan PPS terlihat amburadul karena tidak sesuai dengan tempat laporan.“ Jujur saja,kami merasa kesulitan dalam mengatur laporan yang diserahkan PPS karena tidak sesuai dengan tempatnya, seperti rekap suara caleg tercampur dengan rekap yang lain,begitu juga dengan calon DPD,” tutur Ketua PPK Simkep Syawal kepada SI kemarin.
Kendati demikian, pihaknya mengaku akan dapat menyelesaikan rekapitulasi di tingkat PPK sesuai jadwal yang ada, yakni Rabu (15/4), akan menyerahkannya ke KPU. (abdullah nicolha)
MAMUJU (SI) – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, terpaksa harus menghitung suara ulang untuk calon DPD.Pasalnya, kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) dan PPS setempat tidak memiliki formulir C2 untuk penghitungan suara.
Hal tersebut terjadi di dua tempat pemungutan suara (TPS) di kecamatan itu, yakni TPS 1 Tadui dan Bambu. Penghitungan suara ulang calon DPD itu dilakukan pada Minggu (12/4), sekitar pukul 22.00 Wita malam, di Kantor PPK Mamuju yang dihadiri sejumlah saksi dari calon DPD dan parpol serta dikawal sejumlah personel Polres Mamuju.
“Kami harus menghitung ulang untuk calon DPD karena menemukan keganjilan hasil penghitungan di tingkat PPS yang diserahkan ke PPK, yakni tidak ada rekapitulasi penghitungan untuk calon DPD,” kata Ketua PPK Mamuju Kafrawi.
Menurut dia,hal itu ditemukan setelah kami ingin memindahkan rekap suara dari PPS ke PPK.Namun, karena tidak ada rekapitulasi yang dimaksud, kami bersama sejumlah saksi calon bersepakat menghitung ulang. Dia menyatakan, keputusan tersebut juga diketahui KPU setempat.
“Jadi,setelah kami buka kotak suara, ternyata tidak ada rekap suara tersebut,” ungkapnya. Sementara di kecamatan lain, yakni Kecamatan Simboro dan Kepulauan (Simkep), PPK setempat mengaku kesulitan dalam memindahkanrekapitulasidariPPSke PPK.
Pasalnya, laporan yang diserahkan PPS terlihat amburadul karena tidak sesuai dengan tempat laporan.“ Jujur saja,kami merasa kesulitan dalam mengatur laporan yang diserahkan PPS karena tidak sesuai dengan tempatnya, seperti rekap suara caleg tercampur dengan rekap yang lain,begitu juga dengan calon DPD,” tutur Ketua PPK Simkep Syawal kepada SI kemarin.
Kendati demikian, pihaknya mengaku akan dapat menyelesaikan rekapitulasi di tingkat PPK sesuai jadwal yang ada, yakni Rabu (15/4), akan menyerahkannya ke KPU. (abdullah nicolha)
Monday, April 13, 2009
Kakandepag Dilaporkan ke Menag
Sunday, 12 April 2009
MAMUJU(SI) – Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama (Kakanwildepag) Sulawesi Barat Sahabuddin Kasim dalam waktu dekat ini akan melaporkan Kepala Kantor Departemen Agama (Kakandepag) Kab Mamasa Suaib Tahir kepada Mentri Agama (Menag) RI Maftuh Basyuni.
Hal tersebut sekaitan dengan pelayanan haji yang ada di daerah tersebut karena dinilai lebih memprioritaskan orang luar Mamasa pada pemberangkatan Calon Jemaah Haji (CJH). “Kami akan melakukan evaluasi kinerja terhadap Suaib dan akan melaporkannya kepada Menteri Agama RI Maftuh Basyuni untuk memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya.
Sahabuddin juga menyatakan, pihaknya telah menerima beberapa laporan terkait Depag Mamasa dan persoalan haji merupakan bagian kecil. “Sebenarnya sudah banyak laporan yang masuk dan masalah haji hanya merupakan bagian kecil dari masalah di daerah itu,” katanya kepada SI di ruang kerajanya,belum lama ini.
Seharusnya kata Sahabuddin, Kepala Kandepag mesti menjalankan fungsi sebagaimana tugas yang diemban sebagai kepala di bidang agama yakni koordinasi serta pembinaan umat beragama namun hal tersebut kurang berjalan baik.
Dia menyebutkan, Kandepag yang baru menjabat selama kurang lebih satu tahun tersebut kurang memahami tugasnya.Hal itu membuat kesalahpahaman dalam implementasi kinerja di lapangan terjadinya. “Sosialisasi terhadap semua unsur masih kurang, begitu pun dengan kedisiplinan dan kinerja juga lemah.Bahkan ada penilaian, Kandepag bersikap diskriminatif,” tandasnya.
Hal tersebut terkait dengan permintaan Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh agar Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Depag Sulbar mengganti dirinya karena kecewa atas laporan dari masyarakat setempat yang menilai lebih memprioritaskan orang luar Mamasa pada pemberangkatan CJH.
Kepala Kantor Depag (Kakandepag) Mamasa Suaib Tahir mengatakan, bila ingin membatasi orang lain masuk menjadi CJH Mamasa, maka Pemkab harus membatasi orang luar mendapatkan KTP. Pihaknya hanya sebatasmengeluarkan blangko pendaftaran.“Masyarakat yang mengisinya lalu mereka ke bank.
Jadi, salah besar kalau kesalahan ini ditujukan ke Kandepag Mamasa,” jelasnya via ponselnya, belum lama ini. Suaib mengatakan bahwa, Kakanwil Depag Sulbar Sahabuddin Kasim sendiri yang sering mengeluarkan kebijakan tidak etis dan tidak reformis.
Hal ini tidak sesuai dengan pengarahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Depag RI pada 3 April 2009 di aula Kanwil Depag Sulsel.“Bahwa diharapkan kepada setiap Kakanwil jangan membuat kebijakan yang tidak etis dan tidak reformis. Jabatan itu bukan alat kekuasaan tapi alat pelayanan kepada masyarakat tanpa pandang bulu,” kata Suaib menirukan pengarahan Sekjen Depag RI.
Dia menambahkan, kebijakan haji di Mamasa sudah reformis.Tidak ada lagi masyarakat yang diwakili ke bank.Hal ini tidak seperti kebijakan Kandepag yang digantikannya pada Oktober lalu. (abdullah nicolha)
MAMUJU(SI) – Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama (Kakanwildepag) Sulawesi Barat Sahabuddin Kasim dalam waktu dekat ini akan melaporkan Kepala Kantor Departemen Agama (Kakandepag) Kab Mamasa Suaib Tahir kepada Mentri Agama (Menag) RI Maftuh Basyuni.
Hal tersebut sekaitan dengan pelayanan haji yang ada di daerah tersebut karena dinilai lebih memprioritaskan orang luar Mamasa pada pemberangkatan Calon Jemaah Haji (CJH). “Kami akan melakukan evaluasi kinerja terhadap Suaib dan akan melaporkannya kepada Menteri Agama RI Maftuh Basyuni untuk memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya.
Sahabuddin juga menyatakan, pihaknya telah menerima beberapa laporan terkait Depag Mamasa dan persoalan haji merupakan bagian kecil. “Sebenarnya sudah banyak laporan yang masuk dan masalah haji hanya merupakan bagian kecil dari masalah di daerah itu,” katanya kepada SI di ruang kerajanya,belum lama ini.
Seharusnya kata Sahabuddin, Kepala Kandepag mesti menjalankan fungsi sebagaimana tugas yang diemban sebagai kepala di bidang agama yakni koordinasi serta pembinaan umat beragama namun hal tersebut kurang berjalan baik.
Dia menyebutkan, Kandepag yang baru menjabat selama kurang lebih satu tahun tersebut kurang memahami tugasnya.Hal itu membuat kesalahpahaman dalam implementasi kinerja di lapangan terjadinya. “Sosialisasi terhadap semua unsur masih kurang, begitu pun dengan kedisiplinan dan kinerja juga lemah.Bahkan ada penilaian, Kandepag bersikap diskriminatif,” tandasnya.
Hal tersebut terkait dengan permintaan Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh agar Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Depag Sulbar mengganti dirinya karena kecewa atas laporan dari masyarakat setempat yang menilai lebih memprioritaskan orang luar Mamasa pada pemberangkatan CJH.
Kepala Kantor Depag (Kakandepag) Mamasa Suaib Tahir mengatakan, bila ingin membatasi orang lain masuk menjadi CJH Mamasa, maka Pemkab harus membatasi orang luar mendapatkan KTP. Pihaknya hanya sebatasmengeluarkan blangko pendaftaran.“Masyarakat yang mengisinya lalu mereka ke bank.
Jadi, salah besar kalau kesalahan ini ditujukan ke Kandepag Mamasa,” jelasnya via ponselnya, belum lama ini. Suaib mengatakan bahwa, Kakanwil Depag Sulbar Sahabuddin Kasim sendiri yang sering mengeluarkan kebijakan tidak etis dan tidak reformis.
Hal ini tidak sesuai dengan pengarahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Depag RI pada 3 April 2009 di aula Kanwil Depag Sulsel.“Bahwa diharapkan kepada setiap Kakanwil jangan membuat kebijakan yang tidak etis dan tidak reformis. Jabatan itu bukan alat kekuasaan tapi alat pelayanan kepada masyarakat tanpa pandang bulu,” kata Suaib menirukan pengarahan Sekjen Depag RI.
Dia menambahkan, kebijakan haji di Mamasa sudah reformis.Tidak ada lagi masyarakat yang diwakili ke bank.Hal ini tidak seperti kebijakan Kandepag yang digantikannya pada Oktober lalu. (abdullah nicolha)
Sunday, April 12, 2009
27 Proyek Irigasi Segera Dilelang
Sunday, 12 April 2009
MAMUJU(SI) – Sedikitnya 27 proyek irigasi di lima kabupaten di Sulawesi Barat (Sulbar) segera dilelang pada pertengahan April mendatang.
Kepala Bidang Pengairan dan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sulbar Aco Zainuddin menyatakan, panitia pelelangan saat ini sedang menyiapkan bahan dan masih berkoordinasi dengan panitia terkait mekanisme pelelangan.
Dia juga menyatakan, pihaknya akan menggelar pelelangan tersebut sekitar pertengahan April mendatang.Pasalnya,masa tahapan proses tender maksimal 37 hari sesuai aturan yang ada. Dengan demikian, pengerjaan proyek diperkirakan dapat dimulai pada Juni mendatang, mengingat anggaran yang digunakan dalam proyek tersebut tidak terlalu besar sehingga masa penyelesaian ditargetkan selama 120 hari.
Proyek irigasi peningkatan daerahirigasitersebutsebanyak27, yang tersebar di lima kabupaten di Sulbar. Sementara daerah yang memiliki proyek terbanyak berada di Kabupaten Mamuju dan Mamasa.
Informasiyangdihimpun SI,anggaranuntuk proyek tersebut berasal dari dana alokasi khusus (DAK) pada APBD Sulbar 2009,yakni Rp24 miliar lebih dengan pembagian dari DAK mencapai Rp22 miliar lebih dan dari dana pendamping Rp2 miliar lebih.
Dari 27 proyek tersebut hanya delapan proyek yang memiliki anggaran melebihi Rp1 miliar. “Memang rata-rata anggarannya hanya sekitar Rp700 juta dan volume pekerjaannya kecil.Proyek ini kanhanya peningkatan daerah irigasi,seperti pemasangan pipa untuk saluran yang tertutup atau pemasangan batu,”katanya. (abdullah nicolha).
MAMUJU(SI) – Sedikitnya 27 proyek irigasi di lima kabupaten di Sulawesi Barat (Sulbar) segera dilelang pada pertengahan April mendatang.
Kepala Bidang Pengairan dan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sulbar Aco Zainuddin menyatakan, panitia pelelangan saat ini sedang menyiapkan bahan dan masih berkoordinasi dengan panitia terkait mekanisme pelelangan.
Dia juga menyatakan, pihaknya akan menggelar pelelangan tersebut sekitar pertengahan April mendatang.Pasalnya,masa tahapan proses tender maksimal 37 hari sesuai aturan yang ada. Dengan demikian, pengerjaan proyek diperkirakan dapat dimulai pada Juni mendatang, mengingat anggaran yang digunakan dalam proyek tersebut tidak terlalu besar sehingga masa penyelesaian ditargetkan selama 120 hari.
Proyek irigasi peningkatan daerahirigasitersebutsebanyak27, yang tersebar di lima kabupaten di Sulbar. Sementara daerah yang memiliki proyek terbanyak berada di Kabupaten Mamuju dan Mamasa.
Informasiyangdihimpun SI,anggaranuntuk proyek tersebut berasal dari dana alokasi khusus (DAK) pada APBD Sulbar 2009,yakni Rp24 miliar lebih dengan pembagian dari DAK mencapai Rp22 miliar lebih dan dari dana pendamping Rp2 miliar lebih.
Dari 27 proyek tersebut hanya delapan proyek yang memiliki anggaran melebihi Rp1 miliar. “Memang rata-rata anggarannya hanya sekitar Rp700 juta dan volume pekerjaannya kecil.Proyek ini kanhanya peningkatan daerah irigasi,seperti pemasangan pipa untuk saluran yang tertutup atau pemasangan batu,”katanya. (abdullah nicolha).
Menteri Pertanian Puji Kekayaan Sulbar
Sunday, 12 April 2009
MAMUJU(SI) – Menteri Pertanian (Mentan) RI Anton Apriantono melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Barat (Sulbar) kemarin.Dalam kunjungannya, Anton memuji kekayaan alam yang dimiliki provinsi ke-33 tersebut.
“Saya yakin, tidak mungkin ada rakyat Sulbar yang akan mengalami kemiskinan.Potensi yang dimiliki daerah ini (Sulbar) cukup menjanjikan untuk meningkatkan kesejahteraan,” kata dia saat menggelar ramah-tamah dengan Muspida Sulbar di gedung PKK,Jumat (10/4) malam lalu.
Dia meminta dengan adanya program Gerakan Pembaharuan Kakao (GPK) dan Gerakan Nasional (Gernas), peningkatan mutu dan produktivitas kakao Sulbar dilakukan dengan baik.Juga memberikan pemahaman kepada masyarakat agar direspon petani sehingga akan mampu mengatasi masalah yang ada di daerah ini.
Untuk 2009, Sulbar mendapatkan bantuan dana senilai Rp200 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk gerakan pembaruan kakao yang dibagi untuk lima kabupaten,di antaranya Kabupaten Polman, Majene, Mamasa, Mamuju, dan Mamuju Utara (Matra).
Sasaran utamanya, memperbaiki mutu kakao dengan tiga cara, yakni sambung samping, rehabilitasi berat dan ringan bagi tanaman kakao. Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh menyatakan, pihaknya memintadukungandaripihakpemerintah pusat,khususnya dalam bidang pertanian. Pasalnya, 60% masyarakat Sulbar bertumpu pada pertanian, utamanya pada sektor kakao.
Anwar mengaku, saat ini masyarakat Sulbar, khususnya para petani kakao, memiliki kendala yang menghambat kesejahteraan mereka,di antaranya infrastruktur yang belum memadai.Akibatnya, petani tidak dapat mendistribusikan hasil pertanian mereka ke luar daerah.
“Kami saat ini terkendala infrastruktur yang masih kurang dan masih adanya desa tertinggal yang sulit dijangkau kendaraan roda empat sehingga hasil pertanian tidak dapat disalurkan ke luar daerah,”paparnya. Dengan adanya program pembaruan kakao tersebut, diharapkan dapat membantu petani Sulbar untuk meningkatkan mutu dan infrastruktur yang masih memprihatinkan tersebut.
“Jadi,kami minta dukungan pemerintah pusat melalui Mentan agar masalah yang dihadapi saat ini dapat segera diatasi karena tanpa itu program ini tidak akan terwujud,”ungkap dia. Selain permasalahan pada petani kakao,Sulbar juga terkendala sektor petani jeruk yang ada di Kecamatan Sarudu,
Kabupaten Mamuju Utara, yang juga mengalami penurunan kualitas sehingga tidak mampu bersaing dengan jeruk impor.“Yang perlu diatasi,banyaknya buah impor yang masuk karena tidak mampu bersaing, tapi susah juga karena ada aturan kesepakatan. Jadi,solusinya adalah memperbaiki kualitas buah,” kata Mentan di Mamuju kemarin malam.
Kunjungan Menteri Pertanian tersebut dimulai dari Polmanhingga ke Matra.Hari ini,dia akan meninggalkan Sulbar menuju Sulawesi Tengah dengan tujuan yang sama. (abdullah nicolha).
MAMUJU(SI) – Menteri Pertanian (Mentan) RI Anton Apriantono melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Barat (Sulbar) kemarin.Dalam kunjungannya, Anton memuji kekayaan alam yang dimiliki provinsi ke-33 tersebut.
“Saya yakin, tidak mungkin ada rakyat Sulbar yang akan mengalami kemiskinan.Potensi yang dimiliki daerah ini (Sulbar) cukup menjanjikan untuk meningkatkan kesejahteraan,” kata dia saat menggelar ramah-tamah dengan Muspida Sulbar di gedung PKK,Jumat (10/4) malam lalu.
Dia meminta dengan adanya program Gerakan Pembaharuan Kakao (GPK) dan Gerakan Nasional (Gernas), peningkatan mutu dan produktivitas kakao Sulbar dilakukan dengan baik.Juga memberikan pemahaman kepada masyarakat agar direspon petani sehingga akan mampu mengatasi masalah yang ada di daerah ini.
Untuk 2009, Sulbar mendapatkan bantuan dana senilai Rp200 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk gerakan pembaruan kakao yang dibagi untuk lima kabupaten,di antaranya Kabupaten Polman, Majene, Mamasa, Mamuju, dan Mamuju Utara (Matra).
Sasaran utamanya, memperbaiki mutu kakao dengan tiga cara, yakni sambung samping, rehabilitasi berat dan ringan bagi tanaman kakao. Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh menyatakan, pihaknya memintadukungandaripihakpemerintah pusat,khususnya dalam bidang pertanian. Pasalnya, 60% masyarakat Sulbar bertumpu pada pertanian, utamanya pada sektor kakao.
Anwar mengaku, saat ini masyarakat Sulbar, khususnya para petani kakao, memiliki kendala yang menghambat kesejahteraan mereka,di antaranya infrastruktur yang belum memadai.Akibatnya, petani tidak dapat mendistribusikan hasil pertanian mereka ke luar daerah.
“Kami saat ini terkendala infrastruktur yang masih kurang dan masih adanya desa tertinggal yang sulit dijangkau kendaraan roda empat sehingga hasil pertanian tidak dapat disalurkan ke luar daerah,”paparnya. Dengan adanya program pembaruan kakao tersebut, diharapkan dapat membantu petani Sulbar untuk meningkatkan mutu dan infrastruktur yang masih memprihatinkan tersebut.
“Jadi,kami minta dukungan pemerintah pusat melalui Mentan agar masalah yang dihadapi saat ini dapat segera diatasi karena tanpa itu program ini tidak akan terwujud,”ungkap dia. Selain permasalahan pada petani kakao,Sulbar juga terkendala sektor petani jeruk yang ada di Kecamatan Sarudu,
Kabupaten Mamuju Utara, yang juga mengalami penurunan kualitas sehingga tidak mampu bersaing dengan jeruk impor.“Yang perlu diatasi,banyaknya buah impor yang masuk karena tidak mampu bersaing, tapi susah juga karena ada aturan kesepakatan. Jadi,solusinya adalah memperbaiki kualitas buah,” kata Mentan di Mamuju kemarin malam.
Kunjungan Menteri Pertanian tersebut dimulai dari Polmanhingga ke Matra.Hari ini,dia akan meninggalkan Sulbar menuju Sulawesi Tengah dengan tujuan yang sama. (abdullah nicolha).
Subscribe to:
Posts (Atom)
