Tuesday, 27 April 2010
SENGKANG (SI) - Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru menduga ada oknum mafia gas yang mencari keuntungan dalam permasalahan bagi hasil dan royalti gas alam gilireng, Kabupaten Wajo.
Akibatnya,bagi hasil dan royalti gas tidak berpihak kepada daerah penghasil, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo.
“Permasalahan bagi hasil yang tidak berpihak kepada daerah penghasil karena ada oknum tertentu. Akibatnya, pendapatan 10% dari hasil gas alam tidak didapat Pemkab Wajo sejak awal berdirinya PT Energy Equity Epic Sengkang, 13 tahun lalu,” ujar Bupati.
Pernyataan tersebut menggegerkan suasana rapat LKPJ di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wajo,Senin (26/4).Apalagi, orang nomor satu di daerah berjuluk Kota Sutera ini menyatakan bahwa gas di Kabupaten Wajo telah diambil dan pemkab setempat tidak mendapatkan keuntungannya.
“Daerah kami diisap isi perutnya, sementara keuntungan yang diburu tidak jelas arahnya. Pasti ada mafia gas yang mengendalikan persoalan bagi hasil ini mulai tingkat daerah hingga ke tingkat pusat,”ungkapnya.
Bupati juga mengungkapkan, sekarang ini banyak kalangan yang mengatakan dirinya sebagai “bupati gila” terkait pengejaran bagi hasil tersebut. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan komitmennya memburu bagi hasil dan royalti gas yang menjadi hak masyarakat Kabupaten Wajo. “Saya akan terus memburu hak masyarakat Wajo ini, meskipun harus menanggung risiko yang akan timbul,”tuturnya.
Andi Bur––sapaan akrab Bupati Wajo––juga menyerukan bersama- sama melawan jika ada mafia yang bermain terkait royalti gas alam di Bumi Lamaddukelleng yang hingga kini belum diterima.
“Saya menyampaikan ini di hadapan anggota Dewan yang terhormat agar kami konsisten dalam usaha perbaikan dan pemenuhan hak dasar rakyat,”ucapnya. (abdullah nicolha)
Wednesday, April 28, 2010
Tuesday, April 27, 2010
Pengumuman Hasil UN di Polman Ricuh
Monday, 26 April 2010
SEDIH. Nampak dua orang siswi di SMK Negeri 2 Majene meluapkan kesedihannya saat melihat pengumuman hasil UN yang menyatakan keduanya tidak lulus.
POLEWALI (SI) - Pengumuman hasil Ujian Nasional (UN) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tinambung, Kecamatan Tinambung,Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar), ricuh.
Pasalnya, sejumlah siswa yang dinyatakan tidak lulus melancarkan protes. Bahkan, sebagian siswa berniat melampiaskan kemarahan kepada kepala sekolah, tapi berhasil dicegah pihak kepolisian.
“Bagaimana tidak marah Pak, waktu sebelum ujian,kepala sekolah masuk ke kelas dan berjanji semua kami akan lulus.Nyatanya sekarang banyak sekali yang tidak lulus,” teriak Sahir, siswa jurusan Teknik Komputer Jaringan (TKJ) yang termasuk tidak lulus UN.
Pihak sekolah membantah telah menjamin kelulusan semua siswa pada UN. “Kami tidak pernah berjanji menjamin kelulusan semua siswa,itu tidak benar,”tandas Wakil Kepala Sekolah SMK Tinambung Baharuddin.
Berdasarkan data yang dihimpun harian Seputar Indonesia (SI), tingkat ketidaklulusan di SMK Tinambung memang termasuk yang tertinggi di Polewali Mandar. Dari 205siswa pesertaUN,hanya 41orang yang lulus. Di Kabupaten Polewali Mandar, dari 3.928 peserta UN,899 siswa dinyatakan tidak lulus.
Dari Kabupaten Majene, Sulbar, isak tangis histeris para siswa yang tidak lulus UN terjadi saat pengumuman UN di SMK Negeri 2 Majene. Di sekolah tersebut, dari 419 peserta UN, yang lulus hanya 128 siswa. Di Kabupaten Majene, peserta UN mencapai 1.412 siswa, tapi yang lulus hanya 955 siswa.
SMAN 3 Palakka Dilempari Batu
SEMENTARA itu, di Kabupaten Bone, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Palakka, dilempari batu oleh puluhan siswa berseragam SMA,kemarin. Dugaan sementara,para pelaku merupakan siswa yang tidak lulus ujian nasional (UN).
Menurut seorang penjaga sekolah, Petta Huddin, puluhan orang berseragam SMA dan berpakaian biasa melempari sekolah.Namun,dia tidak dapat mengenali para pelaku. Aksi pelemparan dilakukan setelah sejumlah siswa melihat pengumuman kelulusan UN di Markas Kepolisian Resor Bone. Petta Huddin pun langsung mengusir pelaku pelemparan dan langsung mengunci pintu pagar sekolah.
Dia menduga kejadian tersebut dipicu ada beberapa siswa yang dinyatakan tidak lulus. Dia sempat memperingatkan agar tidak melempari dan merusak sekolah karena sekolah bukan penyebab ketidaklulusan siswa. “Saat ada keributan, saya datang dan membubarkan mereka,”ujarnya.
Akibat aksi tersebut sejumlah kaca di beberapa ruang kelas rusak parah. Beberapa saat kemudian, polisi tiba di tempat kejadian perkara dan langsung meminta keterangan sejumlah saksi.
Polisi mengamankan seorang siswa yang diduga kuat terlibat aksi pelemparan untuk dimintai keterangan. Jumlah siswa SMAN 3 Palakka yang dinyatakan lulus UN sebanyak 142 siswa dan 69 siswa tidak lulus.
Kepala Bidang SMA sederajat, Dinas Pendidikan (Diknas) Bone, Nursalam, menyatakan, secara keseluruhan ada 571 siswa SMA/madrasah aliyah negeri (MAN) yang dinyatakan tidak lulus.
Sementara total siswa SMA/ MAN yang mengikuti UN sebanyak 5.748 siswa. Puluhan siswa yang tidak lulus UN tampak histeris dan pingsan. Bahkan,seorang siswa yang sering mendapat juara,Rina,dari SMA 3 Palakka, dinyatakan tidak lulus UN dan histeris di Mapolres Bone. (abdullah nicolha/rahmi djafar).
Angka Kelulusan di Soppeng Turun
Monday, 26 April 2010
WATANSOPPENG (SI) -- Angka kelulusan ujian nasional (UN) tingkat sekolah menengah tingkat atas (SMA) di Kabupaten Soppeng tahun ini mencapai 92,35%. Namun, angka itu menurun dibandingkan kelulusan tahun sebelumnya yang mencapai 98%.
“Tahun ini, tingkat kelulusan SMA dari 1.360 peserta UN, yang tidak lulus sebanyak 104 orang atau kelulusan hanya sekitar 92,35%.Tingkat kelulusan itu menurun dibanding tahun lalu yang mencapai 98%,” ujar Kasi Manajemen Pendidikan Menegah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikmudora) Soppeng Danial, kepada wartawan,kemarin.
Dari pengumuman Dikmudora, jumlah siswa yang dinyatakan tidak lulus sebanyak 171 orang dari total 2.136 siswa SMA sederajat yang ikut UN. Sementara untuk kelulusan MA, dari 180 peserta, yang dinyatakan tidak lulus hanya tujuh orang atau tingkat kelulusan sekitar 96%. Hasil tersebut menurun dibanding kelulusan tahun lalu sekitar 98%.
Penurunan juga terjadi untuk tingkat SMK,dari 596 peserta UN yang tidak lulus 60 orang. “Peserta yang tidak lulus itu diberikan kesempatan mengikuti ujian susulan yang rencananya digelar 10 Mei mendatang,” ungkapnya.
Dia menambahkan,SMA yang berhasil meluluskan 100% siswanya tahun ini hanya dua sekolah, yakni SMA Negeri 1 Donri-donri dan SMA Negeri 2 Watansoppeng. Sementara nilai tertinggi setiap mata pelajaran, untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris diraih siswa SMA 1 Watansoppeng dengan nilai tertinggi 9,00 dan 9,20.
Nilai tertinggi 10 mata pelajaran matematika diraih siswa SMA 3 Watansoppeng. Di sisi lain, mata pelajaran fisika dan kimia diraih siswa SMA 1 Marioriwawo dengan nilai 9,75 dan 10.
SMA 2 Watansoppeng dan SMA Donri-donri meraih nilai tertinggi bidang studi biologi dengan nilai 9,25. Seusai pengumuman UN, ratusan siswa melakukan konvoi. Meski sebelumnya pihak sekolah bersama aparat kepolisian telah mengeluarkan peringatan, sebagian besar siswa yang lulus tidak mengindahkan larangan tersebut. Akibatnya, siswa pun terpaksa main kucing-kucingan dengan aparat kepolisian yang bertugas di beberapa ruas jalan dalam Kota Watansoppeng.
Di Kabupaten Wajo, berdasarkan data Disdik setempat, jumlah keseluruhan siswa yang ikut UN sebanyak 2.701 dari 33 sekolah.Ada 156 siswa yang dinyatakan tidak lulus,terdiri atas 82 siswa SMA,12 siswa SMK,dan 62 siswa MA. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG (SI) -- Angka kelulusan ujian nasional (UN) tingkat sekolah menengah tingkat atas (SMA) di Kabupaten Soppeng tahun ini mencapai 92,35%. Namun, angka itu menurun dibandingkan kelulusan tahun sebelumnya yang mencapai 98%.
“Tahun ini, tingkat kelulusan SMA dari 1.360 peserta UN, yang tidak lulus sebanyak 104 orang atau kelulusan hanya sekitar 92,35%.Tingkat kelulusan itu menurun dibanding tahun lalu yang mencapai 98%,” ujar Kasi Manajemen Pendidikan Menegah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikmudora) Soppeng Danial, kepada wartawan,kemarin.
Dari pengumuman Dikmudora, jumlah siswa yang dinyatakan tidak lulus sebanyak 171 orang dari total 2.136 siswa SMA sederajat yang ikut UN. Sementara untuk kelulusan MA, dari 180 peserta, yang dinyatakan tidak lulus hanya tujuh orang atau tingkat kelulusan sekitar 96%. Hasil tersebut menurun dibanding kelulusan tahun lalu sekitar 98%.
Penurunan juga terjadi untuk tingkat SMK,dari 596 peserta UN yang tidak lulus 60 orang. “Peserta yang tidak lulus itu diberikan kesempatan mengikuti ujian susulan yang rencananya digelar 10 Mei mendatang,” ungkapnya.
Dia menambahkan,SMA yang berhasil meluluskan 100% siswanya tahun ini hanya dua sekolah, yakni SMA Negeri 1 Donri-donri dan SMA Negeri 2 Watansoppeng. Sementara nilai tertinggi setiap mata pelajaran, untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris diraih siswa SMA 1 Watansoppeng dengan nilai tertinggi 9,00 dan 9,20.
Nilai tertinggi 10 mata pelajaran matematika diraih siswa SMA 3 Watansoppeng. Di sisi lain, mata pelajaran fisika dan kimia diraih siswa SMA 1 Marioriwawo dengan nilai 9,75 dan 10.
SMA 2 Watansoppeng dan SMA Donri-donri meraih nilai tertinggi bidang studi biologi dengan nilai 9,25. Seusai pengumuman UN, ratusan siswa melakukan konvoi. Meski sebelumnya pihak sekolah bersama aparat kepolisian telah mengeluarkan peringatan, sebagian besar siswa yang lulus tidak mengindahkan larangan tersebut. Akibatnya, siswa pun terpaksa main kucing-kucingan dengan aparat kepolisian yang bertugas di beberapa ruas jalan dalam Kota Watansoppeng.
Di Kabupaten Wajo, berdasarkan data Disdik setempat, jumlah keseluruhan siswa yang ikut UN sebanyak 2.701 dari 33 sekolah.Ada 156 siswa yang dinyatakan tidak lulus,terdiri atas 82 siswa SMA,12 siswa SMK,dan 62 siswa MA. (abdullah nicolha)
Sunday, April 25, 2010
Perlindungan Karyawan Minim
Sunday, 25 April 2010
WATANSOPPENG(SI) – Minat sejumlah perusahaan di Kabupaten Soppeng memberikan jaminan kepada karyawannya atau bekerja sama dengan jasa penyedia layanan penjaminan,seperti Jamsostek,masih sangat kurang.
Bupati Soppeng Andi Soetomo mengungkapkan, sebagian perusahaan/ kontraktor belum sepenuhnya memberikan kontribusi jika terjadi kecelakaan kerja bagi para pekerja atau buruh.
“Hal tersebut sangat penting karena memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang mengelolanya sesuai program Jamsostek,” ungkapnya saat rapat koordinasi dan sosialisasi tentang Jamsostek bagi SKPD pelaksana proyek pemerintah di Kabupaten Soppeng, akhir pekan lalu.
Kondisi riil yang ada saat ini, 150 perusahaan yang terdaftar terbagi dalam kategori perusahaan besar, sedang, dan kecil. “Sementara perusahaan yang masuk menjadi anggota Jamsostek hanya tujuh perusahaan (BUMN/ BUMD),”ujarnya.
Dengan demikian, pihaknya mengharapkan perusahaan/kontraktor yang mempekerjakan tenaga kerja harian atau borongan perlu mendapat jaminan kepastian melalui program Jamsostek.
Dia juga mengharapkan para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mengelola jasa konstruksi menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,khususnya ketentuan menyangkut surat permintaan pembayaran-langsung (SPPLS) untuk pengadaan barang dan jasa yang mencakup potongan Jamsostek.
Rapat koordinasi dan sosialisasi ini bertujuan memberikan informasi yang lebih jelas dan komprehensif tentang Jamsostek sehingga pengusaha atau kontraktor, dan tenaga kerja harian lepas atau tenaga kerja borongan dapat memahami manfaat Jamsostek sehingga dapat terlaksana sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
Dari informasi yang dihimpun SI, hal tersebut juga mengacu pada Undang-Undang No 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja,yang ditindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No 95/2000 tentang Program Jamsostek bagi Tenaga Kerja Harian Lepas dan Borongan.
Acara tersebut dihadiri pihak Jamsostek Cabang Makassar,Kepala Dinas Kependudukan,Catatan Sipil,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng, narasumber, dan sejumlah pimpinan SKPD pemkab setempat di ruang pola kantor bupati akhir pekan lalu. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG(SI) – Minat sejumlah perusahaan di Kabupaten Soppeng memberikan jaminan kepada karyawannya atau bekerja sama dengan jasa penyedia layanan penjaminan,seperti Jamsostek,masih sangat kurang.
Bupati Soppeng Andi Soetomo mengungkapkan, sebagian perusahaan/ kontraktor belum sepenuhnya memberikan kontribusi jika terjadi kecelakaan kerja bagi para pekerja atau buruh.
“Hal tersebut sangat penting karena memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang mengelolanya sesuai program Jamsostek,” ungkapnya saat rapat koordinasi dan sosialisasi tentang Jamsostek bagi SKPD pelaksana proyek pemerintah di Kabupaten Soppeng, akhir pekan lalu.
Kondisi riil yang ada saat ini, 150 perusahaan yang terdaftar terbagi dalam kategori perusahaan besar, sedang, dan kecil. “Sementara perusahaan yang masuk menjadi anggota Jamsostek hanya tujuh perusahaan (BUMN/ BUMD),”ujarnya.
Dengan demikian, pihaknya mengharapkan perusahaan/kontraktor yang mempekerjakan tenaga kerja harian atau borongan perlu mendapat jaminan kepastian melalui program Jamsostek.
Dia juga mengharapkan para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mengelola jasa konstruksi menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,khususnya ketentuan menyangkut surat permintaan pembayaran-langsung (SPPLS) untuk pengadaan barang dan jasa yang mencakup potongan Jamsostek.
Rapat koordinasi dan sosialisasi ini bertujuan memberikan informasi yang lebih jelas dan komprehensif tentang Jamsostek sehingga pengusaha atau kontraktor, dan tenaga kerja harian lepas atau tenaga kerja borongan dapat memahami manfaat Jamsostek sehingga dapat terlaksana sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
Dari informasi yang dihimpun SI, hal tersebut juga mengacu pada Undang-Undang No 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja,yang ditindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No 95/2000 tentang Program Jamsostek bagi Tenaga Kerja Harian Lepas dan Borongan.
Acara tersebut dihadiri pihak Jamsostek Cabang Makassar,Kepala Dinas Kependudukan,Catatan Sipil,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng, narasumber, dan sejumlah pimpinan SKPD pemkab setempat di ruang pola kantor bupati akhir pekan lalu. (abdullah nicolha)
Warga Desak PTPN XIV Hentikan Aktivitas
Sunday, 25 April 2010
ASPIRASI. Seorang aktivis LSM Arman AR (kanan) di dampingi Aktivis Walhi Makassar SulSel Muh Taufik (kiri) saat menyampaikan permasalahan lima warga desa di gedung DPRD Wajo Sabtu, (24/4) yang menuntut dan mendesak agar aktivitas PTPN di lahan mereka dihentikan. (FOTO: Abdullah Nicolha).
SENGKANG(SI) – Ratusan warga dari lima desa di Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, mendesak PTPN XIV segera menghentikan segala aktivitas pengelolaan lahan di daerah tersebut.
Alasannya,izin hak guna usaha (HGU) yang dimiliki perusahaan bersangkutan telah berakhir sejak 2008 silam, sehingga warga menginginkan kontrak tidak diperpanjang, karena warga setempat ingin mengelola sendiri lahannya.
“Yang kami pertanyakan di sini, kenapa PTPN masih mengelola lahan kami, sementara kontrak sudah berakhir. Bahkan, dulu telah diserahkan kepada kami (warga) dan sekarang kenapa ingin diambil alih kembali,” ungkap salah seorang warga,Ansar,38,di hadapan Dewan dan ratusan warga di Gedung DPRD Wajo,Sabtu (24/4).
Tokoh masyarakat setempat, Baweng,60,menambahkan,lahan yang dikontrak PT BMT yang kemudian dialihkan ke PTPN XIV merupakan lahan warisan nenek moyang warga setempat.
Hal itu ditandai dengan masih adanya tanda-tanda berupa kampung tua, kuburan tua, dan tanaman jangka panjang yang masih ada sampai sekarang. “Ini yang tidak diketahui secara jelas, kenapa masih ada pihak PTPN menguasai lahan kami.
Sementara kami telah memiliki anak-cucu yang ingin mengambil hak-hak mereka dan menggarap sendiri. Namun, karena masih ada PTPN, kami sulit mendapatkannya,ini juga yang diperjuangkan agar hak kami kembali,”ungkapnya.
Awalnya, masyarakat tidak mau menyerahkan lahannya, tapi karena adanya intimidasi,dengan terpaksa masyarakat menyerahkan lahannya. Kemudian lahan masyarakat diambil alih PTPN XIV, tapi proses pengalihan dari PT BMT ke PTPN XIV tanpa sepengetahuan masyarakat setempat.
Anehnya, sampai hari ini PTPN XIV Kabupaten Wajo masih tetap beroperasi tanpa ada pemberitahuan apa pun, apalagi persetujuan masyarakat selaku pemilik tanah. “Jadi, kenapa tidak diberitahukan kepada kami kalau memang mau diperpanjang,” tuturnya disambut aplaus dan teriakan ratusan warga lainnya.
Sementara itu, pihak PTPN XIV yang hadir mewakili direksi, yakni Bagian Tanam Priyo Atmaji, dalam hal ini enggan berkomentar banyak,dengan alasan hanya sebagai penampung aspirasi dan bukan sebagai penentu kebijakan dan pengambil keputusan.
Karena itu, hasil pertemuan itu akan disampaikan kepada direksi. Namun, dia mengaku masalah HGU masih dalam proses perpanjangan. “Masalah perpanjangan HGU memang masih dalam proses, kalau namanya pajak PBB tiap tahun dibayar.
Yang perlu diketahui bahwa saya di daerah itu bukan pengambil keputusan, bukan pengambil kebijakan jadi,semua aspirasi yang ditampung, saya terima dan langsung disampaikan ke direksi,”katanya.
Menanggapi tentang proses perpanjangan HGU yang saat ini berjalan, Muh Taufik dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel selaku pendamping masyarakat tersebut, menegaskan dan meminta pihak PTPN XIV tidak membuat masalah tersebut menjadi bias karena ketika bicara proses tentunya ada sosialisasi.
“Kami tidak ingin mendengar,ketika bicara proses. Kami berbicara tentang perpanjangan, masyarakat yang diadvokasi ini tidak ingin lagi memperpanjang kontrak (HGU)-nya,itu yang perlu kami tahu,”tuturnya.
Berdasarkan data yang dihimpun harian Seputar Indonesia (SI), luas lahan masyarakat yang dikuasai PTPN XIV sekitar 8.000 hektare dan tersebar di beberapa desa di Kabupaten Wajo, di antaranya Desa Passeloreng,Awo, Inrello, Keera,Laliseng. (abdullah nicolha)
Subscribe to:
Posts (Atom)
