Thursday, 26 February 2009
MAJENE(SINDO) – Pihak Yayasan Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene Sulbar lamban dalam penyediaan lahan yang telah dijanjikan.
Sebab, hingga saat ini lahan tersebut belum jelas dan masih bermasalah. “Persoalan lahan itu ada, tapi hingga saat ini lahan tersebut masih bermasalah. Padahal, pihak yayasan sudah terdesak dengan penyediaan sarana perkuliahan,” kata Sekretaris Yayasan Unsulbar Ahmad Zamad kepada SINDO via ponselnya,kemarin. Menurut dia,pihak Pemkab Majene selalu menjanjikan menyediakan lahan, tetapi hingga saat ini belum dapat terealisasi, sementara penerimaan mahasiswa baru sudah dekat.
“Kalau sarana perkuliahan belum ada, bagaimana nanti menampung mahasiswa,” ungkapnya. Padahal, sebelumnya Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh menyatakan, hal itu merupakan proyek keroyokan dan pionnya (pelaksana) adalah Pemkab Majene. “Jadi, kalau pemerintah setempat lamban seperti itu akan dapat menimbulkan masalah,” jelas Sekretaris Yayasan Unsulbar ini.
Pihak yayasan Unsulbar saat ini membutuhkan 25–30 hektare (ha) lahan untuk pembangunan sarana perkuliahan, sedangkan pihak pemerintah mengklaim menguasai lahan seluas 20 ha. “Justru yang disediakan pemerintah setempat itu juga diklaim warga bahwa itu miliknya,” tuturnya. Ahmad juga menyebutkan, Pemkab Majene menyatakan bahwa sudah tidak ada masalah, tapi kenapa dengan beberapa orang itu pemkab tidak dapat bertindak tegas.“Itu yang membingungkan kami,” tandas dia.
Wakil Bupati Majene Andi Itol Syaiful Tonra mengaku menyediakan lahan untuk pembangunan sarana perkuliahan bagi mahasiswa Unsulbar yang berada di dua wilayah,yakni bagian Timur dan Selatan Majene, tepatnya di perbatasan Majene-Polman dan di Rangas, Kecamatan Banggae Timur.“Kami mempersiapkan lahan di wilayah perbatasan dan di Rangas untuk Unsulbar,”katanya. Dia menambahkan, lahan yang telah disediakan pemerintah setempat itu memang sedikit ada masalah.
Pasalnya, ada yang mengklaim lahan tersebut adalah miliknya. “Itu bukan masalah besar karena kami telah melakukan koordinasi. Jika mereka masih bersikeras, kami akan menyerahkan kasus ini ke jalur hukum,” ungkapnya. Informasi yang dihimpun SINDO,apabila Pemkab Majene tidak dapat menyediakan lahan untuk pembangunan sarana perkuliahan di daerah tersebut, pihak yayasan akan memindahkannya ke wilayah Kabupaten Polewali Mandar. (abdullah nicolha)
Thursday, February 26, 2009
Tujuh Kecamatan Desak Pembentukan Balanipa
Thursday, 26 February 2009
POLEWALI (SINDO) – Tujuh kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) mendesak Bupati Ali Baal Masdar mengambil alih perjuangan pembentukan Kabupaten Balanipa untuk segera merealisasikannya.
Ketujuh kecamatan tersebut, yakni Kecamatan Campalagian, Tinambung,Tubi Taramanu (Tutar), Luyo, Mapilli, Alu,dan Balanipa.Warga dari tujuh kecamatan tersebut mendatangi Bupati Polman dan DPRD setempat di Pendopo Rujab Bupati di Polewali, kemarin. Anggota DPRD Polman Rahim mewakili warga Kecamatan Tutar menyatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya pembentukan Balanipa untuk berdiri sendiri agar kesejahteraan rakyat dapat lebih ditingkatkan.
Rahim juga menyebutkan, dalam misi pembentukan kabupaten tersebut tidak dikaitkan dengan hal politik untuk meraih simpati warga, tetapi untuk kesejahteraan masyarakat semata. “Mari kita berkomitmen untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk mengejar jabatan,” ungkapnya. Wakil Ketua Pokja Pembentukan Kabupaten Balanipa Sabri Maulana menyatakan, sebelum pembentukan kabupaten itu terealisasi, perlu diperjelas dulu letak ibu kota kabupaten dan batas- batas wilayah.
Dikhawatirkan, jika nanti terbentuk, ada masalah tentang penentuan ibu kota. Bupati Polman Ali Baal Masdar berjanji segera merealisasikannya dengan langsung menghadap ke pemerintah pusat agar perjuangan masyarakat tersebut segera terwujud. Dia menyatakan, bersedia menerima tawaran para pejuang pembentukan itu,tetapi akan tetap bersama dengan pejuang pembentukan Balanipa.
Bupati dua periode ini mengatakan,semua persyaratan untuk pembentukan sementara dalam proses dan segera dirampungkan untuk diserahkan ke pusat. (abdullah nicolha)
POLEWALI (SINDO) – Tujuh kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) mendesak Bupati Ali Baal Masdar mengambil alih perjuangan pembentukan Kabupaten Balanipa untuk segera merealisasikannya.
Ketujuh kecamatan tersebut, yakni Kecamatan Campalagian, Tinambung,Tubi Taramanu (Tutar), Luyo, Mapilli, Alu,dan Balanipa.Warga dari tujuh kecamatan tersebut mendatangi Bupati Polman dan DPRD setempat di Pendopo Rujab Bupati di Polewali, kemarin. Anggota DPRD Polman Rahim mewakili warga Kecamatan Tutar menyatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya pembentukan Balanipa untuk berdiri sendiri agar kesejahteraan rakyat dapat lebih ditingkatkan.
Rahim juga menyebutkan, dalam misi pembentukan kabupaten tersebut tidak dikaitkan dengan hal politik untuk meraih simpati warga, tetapi untuk kesejahteraan masyarakat semata. “Mari kita berkomitmen untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk mengejar jabatan,” ungkapnya. Wakil Ketua Pokja Pembentukan Kabupaten Balanipa Sabri Maulana menyatakan, sebelum pembentukan kabupaten itu terealisasi, perlu diperjelas dulu letak ibu kota kabupaten dan batas- batas wilayah.
Dikhawatirkan, jika nanti terbentuk, ada masalah tentang penentuan ibu kota. Bupati Polman Ali Baal Masdar berjanji segera merealisasikannya dengan langsung menghadap ke pemerintah pusat agar perjuangan masyarakat tersebut segera terwujud. Dia menyatakan, bersedia menerima tawaran para pejuang pembentukan itu,tetapi akan tetap bersama dengan pejuang pembentukan Balanipa.
Bupati dua periode ini mengatakan,semua persyaratan untuk pembentukan sementara dalam proses dan segera dirampungkan untuk diserahkan ke pusat. (abdullah nicolha)
Tuesday, February 24, 2009
Kajari Mamuju Dinilai Lamban
Monday, 23 February 2009
MAMUJU(SINDO) – Front Amanah Perjuangan Rakyat (Frampera) Sulawesi Barat (Sulbar) menilai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mamuju lamban menuntaskan kasus dugaan korupsi.
Ketua Umum Frampera Sulbar Muh Amril Dg Marrui menyatakan, hingga saat ini tidak ada tindak lanjut hasil penyelidikan yang dilakukan kejaksaan terhadap beberapa indikasi kasus korupsi di daerah yang terbentuk tiga tahun lalu tersebut.
“Kejaksaan belum memperlihatkan hasil kasus yang mereka selidiki. Bahkan, penanganannya juga tidak jelas, kami tidak tahu ada apa dengan penegak hukum ini sehingga tidak ada penuntasan,” kata Amril kepada SINDO,kemarin.
Data yang dihimpun SINDO, ada tujuh dugaan kasus korupsi yang saat ini ditangani Kejari Mamuju,di antaranya Turap Sampaga, gaji ganda,normalisasi Sungai Topoyo, perusahaan daerah (perusda), pembangunan Jalan Pedada-Salutahu, pengadaan mebeler Mes DPRD Sulbar, dan pengadaan lahan Kanwil Depag Sulbar.
Bahkan, sejumlah kalangan mensinyalir kasus tersebut dijadikan sebagai pundi-pundi dana bagi sebagian oknum kejaksaan.“Dengan demikian, oknum dapat memperoleh sejumlah dana dari pihak yang diduga terlibat, dengan tidak segera menuntaskan kasus dugaan tersebut,”ungkap Wakil Ketua Frampera Sulbar Rahman,kemarin.
Koordinator Lembaga Penanggulangan Penyakit Pejabat Sulawesi Barat (LP3SB) Muhaimin Faisal mengungkapkan, pihak Kejari Mamuju dalam melaksanakan tugas tidak memiliki target.Dalam lima bulan kepemimpinan, kejari tidak menunjukkan prestasinya.
“Bagaimana mungkin kami bisa berharap kepada kejari yang tidak punya target.Pergantian kajari bukan solusi, sebab tidak ada perubahan dari dulu hingga sekarang,”ungkapnya. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mamuju La Kamis menyatakan, pihaknya tetap berupaya menyelesaikan semua tugas pokok di Mamuju.
Kendati demikian, pihaknya mengaku tidak memiliki target maupun visi-misi dalam menjalankan tugas.“Kami tidak punya target, tetapi bekerja sesuai tugas pokok,”katanya kepada SINDO di Mamuju, belum lama ini. Menurut dia,kendala yang ada dalam penanganan kasus adalah tidak lengkapnya data sehingga tim jaksa harus memanggil kembali setiap saksi untuk mengumpulkan data dan keterangan.
Dia juga mengaku, dengan keadaan tersebut semua kasus harus diselesaikan mulai dari nol. Artinya, pihaknya menyelesaikan dari titik awal untuk lebih memahami perkara, sementara data yang ada hanya bersifat referensi.
“Memang kami mulai dari nol, yakni sedang mengumpulkan data karena kekurangan personel dan pengarsipan yang belum memadai. Kami perlu mendengar keterangan dari awal untuk setiap kasus,”tuturnya. Dia berharap, dengan tidak adanya target yang ada, pihaknya dapat menuntaskan kasus-kasus, khususnya kasus dugaan korupsi. (abdullah nicolha)
MAMUJU(SINDO) – Front Amanah Perjuangan Rakyat (Frampera) Sulawesi Barat (Sulbar) menilai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mamuju lamban menuntaskan kasus dugaan korupsi.
Ketua Umum Frampera Sulbar Muh Amril Dg Marrui menyatakan, hingga saat ini tidak ada tindak lanjut hasil penyelidikan yang dilakukan kejaksaan terhadap beberapa indikasi kasus korupsi di daerah yang terbentuk tiga tahun lalu tersebut.
“Kejaksaan belum memperlihatkan hasil kasus yang mereka selidiki. Bahkan, penanganannya juga tidak jelas, kami tidak tahu ada apa dengan penegak hukum ini sehingga tidak ada penuntasan,” kata Amril kepada SINDO,kemarin.
Data yang dihimpun SINDO, ada tujuh dugaan kasus korupsi yang saat ini ditangani Kejari Mamuju,di antaranya Turap Sampaga, gaji ganda,normalisasi Sungai Topoyo, perusahaan daerah (perusda), pembangunan Jalan Pedada-Salutahu, pengadaan mebeler Mes DPRD Sulbar, dan pengadaan lahan Kanwil Depag Sulbar.
Bahkan, sejumlah kalangan mensinyalir kasus tersebut dijadikan sebagai pundi-pundi dana bagi sebagian oknum kejaksaan.“Dengan demikian, oknum dapat memperoleh sejumlah dana dari pihak yang diduga terlibat, dengan tidak segera menuntaskan kasus dugaan tersebut,”ungkap Wakil Ketua Frampera Sulbar Rahman,kemarin.
Koordinator Lembaga Penanggulangan Penyakit Pejabat Sulawesi Barat (LP3SB) Muhaimin Faisal mengungkapkan, pihak Kejari Mamuju dalam melaksanakan tugas tidak memiliki target.Dalam lima bulan kepemimpinan, kejari tidak menunjukkan prestasinya.
“Bagaimana mungkin kami bisa berharap kepada kejari yang tidak punya target.Pergantian kajari bukan solusi, sebab tidak ada perubahan dari dulu hingga sekarang,”ungkapnya. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mamuju La Kamis menyatakan, pihaknya tetap berupaya menyelesaikan semua tugas pokok di Mamuju.
Kendati demikian, pihaknya mengaku tidak memiliki target maupun visi-misi dalam menjalankan tugas.“Kami tidak punya target, tetapi bekerja sesuai tugas pokok,”katanya kepada SINDO di Mamuju, belum lama ini. Menurut dia,kendala yang ada dalam penanganan kasus adalah tidak lengkapnya data sehingga tim jaksa harus memanggil kembali setiap saksi untuk mengumpulkan data dan keterangan.
Dia juga mengaku, dengan keadaan tersebut semua kasus harus diselesaikan mulai dari nol. Artinya, pihaknya menyelesaikan dari titik awal untuk lebih memahami perkara, sementara data yang ada hanya bersifat referensi.
“Memang kami mulai dari nol, yakni sedang mengumpulkan data karena kekurangan personel dan pengarsipan yang belum memadai. Kami perlu mendengar keterangan dari awal untuk setiap kasus,”tuturnya. Dia berharap, dengan tidak adanya target yang ada, pihaknya dapat menuntaskan kasus-kasus, khususnya kasus dugaan korupsi. (abdullah nicolha)
Monday, February 23, 2009
Parpol Kritik Sosialisasi KPU
Monday, 23 February 2009
MAJENE (SINDO ) – Sejumlah kalangan pengurus partai politik (Parpol) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majene belum maksimal dalam melakukan sosialisasi.
Hal itu terbukti, banyaknya masyarakat yang belum memahami betul cara tentang cara memilih dengan metode contreng. Menyikapi masalah tersebut, salah satu partai politik di Sulawesi Barat, yakni Partai Demokrasi Kebangsaan ( PDK ) melakukan simulasi tata cara memilih dengan benar.
Simulasi tata cara memilih oleh jajaran Pengurus PDK Sulbar dan PDK Majene, kali ini berlangsung di lingkungan Tamo', kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.
Selain melakukan tata cara memilih, para pengurus PDK ini juga sekaligus menyerahkan bantuan sembako bagi puluhan korban angin putting beliung 09 Februari lalu yang menghantam sedikitnya 30-an rumah warga setempat.
Ketua Dewan Pimpinan Provinsi ( DPP ) PDK Sulbar Arifin Nurdin menyatakan, sisa waktu pelaksanaan pemilu semakin sempit namun sebagian warga khususnya yang memiliki hak pilih justru belum pernah mendapat informasi tentang cara memilih.
“Kami berinisiatif melakukan simulasi, agar warga tidak bingung tentang cara memilih, ini juga mencegah agar suara yang batal, kesuksesan pemilu adalah tanggung jawab kita semua,” kata Arifin didampingi sekertaris PDK Majene, Marzuki Nurdin.
Untuk memaksimalkan simulasi tata cara memilih, para pengurus partai ini menyiapkan contoh surat suara sendiri yang digunakan sebagai bahan simulasi.
Kepada para warga, pengurus PDK menyampaikan cara menandai pada kertas suara, satu per satu warga berlatih memilih dengan menggunakan contoh surat suara.
Komandan Laskar Pemuda Tande ( LPT ), Jarnawi meminta kepada penyelenggara pemilu yakni KPU setempat untuk menggunakan waktu yang tersisa sebelum pemilu dan memaksimalkan sosialisasi tata cara memilih.
“Yang kami khawatirkan partisipasi pemilih tinggi namun banyak suara yang batal karena keliru dalam tata cara memilih pada kertas suara, KPU harus aktif dalam menggelar sosialisasi,” tegasnya.
Anggota KPU Majene Devisi Humas Asmanuddin mengaku, pihaknya dalam beberapa waktu belakangan kurang gencar melakukan sosialisasi karena anggaran belum cair, disamping itu pihaknya juga menunggu regulasi tata cara memilih dari pusat. “Tapi sudah lama kita jalan sosialiasi meski masih kurang, Insya Allah mulai besok (Senin 23/2) kami akan gencarkan, dan akan dimulai dari pemilih pemula,” tandasnya. (abdullah nicolha).
MAJENE (SINDO ) – Sejumlah kalangan pengurus partai politik (Parpol) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majene belum maksimal dalam melakukan sosialisasi.
Hal itu terbukti, banyaknya masyarakat yang belum memahami betul cara tentang cara memilih dengan metode contreng. Menyikapi masalah tersebut, salah satu partai politik di Sulawesi Barat, yakni Partai Demokrasi Kebangsaan ( PDK ) melakukan simulasi tata cara memilih dengan benar.
Simulasi tata cara memilih oleh jajaran Pengurus PDK Sulbar dan PDK Majene, kali ini berlangsung di lingkungan Tamo', kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.
Selain melakukan tata cara memilih, para pengurus PDK ini juga sekaligus menyerahkan bantuan sembako bagi puluhan korban angin putting beliung 09 Februari lalu yang menghantam sedikitnya 30-an rumah warga setempat.
Ketua Dewan Pimpinan Provinsi ( DPP ) PDK Sulbar Arifin Nurdin menyatakan, sisa waktu pelaksanaan pemilu semakin sempit namun sebagian warga khususnya yang memiliki hak pilih justru belum pernah mendapat informasi tentang cara memilih.
“Kami berinisiatif melakukan simulasi, agar warga tidak bingung tentang cara memilih, ini juga mencegah agar suara yang batal, kesuksesan pemilu adalah tanggung jawab kita semua,” kata Arifin didampingi sekertaris PDK Majene, Marzuki Nurdin.
Untuk memaksimalkan simulasi tata cara memilih, para pengurus partai ini menyiapkan contoh surat suara sendiri yang digunakan sebagai bahan simulasi.
Kepada para warga, pengurus PDK menyampaikan cara menandai pada kertas suara, satu per satu warga berlatih memilih dengan menggunakan contoh surat suara.
Komandan Laskar Pemuda Tande ( LPT ), Jarnawi meminta kepada penyelenggara pemilu yakni KPU setempat untuk menggunakan waktu yang tersisa sebelum pemilu dan memaksimalkan sosialisasi tata cara memilih.
“Yang kami khawatirkan partisipasi pemilih tinggi namun banyak suara yang batal karena keliru dalam tata cara memilih pada kertas suara, KPU harus aktif dalam menggelar sosialisasi,” tegasnya.
Anggota KPU Majene Devisi Humas Asmanuddin mengaku, pihaknya dalam beberapa waktu belakangan kurang gencar melakukan sosialisasi karena anggaran belum cair, disamping itu pihaknya juga menunggu regulasi tata cara memilih dari pusat. “Tapi sudah lama kita jalan sosialiasi meski masih kurang, Insya Allah mulai besok (Senin 23/2) kami akan gencarkan, dan akan dimulai dari pemilih pemula,” tandasnya. (abdullah nicolha).
Sunday, February 22, 2009
Enam Warga Majene Telantar di Purwakarta
Sunday, 22 February 2009
MAJENE (SINDO) – Sedikitnya enam warga Kecamatan Banggae dan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar), yang dijanjikan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Majene untuk bekerja di Purwakarta Jawa Barat (Jabar), telantar.
Hingga kini keenam warga tersebut belum dipekerjakan di Purwakarta. Sy,salah seorang keluarga dari enam orang tersebut,mengungkapkan bahwa saat ini mereka telantar di Purwakarta, Jabar,karena sudah sejak satu tahun lalu belum bekerja. “ M e r e k a dikirim Pemkab Majene dan dijanjikan dipekerjakan sejak tahun lalu. Mereka terancam diusir dari kontrakannya karena tidak punya lagi uang, termasuk beli makanan, karena belum bekerja,” ungkap Sy, 34,kepada SINDO,kemarin.
Keluarga dari enam orang tersebut menuntut pemerintah setempat mengembalikan mereka ke Majene jika belum dipekerjakan.“Lebih baik dikembalikan saja daripada mereka kelaparan di sana. Kalau diusir dari kontrakan, mereka mau tinggal di mana,” tandas dia. Kepala Disosnakertrans Kabupaten Majene Mansyur T yang dihubungi kemarin membantah keras kalau warga yang dikirim ke Purwakarta tersebut telantar. Bahkan, mereka diberi uang saku selama di sana dan menunggu pihak perusahaan mempekerjakan mereka.
“Keliru sekali itu kalau orang bilang mereka telantar. Mereka diberikan uang saku.Mereka tidak telantar atau tidak dipekerjakan, tapi menunggu panggilan pihak perusahaan,” ungkap Mansyur T kepada SINDO melalui telepon selulernya, kemarin. Pihaknya bekerja sama dengan Disnakertrans Purwakarta untuk mengirimkan tenaga kerja untuk dipekerjakan di perusahaan setempat. Dari kesepakatan tersebut, pihak Pemerintah K a b u p a t e n (Pemkab) Majene kemudian mengirim 20 orang untuk dipekerjakan di sana.
Dia menyatakan, 14 orang lainnya telah bekerja, sementara enam orang yang belum bekerja harus dilatih kembali di Balai Latihan Kerja (BLK) di Purwakarta . Sebelum dikirim, terlebih dahulu para calon tenaga kerja dilatih di BLK Majene.Kebanyakan dari mereka adalah wanita untuk ditempatkan di bidang menjahit. Pengiriman tenaga kerja oleh Pemkab Majene ke luar daerah tersebut merupakan yang pertama dan berharap hal itu dapat berlanjut untuk menyerap tenaga kerja yang ada. (abdullah nicolha)
MAJENE (SINDO) – Sedikitnya enam warga Kecamatan Banggae dan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar), yang dijanjikan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Majene untuk bekerja di Purwakarta Jawa Barat (Jabar), telantar.
Hingga kini keenam warga tersebut belum dipekerjakan di Purwakarta. Sy,salah seorang keluarga dari enam orang tersebut,mengungkapkan bahwa saat ini mereka telantar di Purwakarta, Jabar,karena sudah sejak satu tahun lalu belum bekerja. “ M e r e k a dikirim Pemkab Majene dan dijanjikan dipekerjakan sejak tahun lalu. Mereka terancam diusir dari kontrakannya karena tidak punya lagi uang, termasuk beli makanan, karena belum bekerja,” ungkap Sy, 34,kepada SINDO,kemarin.
Keluarga dari enam orang tersebut menuntut pemerintah setempat mengembalikan mereka ke Majene jika belum dipekerjakan.“Lebih baik dikembalikan saja daripada mereka kelaparan di sana. Kalau diusir dari kontrakan, mereka mau tinggal di mana,” tandas dia. Kepala Disosnakertrans Kabupaten Majene Mansyur T yang dihubungi kemarin membantah keras kalau warga yang dikirim ke Purwakarta tersebut telantar. Bahkan, mereka diberi uang saku selama di sana dan menunggu pihak perusahaan mempekerjakan mereka.
“Keliru sekali itu kalau orang bilang mereka telantar. Mereka diberikan uang saku.Mereka tidak telantar atau tidak dipekerjakan, tapi menunggu panggilan pihak perusahaan,” ungkap Mansyur T kepada SINDO melalui telepon selulernya, kemarin. Pihaknya bekerja sama dengan Disnakertrans Purwakarta untuk mengirimkan tenaga kerja untuk dipekerjakan di perusahaan setempat. Dari kesepakatan tersebut, pihak Pemerintah K a b u p a t e n (Pemkab) Majene kemudian mengirim 20 orang untuk dipekerjakan di sana.
Dia menyatakan, 14 orang lainnya telah bekerja, sementara enam orang yang belum bekerja harus dilatih kembali di Balai Latihan Kerja (BLK) di Purwakarta . Sebelum dikirim, terlebih dahulu para calon tenaga kerja dilatih di BLK Majene.Kebanyakan dari mereka adalah wanita untuk ditempatkan di bidang menjahit. Pengiriman tenaga kerja oleh Pemkab Majene ke luar daerah tersebut merupakan yang pertama dan berharap hal itu dapat berlanjut untuk menyerap tenaga kerja yang ada. (abdullah nicolha)
Tender Proyek Sulbar Digelar April
Sunday, 22 February 2009
MAMUJU(SINDO) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) meminta pemerintah dan pelaksana proyek dapat mempertanggungjawabkan proyek yang akan dikerjakan nanti.
Pasalnya,jika penenderan proyek digelar pada April mendatang, dikhawatirkan pengerjaan akan terbengkalai karena dinilai terlambat. Sehingga kontraktor harus bekerja maksimal untuk menyelesaikannya dalam waktu yang telah ditentukan. “Sebenarnya tergantung DPA.Yang jelas semakin cepat lebih baik dan tetap mengutamakan kualitas pengerjaan dan yang penting sesuai bestek serta aturan.
Semua yang terlibat di dalamnya harus dapat bertanggung jawab,” kata Wakil Ketua DPRD Sulbar Zainal Abidin kepada SINDO,kemarin. Dia juga berharap dalam menentukan kebijakan tidak dipolitisir karena akan dapat merugikan masyarakat. Berdasarkan informasi yang diperoleh SINDO, hingga saat ini seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masih dalam tahap penyusunan daftar pengisian anggaran (DPA) sehingga penenderan proyek akan dapat digelar April mendatang.
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sulbar Tahir mengaku bahwa pihaknya hingga saat ini masih menyusun DPA untuk diasistensi. Hasil asistensi itu nanti akan menjadi pedoman dalam melaksanakan program kegiatan.
Asisten II Bidang Pemerintahan Provinsi Sulbar M Naim Tahir menyatakan, tender proyek untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2009 paling lambat akan dilaksanakan pada awal April mendatang. Saat ini pihaknya sedang menyusun panitia pelelangan yang akan bertugas melaksanakan tender. (abdullah nicolha)
MAMUJU(SINDO) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) meminta pemerintah dan pelaksana proyek dapat mempertanggungjawabkan proyek yang akan dikerjakan nanti.
Pasalnya,jika penenderan proyek digelar pada April mendatang, dikhawatirkan pengerjaan akan terbengkalai karena dinilai terlambat. Sehingga kontraktor harus bekerja maksimal untuk menyelesaikannya dalam waktu yang telah ditentukan. “Sebenarnya tergantung DPA.Yang jelas semakin cepat lebih baik dan tetap mengutamakan kualitas pengerjaan dan yang penting sesuai bestek serta aturan.
Semua yang terlibat di dalamnya harus dapat bertanggung jawab,” kata Wakil Ketua DPRD Sulbar Zainal Abidin kepada SINDO,kemarin. Dia juga berharap dalam menentukan kebijakan tidak dipolitisir karena akan dapat merugikan masyarakat. Berdasarkan informasi yang diperoleh SINDO, hingga saat ini seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masih dalam tahap penyusunan daftar pengisian anggaran (DPA) sehingga penenderan proyek akan dapat digelar April mendatang.
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sulbar Tahir mengaku bahwa pihaknya hingga saat ini masih menyusun DPA untuk diasistensi. Hasil asistensi itu nanti akan menjadi pedoman dalam melaksanakan program kegiatan.
Asisten II Bidang Pemerintahan Provinsi Sulbar M Naim Tahir menyatakan, tender proyek untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2009 paling lambat akan dilaksanakan pada awal April mendatang. Saat ini pihaknya sedang menyusun panitia pelelangan yang akan bertugas melaksanakan tender. (abdullah nicolha)
Pemkab Sediakan Lahan dan Rumah bagi Korban Banjir
Thursday, 19 February 2009
POLEWALI (SINDO) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar (Polman) dalam merelokasi korban banjir yang terjadi awal Januari lalu,akan menyediakan lokasi seluas tiga hektare (ha) dan perumahan bagi 80-an kepala keluarga (KK) di Desa Sepa Batu, Kecamatan Tinambung dan Desa Petoosang, Kecamatan Alu.
Wakil Bupati Polman Nadjamuddin Ibrahim menyatakan, segera merelokasi korban banjir yang tempat tinggalnya rusak berat. "Pemkab akan merelokasi korban banjir, khusus di Desa Sepa Batu akan direlokasi ke Desa Tangnga- Tangnga, Kecamatan Tinambung, sebanyak 80 KK dari jumlah rumah yang rusak, yakni 85 rumah,"paparnya. Relokasi tersebut tepatnya akan ditempatkan di pemukiman nelayan Desa Tangnga- Tangnga,dengan luas wilayah satu ha akan diperuntukkan kepada korban banjir.
"Setiap KK akan memperoleh kavling (lokasi) dengan luas ukuran 10x15 meter dan perumahan bagi korban," ungkapnya. Wabup menyatakan, pemerintah berupaya semaksimal mungkin memperhatikan nasib korban banjir dan nelayan setempat. Dia juga berharap, setelah masyarakat direlokasi, tidak kembali ke pantai karena sangat rawan dengan banjir dan abrasi. Di lokasi yang disiapkan apabila belum menampung korban, akan ditambah sesuai kebutuhan yang ada.
Kepala Bappeda Polman Bahrun Bando menyatakan, pemukiman nelayan di Tangnga- Tangnga tersebut awalnya diperuntukkan bagi masyarakat nelayan di pesisir pantai.Namun, dengan adanya banjir yang membuat banyak rumah hancur,pemerintah mendahulukan untuk korban banjir. Dengan adanya keputusan tersebut,Bahrun juga meminta izin kepada para nelayan setempat agar dapat menerima keinginan pemerintah untuk merelokasi korban banjir di daerah mereka.
Sebelumnya,Pemkab Polman melakukan sosialisasi dengan nelayan dan para korban banjirdiKantorDesa Tangnga- Tangnga. Sosialisasi tersebut dihadiri tim penanggulangan bencana,yakniWabup Polman Nadjamuddin Ibrahim, Asisten Pemerintahan Sarja,Asisten Ekonomi Pembangunan Saharuddin Haruna, Kepala Bappeda Bahrum Bando,Kadis PU Edy Wibowo,Kepala Disosnakertrans M Suaib Kambo, Kabag Humas Ahsan Jalaluddin, dan Kabag Pemerintahan Yusuf D Majid.
Belum lama ini, pemkab juga melakukan sosialisasi dengan korban banjir di Petoosang, Kecamatan Alu. Dalam sosialisasi itu, pemkab berdialog dengan korban banjir bagi korban yang rumahnya hanyut dan rusak berat di Petoosang. Beberapa desa di Kecamatan Alu juga akan direlokasi di sekitar perbatasan Petoosang dengan Desa Mombi."Untuk relokasi warga Petoosang,kami juga berencana membebaskan lokasi seluas dua ha untuk merelokasi warga Petoosang," ungkapnya.
Menurut Bahrun, dalam relokasi itu nanti, pemkab setempat akan menyediakan tanah dan perumahan sederhana, termasuk beberapa fasilitas." Mudah-mudahan dengan adanya bantuan tersebut dapat mengurangi beban mereka,"tandasnya. (abdullah nicolha)
POLEWALI (SINDO) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar (Polman) dalam merelokasi korban banjir yang terjadi awal Januari lalu,akan menyediakan lokasi seluas tiga hektare (ha) dan perumahan bagi 80-an kepala keluarga (KK) di Desa Sepa Batu, Kecamatan Tinambung dan Desa Petoosang, Kecamatan Alu.
Wakil Bupati Polman Nadjamuddin Ibrahim menyatakan, segera merelokasi korban banjir yang tempat tinggalnya rusak berat. "Pemkab akan merelokasi korban banjir, khusus di Desa Sepa Batu akan direlokasi ke Desa Tangnga- Tangnga, Kecamatan Tinambung, sebanyak 80 KK dari jumlah rumah yang rusak, yakni 85 rumah,"paparnya. Relokasi tersebut tepatnya akan ditempatkan di pemukiman nelayan Desa Tangnga- Tangnga,dengan luas wilayah satu ha akan diperuntukkan kepada korban banjir.
"Setiap KK akan memperoleh kavling (lokasi) dengan luas ukuran 10x15 meter dan perumahan bagi korban," ungkapnya. Wabup menyatakan, pemerintah berupaya semaksimal mungkin memperhatikan nasib korban banjir dan nelayan setempat. Dia juga berharap, setelah masyarakat direlokasi, tidak kembali ke pantai karena sangat rawan dengan banjir dan abrasi. Di lokasi yang disiapkan apabila belum menampung korban, akan ditambah sesuai kebutuhan yang ada.
Kepala Bappeda Polman Bahrun Bando menyatakan, pemukiman nelayan di Tangnga- Tangnga tersebut awalnya diperuntukkan bagi masyarakat nelayan di pesisir pantai.Namun, dengan adanya banjir yang membuat banyak rumah hancur,pemerintah mendahulukan untuk korban banjir. Dengan adanya keputusan tersebut,Bahrun juga meminta izin kepada para nelayan setempat agar dapat menerima keinginan pemerintah untuk merelokasi korban banjir di daerah mereka.
Sebelumnya,Pemkab Polman melakukan sosialisasi dengan nelayan dan para korban banjirdiKantorDesa Tangnga- Tangnga. Sosialisasi tersebut dihadiri tim penanggulangan bencana,yakniWabup Polman Nadjamuddin Ibrahim, Asisten Pemerintahan Sarja,Asisten Ekonomi Pembangunan Saharuddin Haruna, Kepala Bappeda Bahrum Bando,Kadis PU Edy Wibowo,Kepala Disosnakertrans M Suaib Kambo, Kabag Humas Ahsan Jalaluddin, dan Kabag Pemerintahan Yusuf D Majid.
Belum lama ini, pemkab juga melakukan sosialisasi dengan korban banjir di Petoosang, Kecamatan Alu. Dalam sosialisasi itu, pemkab berdialog dengan korban banjir bagi korban yang rumahnya hanyut dan rusak berat di Petoosang. Beberapa desa di Kecamatan Alu juga akan direlokasi di sekitar perbatasan Petoosang dengan Desa Mombi."Untuk relokasi warga Petoosang,kami juga berencana membebaskan lokasi seluas dua ha untuk merelokasi warga Petoosang," ungkapnya.
Menurut Bahrun, dalam relokasi itu nanti, pemkab setempat akan menyediakan tanah dan perumahan sederhana, termasuk beberapa fasilitas." Mudah-mudahan dengan adanya bantuan tersebut dapat mengurangi beban mereka,"tandasnya. (abdullah nicolha)
Subscribe to:
Posts (Atom)
