Friday, 19 December 2008
MASAMBA (SINDO) – Bandara Udara (Bandara) Andi Djemma Masamba di Kabupaten Luwu Utara (Lutra) mengubah jadwal penerbangan dari jadwal sebelumnya,yakni pada Selasa dan Kamis menjadi Minggu dan Kamis.
“Hal ini kami lakukan guna meningkatkan pelayanan da lam jasa angkutan udara.Maka, mulai 13 Desember lalu, jadwal penerbangan pesawat yang melayani rute Makassar, Masamba, Bua, Seko, dan Rampi, diubah menjadi setiap Minggu dan Kamis,”kata Kepala Bandara Andi Djemma Masamba Syamsul Banri kepada SINDO,kemarin.
Menurut dia, perubahan jadwal penerbangan itu dilakukan hanya pada Desember menjelang akhir tahun.Jenis pesawat yang digunakan pun berbeda dari sebelumnya yang digunakan Cassa 212 ke pesawat jenis Twin Otter, dengan kapasitas 1.400 kg atau setara dengan 18 seat yang lebih handal di daerah pegunungan.
“Namun, pesawat yang khusus didatangkan dari Kalimantan tersebut tetap milik maskapai penerbangan Avia Star.Jadi,mulai pekan itu,pada akhir 2008 ini, kami memberlakukan jadwal penerbangan baru, ”tandasnya.
Selain mengubah jadwal penerbangan, pihak bandara selama Desember, juga memberikan pelayanan dengan menyediakan hiburan musik elekton kepada para penumpang pesawat yang sedang menunggu di bandara.“Kami sengaja menyediakan hiburan untuk memberikan kenyamanan para penumpang sebelum naik pesawat,”jelasnya.
Masjid Bandara Rampi Telan Dana Rp200 juta
Bandara Rampi yang merupakan salah satu bandara yang ada di Kabupaten Luwu Utara, selain Bandara Masamba dan Seko, saat ini sedang membangun masjid. Masjid digunakan masyarakat muslim yang ada di Rampi saat menunggu pemberangkatan pesawat ketika memasuki waktu beribadah.
“Peletakan batu pertama pembangunan Masjid Bandara Rampi dibangun sebagai wujud spontanitas warga Desa Onondowa, untuk pembangunan masjid khusus di bandara. Sebab, terkadang banyak pilot dan penumpang kewalahan mencari tempat salat,” tutur Syamsul Banri, selaku Ketua Panitia pembangunan masjid saat mendampingi Wakil Bupati Luwu Utara Arifin Junaidi melakukan peletakan batu pertama di Bandara Rampi belum lama ini.
Pembangunan sarana masjid di bandara Rampi merupakan pertama kali dilakukan, mengingat bandara- bandara lain di Luwu Utara, belum memiliki sarana ibadah. Masjid tersebut dibangun di atas lahan seluas 10 x 8 meter dengan menelan anggaran Rp200 juta yang bersumber dari swadaya masyarakat dan sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat.
Sementara itu,Wakil Bupati Luwu Utara Arifin Junaidi didampingi Kapolres Lutra AKBP Khoirut Tauchid mengatakan, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas inisiatif masyarakat membangun masjid sehingga diharapkan pembangunan ini merupakan pembangunan yang sejajar antara fisik dan mental spiritual,pendekatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. “Sebaiknya ke depan dapat diperhatikan pembangunan sarana ibadah lain untuk mengantisipasi perkembangan bandara,”tandas dia. (abdullah nicolha)
Saturday, December 20, 2008
Wednesday, December 17, 2008
Jalan Poros Rampi Terputus
Wednesday, 17 December 2008
MASAMBA(SINDO) – Jalan yang menghubungkan Kecamatan Rampi,Kabupaten Luwu Utara (Lutra),kembali dilanda bencana longsor yang mengakibatkan akses menuju daerah tersebut terputus.
Selain Rampi, ada dua kecamatan yang masih terisolir, yakni Kecamatan Seko dan Limbong, di dataran pegunungan dengan ketinggian 1.635 meter dari permukaan air laut.Kondisi tersebut saat ini semakin memprihatinkan akibat longsor badan jalan di beberapa titik sepanjang jalan poros Masamba-Rampi yang berjarak 86 kilometer dari ibu kota Luwu Utara,Masamba.
Terputusnya akses jalan menuju Rampi membuat masyarakat semakin resah.Pasalnya, kendaraan ojek sebagai kendaraan alternatif selain pesawat terbang yang hendak ke Masamba atau masyarakat lain yang menuju ke Rampi, terpaksa harus membawa bekal makanan selama 3–4 hari dijalan.
Alasannya, banyaknya ruas jalan yang longsor sehingga badan jalan semakin sempit dan berisiko tinggi. Kepala Humas dan Protokol Lutra Syahruddin yang belum lama ini melakukan kunjungan kerja di Rampi mengatakan, poros Masamba- Rampi saat ini jarang digunakan tukang ojek, mengingat banyaknya badan jalan yang terputus dan kondisi jalanan yang semakin memburuk.
Karena itu, para pengguna jalan lebih senang memilih jalur Badak-Sulawesi Tengah yang jalurnya jauh lebih bagus, ketimbang masyarakat harus melewati daerah Pincara, Masamba. ”Kondisi jalanan yang buruk dan berisiko tinggi membuat masyarakat lebih senang menempuh jalanan Badak” katanya kepada SINDO, kemarin.
Dia menambahkan, saat ini penerbangan pesawat menuju Rampi sudah lancar selama dua kali sepekan (Kamis- Sabtu),tapi sangat terbatas untuk mengakomodir masyarakat di enam desa di daerah tersebut. Bahkan, beberapa waktu lalu, Pemkab Lutra melalui Dinas Pekerjaan Umum telah membuka akses jalan sepanjang 10 kilometer dengan luas badan jalan 8 meter mulai dari jembatan gantung Desa Pincara hingga Dusun Saluseba,Desa Pincara.
”Namun, hingga saat ini pekerjaan yang dikerja secara swakelola Dinas PU Lutra itu berhenti terkait izin Dinas Hutbun Provinsi Sulawesi Selatan, untuk membuka jalan di sepanjang hutan lindung menuju Rampi. Kepala SMA Rampi Untung Parman menyebutkan, longsor tersebut merupakan kali kedua setelah longsor pertama pada April 2008 lalu.
”Longsor itu tidak begitu parah dibandingkan dengan April lalu. Hal itu sering terjadi, tetapi masih bisa dilewati kendaraan. Namun, sekarang susah karena jalan yang menghubungkan daerah lain terputus,”ungkapnya.
Ketua Divisi Otonomi Daerah KNPI Lutra Sudirman Salomba menuturkan, yang paling berperan di sini selain masyarakat untuk membenahi adalah empat unit kerja, di antaranya Dinas PU,Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun), Dinas Pertambangan, dan Dinas Sosial (Dinsos).
”Keempatnya saling berkaitan antara satu dan yang lainnya,”katanya. Dinas PU diharapkan berperan aktif membenahi longsor jalan setempat, paling tidak ojek bisa beroperasi lagi ke wilayah itu.
Begitu juga dengan Hutbun dan Pertambangan agar melakukan penghijauan secepat mungkin pascalongsor. ”Tentunya bagi Dinsos,diharapkan memberikan kontribusi bahan pokok, sebagai langkah awal agar segera diatasi,”ujarnya. (abdullah nicolha)
MASAMBA(SINDO) – Jalan yang menghubungkan Kecamatan Rampi,Kabupaten Luwu Utara (Lutra),kembali dilanda bencana longsor yang mengakibatkan akses menuju daerah tersebut terputus.
Selain Rampi, ada dua kecamatan yang masih terisolir, yakni Kecamatan Seko dan Limbong, di dataran pegunungan dengan ketinggian 1.635 meter dari permukaan air laut.Kondisi tersebut saat ini semakin memprihatinkan akibat longsor badan jalan di beberapa titik sepanjang jalan poros Masamba-Rampi yang berjarak 86 kilometer dari ibu kota Luwu Utara,Masamba.
Terputusnya akses jalan menuju Rampi membuat masyarakat semakin resah.Pasalnya, kendaraan ojek sebagai kendaraan alternatif selain pesawat terbang yang hendak ke Masamba atau masyarakat lain yang menuju ke Rampi, terpaksa harus membawa bekal makanan selama 3–4 hari dijalan.
Alasannya, banyaknya ruas jalan yang longsor sehingga badan jalan semakin sempit dan berisiko tinggi. Kepala Humas dan Protokol Lutra Syahruddin yang belum lama ini melakukan kunjungan kerja di Rampi mengatakan, poros Masamba- Rampi saat ini jarang digunakan tukang ojek, mengingat banyaknya badan jalan yang terputus dan kondisi jalanan yang semakin memburuk.
Karena itu, para pengguna jalan lebih senang memilih jalur Badak-Sulawesi Tengah yang jalurnya jauh lebih bagus, ketimbang masyarakat harus melewati daerah Pincara, Masamba. ”Kondisi jalanan yang buruk dan berisiko tinggi membuat masyarakat lebih senang menempuh jalanan Badak” katanya kepada SINDO, kemarin.
Dia menambahkan, saat ini penerbangan pesawat menuju Rampi sudah lancar selama dua kali sepekan (Kamis- Sabtu),tapi sangat terbatas untuk mengakomodir masyarakat di enam desa di daerah tersebut. Bahkan, beberapa waktu lalu, Pemkab Lutra melalui Dinas Pekerjaan Umum telah membuka akses jalan sepanjang 10 kilometer dengan luas badan jalan 8 meter mulai dari jembatan gantung Desa Pincara hingga Dusun Saluseba,Desa Pincara.
”Namun, hingga saat ini pekerjaan yang dikerja secara swakelola Dinas PU Lutra itu berhenti terkait izin Dinas Hutbun Provinsi Sulawesi Selatan, untuk membuka jalan di sepanjang hutan lindung menuju Rampi. Kepala SMA Rampi Untung Parman menyebutkan, longsor tersebut merupakan kali kedua setelah longsor pertama pada April 2008 lalu.
”Longsor itu tidak begitu parah dibandingkan dengan April lalu. Hal itu sering terjadi, tetapi masih bisa dilewati kendaraan. Namun, sekarang susah karena jalan yang menghubungkan daerah lain terputus,”ungkapnya.
Ketua Divisi Otonomi Daerah KNPI Lutra Sudirman Salomba menuturkan, yang paling berperan di sini selain masyarakat untuk membenahi adalah empat unit kerja, di antaranya Dinas PU,Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun), Dinas Pertambangan, dan Dinas Sosial (Dinsos).
”Keempatnya saling berkaitan antara satu dan yang lainnya,”katanya. Dinas PU diharapkan berperan aktif membenahi longsor jalan setempat, paling tidak ojek bisa beroperasi lagi ke wilayah itu.
Begitu juga dengan Hutbun dan Pertambangan agar melakukan penghijauan secepat mungkin pascalongsor. ”Tentunya bagi Dinsos,diharapkan memberikan kontribusi bahan pokok, sebagai langkah awal agar segera diatasi,”ujarnya. (abdullah nicolha)
Reboisasi di Luwu Terkendala Dana
Wednesday, 17 December 2008
LUWU(SINDO) – Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) Luwu Mansyur Arifin mengaku, reboisasi saat ini masih terkendala dana dari pemerintah pusat.
”Kami memiliki beberapa titik reboisasi yang dikhususkan di areal yang sering terancam banjir,seperti di Kecamatan Bastem dan Larompong,” katanya di Luwu kemarin. Komitmen tersebut guna menyikapi peringatan Bupati Luwu Bahrum Daido beberapa waktu lalu,terkait penghijauan dan reboisasi untuk menanggulangi bahaya banjir yang sering melanda.
”Dalam mengantisipasi banjir, persoalan penghijauan dan reboisasi memang sangat penting. Khusus program penghijauan,mau tidak mau harus dilakukan secara terpadu yang melibatkan antarunit kerja,”ungkapnya.
Dia mencontohkan, selama ini melakukan penghijauan dengan menanam pohon di kompleks kantor bupati. Namun, dinilai kurang berhasil karena Hutbun harus bekerja yang bukan tupoksinya, yakni menghalau binatang, seperti kambing. Padahal, hal itu bukan tupoksi mereka. (abdullah nicolha)
LUWU(SINDO) – Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) Luwu Mansyur Arifin mengaku, reboisasi saat ini masih terkendala dana dari pemerintah pusat.
”Kami memiliki beberapa titik reboisasi yang dikhususkan di areal yang sering terancam banjir,seperti di Kecamatan Bastem dan Larompong,” katanya di Luwu kemarin. Komitmen tersebut guna menyikapi peringatan Bupati Luwu Bahrum Daido beberapa waktu lalu,terkait penghijauan dan reboisasi untuk menanggulangi bahaya banjir yang sering melanda.
”Dalam mengantisipasi banjir, persoalan penghijauan dan reboisasi memang sangat penting. Khusus program penghijauan,mau tidak mau harus dilakukan secara terpadu yang melibatkan antarunit kerja,”ungkapnya.
Dia mencontohkan, selama ini melakukan penghijauan dengan menanam pohon di kompleks kantor bupati. Namun, dinilai kurang berhasil karena Hutbun harus bekerja yang bukan tupoksinya, yakni menghalau binatang, seperti kambing. Padahal, hal itu bukan tupoksi mereka. (abdullah nicolha)
Tuesday, December 16, 2008
Sekali Panen Peroleh Pendapatan Rp50 Juta
Sunday, 14 December 2008
Dulunya warga Desa Wawanriu, Luwu Timur (Lutim) menjadikan lahan sebagai persemaian udang dan kepiting,kini petani tambak berubah haluan ke rumput laut.
SAMPE Bandaso, 45, sebagai seorang ketua kelompok tani yang diberi nama Mareo Marennu yang mengoordinir sekitar 100 kepala keluarga (KK), mengolah tambak rumput laut di Desa Wawenriu. Dia bertekad memperluas tambak rumput laut di sekitar desanya hingga 300 hektare (ha) pada 2008 ini sampai 2009. Menurutnya, para petani saat ini baru mengelola sekitar 80 ha.
”Kalau melihat lahan yang tersedia, di sini (Wewanriu) masih ada potensi 500 hektare lebih untuk tambak rumput laut,” ujar Sampe. Alhasil, belakangan ini mulai banyak kelompok masyarakat yang terjun ke tambak rumput laut.Pada awalnya hanya mengelola udang, tetapi hasil yang didapatkannya tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan mengalami kerugian. ”Saya dulu mencoba udang, tapi hasilnya tidak tentu, malah rugi apalagi kalau ada hama penyakit yang menyerang,” tandasnya.
Dengan memilih mengelola tambak rumput laut,dia memperoleh keuntungan hingga puluhan juta. ”Sekarang tambak dengan luas 10 ha dapat menghasilkan jutaan karena setiap hektare menghasilkan kira-kira 4–5 ton rumput laut dan sekali panen membutuhkan sekitar 45 hari. Saya memiliki sekitar 10 ha tambak rumput laut dan dapat penghasilan bersih sekitar Rp50 juta per sekali panen,”jelasnya. Disampingitu,petanitidak perlumemompaairlautuntuk mengairi tambaknya.Mereka cukup mengatur katup air yang menjadi jalan masuk air ke tambaknya.
Musdar, pendamping teknis kelompok tani Mareo Marennu mengatakan, cukup gampang mengembangbiakkan rumput laut. Bibit rumput laut cukup disemai di tambak,kemudian kontrol air ke tambak,tinggal tunggu 45 hari sudah langsung panen.”Budidaya rumputlaut ini tidak serumit dibandingkan pengembangbiakan udang atau kepiting bakau.Selama45hari,rumput laut terus menerus bisa dipanen,” jelasnya.
Sebelum mendapat bantuan dari PT Inco,penjualan rumput laut tidak menentu dan dihargai dengan murah. Jadi,keuntungan saat itu tidak dirasakan para petani, kadang mengalami kerugian. (abdullah nicolha)
Dulunya warga Desa Wawanriu, Luwu Timur (Lutim) menjadikan lahan sebagai persemaian udang dan kepiting,kini petani tambak berubah haluan ke rumput laut.
SAMPE Bandaso, 45, sebagai seorang ketua kelompok tani yang diberi nama Mareo Marennu yang mengoordinir sekitar 100 kepala keluarga (KK), mengolah tambak rumput laut di Desa Wawenriu. Dia bertekad memperluas tambak rumput laut di sekitar desanya hingga 300 hektare (ha) pada 2008 ini sampai 2009. Menurutnya, para petani saat ini baru mengelola sekitar 80 ha.
”Kalau melihat lahan yang tersedia, di sini (Wewanriu) masih ada potensi 500 hektare lebih untuk tambak rumput laut,” ujar Sampe. Alhasil, belakangan ini mulai banyak kelompok masyarakat yang terjun ke tambak rumput laut.Pada awalnya hanya mengelola udang, tetapi hasil yang didapatkannya tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan mengalami kerugian. ”Saya dulu mencoba udang, tapi hasilnya tidak tentu, malah rugi apalagi kalau ada hama penyakit yang menyerang,” tandasnya.
Dengan memilih mengelola tambak rumput laut,dia memperoleh keuntungan hingga puluhan juta. ”Sekarang tambak dengan luas 10 ha dapat menghasilkan jutaan karena setiap hektare menghasilkan kira-kira 4–5 ton rumput laut dan sekali panen membutuhkan sekitar 45 hari. Saya memiliki sekitar 10 ha tambak rumput laut dan dapat penghasilan bersih sekitar Rp50 juta per sekali panen,”jelasnya. Disampingitu,petanitidak perlumemompaairlautuntuk mengairi tambaknya.Mereka cukup mengatur katup air yang menjadi jalan masuk air ke tambaknya.
Musdar, pendamping teknis kelompok tani Mareo Marennu mengatakan, cukup gampang mengembangbiakkan rumput laut. Bibit rumput laut cukup disemai di tambak,kemudian kontrol air ke tambak,tinggal tunggu 45 hari sudah langsung panen.”Budidaya rumputlaut ini tidak serumit dibandingkan pengembangbiakan udang atau kepiting bakau.Selama45hari,rumput laut terus menerus bisa dipanen,” jelasnya.
Sebelum mendapat bantuan dari PT Inco,penjualan rumput laut tidak menentu dan dihargai dengan murah. Jadi,keuntungan saat itu tidak dirasakan para petani, kadang mengalami kerugian. (abdullah nicolha)
Raih Prestasi Tingkat Nasional
Sunday, 14 December 2008
LUWU(SINDO) – Kabupaten Luwu pada 2008 ini, mengukir prestasi pada tingkat nasional melalui tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (TP-PKK), yakni berhasil merebut juara harapan I lomba menu 3B (bergizi, berimbang, dan beragam).
Prestasi itu diraih melalui persaingan ketat antar-33 provinsi se-Indonesia. TP PKK Luwu yang mewakili Provinsi Sulsel pada ajang lomba menu 3B tingkat nasional di Kota Bandung, Rabu (3/12) lalu, berhasil merebut nominasi juara harapan I. ”Kendati hanya harapan I, kami sangat bersyukur meraih nominasi. Hal ini karena peserta dari 33 provinsi ini menampilkan kreativitas kaum perempuan yang tinggi yang cukup bervariasi dalam menyediakan menu 3B,”kata Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Pemkab Luwu Wahida di Luwu kemarin.
Sementara itu, Ketua TP PKK Luwu Irmawati Bahrum Daido mengatakan, sekalipun hanya finis di peringkat harapan I,tapi pihaknya sangat memberi apresiasi kepada TP PKK yang berhasil menyaingi dan mengungguli 30 provinsi lain di Indonesia. ”Atas nama ketua TP PKK Luwu,kami turut bangga dan haru dengan prestasi ini.Paling tidak, kami turut memperkenalkan menu tradisional di ajang nasional,”kata istri Bupati Luwu bahrum Daido ini.
Ajang penilaian lomba menu 3B tingkat nasional tersebut menilai 4 kriteria,di antaranya, kriteria pengembangan resep, kriteria pemanfaatan pangan lokal spesifik, kriteria keseimbangan gizi, dan kriteria umum yang meliputi ketiga aspek tersebut. ”Untuk Provinsi Sulsel yang diwakili TP PKK Luwu, mereka berhasil menyabet kriteria keempat yang meliputi pengembangan resep, pemanfaatan pangan lokal spesifik, dan keseimbangan gizi,” ungkap DR Titi Said selaku Ketua Tim juri lomba penilaian menu 3B tingkat nasional.
Sekadar diketahui, TPPKK Luwu pada 2007 lalu, berhasil menyabet juara pertama tingkat Provinsi Sulsel dalam lomba menu 3B. (abdullah nicolha)
LUWU(SINDO) – Kabupaten Luwu pada 2008 ini, mengukir prestasi pada tingkat nasional melalui tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (TP-PKK), yakni berhasil merebut juara harapan I lomba menu 3B (bergizi, berimbang, dan beragam).
Prestasi itu diraih melalui persaingan ketat antar-33 provinsi se-Indonesia. TP PKK Luwu yang mewakili Provinsi Sulsel pada ajang lomba menu 3B tingkat nasional di Kota Bandung, Rabu (3/12) lalu, berhasil merebut nominasi juara harapan I. ”Kendati hanya harapan I, kami sangat bersyukur meraih nominasi. Hal ini karena peserta dari 33 provinsi ini menampilkan kreativitas kaum perempuan yang tinggi yang cukup bervariasi dalam menyediakan menu 3B,”kata Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Pemkab Luwu Wahida di Luwu kemarin.
Sementara itu, Ketua TP PKK Luwu Irmawati Bahrum Daido mengatakan, sekalipun hanya finis di peringkat harapan I,tapi pihaknya sangat memberi apresiasi kepada TP PKK yang berhasil menyaingi dan mengungguli 30 provinsi lain di Indonesia. ”Atas nama ketua TP PKK Luwu,kami turut bangga dan haru dengan prestasi ini.Paling tidak, kami turut memperkenalkan menu tradisional di ajang nasional,”kata istri Bupati Luwu bahrum Daido ini.
Ajang penilaian lomba menu 3B tingkat nasional tersebut menilai 4 kriteria,di antaranya, kriteria pengembangan resep, kriteria pemanfaatan pangan lokal spesifik, kriteria keseimbangan gizi, dan kriteria umum yang meliputi ketiga aspek tersebut. ”Untuk Provinsi Sulsel yang diwakili TP PKK Luwu, mereka berhasil menyabet kriteria keempat yang meliputi pengembangan resep, pemanfaatan pangan lokal spesifik, dan keseimbangan gizi,” ungkap DR Titi Said selaku Ketua Tim juri lomba penilaian menu 3B tingkat nasional.
Sekadar diketahui, TPPKK Luwu pada 2007 lalu, berhasil menyabet juara pertama tingkat Provinsi Sulsel dalam lomba menu 3B. (abdullah nicolha)
Ekonomi-Pembangunan Awasi 800 Proyek APBD
Sunday, 14 December 2008
MALILI (SINDO) – Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Kabupaten Luwu Timur (Lutim) mengawasi 800-an proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2008.
Minimnya personil yang mengawasi proyek tersebut membuat instansi itu harus bekerja ekstra.Pasalnya, hanya diawasi empat personil Ekbang, seperti proyek yang berlokasi di dua kecamatan, yakni Kecamatan Burau dan Towuti. “Proyek APBD yang saat ini dalam pengawasan Ekbang sekitar 800-an,tapi yang terealisasi sekitar 472 paket proyek yang pengerjaannya masih dalam proses,” kata Kabag Ekbang Lutim La Besse di Malili,belum lama ini.
Menurut dia,pihaknya harus bekerja ekstra hingga melampaui batas kerja karena minimnya personil di lapangan. ”Setiap hari, petugas Ekbang harus turun ke lapangan untuk memantau perkembangan fisik proyek. Selain itu, hasil monitoring tersebut dilaporkan ke Bupati Lutim Andi Hatta Marakarma,”tandasnya. Dia juga mengaku,minimnya petugas tersebut membuat pihaknya kewalahan membagi waktu untuk mengawasi proyek itu dibandingkan dengan Kabupaten Lutra, sangat jauh berbeda karena kabupaten itu diawasi sekitar 20-an personil.
Dengan kondisi tersebut, pihaknya selalu memberikan semangat kepada para personil untuk profesional dan menjadikan pekerjaan sebagai amanah dan sebuah kesenangan. Selama dalam melakukan monitoring, dia menemukan beberapa proyek yang terlambat dari jadwal yang telah ditentukan. (abdullah nicolha)
MALILI (SINDO) – Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Kabupaten Luwu Timur (Lutim) mengawasi 800-an proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2008.
Minimnya personil yang mengawasi proyek tersebut membuat instansi itu harus bekerja ekstra.Pasalnya, hanya diawasi empat personil Ekbang, seperti proyek yang berlokasi di dua kecamatan, yakni Kecamatan Burau dan Towuti. “Proyek APBD yang saat ini dalam pengawasan Ekbang sekitar 800-an,tapi yang terealisasi sekitar 472 paket proyek yang pengerjaannya masih dalam proses,” kata Kabag Ekbang Lutim La Besse di Malili,belum lama ini.
Menurut dia,pihaknya harus bekerja ekstra hingga melampaui batas kerja karena minimnya personil di lapangan. ”Setiap hari, petugas Ekbang harus turun ke lapangan untuk memantau perkembangan fisik proyek. Selain itu, hasil monitoring tersebut dilaporkan ke Bupati Lutim Andi Hatta Marakarma,”tandasnya. Dia juga mengaku,minimnya petugas tersebut membuat pihaknya kewalahan membagi waktu untuk mengawasi proyek itu dibandingkan dengan Kabupaten Lutra, sangat jauh berbeda karena kabupaten itu diawasi sekitar 20-an personil.
Dengan kondisi tersebut, pihaknya selalu memberikan semangat kepada para personil untuk profesional dan menjadikan pekerjaan sebagai amanah dan sebuah kesenangan. Selama dalam melakukan monitoring, dia menemukan beberapa proyek yang terlambat dari jadwal yang telah ditentukan. (abdullah nicolha)
Pengacara: Penahanan Dinilai Prematur
Monday, 15 December 2008
MASAMBA(SINDO) – Jamaluddin Syahid selaku Pengacara mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) Haidar MT, menilai bahwa Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Masamba Sri Lestari belum bisa menahan kliennya.
Alasannya, masalah tersebut masih dalam internal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lutra, apalagi Badan Pengawas Daerah (Bawasda) saat ini belum mengeluarkan hasil audit terhadap kliennya tersebut. “Sangat disayangkan karena pihak kejaksaan terlalu cepat menahan klien kami,” katanya saat dihubungi, kemarin.
Kendati demikian, pihaknya akan tetap berupaya hukum terhadap kasus tersebut.“ Kami tetap akan membela klien kami melalui upaya hukum yang ada,” tandasnya. Sebelum dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Mappedeceng, mantan Kadishub Lutra itu pada Jumat (12/12), diperiksa selama empat jam di Kejari Masamba, yakni mulai pukul 15.00–18.00 Wita.
Dalam pemeriksaan itu, mantan Kepala Otodes Lutra tersebut mengakui perbuatannya dan akhirnya tepat pukul 18.00 Wita,penyidik kejaksaan menahan di lembaga pemasyarakatan (LP). Kajari Masamba Sri Lestari mengatakan,mantan Kadis Perhubungan Lutra terpaksa ditahan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan negara mengalami kerugian Rp.419.689.053 berdasarkan pengakuan tersangka beserta bukti dan keterangan dari berbagai saksi yang telah dimintai keterangannya.
Salah satu alasan penahan Haidar,yakni tersangka tidak mengembalikan dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2007 sebesar Rp 154.300.303 yang seharusnya harus disetor ke kas daerah pada 11 Januari sampai 10 Maret 2008 lalu. “Pada 10 Maret lalu, cair anggaran 900 juta,tapi Kadis Perhubungan hanya mengambil Rp300 juta, sementara uang silpa yang tidak disetor ke kas masih tetap disimpan.
Sementara uang Rp300 juta oleh Haidar dipotong lagi sebesar Rp154 juta. Jadi, sisanya Rp146 juta,”jelasnya. Tidak hanya itu, Rp146 juta tersebut kemudian diminta lagi oleh Haidar kepada bendahara Dinas Perhubungan sebesar Rp100 juta sehingga jumlah dana sebesar Rp254 juta inilah yang kemudian dibawa ke Palopo untuk membayar pembelian mobil Dinas Perhubungan jenis Innova sebesar Rp113.500.000. (abdullah nicolha)
MASAMBA(SINDO) – Jamaluddin Syahid selaku Pengacara mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) Haidar MT, menilai bahwa Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Masamba Sri Lestari belum bisa menahan kliennya.
Alasannya, masalah tersebut masih dalam internal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lutra, apalagi Badan Pengawas Daerah (Bawasda) saat ini belum mengeluarkan hasil audit terhadap kliennya tersebut. “Sangat disayangkan karena pihak kejaksaan terlalu cepat menahan klien kami,” katanya saat dihubungi, kemarin.
Kendati demikian, pihaknya akan tetap berupaya hukum terhadap kasus tersebut.“ Kami tetap akan membela klien kami melalui upaya hukum yang ada,” tandasnya. Sebelum dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Mappedeceng, mantan Kadishub Lutra itu pada Jumat (12/12), diperiksa selama empat jam di Kejari Masamba, yakni mulai pukul 15.00–18.00 Wita.
Dalam pemeriksaan itu, mantan Kepala Otodes Lutra tersebut mengakui perbuatannya dan akhirnya tepat pukul 18.00 Wita,penyidik kejaksaan menahan di lembaga pemasyarakatan (LP). Kajari Masamba Sri Lestari mengatakan,mantan Kadis Perhubungan Lutra terpaksa ditahan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan negara mengalami kerugian Rp.419.689.053 berdasarkan pengakuan tersangka beserta bukti dan keterangan dari berbagai saksi yang telah dimintai keterangannya.
Salah satu alasan penahan Haidar,yakni tersangka tidak mengembalikan dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2007 sebesar Rp 154.300.303 yang seharusnya harus disetor ke kas daerah pada 11 Januari sampai 10 Maret 2008 lalu. “Pada 10 Maret lalu, cair anggaran 900 juta,tapi Kadis Perhubungan hanya mengambil Rp300 juta, sementara uang silpa yang tidak disetor ke kas masih tetap disimpan.
Sementara uang Rp300 juta oleh Haidar dipotong lagi sebesar Rp154 juta. Jadi, sisanya Rp146 juta,”jelasnya. Tidak hanya itu, Rp146 juta tersebut kemudian diminta lagi oleh Haidar kepada bendahara Dinas Perhubungan sebesar Rp100 juta sehingga jumlah dana sebesar Rp254 juta inilah yang kemudian dibawa ke Palopo untuk membayar pembelian mobil Dinas Perhubungan jenis Innova sebesar Rp113.500.000. (abdullah nicolha)
Monday, December 15, 2008
APBD-P Luwu Defisit Rp27,1 M
Saturday, 13 December 2008
LUWU(SINDO) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Luwu 2008 mengalami defisit Rp27,1 miliar.
Untuk sektor pendapatan daerah anggaran sebesar Rp431,6 miliar dan setelah memasuki pembahasan perubahan meningkat menjadi Rp452,7 miliar atau bertambah senilai Rp21,1 miliar. Sekretaris DPRD Luwu Sahar menilai,Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu boros dalam penggunaan anggaran.
Terbukti, sebelum perubahan anggaran belanja hanya mencapai Rp444,2 miliar sehingga setelah perubahan mencapai Rp479,8 miliar atau bertambah Rp35,6 miliar. “Setelah perubahan anggaran APBD meningkat sebesar Rp21,1 miliar atau menjadi Rp452,7 miliar. Jika dihadapkan pada pendapatan dan belanja,APBD Luwu dipastikan defisit Rp27,1 miliar,” katanya,kemarin. Wakil Ketua DPRD Luwu Husmaruddin menyatakan, terjadinya defisit APBD-P tersebut karena meningkatnya belanja Rp35,6 miliar. (abdullah nicolha)
LUWU(SINDO) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Luwu 2008 mengalami defisit Rp27,1 miliar.
Untuk sektor pendapatan daerah anggaran sebesar Rp431,6 miliar dan setelah memasuki pembahasan perubahan meningkat menjadi Rp452,7 miliar atau bertambah senilai Rp21,1 miliar. Sekretaris DPRD Luwu Sahar menilai,Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu boros dalam penggunaan anggaran.
Terbukti, sebelum perubahan anggaran belanja hanya mencapai Rp444,2 miliar sehingga setelah perubahan mencapai Rp479,8 miliar atau bertambah Rp35,6 miliar. “Setelah perubahan anggaran APBD meningkat sebesar Rp21,1 miliar atau menjadi Rp452,7 miliar. Jika dihadapkan pada pendapatan dan belanja,APBD Luwu dipastikan defisit Rp27,1 miliar,” katanya,kemarin. Wakil Ketua DPRD Luwu Husmaruddin menyatakan, terjadinya defisit APBD-P tersebut karena meningkatnya belanja Rp35,6 miliar. (abdullah nicolha)
Eks Camat Wasuponda Diperiksa
Thursday, 13 November 2008
MALILI (SINDO) – Mantan Camat Wasuponda Irawan Ali diperiksa pihak Polres Luwu Timur.Pemeriksaan itu dilakukan karena diduga telah menyelewengkan dana pembayaran ganti rugi atas lahan milik Suku Dongi.
Kapolres Lutim AKBP Richard yang dihubungi kemarin menyatakan, saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap mantan Camat Wasuponda Irawan Ali terkait pembayaran ganti rugi lahan Suku Dongi di kawasan operasi PT Inco.
Kapolres menyebutkan, hingga saat ini belum dapat memastikan keterlibatan mantan camat dalam penyelewengan dana tersebut, lantaran belum ada bukti yang menyatakan kalau dia bersalah.
”Kami belum berani menyimpulkan karena kami masih mengumpulkan buktibukti, yang jelas kami proses,” tandasnya. Sementara itu, pemilik lahan perumahan yang berada di kawasan operasi PT Inco seluas 100 x 9 meter tersebut H Masagena yang juga telah melaporkan masalah itu ke pihak Polres Lutim menyatakan, pihaknya telah melaporkan masalah itu sejak 1 September 2008 lalu,tetapi hingga sekarang belum ada realisasinya.
Menurut Masagena, dana yang diduga diselewengkan oleh mantan camat itu melebihi Rp700 juta. Manager Regional Communication PT Inco Tri Rachman Batara menyatakan, pihaknya telah memberikan konpensasi dan pembayaran ganti rugi kepada pemerintah setempat yang saat itu menjabat.
”Yang jelas kami (PT Inco) telah melakukan kewajiban sesuai dengan kesepakatan awal, masalah pembayaran jumlahnya telah kami lakukan,”kata Tri Rachman Batara kepada SINDO, kemarin. (abdullah nicolha)
MALILI (SINDO) – Mantan Camat Wasuponda Irawan Ali diperiksa pihak Polres Luwu Timur.Pemeriksaan itu dilakukan karena diduga telah menyelewengkan dana pembayaran ganti rugi atas lahan milik Suku Dongi.
Kapolres Lutim AKBP Richard yang dihubungi kemarin menyatakan, saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap mantan Camat Wasuponda Irawan Ali terkait pembayaran ganti rugi lahan Suku Dongi di kawasan operasi PT Inco.
Kapolres menyebutkan, hingga saat ini belum dapat memastikan keterlibatan mantan camat dalam penyelewengan dana tersebut, lantaran belum ada bukti yang menyatakan kalau dia bersalah.
”Kami belum berani menyimpulkan karena kami masih mengumpulkan buktibukti, yang jelas kami proses,” tandasnya. Sementara itu, pemilik lahan perumahan yang berada di kawasan operasi PT Inco seluas 100 x 9 meter tersebut H Masagena yang juga telah melaporkan masalah itu ke pihak Polres Lutim menyatakan, pihaknya telah melaporkan masalah itu sejak 1 September 2008 lalu,tetapi hingga sekarang belum ada realisasinya.
Menurut Masagena, dana yang diduga diselewengkan oleh mantan camat itu melebihi Rp700 juta. Manager Regional Communication PT Inco Tri Rachman Batara menyatakan, pihaknya telah memberikan konpensasi dan pembayaran ganti rugi kepada pemerintah setempat yang saat itu menjabat.
”Yang jelas kami (PT Inco) telah melakukan kewajiban sesuai dengan kesepakatan awal, masalah pembayaran jumlahnya telah kami lakukan,”kata Tri Rachman Batara kepada SINDO, kemarin. (abdullah nicolha)
Subscribe to:
Posts (Atom)
