Sunday, 04 January 2009
LUWU (SINDO) – Pelaku pembunuhan Helmi, bocah sembilan tahun di Bangkorang, Desa Malenggang, Kecamatan Bupon,Kabupaten Luwu,berhasil diringkus polisi, sekitar pukul 04.00 dini hari kemarin.
“Kami berhasil menangkap seorang anak berusia 13 tahun yang diduga pelaku pembunuhan bernama Pikko alias Viktor di Dusun Bangkorang, Melenggang, Kecamatan Bupon, dini hari kemarin dan langsung diamankan di Mapolres Luwu,”kata Kepala Kepolisian Sektor (Polsek) Bupon Ajun Komisaris Polisi (AKP) Munasir kepada SINDO kemarin.
Pikko merupakan kakak angkat korban.Beberapa bulan lalu, nenek korban mengangkat Pikko sebagai anak dan tinggal di rumahnya bersama dengan cucunya Helmi. Helmi sejak dua tahun lalu diambil neneknya setelah ayah Helmi,Andarias, menikah lagi dengan perempuan lain.
Dalam pemeriksaan di hadapan polisi, Pikko mengakui perbuatannya. Dia mengatakan, membunuh korban karena merasa sakit hati. Adik angkatnya itu selalu mengusirnya dari rumah. Sekadar diketahui, Helmi ditemukan oleh warga Subuh, 44, dengan kondisi mengenaskan di tengah hutan Desa Mallenggang Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu,Jumat (2/1) sekitar pukul 14.00 Wita.
Korban ditemukan dalam keadaan beberapa organ tubuh terpisah dari badannya. Murid kelas IV SD Bangkorang, Desa Malenggang,Kecamatan Bupon itu dinyatakan hilang sejak hari Minggu (28/12/2008) lalu. Sebelumnya, Helmi terlihat bermain di halaman rumah. Pihak keluarga sudah berupaya melakukan pencarian ke rumah tetangga dan teman korban,namun tidak ketemu.
Kabar hilangnya putri Andrias tersebut telah dilaporkan ke pihak kepolisian dan pemerintah setempat untuk membantu melakukan pencarian. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, melihat kondisi korbanyangditemukandalam keadaan terpotong, sempat beredar kabar jika Helmi dimutilasi.
Namun, dengan tertangkapnya Pikko, Kapolres Luwu AKBP Komisaris membantah.“ Mana mungkin anak berusia 13 tahun bisa melakukan mutilasi,”ujarnya. Menurutnya, hasil penyidikan yang dilakukan, korban diketahui tewas setelah mendapat pukulan benda keras pada bagian punggungnya.
Sementara bagian tubuh korban yang hilang,menurut Komisaris, disebabkan karena binatang buas. “Diperkirakan,korban tewas akibat pukulan benda keras pada bagian punggung. Banyaknya bagian tubuh korban yang hilang itu disebabkan karena dimakan oleh anjing liar yang banyak terdapat di dalam hutan tempat korban ditemukan, ”ungkapnya.
Sementara itu,Pikko yang ditemui di sel Mapolres Luwu mengakui, dirinya tidak memiliki niat untuk membunuh adik angkatnya itu.Menurutnya, tindakan yang dilakukan itu karena sakit hati terhadap korban yang beberapa kali mengusirnya tinggal serumah dengannya.“Saya sebenarnya hanya mau memukulnya karena sakit hati sudah diusir beberapa kali,” ungkapnya sembari menyesali. (asdhar/ abdullah nicolha)
Saturday, January 3, 2009
Friday, January 2, 2009
Bocah 9 Tahun Tewas, Diduga Korban Mutilasi
Saturday, 03 January 2009
LUWU (SINDO) – Helmi, bocah perempuan berusia sembilan tahun diduga menjadi korban mutilasi.Potongan mayat anak perempuan tersebut ditemukan warga Desa Mallenggang, Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, kemarin.
Mayat Helmi ditemukan dalam kondisi mengenaskan di dalam hutan yang berada sekitar tujuh kilometer dari kampung tempat tinggal korban. Menurut Andarias, 52, ayah korban, saat ditemukan kedua tangan korban dalam keadaan terpotong. Selain itu, seluruh jari kaki korban juga diketahui hilang. Andarias mengatakan, korban hilang sejak hari Minggu (28/12) lalu,saat sedang bermain di halaman rumahnya. Ke-tika itu, keluarga korban mencoba untuk mencari di sekitar rumah dan beberapa rumah temannya.
”Kami sebenarnya sudah pasrah atas kehilangan anak kami,namun setelah mendapat laporan ada mayat yang ditemukan oleh warga,kami langsung menaruh curiga jika itu adalah anak saya,” ujar Andarias yang mengaku masih trauma atas kejadian yang menimpa putrinya itu. Warga penemu jenazah, Subuh, 44, mengaku menemukan korban saat sedang mencari kayu bakar di lokasi sekitar pukul 14.00 Wita. Saat ditemukan, hanya bagian badan korban saja yang masih utuh tanpa terdapat tangan dan kaki korban juga terdapat banyak luka.
Menurutnya, sejak siang dia mencari kayu bakar tidak jauh dari lokasi penemuan mayat.Tiba-tiba dia mencium bau busuk karena penasaran, Subuh berusaha mencari sumber bau tidak sedap tersebut. ”Saya kaget ketika menemukan ada jasad anak anak yang terbujur didalam hutan, karena takut, saya langsung kembali ke kampung untuk memanggil warga lainnya,” ujarnya. Kapolsek Bupon AKP Munasir mengatakan, pihaknya hingga kini belum bisa memastikan penyebab kematian korban.
”Kami belum bisa menyimpulkan apakah kematian korban merupakan tindakan pembunuhan atau lainnya,”ujarnya. Pihaknya juga mengaku masih menyelidiki penyebab kematian korban, sebab jika melihat kondisi korban, banyak kemungkinan yang bisa terjadi atas kematiannya. Saat ditanya apakah ada kemungkinan kematian korban diakibatkan tindakan kejahatan pembunuhan, dia menilai hal tersebut mungkin saja terjadi.
”Bisa saja itu merupakan korban mutilasi, namun kemungkinan lain juga masih bisa terjadi, sebab menurut pengakuan warga sekitar, saat ditemukan, didekat jasad korban ditemukan banyak anjing liar yang berkeliaran,” ujarnya. Hal senada juga diungkapkan oleh Kapolres Luwu AKBP Komisaris. Menurut dia,pihaknya telah menurunkan tim forensik ke lokasi kejadian untuk mengusut penyebab kematian korban. ”Kita tunggu saja hasil penyidikan oleh tim forensik, dan jika benar kematian korban akibat tindakan mutilasi,maka kami berjanji akan segera menangkap pelakunya dalam waktu dekat ini,”tegasnya.
Kasus penemuan mayat di Kabupaten Luwu dalam setahun terakhir tergolong tinggi. Menurut catatan Polres Luwu, dalam setahun terakhir sudah terdapat sebanyak delapan kasus penemuan mayat di wilayah kabupaten Luwu.
Termasuk salah satunya adalah penemuan tengkorak Rahmawati,mantan pegawai Bulog Subdivre Palopo yang ditemukan di sekitar Gudang Bulog Lare Lare yang diduga merupakan korban pembunuhan dan pemerkosaan, pada awal Januari lalu. Namun, hingga kini kasus tersebut belum berhasil terungkap oleh kepolisian. (asdhar/abdullah nicolha)
LUWU (SINDO) – Helmi, bocah perempuan berusia sembilan tahun diduga menjadi korban mutilasi.Potongan mayat anak perempuan tersebut ditemukan warga Desa Mallenggang, Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, kemarin.
Mayat Helmi ditemukan dalam kondisi mengenaskan di dalam hutan yang berada sekitar tujuh kilometer dari kampung tempat tinggal korban. Menurut Andarias, 52, ayah korban, saat ditemukan kedua tangan korban dalam keadaan terpotong. Selain itu, seluruh jari kaki korban juga diketahui hilang. Andarias mengatakan, korban hilang sejak hari Minggu (28/12) lalu,saat sedang bermain di halaman rumahnya. Ke-tika itu, keluarga korban mencoba untuk mencari di sekitar rumah dan beberapa rumah temannya.
”Kami sebenarnya sudah pasrah atas kehilangan anak kami,namun setelah mendapat laporan ada mayat yang ditemukan oleh warga,kami langsung menaruh curiga jika itu adalah anak saya,” ujar Andarias yang mengaku masih trauma atas kejadian yang menimpa putrinya itu. Warga penemu jenazah, Subuh, 44, mengaku menemukan korban saat sedang mencari kayu bakar di lokasi sekitar pukul 14.00 Wita. Saat ditemukan, hanya bagian badan korban saja yang masih utuh tanpa terdapat tangan dan kaki korban juga terdapat banyak luka.
Menurutnya, sejak siang dia mencari kayu bakar tidak jauh dari lokasi penemuan mayat.Tiba-tiba dia mencium bau busuk karena penasaran, Subuh berusaha mencari sumber bau tidak sedap tersebut. ”Saya kaget ketika menemukan ada jasad anak anak yang terbujur didalam hutan, karena takut, saya langsung kembali ke kampung untuk memanggil warga lainnya,” ujarnya. Kapolsek Bupon AKP Munasir mengatakan, pihaknya hingga kini belum bisa memastikan penyebab kematian korban.
”Kami belum bisa menyimpulkan apakah kematian korban merupakan tindakan pembunuhan atau lainnya,”ujarnya. Pihaknya juga mengaku masih menyelidiki penyebab kematian korban, sebab jika melihat kondisi korban, banyak kemungkinan yang bisa terjadi atas kematiannya. Saat ditanya apakah ada kemungkinan kematian korban diakibatkan tindakan kejahatan pembunuhan, dia menilai hal tersebut mungkin saja terjadi.
”Bisa saja itu merupakan korban mutilasi, namun kemungkinan lain juga masih bisa terjadi, sebab menurut pengakuan warga sekitar, saat ditemukan, didekat jasad korban ditemukan banyak anjing liar yang berkeliaran,” ujarnya. Hal senada juga diungkapkan oleh Kapolres Luwu AKBP Komisaris. Menurut dia,pihaknya telah menurunkan tim forensik ke lokasi kejadian untuk mengusut penyebab kematian korban. ”Kita tunggu saja hasil penyidikan oleh tim forensik, dan jika benar kematian korban akibat tindakan mutilasi,maka kami berjanji akan segera menangkap pelakunya dalam waktu dekat ini,”tegasnya.
Kasus penemuan mayat di Kabupaten Luwu dalam setahun terakhir tergolong tinggi. Menurut catatan Polres Luwu, dalam setahun terakhir sudah terdapat sebanyak delapan kasus penemuan mayat di wilayah kabupaten Luwu.
Termasuk salah satunya adalah penemuan tengkorak Rahmawati,mantan pegawai Bulog Subdivre Palopo yang ditemukan di sekitar Gudang Bulog Lare Lare yang diduga merupakan korban pembunuhan dan pemerkosaan, pada awal Januari lalu. Namun, hingga kini kasus tersebut belum berhasil terungkap oleh kepolisian. (asdhar/abdullah nicolha)
KKPA Luwu Utara Disoal
Friday, 02 January 2009
MASAMBA (SINDO) – Pembangunan kebun kelapa sawit melalui pola Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA) 1996/1997 yang dilakukan PTPN XIV Nusantara, dipersoalkan.
Pasalnya, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perkebunan, pola tersebut tidak terealisasi 100%. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Binanga Tallu Sudirman Salomba menyatakan, pola tersebut mulai dari pemupukan, perawatan, pembangunan jalan hingga sertifikasi yang merupakan kewajiban pihak PTPN,tidak direalisasikan dengan baik.
“Semuanya itu adalah tanggung jawab PTPN. Padahal, yang kami ketahui bahwa keseluruhan anggaran sejak akhir 2005 lalu, telah mereka cairkan,” kata Sudirman kepada SINDO di Masamba kemarin. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara Nursalam Syamsuddin meminta perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bertanggung jawab mengenai masalah ini. “Hal itu dilakukan karena banyak tanggung jawab PTPN XIV yang tidak terealisasi 100%,” ujar legislator PBB ini.
Menurut dia, sesuai pemantauan di lapangan, dari 1.100 hektare yang masuk di Kabupaten Luwu Utara,hampir separuh atau kondisi sekitar 500 hektare sangat memprihatinkan. Tanaman terbengkalai,termasuk jalan dan jembatan, yang juga merupakan tanggung jawab PTPN. “Tanaman dalam keadaan memprihatinkan. Jalan dan jembatan tidak sempurna, serta sertifikasi lahan tidak terurus,”tandasnya.
Dia juga menyebutkan bahwa konversi juga tidak dapat dilakukan pihak PTPN. Padahal, seharusnya petani peserta KPPA tidak dibebani kredit karena secara hukum petani tidak memiliki utang. Apalagi, sampai sekarang mereka tidak pernah menandatangani akad kredit.
“Bank Mandiri sebagai penyalur kredit seharusnya meminta pertanggungjawaban PTPN XIV sebagai penjamin. Kalau perlu pihak bank menghitung dana yang tidak digunakan dari seluruh dana yang dicairkan. Jangan petani yang dirugikan,” tuturnya. (abdullah nicolha)
MASAMBA (SINDO) – Pembangunan kebun kelapa sawit melalui pola Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA) 1996/1997 yang dilakukan PTPN XIV Nusantara, dipersoalkan.
Pasalnya, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perkebunan, pola tersebut tidak terealisasi 100%. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Binanga Tallu Sudirman Salomba menyatakan, pola tersebut mulai dari pemupukan, perawatan, pembangunan jalan hingga sertifikasi yang merupakan kewajiban pihak PTPN,tidak direalisasikan dengan baik.
“Semuanya itu adalah tanggung jawab PTPN. Padahal, yang kami ketahui bahwa keseluruhan anggaran sejak akhir 2005 lalu, telah mereka cairkan,” kata Sudirman kepada SINDO di Masamba kemarin. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara Nursalam Syamsuddin meminta perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bertanggung jawab mengenai masalah ini. “Hal itu dilakukan karena banyak tanggung jawab PTPN XIV yang tidak terealisasi 100%,” ujar legislator PBB ini.
Menurut dia, sesuai pemantauan di lapangan, dari 1.100 hektare yang masuk di Kabupaten Luwu Utara,hampir separuh atau kondisi sekitar 500 hektare sangat memprihatinkan. Tanaman terbengkalai,termasuk jalan dan jembatan, yang juga merupakan tanggung jawab PTPN. “Tanaman dalam keadaan memprihatinkan. Jalan dan jembatan tidak sempurna, serta sertifikasi lahan tidak terurus,”tandasnya.
Dia juga menyebutkan bahwa konversi juga tidak dapat dilakukan pihak PTPN. Padahal, seharusnya petani peserta KPPA tidak dibebani kredit karena secara hukum petani tidak memiliki utang. Apalagi, sampai sekarang mereka tidak pernah menandatangani akad kredit.
“Bank Mandiri sebagai penyalur kredit seharusnya meminta pertanggungjawaban PTPN XIV sebagai penjamin. Kalau perlu pihak bank menghitung dana yang tidak digunakan dari seluruh dana yang dicairkan. Jangan petani yang dirugikan,” tuturnya. (abdullah nicolha)
Bupati Luwu Utara Resmikan 3 Kelurahan
Wednesday, 31 December 2008
MASAMBA(SINDO) – Bupati Luwu Utara (Lutra) HM Luthfi A Mutty mengoperasionalkan tiga kelurahan sekaligus melantik tiga pejabat lurahnya, kemarin.
Ketiga kelurahan tersebut, yakni Kelurahan Marobo di Kecamatan Sabbang,Kelurahan Salassa di Kecamatan Baebunta,dan Kelurahan Bone- Bone di Kecamatan Bone- Bone. Selain itu, bupati juga melantik Lurah Sidomukti dan Kepala Desa Rampoang di Kecamatan Bone-Bone,termasuk Tim Penggerak PKK Desa Sidomukti dan Rampoang.
Lurah dan kepala desa yang dilantik, antara lain Lurah Marobo Andi Pallanggi,Lurah Salassa Andi Rahmat Purnama, dan Lurah Bone-Bone Sylviana Yasin. Sementara Kepala Desa yang dilantik, yaitu Kepala Desa Sidomukti Hj Rita Purwati dan Kepala Desa Rampoang Djumsa. ”Sebagai aparat harus selalu siap melayani masyarakat dan harus mengetahui segala permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Saya meminta masyarakat kritis sebagai fungsi kontrol kepada pemerintah, jangan biarkan aparat pemerintah tidur nyenyak,” ujar Luthfi, dalam sambutannya,kemarin. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Kabupaten Luwu Utara Muh Kasrum mengatakan, pembentukan kelurahan di masing-masing kecamatan sebagai upaya memenuhi aspirasi masyarakat yang menginginkan perubahan status dari desa menjadi kelurahan.
Sejak Kabupaten Luwu Utara terbentuk pada 1999, hingga saat ini sudah ada tujuh kelurahan yang terbentuk. Pada 2001. (abdullah nicolha)
MASAMBA(SINDO) – Bupati Luwu Utara (Lutra) HM Luthfi A Mutty mengoperasionalkan tiga kelurahan sekaligus melantik tiga pejabat lurahnya, kemarin.
Ketiga kelurahan tersebut, yakni Kelurahan Marobo di Kecamatan Sabbang,Kelurahan Salassa di Kecamatan Baebunta,dan Kelurahan Bone- Bone di Kecamatan Bone- Bone. Selain itu, bupati juga melantik Lurah Sidomukti dan Kepala Desa Rampoang di Kecamatan Bone-Bone,termasuk Tim Penggerak PKK Desa Sidomukti dan Rampoang.
Lurah dan kepala desa yang dilantik, antara lain Lurah Marobo Andi Pallanggi,Lurah Salassa Andi Rahmat Purnama, dan Lurah Bone-Bone Sylviana Yasin. Sementara Kepala Desa yang dilantik, yaitu Kepala Desa Sidomukti Hj Rita Purwati dan Kepala Desa Rampoang Djumsa. ”Sebagai aparat harus selalu siap melayani masyarakat dan harus mengetahui segala permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Saya meminta masyarakat kritis sebagai fungsi kontrol kepada pemerintah, jangan biarkan aparat pemerintah tidur nyenyak,” ujar Luthfi, dalam sambutannya,kemarin. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Kabupaten Luwu Utara Muh Kasrum mengatakan, pembentukan kelurahan di masing-masing kecamatan sebagai upaya memenuhi aspirasi masyarakat yang menginginkan perubahan status dari desa menjadi kelurahan.
Sejak Kabupaten Luwu Utara terbentuk pada 1999, hingga saat ini sudah ada tujuh kelurahan yang terbentuk. Pada 2001. (abdullah nicolha)
Tuesday, December 30, 2008
Pemkab Belum Tarik Randis
Tuesday, 30 December 2008
LUWU (SINDO) – Pemkab Luwu hingga saat ini belum menarik kendaraan dinas (randis) yang digunakan oleh sejumlah kepala desa (Kades) yang masuk dalam daftar calon tetap (DCT) Luwu.
Ketua Pengawas Pemilu (Panwaslu) Luwu Siming menyatakan, pihaknya mensinyalir adanya sejumlah kepala desa yang menjadi caleg dan terindikasi memanfaatkan fasilitas negara,namun sampai hari ini Pemkab Luwu belum mengambil tindakan untuk menarik fasilitas berupa kendaraan roda dua tersebut.
”Sampai hari ini, pemerintah Kabupaten Luwu belum mengambil sikap tegas untuk menarik beberapa kendaraan dinas yang digunakan oleh kepala desa yang terindikasi terdaftar sebagai caleg,mereka masih menggunakan fasilitas motor, padahal hal ini tidak dibenarkan,”kata Siming. Mantan anggota panwaslu saat Pilkada Luwu berlangsung ini menjelaskan, pihaknya sering mendapat laporan dari masyarakat agar kiranya kepaladesayangmajuditegur untuk tidak menggunakan fasilitas negara.
”Banyak masyarakat yang mengeluhkan, kades yang jadi caleg ternyata melakukan sosialisasi atau berkampanye menggunakan fasilitas negara,”ungkap dia. Dia juga mengatakan pihaknya telah bersurat ke KPU terkait adanya masukan dari masyarakat yang menghendakiadanya penertibanbaliho yang menggunakan atau mencantumkan nama jabatan negara di baliho mereka. ”Kami memang menerima laporan, ada beberapa baliho caleg yang mencantumkan jabatan negara.
Sebenarnya ini tidak dibenarkan. Untuk itu kami menyurati ke KPU untuk membahas masalah ini,”tegas Siming. Dia berharap Bagian Umum Pemkab Luwu dapat menertibkan kendaraan dinas yang masih digunakan oleh sejumlah kepala desa yang jadi caleg tersebut. Sementaraitu,daripantauan SINDO sejumlah atribut partai yang dinilai oleh sejumlah kalangan mengganggu estetika kota hingga sini belum ditertibkanolehPanwaslu.
Pasalnya, belum mendapat surat keterangan (SK) dari pemerintah setempat. Anggota Panwaslu 2009 Sam Abdi mengaku,pihaknya belum melakukan penertiban terhadap sejulah baliho yang dianggap melanggar dan mengganggu estetika kota karena belum ada SK dari pemerintah. ”Kami belum melakukan penertiban karena hingga kini Pemkab Luwu belum mengeluarkan SK (surat keputusan) tentang lokasi yang dibolehkan atau yang tidak untuk memasang baliho,” ujar dia.
Sam juga menjelaskan, pihaknya juga belum melakukan rapat koordinasi dengan pihak KPU terkait pemasangan atribut alat peraga kampanye Pemilu 2009.Menurut dia,penertiban baliho yang dianggap melanggar estetika kota, itu mestinya dapat dilakukan oleh Pemkab Luwu. Ketua Desk Pemilu Pemkab Luwu M Idris Shamad yang dikonfirmasi belum lama ini mengatakan,pihaknya berjanji akan melakukan penertibkan baliho yang dianggap melanggar estetika kota .
”Memang banyak baliho di Kabupaten Luwu ini yang dipasang tidak beraturan.Ke depan kami menertibkan baliho yang tidak sesuai aturan dan rambu-rambu yang telah disepakati,”jelas dia. (abdullah nicolha)
LUWU (SINDO) – Pemkab Luwu hingga saat ini belum menarik kendaraan dinas (randis) yang digunakan oleh sejumlah kepala desa (Kades) yang masuk dalam daftar calon tetap (DCT) Luwu.
Ketua Pengawas Pemilu (Panwaslu) Luwu Siming menyatakan, pihaknya mensinyalir adanya sejumlah kepala desa yang menjadi caleg dan terindikasi memanfaatkan fasilitas negara,namun sampai hari ini Pemkab Luwu belum mengambil tindakan untuk menarik fasilitas berupa kendaraan roda dua tersebut.
”Sampai hari ini, pemerintah Kabupaten Luwu belum mengambil sikap tegas untuk menarik beberapa kendaraan dinas yang digunakan oleh kepala desa yang terindikasi terdaftar sebagai caleg,mereka masih menggunakan fasilitas motor, padahal hal ini tidak dibenarkan,”kata Siming. Mantan anggota panwaslu saat Pilkada Luwu berlangsung ini menjelaskan, pihaknya sering mendapat laporan dari masyarakat agar kiranya kepaladesayangmajuditegur untuk tidak menggunakan fasilitas negara.
”Banyak masyarakat yang mengeluhkan, kades yang jadi caleg ternyata melakukan sosialisasi atau berkampanye menggunakan fasilitas negara,”ungkap dia. Dia juga mengatakan pihaknya telah bersurat ke KPU terkait adanya masukan dari masyarakat yang menghendakiadanya penertibanbaliho yang menggunakan atau mencantumkan nama jabatan negara di baliho mereka. ”Kami memang menerima laporan, ada beberapa baliho caleg yang mencantumkan jabatan negara.
Sebenarnya ini tidak dibenarkan. Untuk itu kami menyurati ke KPU untuk membahas masalah ini,”tegas Siming. Dia berharap Bagian Umum Pemkab Luwu dapat menertibkan kendaraan dinas yang masih digunakan oleh sejumlah kepala desa yang jadi caleg tersebut. Sementaraitu,daripantauan SINDO sejumlah atribut partai yang dinilai oleh sejumlah kalangan mengganggu estetika kota hingga sini belum ditertibkanolehPanwaslu.
Pasalnya, belum mendapat surat keterangan (SK) dari pemerintah setempat. Anggota Panwaslu 2009 Sam Abdi mengaku,pihaknya belum melakukan penertiban terhadap sejulah baliho yang dianggap melanggar dan mengganggu estetika kota karena belum ada SK dari pemerintah. ”Kami belum melakukan penertiban karena hingga kini Pemkab Luwu belum mengeluarkan SK (surat keputusan) tentang lokasi yang dibolehkan atau yang tidak untuk memasang baliho,” ujar dia.
Sam juga menjelaskan, pihaknya juga belum melakukan rapat koordinasi dengan pihak KPU terkait pemasangan atribut alat peraga kampanye Pemilu 2009.Menurut dia,penertiban baliho yang dianggap melanggar estetika kota, itu mestinya dapat dilakukan oleh Pemkab Luwu. Ketua Desk Pemilu Pemkab Luwu M Idris Shamad yang dikonfirmasi belum lama ini mengatakan,pihaknya berjanji akan melakukan penertibkan baliho yang dianggap melanggar estetika kota .
”Memang banyak baliho di Kabupaten Luwu ini yang dipasang tidak beraturan.Ke depan kami menertibkan baliho yang tidak sesuai aturan dan rambu-rambu yang telah disepakati,”jelas dia. (abdullah nicolha)
JK Isyaratkan Musda Januari
Tuesday, 30 December 2008
RAPAT GOLKAR Wakil Presiden (Wapres)Jusuf Kalla menyampaikan orasi politiknya di depan sejumlah kader Golkar di Room Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, kemarin. JK mengisyaratkan Musda Januari mendatang.
MAKASSAR(SINDO) – Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) mengisyaratkan untuk mempercepat Musyawarah Daerah (Musda) guna mencari pengganti HM Amin Syam yang memilih mundur dari Ketua DPD I.
Isyarat JK itu disampaikan saat transit di Bandara Sultan Hasanuddin, sebelum melanjutkan perjalanannya ke Provinsi Papua,kemarin.Bahkan,menurut Koordinator Tim Media Wapres, Muchlis Hasyim,JK sempat memberi waktu paling lama sepuluh hari untuk menggelar musda. ”Musda dipercepat itu hanya pergantian ketua saja, dan bukan penggantian seluruh pengurus,”kata Muchlis mengutip pernyataan JK kemarin. Lantas siapa putra mahkota yang disiapkan JK untuk mengendalikan Golkar Sulsel?
Menurut Muchlis,Ketua Umum DPP Partai Golkar itu tidak secara gamblang menyebutkan figur. JK hanya menetapkan satu syarat, yakni memiliki jam terbang tinggi alias berpengalaman. Sekadar diketahui, jauh sebelum Amin Syam menyatakan pengunduran dirinya,beredar bursa calon Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, antara lain,SyahrulYasin Limpo,Ilham Arief Sirajuddin,dan HM Roem. Ketiga figur ini memang masuk dalam kriteria yang diinginkan JK. Syahrul misalnya, merupakan mantan Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulsel yang kini menjabat Gubernur Sulsel.
Ilham Arief Sirajuddin adalah tokoh muda Golkar yang terpilih kembali memimpin Kota Makassar. Sedang HM Roem merupakankaderseniorberinginyang pernahmenjabatBupatiSinjai dan saat ini menjadi pengendali sementara partai warisan pemerintahan orde baru ini. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 35 menit di VIP room Bandara Sultan Hasanuddin, JK hanya berharap, siapapun pengganti Amin Syam harus mampu membawa partai bernomor urut 23 ini tetap menyamai atau melebihi prestasi perolehan suara pada Pemilu 2004 lalu.
Selain menawarkan opsi musda dipercepat, JK juga membuat satu opsi lagi,yaitu pergantian ketua dengan cukup menunjuk saja Ketua Harian DPD I Golkar Sulsel, HM Roem untuk mengendalikan partai hingga pelaksanaan Musda akhir 2009 mendatang. Berdasarkan pantauan SINDO kemarin, saat JK transit di Makassar, ia disambut Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo,Ketua DPRD HM Roem,KapoldaSulselIrjenPol Sisno Adiwinoto, sejumlah bupati, dan beberapa Ketua DPDIIPartaiGolkarMakassar, diantaranya Ilham Arief Sirajuddin dan Andi Asmidin.
Amin Syam dikabarkan lebih memilih untuk beristirahat di kediaman pribadinya di Bojo,Kabupaten Barru ketimbang hadir di pertemuan. Kendati disarankan mempercepat musda, namun Roem dengan tegas menolak. Alasannya, pengurus DPD I sudah sepakat fokus menjelang pemilu.”Tidak ada Musda dipercepat.Kami sudah sepakat dengan teman-teman pengurus untuk fokus saja di pemilu,” kata Roem yang juga Ketua DPRD Sulsel ini secara singkat saat keluar dari pintu bandara.
Terpisah, Syahrul yang juga Ketua Kosgoro Sulsel 1957 menyatakan tidak setuju kalau Musda dipercepat. Menurutnya, Golkar harus fokus saja melakukan konsolidasi menjelang pemilu.”Bagi saya sebagai bagian keluarga besar Golkar, lebih baik fokus saja di Pemilu.Apalagi kan ini sudah sisa berapa bulan lagi. Ngapain harus mempercepat Musda lagi. Nanti juga strateginya beda kalau itu diurusi,” kata Syahrul kepada wartawan. Sementara itu, pengunduran diri HM Amin Syam langsung direspons pengurus DPD I Partai Golkar Sulsel.
Bahkan,tadi malam,rapat pengurus sudah memutuskan untuk mengikuti mekanisme penggantian Ketua DPD I sesuai dengan mekanisme yang ada. Soal jadwal pelaksanaan musda, DPD I menyerahkan sepenuhnya ke DPP. Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulsel HM Roem tadi malam membenarkan hasil keputusan DPD I itu. ”Terserah DPP. DPD I telah sepakat untuk menyerahkan masalah ini ke DPP,”kata Roem.
Terima Kasih ke Amin
Sebelum memberikan arahan selama 35 menit mulai pukul 9.40 Wita pagi,JK membacakan surat pengunduran diri Amin sebagai ketua, dengan alasan pribadi. Sayangnya, tidak dijelaskan secara rinci alasan yang dimaksud.
Meski Amin tidak hadir di pertemuan tersebut,namun JK tetap menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Amin atas kepemimpinannya selama ini dalam mengendalikan Partai Golkar selama beberapa tahun.” Beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Amin, meski diakuinya hasil pilkada tidak terlalu maksimal,”ujar Muchlis. Kendati demikian,JK juga menyinggung kalau dirinya terpilih sebagai wakil presiden bukan karena didukung Golkar. Sehingga, ia tidak mempermasalahkan kalau hasil pilkada tidak terlalu maksimal,termasuk di Sulsel.
PKS Ajak Amin
Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulsel akan mengajak Amin Syam masuk menjadi Dewan Pakar PKS Sulsel untuk bersama dengan dewan pakar lainnya dari berbagai unsur, baik tokoh,ulama dan akademisi, yang fungsinya memberikan pertimbangan kepada struktur PKS dalam berbagai hal.
”Kalau memang kabar mundurnya Amin Syam dari Golkar itu benar, kami akan mengajak Bapak Amin Syam bergabung dalam Dewan Pakar PKS,” tegas Ketua DPW PKS Sulsel, Najamuddin Marahamid melalui rilisnya kepada SINDO. Menurutnya, mantan Bupati Enrekang tersebut dianggap sebagai tokoh Sulsel, dan sarat dengan pengalaman berpengalaman dalam mengelola pemerintahan dan juga sangat memahami kondisi masyarakat Sulsel.”
PKS Sebagai Partai yang punya visi mensejahterakan masyarakat, sayang rasanya kalau tokoh Sulsel seperti Amin Syam tidak kita libatkan dalam Dewan Pakar PKS untuk memberikan pertimbangan, masukan bagi struktur PKS termasuk anggota Dewan PKS, agar dalam membuat kebijakan bagi masyarakat akan sesuai dengan harapan masyarakat sulsel,” kata Najamuddin.
Dalam waktu dekat lanjutnya, pengurus PKS akan melakukan silaturahim kepada Amin, sekaligus akan meminta secara resmi kesediaanya untuk bergabung sebagai Dewan Pakar PKS.”Saya lagi di Selayar, sepulang dari sini, saya bersama struktur PKS akan membicarakan kapan waktu yang tepat untuk silaturahim kepada Bapak Amin Syam,”tambah Najamuddin.
Sikap DPD II
Terkait pengunduran diri Amin Syam, sejumlah pengurus DPD II dari berbagai daerah juga mulai angkat bicara. Sekretaris DPD II Partai Golkar Palopo Rahmat Masri Bandaso menilai,pengunduran diri Amin Syam tidak bisa langsung ditanggapi dengan pelaksnaaan musda, tetapi harus dilihat dari aspek aturan internal partai.
”Partai Golkar memiliki aturan tersendiri yang mengatur tentang itu, dan banyak faktor yang harus diperhatikan sebelum pelaksanaaannya, sehingga harus dipikirkan secara matang,”ujarnya. Namun, menurutnya, pihaknya tetap menyerahkan sepenuhnya pelaksnaan musda ke DPD I,apakah akan dipercepat sebelum pemilu 2009,atau pasca pemilu. Hal senada juga juga diungkapkan oleh Ketua Bappilu DPD II Golkar Kab Luwu Rakhmad Sudjono.
Menurut dia,figur Ketua DPD I Golkar merupakan pilihan terbaik di Golkar kelak.”Saat ini, pengendali sementara di Golkar adalah Pak Roem. Kalau memang itulah yang terbaik bagi partai kita di daerah menerima saja,”katanya kepada SINDO,kemarin. Menurut Ketua Bappilu ini, Golkar saat ini harus mempertajam mesin politik partai untuk dapat meraih dukungan dari masyarakat, hal itu juga sekaitan dengan kekalahan calon Golkar pada Pilkada lalu. ”Mesin politik harus kita pertajam untuk pemilu mendatang kalau tidak,kita hanya akan meraih suara tradisional,”katanya.
Senada diungkapkan mantan ketua pengurus Harian DPD II Golkar Lutra Mahfud Yunus bahwa, pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan tentang pelaksanaan Musdalub ke DPD Provinsi dan DPP.
”Terserah pengurus DPD I dan DPP kalau memang ingin menggelar cepat kita mengikut, tapi kalau masalah pengunduran di Ketua DPD I Golkar Amin Syam kami tidak berkomentar yang jelas kami hanya menerima keputusan dari pengurus yang lebih diatas,” kata Wakil Ketua DPRD Lutra ini kepada SINDO,kemarin. (arif saleh/ abdullah nicolha/asdhar)
RAPAT GOLKAR Wakil Presiden (Wapres)Jusuf Kalla menyampaikan orasi politiknya di depan sejumlah kader Golkar di Room Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, kemarin. JK mengisyaratkan Musda Januari mendatang.
MAKASSAR(SINDO) – Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) mengisyaratkan untuk mempercepat Musyawarah Daerah (Musda) guna mencari pengganti HM Amin Syam yang memilih mundur dari Ketua DPD I.
Isyarat JK itu disampaikan saat transit di Bandara Sultan Hasanuddin, sebelum melanjutkan perjalanannya ke Provinsi Papua,kemarin.Bahkan,menurut Koordinator Tim Media Wapres, Muchlis Hasyim,JK sempat memberi waktu paling lama sepuluh hari untuk menggelar musda. ”Musda dipercepat itu hanya pergantian ketua saja, dan bukan penggantian seluruh pengurus,”kata Muchlis mengutip pernyataan JK kemarin. Lantas siapa putra mahkota yang disiapkan JK untuk mengendalikan Golkar Sulsel?
Menurut Muchlis,Ketua Umum DPP Partai Golkar itu tidak secara gamblang menyebutkan figur. JK hanya menetapkan satu syarat, yakni memiliki jam terbang tinggi alias berpengalaman. Sekadar diketahui, jauh sebelum Amin Syam menyatakan pengunduran dirinya,beredar bursa calon Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, antara lain,SyahrulYasin Limpo,Ilham Arief Sirajuddin,dan HM Roem. Ketiga figur ini memang masuk dalam kriteria yang diinginkan JK. Syahrul misalnya, merupakan mantan Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulsel yang kini menjabat Gubernur Sulsel.
Ilham Arief Sirajuddin adalah tokoh muda Golkar yang terpilih kembali memimpin Kota Makassar. Sedang HM Roem merupakankaderseniorberinginyang pernahmenjabatBupatiSinjai dan saat ini menjadi pengendali sementara partai warisan pemerintahan orde baru ini. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 35 menit di VIP room Bandara Sultan Hasanuddin, JK hanya berharap, siapapun pengganti Amin Syam harus mampu membawa partai bernomor urut 23 ini tetap menyamai atau melebihi prestasi perolehan suara pada Pemilu 2004 lalu.
Selain menawarkan opsi musda dipercepat, JK juga membuat satu opsi lagi,yaitu pergantian ketua dengan cukup menunjuk saja Ketua Harian DPD I Golkar Sulsel, HM Roem untuk mengendalikan partai hingga pelaksanaan Musda akhir 2009 mendatang. Berdasarkan pantauan SINDO kemarin, saat JK transit di Makassar, ia disambut Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo,Ketua DPRD HM Roem,KapoldaSulselIrjenPol Sisno Adiwinoto, sejumlah bupati, dan beberapa Ketua DPDIIPartaiGolkarMakassar, diantaranya Ilham Arief Sirajuddin dan Andi Asmidin.
Amin Syam dikabarkan lebih memilih untuk beristirahat di kediaman pribadinya di Bojo,Kabupaten Barru ketimbang hadir di pertemuan. Kendati disarankan mempercepat musda, namun Roem dengan tegas menolak. Alasannya, pengurus DPD I sudah sepakat fokus menjelang pemilu.”Tidak ada Musda dipercepat.Kami sudah sepakat dengan teman-teman pengurus untuk fokus saja di pemilu,” kata Roem yang juga Ketua DPRD Sulsel ini secara singkat saat keluar dari pintu bandara.
Terpisah, Syahrul yang juga Ketua Kosgoro Sulsel 1957 menyatakan tidak setuju kalau Musda dipercepat. Menurutnya, Golkar harus fokus saja melakukan konsolidasi menjelang pemilu.”Bagi saya sebagai bagian keluarga besar Golkar, lebih baik fokus saja di Pemilu.Apalagi kan ini sudah sisa berapa bulan lagi. Ngapain harus mempercepat Musda lagi. Nanti juga strateginya beda kalau itu diurusi,” kata Syahrul kepada wartawan. Sementara itu, pengunduran diri HM Amin Syam langsung direspons pengurus DPD I Partai Golkar Sulsel.
Bahkan,tadi malam,rapat pengurus sudah memutuskan untuk mengikuti mekanisme penggantian Ketua DPD I sesuai dengan mekanisme yang ada. Soal jadwal pelaksanaan musda, DPD I menyerahkan sepenuhnya ke DPP. Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulsel HM Roem tadi malam membenarkan hasil keputusan DPD I itu. ”Terserah DPP. DPD I telah sepakat untuk menyerahkan masalah ini ke DPP,”kata Roem.
Terima Kasih ke Amin
Sebelum memberikan arahan selama 35 menit mulai pukul 9.40 Wita pagi,JK membacakan surat pengunduran diri Amin sebagai ketua, dengan alasan pribadi. Sayangnya, tidak dijelaskan secara rinci alasan yang dimaksud.
Meski Amin tidak hadir di pertemuan tersebut,namun JK tetap menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Amin atas kepemimpinannya selama ini dalam mengendalikan Partai Golkar selama beberapa tahun.” Beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Amin, meski diakuinya hasil pilkada tidak terlalu maksimal,”ujar Muchlis. Kendati demikian,JK juga menyinggung kalau dirinya terpilih sebagai wakil presiden bukan karena didukung Golkar. Sehingga, ia tidak mempermasalahkan kalau hasil pilkada tidak terlalu maksimal,termasuk di Sulsel.
PKS Ajak Amin
Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulsel akan mengajak Amin Syam masuk menjadi Dewan Pakar PKS Sulsel untuk bersama dengan dewan pakar lainnya dari berbagai unsur, baik tokoh,ulama dan akademisi, yang fungsinya memberikan pertimbangan kepada struktur PKS dalam berbagai hal.
”Kalau memang kabar mundurnya Amin Syam dari Golkar itu benar, kami akan mengajak Bapak Amin Syam bergabung dalam Dewan Pakar PKS,” tegas Ketua DPW PKS Sulsel, Najamuddin Marahamid melalui rilisnya kepada SINDO. Menurutnya, mantan Bupati Enrekang tersebut dianggap sebagai tokoh Sulsel, dan sarat dengan pengalaman berpengalaman dalam mengelola pemerintahan dan juga sangat memahami kondisi masyarakat Sulsel.”
PKS Sebagai Partai yang punya visi mensejahterakan masyarakat, sayang rasanya kalau tokoh Sulsel seperti Amin Syam tidak kita libatkan dalam Dewan Pakar PKS untuk memberikan pertimbangan, masukan bagi struktur PKS termasuk anggota Dewan PKS, agar dalam membuat kebijakan bagi masyarakat akan sesuai dengan harapan masyarakat sulsel,” kata Najamuddin.
Dalam waktu dekat lanjutnya, pengurus PKS akan melakukan silaturahim kepada Amin, sekaligus akan meminta secara resmi kesediaanya untuk bergabung sebagai Dewan Pakar PKS.”Saya lagi di Selayar, sepulang dari sini, saya bersama struktur PKS akan membicarakan kapan waktu yang tepat untuk silaturahim kepada Bapak Amin Syam,”tambah Najamuddin.
Sikap DPD II
Terkait pengunduran diri Amin Syam, sejumlah pengurus DPD II dari berbagai daerah juga mulai angkat bicara. Sekretaris DPD II Partai Golkar Palopo Rahmat Masri Bandaso menilai,pengunduran diri Amin Syam tidak bisa langsung ditanggapi dengan pelaksnaaan musda, tetapi harus dilihat dari aspek aturan internal partai.
”Partai Golkar memiliki aturan tersendiri yang mengatur tentang itu, dan banyak faktor yang harus diperhatikan sebelum pelaksanaaannya, sehingga harus dipikirkan secara matang,”ujarnya. Namun, menurutnya, pihaknya tetap menyerahkan sepenuhnya pelaksnaan musda ke DPD I,apakah akan dipercepat sebelum pemilu 2009,atau pasca pemilu. Hal senada juga juga diungkapkan oleh Ketua Bappilu DPD II Golkar Kab Luwu Rakhmad Sudjono.
Menurut dia,figur Ketua DPD I Golkar merupakan pilihan terbaik di Golkar kelak.”Saat ini, pengendali sementara di Golkar adalah Pak Roem. Kalau memang itulah yang terbaik bagi partai kita di daerah menerima saja,”katanya kepada SINDO,kemarin. Menurut Ketua Bappilu ini, Golkar saat ini harus mempertajam mesin politik partai untuk dapat meraih dukungan dari masyarakat, hal itu juga sekaitan dengan kekalahan calon Golkar pada Pilkada lalu. ”Mesin politik harus kita pertajam untuk pemilu mendatang kalau tidak,kita hanya akan meraih suara tradisional,”katanya.
Senada diungkapkan mantan ketua pengurus Harian DPD II Golkar Lutra Mahfud Yunus bahwa, pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan tentang pelaksanaan Musdalub ke DPD Provinsi dan DPP.
”Terserah pengurus DPD I dan DPP kalau memang ingin menggelar cepat kita mengikut, tapi kalau masalah pengunduran di Ketua DPD I Golkar Amin Syam kami tidak berkomentar yang jelas kami hanya menerima keputusan dari pengurus yang lebih diatas,” kata Wakil Ketua DPRD Lutra ini kepada SINDO,kemarin. (arif saleh/ abdullah nicolha/asdhar)
Monday, December 29, 2008
Caleg Wajib Perjuangkan Luwu Raya
Monday, 29 December 2008
LUWU (SINDO) – Sejumlah caleg asal Luwu Raya yang akan memperebutkan tujuh kursi di daerah pemilihan (dapil) III di Sulsel,menargetkan empat kursi menuju Senayan.
Ketua KNPI Luwu AstamangaAzis menyatakan,Pemilu Legislatif 2009 harus menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat memperjuangkan Provinsi Luwu Raya.
”Kami mengharapkan para caleg yang akan berkompetisi ke Senayan, khususnya putra-putri asal Luwu Raya, mampu meraih 4 kursi dari 7 kursi yang diperebutkan di dapil III Sulsel ini,”paparnya saat menggelar dialog terbuka akhir tahun di Wisma Subur Belopa kemarin. Dialog yang digelar KPNI Luwu tersebut dihadiri caleg DPR RI asal Partai Golkar, yakni Badaruddin A Picunang dan Partai Gerindra Juliadi.
Selain itu,caleg DPRD Provinsi Armin Mustamin juga turut hadir dan pengurus DPP Golkar Andi Ida Nursanty. Badaruddin A Picunang mengatakan, keinginan Tana Luwu untuk terbentuk dan mandiri sebagai sebuah provinsi sebenarnya keinginan sejak zaman perjuangan. Karena itu,kami harus memperjuangkan hingga cita-cita ini terwujud. ”Pada zaman Presiden Soekarno, keinginan itu sudah diutarakan ke pemerintah pusat.
Jika sampai hari ini kami masih terus menghendaki agar Provinsi Luwu Raya menjadi provinsi yang terpisah dari induknya, hal itu wajar dan harus diwujudkan bersama.Yang jelas, Provinsi Luwu Raya bagi kami merupakan sebuah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi,”ungkap Badar––sapaan akrabnya,kemarin. Caleg asal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Juliadi juga mengatakan hal yang sama.Untuk meraih citacita pembentukan Provinsi Luwu Raya,putra-putri Luwu harus dapat merebut kekuasaan secara konstitusional.
”Dalam beberapa tahun ini,kami hanya memiliki satu wakil di Senayankarenaminimnya putri- putri Luwu yang berada dalam posisi penentu,”katanya. Menurut dia, kebijakan tersebut diprediksi berlangsung hingga beberapa tahun ke depan, apabila tidak dari sekarang kami dapat merebut kekuasaan secara konstitusional. ”Ini bukan primordialisme,demikianlah kenyataannya,”tandasnya. Di pusat,bahkan di Provinsi Luwu Raya, tidak memiliki putra-putri yang mampu duduk di birokrasi untuk memengaruhi sebuah kebijakan.
”Nah, sekarang pemilu ada di depan mata,7.000 suara di Luwu Raya ini harus menentukan pilihan politiknya,”ujar dia. Dia juga menyatakan, sepakat dari partai manapun caleg DPR RI di dapil III Sulsel, minimal harus ada 4 kursi yang disabet putra-putri Tana Luwu dari 7 kursi yang akan diperebutkan. Armin Mustamin Toputiri yang merupakan caleg DPRD Provinsi asal Partai Golkar mengatakan, apabila memang masyarakat Luwu Raya menginginkan ada wakilnya di Senayan, mau tidak mau masyarakat Luwu Raya harus bersatu dalam menjatuhkan pilihan politiknya.
Sebab, jika hal tersebut tidak dilakukan, masyarakat Luwu Raya bersiap-siap sakit hati selama lima tahun. ”Jalan satu-satunya merebut 4 kursi dari 7 kursi yang tersedia, masyarakat harus menyatukan pilihan politik pada figur tertentu. Jika tidak, suara Luwu Raya akan pecah dan kami tidak akan mampu mendudukkan putraputri ke Senayan,”papar dia. Sebab, dapil III Sulsel untuk DPR RI ini bukan hanya Luwu Raya,melainkan beberapa daerah di dalamnya, yakni Kabupaten Pinrang, Enrekang,Toraja, dan Sidrap.
”Tentunya kami tidak ingin 700.000 lebih pemilih Luwu Raya ini terpecah-pecah dan akhirnya direbut caleg dari daerah lain yang satu dapil dengan Luwu Raya,” ucap Armin yang didampingi Muchlis Supri,kemarin. Dari hasil dialog tersebut, KNPI se-Luwu Raya diminta lebih memberikan pencerahan kepada masyarakat Luwu Raya untuk dapat teliti dan mampu menempatkan pilihan politiknya secara tepat. (abdullah nicolha).
LUWU (SINDO) – Sejumlah caleg asal Luwu Raya yang akan memperebutkan tujuh kursi di daerah pemilihan (dapil) III di Sulsel,menargetkan empat kursi menuju Senayan.
Ketua KNPI Luwu AstamangaAzis menyatakan,Pemilu Legislatif 2009 harus menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat memperjuangkan Provinsi Luwu Raya.
”Kami mengharapkan para caleg yang akan berkompetisi ke Senayan, khususnya putra-putri asal Luwu Raya, mampu meraih 4 kursi dari 7 kursi yang diperebutkan di dapil III Sulsel ini,”paparnya saat menggelar dialog terbuka akhir tahun di Wisma Subur Belopa kemarin. Dialog yang digelar KPNI Luwu tersebut dihadiri caleg DPR RI asal Partai Golkar, yakni Badaruddin A Picunang dan Partai Gerindra Juliadi.
Selain itu,caleg DPRD Provinsi Armin Mustamin juga turut hadir dan pengurus DPP Golkar Andi Ida Nursanty. Badaruddin A Picunang mengatakan, keinginan Tana Luwu untuk terbentuk dan mandiri sebagai sebuah provinsi sebenarnya keinginan sejak zaman perjuangan. Karena itu,kami harus memperjuangkan hingga cita-cita ini terwujud. ”Pada zaman Presiden Soekarno, keinginan itu sudah diutarakan ke pemerintah pusat.
Jika sampai hari ini kami masih terus menghendaki agar Provinsi Luwu Raya menjadi provinsi yang terpisah dari induknya, hal itu wajar dan harus diwujudkan bersama.Yang jelas, Provinsi Luwu Raya bagi kami merupakan sebuah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi,”ungkap Badar––sapaan akrabnya,kemarin. Caleg asal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Juliadi juga mengatakan hal yang sama.Untuk meraih citacita pembentukan Provinsi Luwu Raya,putra-putri Luwu harus dapat merebut kekuasaan secara konstitusional.
”Dalam beberapa tahun ini,kami hanya memiliki satu wakil di Senayankarenaminimnya putri- putri Luwu yang berada dalam posisi penentu,”katanya. Menurut dia, kebijakan tersebut diprediksi berlangsung hingga beberapa tahun ke depan, apabila tidak dari sekarang kami dapat merebut kekuasaan secara konstitusional. ”Ini bukan primordialisme,demikianlah kenyataannya,”tandasnya. Di pusat,bahkan di Provinsi Luwu Raya, tidak memiliki putra-putri yang mampu duduk di birokrasi untuk memengaruhi sebuah kebijakan.
”Nah, sekarang pemilu ada di depan mata,7.000 suara di Luwu Raya ini harus menentukan pilihan politiknya,”ujar dia. Dia juga menyatakan, sepakat dari partai manapun caleg DPR RI di dapil III Sulsel, minimal harus ada 4 kursi yang disabet putra-putri Tana Luwu dari 7 kursi yang akan diperebutkan. Armin Mustamin Toputiri yang merupakan caleg DPRD Provinsi asal Partai Golkar mengatakan, apabila memang masyarakat Luwu Raya menginginkan ada wakilnya di Senayan, mau tidak mau masyarakat Luwu Raya harus bersatu dalam menjatuhkan pilihan politiknya.
Sebab, jika hal tersebut tidak dilakukan, masyarakat Luwu Raya bersiap-siap sakit hati selama lima tahun. ”Jalan satu-satunya merebut 4 kursi dari 7 kursi yang tersedia, masyarakat harus menyatukan pilihan politik pada figur tertentu. Jika tidak, suara Luwu Raya akan pecah dan kami tidak akan mampu mendudukkan putraputri ke Senayan,”papar dia. Sebab, dapil III Sulsel untuk DPR RI ini bukan hanya Luwu Raya,melainkan beberapa daerah di dalamnya, yakni Kabupaten Pinrang, Enrekang,Toraja, dan Sidrap.
”Tentunya kami tidak ingin 700.000 lebih pemilih Luwu Raya ini terpecah-pecah dan akhirnya direbut caleg dari daerah lain yang satu dapil dengan Luwu Raya,” ucap Armin yang didampingi Muchlis Supri,kemarin. Dari hasil dialog tersebut, KNPI se-Luwu Raya diminta lebih memberikan pencerahan kepada masyarakat Luwu Raya untuk dapat teliti dan mampu menempatkan pilihan politiknya secara tepat. (abdullah nicolha).
BAP Pencabulan Oknum Guru Rampung
Tuesday 30 Desember 2009
LUWU (SINDO) – Kepolisian Resor (Polres) Luwu dalam waktu dekat ini akan menyerahkan berkas atas kasus pencabulan anak umur tiga tahun yang diduga dilakukan oleh seorang guru SD di Lingkungan CeppiE Kecamatan Larompong beberapa waktu lalu.
Kapolres Luwu Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Komisaris yang dihubungi kemarin menyatakan, pihaknya saat ini telah merampungkan berkas pencabulan tersebut untuk diserahkan pengadilan.
“Kami telah merampungkan berkasnya dan dalam waktu tidak lama segera diserahkan ke pengadilan, mungkin besok sudah diserahkan,” kata Kapolres Luwu kepada SINDO, kemarin.
Kejadian pelecehan yang dilakukan oleh seorang guru yang sehariharinya mengajar di SDN 428 Mentang Kec Larompong Kab Luwu itu terjadi pada Kamis(18/12) lalu.
Diketahui, pencabulan itu terjadi pada acara lamaran di rumah tetangganya, Melati (korban) diajak oleh pelaku ke rumahnya dengan iming-iming akan diberi imbalan uang. Di kamar tidur kediaman Hamid, pipi kiri dan kanan korban langsung diciumi serta menggerayangi tubuh sang bocah dengan memegangi alat kelamin korban. (abdullah nicolha).
LUWU (SINDO) – Kepolisian Resor (Polres) Luwu dalam waktu dekat ini akan menyerahkan berkas atas kasus pencabulan anak umur tiga tahun yang diduga dilakukan oleh seorang guru SD di Lingkungan CeppiE Kecamatan Larompong beberapa waktu lalu.
Kapolres Luwu Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Komisaris yang dihubungi kemarin menyatakan, pihaknya saat ini telah merampungkan berkas pencabulan tersebut untuk diserahkan pengadilan.
“Kami telah merampungkan berkasnya dan dalam waktu tidak lama segera diserahkan ke pengadilan, mungkin besok sudah diserahkan,” kata Kapolres Luwu kepada SINDO, kemarin.
Kejadian pelecehan yang dilakukan oleh seorang guru yang sehariharinya mengajar di SDN 428 Mentang Kec Larompong Kab Luwu itu terjadi pada Kamis(18/12) lalu.
Diketahui, pencabulan itu terjadi pada acara lamaran di rumah tetangganya, Melati (korban) diajak oleh pelaku ke rumahnya dengan iming-iming akan diberi imbalan uang. Di kamar tidur kediaman Hamid, pipi kiri dan kanan korban langsung diciumi serta menggerayangi tubuh sang bocah dengan memegangi alat kelamin korban. (abdullah nicolha).
Guru SDN di Luwu Cabuli Bocah 3 Tahun
Monday, 29 December 2008
LUWU(SINDO) – Seorang guru Sekolah Dasar (SD) Abdul Hamid,50, di Desa Mentang Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu tega mencabuli seorang bocah perempuan Melati (nama samaran) 3 tahun.
Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Luwu Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Komisaris yang didampingi Kasat Reskrim Polres Luwu AKP Aska Mappe membenarkan, adanya tindakan tidak senonoh yang dilakukan oknum guru SDN 428 Mentang Kecamatan Larompong itu. ”Saat ini kami tengah memproses pelaku Abdul Hamid ,50, atas perbuatan mencabuli anak dibawah umur.
Hal ini kami lakukan menyusul adanya laporan dari orang tua bocah yang melaporkannya ke Polsek Larompong. Saat ini tersangka kami tahan dan korban telah dibawa ke Rumah Sakit untuk divisum,”katanya kemarin. Di hadapan pihak kepolisian, tersangka (Hamid) mengaku melakukan pencabulan tersebut dengan cara menciumi dan menggerayangi kemaluan sang bocah ingusan tersebut.
Kejadian pelecehan terjadi pada Kamis(18/12) lalu. Sang pelaku (Hamid) membawa korban ke kediamannya di lingkungan CeppiE Kelurahan Larompong. Saat itu dalam sebuah acara lamaran di rumah tetangganya, Melati diajak oleh pelaku ke rumahnya dengan iming-iming akan diberi imbalan uang. Di kamar tidur kediaman Hamid, pipi kiri dan kanan korban langsung diciumi.Tidak hanya sampai disitu, sang guru yang sehariharinya mengajar di SDN 428 Mentang ini juga menggerayangi tubuh sang bocah dengan memegangi alat kelamin korban.
”Dalam hal ini, tersangka tidak menyetubuhi korban,pelaku hanya mencium dan memegang alat kelamin bocah itu didalam kamarnya setelah sebelumnya diajak dengan iming-iming akan diberi imbalan uang,” kata Kasat Reskrim Polres Luwu Aska Mappe yang dihubungi, kemarin. Perbuatan tidak senonoh oknum guru itu kata Aska baru terbongkar hari itu juga karena sang bocah melaporkan kejadian yang menimpanya ke orang tuanya.
Tidak menerima perlakuan guru tersebut, orangtua korban langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Larompong. Pada hari itu juga, bapak yang berusia 50 tahun ini diamankan oleh pihak kepolisian. ”Saat ini, tersangka telah kami tahan dan korban dibawa ke dokter untuk divisum.
Tersangka yang sementara dalam proses penyelidikan itu akan kita jerat dengan Undang- undang perlindungan anak, atas perbuatan melakukan pencabulan di bawah umur dengan ancaman pidana selama 15 tahun penjara,” tegas Kasat Reskrim Luwu yang belum lama ini menjabat di Bumi Sawerigading tersebut. (abdullah nicolha)
LUWU(SINDO) – Seorang guru Sekolah Dasar (SD) Abdul Hamid,50, di Desa Mentang Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu tega mencabuli seorang bocah perempuan Melati (nama samaran) 3 tahun.
Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Luwu Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Komisaris yang didampingi Kasat Reskrim Polres Luwu AKP Aska Mappe membenarkan, adanya tindakan tidak senonoh yang dilakukan oknum guru SDN 428 Mentang Kecamatan Larompong itu. ”Saat ini kami tengah memproses pelaku Abdul Hamid ,50, atas perbuatan mencabuli anak dibawah umur.
Hal ini kami lakukan menyusul adanya laporan dari orang tua bocah yang melaporkannya ke Polsek Larompong. Saat ini tersangka kami tahan dan korban telah dibawa ke Rumah Sakit untuk divisum,”katanya kemarin. Di hadapan pihak kepolisian, tersangka (Hamid) mengaku melakukan pencabulan tersebut dengan cara menciumi dan menggerayangi kemaluan sang bocah ingusan tersebut.
Kejadian pelecehan terjadi pada Kamis(18/12) lalu. Sang pelaku (Hamid) membawa korban ke kediamannya di lingkungan CeppiE Kelurahan Larompong. Saat itu dalam sebuah acara lamaran di rumah tetangganya, Melati diajak oleh pelaku ke rumahnya dengan iming-iming akan diberi imbalan uang. Di kamar tidur kediaman Hamid, pipi kiri dan kanan korban langsung diciumi.Tidak hanya sampai disitu, sang guru yang sehariharinya mengajar di SDN 428 Mentang ini juga menggerayangi tubuh sang bocah dengan memegangi alat kelamin korban.
”Dalam hal ini, tersangka tidak menyetubuhi korban,pelaku hanya mencium dan memegang alat kelamin bocah itu didalam kamarnya setelah sebelumnya diajak dengan iming-iming akan diberi imbalan uang,” kata Kasat Reskrim Polres Luwu Aska Mappe yang dihubungi, kemarin. Perbuatan tidak senonoh oknum guru itu kata Aska baru terbongkar hari itu juga karena sang bocah melaporkan kejadian yang menimpanya ke orang tuanya.
Tidak menerima perlakuan guru tersebut, orangtua korban langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Larompong. Pada hari itu juga, bapak yang berusia 50 tahun ini diamankan oleh pihak kepolisian. ”Saat ini, tersangka telah kami tahan dan korban dibawa ke dokter untuk divisum.
Tersangka yang sementara dalam proses penyelidikan itu akan kita jerat dengan Undang- undang perlindungan anak, atas perbuatan melakukan pencabulan di bawah umur dengan ancaman pidana selama 15 tahun penjara,” tegas Kasat Reskrim Luwu yang belum lama ini menjabat di Bumi Sawerigading tersebut. (abdullah nicolha)
Subscribe to:
Posts (Atom)
