Friday, 30 January 2009
POLEWALI(SINDO) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar (Polman) menyediakan lahan untuk merelokasi korban banjir yang berada di Desa Sepa Batu di Kec Tinambung dan Desa Petoosang di Kec Alu.
Wakil Bupati Polman Nadjamuddin Ibrahim menyatakan, pihaknya segera merelokasi korban banjir yang tempat tinggalnya rusak berat. “Pemkab akan merelokasi korban banjir, khususnya di Desa Sepa Batu direlokasi ke Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, yang berjumlah 80 kepala keluarga (KK) dari jumlah rumah yang rusak,yakni 85 rumah,” paparnya.
Relokasi tersebut tepatnya akan ditempatkan di pemukiman nelayan Desa Tangnga- Tangnga,dengan luas wilayah satu hektare diperuntukkan kepada korban banjir. “Setiap KK akan memperoleh kapling (lokasi) dengan luas ukuran 10x15 meter,” ungkapnya. Wabup menyatakan, pemerintah berupaya semaksimal mungkin memperhatikan nasib korban banjir dan nelayan setempat.
Dia juga berharap, setelah masyarakat direlokasi, tidak kembali ke pantai karena pantai sangat rawan dengan banjir dan abrasi. Di lokasi yang disiapkan, apabila belum menampung korban, akan ditambah sesuai kebutuhan yang ada. Kepala Bappeda Polman Bahrun Bando menuturkan, pemukiman nelayan di Tangnga- Tangnga tersebut awalnya diperuntukkan bagi masyarakat nelayan di pesisir pantai.
Namun, adanya banjir yang membuat banyak rumah hancur, pemerintah mendahulukan untuk korban banjir. Dengan adanya keputusan tersebut, dia meminta izin kepada para nelayan setempat agar dapat menerima keinginan pemerintah untuk merelokasi korban banjir di daerah mereka.
“Jadi, harapan saya, jangan ada lagi yang mengatakan kenapa dia yang datang, karena itu kami minta korban banjir ini diterima,” tuturnya. Sebelumnya,Pemkab Polman melakukan sosialisasi dengan nelayan dan para korban banjir di Kantor Desa Tangnga-Tangnga.
Sosialisasi tersebut dihadiri tim penanggulangan bencana,yakni Wabup Polman Nadjamuddin Ibrahim, Asisten Pemerintahan Sarja,Asisten Ekonomi Pembangunan Saharuddin Haruna, Kepala Bappeda Bahrum Bando, Kadis PU Edy Wibowo, Kepala Disosnakertrans M Suaib Kambo, Kabag Humas Ahsan Jalaluddin, dan Kabag Pemerintahan Yusuf D Majid.
Bahkan, pemkab melakukan sosialisasi dengan korban banjir di Petoosang,Kecamatan Alu, beberapa waktu lalu. Dalam sosialisasi itu, pemkab berdialog dengan korban banjir. Dia menyatakan, bagi korban yang rumahnya hanyut dan rusak berat di Petoosang dan beberapa desa di Kecamatan Alu, akan direlokasi di sekitar perbatasan Petoosang dengan Desa Mombi.
“Untuk relokasi warga Petoosang, kami juga berencana membebaskan lokasi seluas dua hektare untuk relokasi warga Petoosang,”ungkapnya. Nanti dalam relokasi itu, pemkab setempat akan menyediakan tanah dan perumahan sederhana, termasuk beberapa fasilitas. (abdullah nicolha)
Friday, January 30, 2009
Dana Mobdin Rp7 M Disorot
Thursday, 29 January 2009
MAMUJU(SINDO) – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) 2009 yang menganggarkan pengadaan mobdin sebesar Rp7 miliar bagi kepala SKPD,disorot sejumlah pihak.
Alasannya, pascabanjir bandang yang melanda Kabupaten Polewali Mandar (Polman) beberapa waktu lalu, yang menewaskan 13 orang dan menimbulkan kerugian hingga miliaran rupiah,tentu membutuhkan pembenahan dalam beberapa sektor. Wakil Ketua DPRD Sulbar Arifin Nurdin menyatakan, sangat menyayangkan adanya anggaran pengadaan mobil dinas sebesar Rp7 miliar.
“Hal itu tidak seharusnya kami lakukan karena masih banyak hal yang perlu dianggarkan. Selain pengadaan mobdin, anggaran ini mengingat warga korban banjir sangat membutuhkan bantuan dan perhatian serius dari pemerintah,” katanya kepada SINDO,kemarin.
Menurut legislator PDK ini, yang perlu dianggarkan adalah bantuan terhadap korban banjir yang sangat memprihatinkan. Dia juga beralasan, mobil yang ada saat ini sudah sangat banyak dan cukup memadai bagi pemerintah.
“Jadi, tidak perlu kami menganggarkan pengadaan mobdin karena merupakan hal yang berlebih-lebihan,” tandasnya. Dia juga menyatakan,selaku anggota Fraksi PDK di DPRD Sulbar, dia meminta agar permintaan pengadaan mobdin tersebut ditangguhkan dan mengusulkan dana tersebut diberikan kepada korban banjir Polman.
“Selaku wakil rakyat,kami ingin mengetuk hati pemerintah memprioritaskan perhatian kepada masyarakat Sulbar demi menciptakan kesejahteraan,” tutur Ketua DPP PDK ini. Dengan adanya sampling tersebut dipastikan bahwa RAPBD Sulbar 2009 ini tidak prorakyat dan tentu menyakitkan bagi masyarakat.
“Masak kami menganggarkan pengadaan mobdin sebesar Rp7 miliar,sementara banyak korban banjir yang membutuhkan bantuan,kantidak realistis,” paparnya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulbar Syarif Burhanuddin membenarkan adanya usulan pengadaan mobdin sebesar Rp7 miliar untuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Dia menyatakan, pihaknya tidak mengetahui pasti masalah tersebut karena telah ditangani langsung secara keseluruhan oleh biro perlengkapan provinsi. “Ya,memang ada perencanaan itu dan saya tidak mengetahui pasti berapa jumlah mobil. Yang jelas, kisaran anggarannya Rp7 miliar,sekarang sudah ada kebijakan bahwa pengadaan mobdin disatukan pada perlengkapan. Jadi, tidak ada lagi SKPD yang mengajukan pengadaan mobdin karena sudah disatukan pada satu bidang,”paparnya.
Pengadaan perlengkapan bagi para SKPD tersebut dilakukan karena adanya penambahan satuan kerja yang memerlukan mobil dinas untuk operasional.Maka,untuk pengadaan mobdin bagi setiap SKPD disatukan. (abdullah nicolha)
MAMUJU(SINDO) – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) 2009 yang menganggarkan pengadaan mobdin sebesar Rp7 miliar bagi kepala SKPD,disorot sejumlah pihak.
Alasannya, pascabanjir bandang yang melanda Kabupaten Polewali Mandar (Polman) beberapa waktu lalu, yang menewaskan 13 orang dan menimbulkan kerugian hingga miliaran rupiah,tentu membutuhkan pembenahan dalam beberapa sektor. Wakil Ketua DPRD Sulbar Arifin Nurdin menyatakan, sangat menyayangkan adanya anggaran pengadaan mobil dinas sebesar Rp7 miliar.
“Hal itu tidak seharusnya kami lakukan karena masih banyak hal yang perlu dianggarkan. Selain pengadaan mobdin, anggaran ini mengingat warga korban banjir sangat membutuhkan bantuan dan perhatian serius dari pemerintah,” katanya kepada SINDO,kemarin.
Menurut legislator PDK ini, yang perlu dianggarkan adalah bantuan terhadap korban banjir yang sangat memprihatinkan. Dia juga beralasan, mobil yang ada saat ini sudah sangat banyak dan cukup memadai bagi pemerintah.
“Jadi, tidak perlu kami menganggarkan pengadaan mobdin karena merupakan hal yang berlebih-lebihan,” tandasnya. Dia juga menyatakan,selaku anggota Fraksi PDK di DPRD Sulbar, dia meminta agar permintaan pengadaan mobdin tersebut ditangguhkan dan mengusulkan dana tersebut diberikan kepada korban banjir Polman.
“Selaku wakil rakyat,kami ingin mengetuk hati pemerintah memprioritaskan perhatian kepada masyarakat Sulbar demi menciptakan kesejahteraan,” tutur Ketua DPP PDK ini. Dengan adanya sampling tersebut dipastikan bahwa RAPBD Sulbar 2009 ini tidak prorakyat dan tentu menyakitkan bagi masyarakat.
“Masak kami menganggarkan pengadaan mobdin sebesar Rp7 miliar,sementara banyak korban banjir yang membutuhkan bantuan,kantidak realistis,” paparnya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulbar Syarif Burhanuddin membenarkan adanya usulan pengadaan mobdin sebesar Rp7 miliar untuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Dia menyatakan, pihaknya tidak mengetahui pasti masalah tersebut karena telah ditangani langsung secara keseluruhan oleh biro perlengkapan provinsi. “Ya,memang ada perencanaan itu dan saya tidak mengetahui pasti berapa jumlah mobil. Yang jelas, kisaran anggarannya Rp7 miliar,sekarang sudah ada kebijakan bahwa pengadaan mobdin disatukan pada perlengkapan. Jadi, tidak ada lagi SKPD yang mengajukan pengadaan mobdin karena sudah disatukan pada satu bidang,”paparnya.
Pengadaan perlengkapan bagi para SKPD tersebut dilakukan karena adanya penambahan satuan kerja yang memerlukan mobil dinas untuk operasional.Maka,untuk pengadaan mobdin bagi setiap SKPD disatukan. (abdullah nicolha)
DPRD Tunggu Keputusan Depdagri
Thursday, 29 January 2009
MAMUJU (SINDO) – DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) saat ini menunggu keputusan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) untuk mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2009.
Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Sulbar Zainal Abidin menyatakan,pihaknya saat ini berada di Jakarta untuk mengadakan asistensi dengan Depdagri untuk mendapatkan keputusan terkait pengesahan APBD ini.
“Kemarin, kami tiba di Jakarta dan belum mengadakan asistensi dengan pihak Depdagri. Sebab, laporan kami baru diterima dan dibaca dulu, mungkin besok (Jumat 30/1), baru asistensi,” paparnya kepada SINDO yang dihubungi, kemarin. Menurut Wakil Ketua DPRD Sulbar ini,pihaknya tidak akan mengesahkan APBD tersebut sebelum ada keputusan Depdagri karena memang begitulah mekanismenya.
“Kami tidak akan bisa mengesahkan APBD tersebut tanpa keputusan dari pusat. Sebab, kalau ada masalah, akan dimasukkan dalam laporan tersebut kemudian diputuskan Depdagri,”jelasnya. Zainal mengharapkan, ke depan dalam pembahasan APBD dilakukan secara tepat waktu sesuai jadwal sehingga kualitas APBD dapat lebih efektif dan berpihak kepada masyarakat.
“Mudah-mudahan berikutnya pembahasan dapat dimulai tepat waktu dan tidak terburu-buru,”ungkap dia. Wakil Ketua DPRD Sulbar Arifin Nurdin menyatakan, menolak penjelasan mengenai target penyelesaian APBD, apakah dapat selesai sesuai jadwal yang telah diberikan Depdagri.
Dia menganggap bahwa RAPBD yang molor ini tidak dapat efektif bagi kemaslahatan rakyat Sulbar. Sesungguhnya keterlambatan pembahasan tersebut bukan karena dijebak waktu, tetapi terjebak dengan waktu yang tidak dijalankan dengan seharusnya sejak awal.“Jangan sampai nanti kami diaudit, lantaran mengejar pembahasan ini butuh kehati-hatian,” ungkapnya.
Diketahui, pembahasan anggaran tersebut sudah berlangsung sejak 21-22 Januari 2009 lalu.Komisi yang paling cepat melakukakan pembahasan adalah Komisi III Bidang Pembangunan. Komisi ini memiliki tujuh mitra kerja, yakni Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi, Dinas Energi Sumber Daya Mineral,Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda), dan Badan Perencanaan Pembangunan Pengembangan Statistik Daerah.
“Secara umum, Komisi III tidak terlalu mengubah PPAS yang telah disepakati,hanya ada penambahan program setelah anggota Dewan melakukan reses di lapangan,” kata Wakil Ketua Komisi III Darlis Yunus. Senada diungkapkan Sekretaris Komisi II DPRD Sulbar Charles Wiseman bahwa proses pembahasan APBD 2009 saat ini sudah berada di Depdagri dan akan segera diasistensi.
Keterlambatan tersebut juga karena pihak eksekutif terlambat menyerahkan draf RAPBD. Informasi yang dihimpun SINDO,Komisi II DPRD Sulbar telah merampungkan pembahasan tersebut. Kendati demikian, komisi tersebut masih membutuhkan sejumlah pembahasan dari Dinas Perkebunan. “Dinas perkebunan sangat penting karena merupakan penunjang strong pointpembangunan,” tandasnya. (abdullah nicolha)
MAMUJU (SINDO) – DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) saat ini menunggu keputusan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) untuk mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2009.
Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Sulbar Zainal Abidin menyatakan,pihaknya saat ini berada di Jakarta untuk mengadakan asistensi dengan Depdagri untuk mendapatkan keputusan terkait pengesahan APBD ini.
“Kemarin, kami tiba di Jakarta dan belum mengadakan asistensi dengan pihak Depdagri. Sebab, laporan kami baru diterima dan dibaca dulu, mungkin besok (Jumat 30/1), baru asistensi,” paparnya kepada SINDO yang dihubungi, kemarin. Menurut Wakil Ketua DPRD Sulbar ini,pihaknya tidak akan mengesahkan APBD tersebut sebelum ada keputusan Depdagri karena memang begitulah mekanismenya.
“Kami tidak akan bisa mengesahkan APBD tersebut tanpa keputusan dari pusat. Sebab, kalau ada masalah, akan dimasukkan dalam laporan tersebut kemudian diputuskan Depdagri,”jelasnya. Zainal mengharapkan, ke depan dalam pembahasan APBD dilakukan secara tepat waktu sesuai jadwal sehingga kualitas APBD dapat lebih efektif dan berpihak kepada masyarakat.
“Mudah-mudahan berikutnya pembahasan dapat dimulai tepat waktu dan tidak terburu-buru,”ungkap dia. Wakil Ketua DPRD Sulbar Arifin Nurdin menyatakan, menolak penjelasan mengenai target penyelesaian APBD, apakah dapat selesai sesuai jadwal yang telah diberikan Depdagri.
Dia menganggap bahwa RAPBD yang molor ini tidak dapat efektif bagi kemaslahatan rakyat Sulbar. Sesungguhnya keterlambatan pembahasan tersebut bukan karena dijebak waktu, tetapi terjebak dengan waktu yang tidak dijalankan dengan seharusnya sejak awal.“Jangan sampai nanti kami diaudit, lantaran mengejar pembahasan ini butuh kehati-hatian,” ungkapnya.
Diketahui, pembahasan anggaran tersebut sudah berlangsung sejak 21-22 Januari 2009 lalu.Komisi yang paling cepat melakukakan pembahasan adalah Komisi III Bidang Pembangunan. Komisi ini memiliki tujuh mitra kerja, yakni Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi, Dinas Energi Sumber Daya Mineral,Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda), dan Badan Perencanaan Pembangunan Pengembangan Statistik Daerah.
“Secara umum, Komisi III tidak terlalu mengubah PPAS yang telah disepakati,hanya ada penambahan program setelah anggota Dewan melakukan reses di lapangan,” kata Wakil Ketua Komisi III Darlis Yunus. Senada diungkapkan Sekretaris Komisi II DPRD Sulbar Charles Wiseman bahwa proses pembahasan APBD 2009 saat ini sudah berada di Depdagri dan akan segera diasistensi.
Keterlambatan tersebut juga karena pihak eksekutif terlambat menyerahkan draf RAPBD. Informasi yang dihimpun SINDO,Komisi II DPRD Sulbar telah merampungkan pembahasan tersebut. Kendati demikian, komisi tersebut masih membutuhkan sejumlah pembahasan dari Dinas Perkebunan. “Dinas perkebunan sangat penting karena merupakan penunjang strong pointpembangunan,” tandasnya. (abdullah nicolha)
Guru dan Siswa Korban Banjir Diterapi
Thursday, 29 January 2009
POLEWALI (SINDO) – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) akan menggelar terapi di Lapangan Petoosang, Kecamatan Alu.
Terapi ini diberikan kepada guru-guru dan siswa-siswi yang dilanda banjir bandang, beberapa waktu lalu. Kasi Disdikpora Polman Yohanis Piterson menyatakan, pihaknya memprogramkan kegiatan pakem/CTL terhadap guru dan murid-murid SDN 001 Petoosang dan SMPN 1 Petoosang untuk menghilangkan trauma banjir.
Kegiatan ini akan berlangsung selama empat hari,yakni dari 28–31 Januari mendatang. Menurut Yonahis, kegiatan tersebut akan didesain untuk menghilangkan trauma yang dialami guru dan siswa. Kegiatan itu akan dilakukan dalam bentuk pembelajaran di luar kelas,berupa belajar sambil bermain, seperti pemberian KTSP,menyuguhkan permainan (game) dengan nuansa pendidikan, pemutaran film pendidikan, dan lomba gambar dengan tema alam dan lingkungan.
“Hal ini berguna untuk membangkitkan semangat para guru dan siswa untuk kembali ke sekolah pascabanjir. Sebab, musibah banjir bandang itu mengakibatkan banyak persoalan, bukan hanya derita fisik, tapi juga melahirkan problem, yakni ratusan anak mengalami trauma berat,”jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, para siswa akan menerima bantuan berupa alat tulis,dan biaya transportasi ke Kecamatan Alu.“Langkah itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap anak-anak yang trauma oleh bencana banjir yang menewaskan 13 orang tersebut,” tandasnya.
Informasi yang dihimpun SINDO, pascabanjir tersebut para murid dan guru di daerah tersebut mengalami trauma berat,yakni mereka tidak dapat melihat hujan dan ingin langsung pulang ke rumah mereka.“Situasi yang kami alami di sini pascabanjir sangat menyedihkan. Anak-anak tidak bisa mendengar hujan, gerimis sekalipun mereka sudah langsung ingin pulang.
Bahkan, orangtua mereka langsung datang menjemput,” kata Kepala SDN 001 Petoosang Sinar kepada SINDO,kemarin. Dia berharap adanya program pemerintah tersebut dapat mengembalikan situasi dan kondisi para siswa dan guru agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan seperti sebelum banjir melanda Petoosang. (abdullah nicolha)
POLEWALI (SINDO) – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) akan menggelar terapi di Lapangan Petoosang, Kecamatan Alu.
Terapi ini diberikan kepada guru-guru dan siswa-siswi yang dilanda banjir bandang, beberapa waktu lalu. Kasi Disdikpora Polman Yohanis Piterson menyatakan, pihaknya memprogramkan kegiatan pakem/CTL terhadap guru dan murid-murid SDN 001 Petoosang dan SMPN 1 Petoosang untuk menghilangkan trauma banjir.
Kegiatan ini akan berlangsung selama empat hari,yakni dari 28–31 Januari mendatang. Menurut Yonahis, kegiatan tersebut akan didesain untuk menghilangkan trauma yang dialami guru dan siswa. Kegiatan itu akan dilakukan dalam bentuk pembelajaran di luar kelas,berupa belajar sambil bermain, seperti pemberian KTSP,menyuguhkan permainan (game) dengan nuansa pendidikan, pemutaran film pendidikan, dan lomba gambar dengan tema alam dan lingkungan.
“Hal ini berguna untuk membangkitkan semangat para guru dan siswa untuk kembali ke sekolah pascabanjir. Sebab, musibah banjir bandang itu mengakibatkan banyak persoalan, bukan hanya derita fisik, tapi juga melahirkan problem, yakni ratusan anak mengalami trauma berat,”jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, para siswa akan menerima bantuan berupa alat tulis,dan biaya transportasi ke Kecamatan Alu.“Langkah itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap anak-anak yang trauma oleh bencana banjir yang menewaskan 13 orang tersebut,” tandasnya.
Informasi yang dihimpun SINDO, pascabanjir tersebut para murid dan guru di daerah tersebut mengalami trauma berat,yakni mereka tidak dapat melihat hujan dan ingin langsung pulang ke rumah mereka.“Situasi yang kami alami di sini pascabanjir sangat menyedihkan. Anak-anak tidak bisa mendengar hujan, gerimis sekalipun mereka sudah langsung ingin pulang.
Bahkan, orangtua mereka langsung datang menjemput,” kata Kepala SDN 001 Petoosang Sinar kepada SINDO,kemarin. Dia berharap adanya program pemerintah tersebut dapat mengembalikan situasi dan kondisi para siswa dan guru agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan seperti sebelum banjir melanda Petoosang. (abdullah nicolha)
Wednesday, January 28, 2009
Sulbar Evaluasi Pelayanan Haji
Wednesday, 28 January 2009
MAMUJU(SINDO) – Departemen Agama (Depag) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengevaluasi pelayanan haji 2008. Pasalnya,pelayanan yang dilakukan pada musim haji lalu dinilai belum maksimal.
Kasi Bimbingan Jamaah Haji Sulbar Dahri mengaku, masih ada beberapa persoalan yang belum dapat dihilangkan sehingga mengganggu efektivitas pelayanan yang dilakukan Depag.Salah satunya masalah pemondokan.
“Masalah yang dihadapi selama ini adalah pemondokan tempat tinggal para jamaah yang jauh dari Masjidilharam. Akan tetapi, hal itu tidak bisa dimaksimalkan karena pemondokan mereka sesuai qur’ah (undian) di Jakarta,” ungkapnya kepada SINDO, kemarin.
Menurut dia,sejumlah keluhan masyarakat memang ada,yaitu sistem pendaftaran haji dalam hal ini masih adanya pendaftar lintas provinsi. Masalah ini menjadi masalah nasional, angkutan transportasi jamaah, keterlambatan pesawat, dan pelayanan katering yang masih sangat perlu ditingkatkan kualitasnya.
Di samping itu, permasalahan lain yang sering muncul adalah pembinaan jamaah dalam hal ini bimbingan manasik haji di kecamatan dan kabupaten membutuhkan peningkatan agar jemaah mandiri.Selain itu,sosialisasi keselamatan penerbangan, terkait barang bawaan, pembenahan dokumen haji, dan keterangan kesehatan jamaah.
Kendati demikian, pihaknya berjanji memberikan pelayanan yang lebih maksimal untuk tahun-tahun berikutnya tanpa memandang siapa, pangkat, dan jabatan agar tidak ada lagi keluhan masyarakat.“ Alhamdulillah, kami telah melaksanakan tugas dengan baik, mulai pedesaan hingga ke provinsi. Insya Allah, pelayanan ke depan akan lebih dimaksimalkan,” jelas mantan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) ini.
Kepala Bidang Haji Kanwil Depag Sulbar HM Muflih Bachyt Fatta mengatakan, evaluasi tersebut untuk mencari follow up dan untuk perbaikan pelayanan haji ke depan.“Karena itu, pelayanan untuk tahun selanjutnya perlu pembenahan agar jamaah dapat melaksanakan ibadah dengan lebih tenang dan nyaman. Segala persoalan yang ada menjadi bahan dalam rapat evaluasi penyelenggaraan haji 1429 lalu,” katanya.
Dia berharap,dengan evaluasi tersebut Depag dapat meminimalisasi segala kekurangan untuk pengembangan tahun berikutnya.“Kami harus menerima segala masukan dan mencari solusi bersama. Apa pun yang dilaksanakan merupakan upaya maksimal Depag demi kepuasan jamaah.Namun,kami terus berupaya membenahi segala kekurangan itu,” tandasnya.
Data yang dihimpun SINDO, jamaah haji Sulbar pada 2008 lalu, melebihi 1.400 orang yang terbagi dalam lima kloter pemberangkatan. Dari jumlah tersebut tercatat tiga orang jamaah haji meninggal dunia di Tanah Suci. Dahri berharap, dengan evaluasi tersebut, ke depan pembinaan haji di Sulbar dapat jauh lebih baik.
“Yang jelas, kami telah bekerja maksimal untuk memberikan bimbingan kepada para jamaah agar betul-betul mandiri saat melaksanakan ibadah haji hingga kembali ke Tanah Air,”jelasnya. Dalam rapat evaluasi tersebut turut hadir Kepala Kanwil Depag Sulbar Sahabuddin Kasim, Kepala Biro Kesra Pemprov Sulbar Samiran, serta para Kepala Kantor Depag se-Sulbar, petugas haji TPHI, TPIHI,dan petugas nonkloter. (abdullah nicolha)
MAMUJU(SINDO) – Departemen Agama (Depag) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengevaluasi pelayanan haji 2008. Pasalnya,pelayanan yang dilakukan pada musim haji lalu dinilai belum maksimal.
Kasi Bimbingan Jamaah Haji Sulbar Dahri mengaku, masih ada beberapa persoalan yang belum dapat dihilangkan sehingga mengganggu efektivitas pelayanan yang dilakukan Depag.Salah satunya masalah pemondokan.
“Masalah yang dihadapi selama ini adalah pemondokan tempat tinggal para jamaah yang jauh dari Masjidilharam. Akan tetapi, hal itu tidak bisa dimaksimalkan karena pemondokan mereka sesuai qur’ah (undian) di Jakarta,” ungkapnya kepada SINDO, kemarin.
Menurut dia,sejumlah keluhan masyarakat memang ada,yaitu sistem pendaftaran haji dalam hal ini masih adanya pendaftar lintas provinsi. Masalah ini menjadi masalah nasional, angkutan transportasi jamaah, keterlambatan pesawat, dan pelayanan katering yang masih sangat perlu ditingkatkan kualitasnya.
Di samping itu, permasalahan lain yang sering muncul adalah pembinaan jamaah dalam hal ini bimbingan manasik haji di kecamatan dan kabupaten membutuhkan peningkatan agar jemaah mandiri.Selain itu,sosialisasi keselamatan penerbangan, terkait barang bawaan, pembenahan dokumen haji, dan keterangan kesehatan jamaah.
Kendati demikian, pihaknya berjanji memberikan pelayanan yang lebih maksimal untuk tahun-tahun berikutnya tanpa memandang siapa, pangkat, dan jabatan agar tidak ada lagi keluhan masyarakat.“ Alhamdulillah, kami telah melaksanakan tugas dengan baik, mulai pedesaan hingga ke provinsi. Insya Allah, pelayanan ke depan akan lebih dimaksimalkan,” jelas mantan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) ini.
Kepala Bidang Haji Kanwil Depag Sulbar HM Muflih Bachyt Fatta mengatakan, evaluasi tersebut untuk mencari follow up dan untuk perbaikan pelayanan haji ke depan.“Karena itu, pelayanan untuk tahun selanjutnya perlu pembenahan agar jamaah dapat melaksanakan ibadah dengan lebih tenang dan nyaman. Segala persoalan yang ada menjadi bahan dalam rapat evaluasi penyelenggaraan haji 1429 lalu,” katanya.
Dia berharap,dengan evaluasi tersebut Depag dapat meminimalisasi segala kekurangan untuk pengembangan tahun berikutnya.“Kami harus menerima segala masukan dan mencari solusi bersama. Apa pun yang dilaksanakan merupakan upaya maksimal Depag demi kepuasan jamaah.Namun,kami terus berupaya membenahi segala kekurangan itu,” tandasnya.
Data yang dihimpun SINDO, jamaah haji Sulbar pada 2008 lalu, melebihi 1.400 orang yang terbagi dalam lima kloter pemberangkatan. Dari jumlah tersebut tercatat tiga orang jamaah haji meninggal dunia di Tanah Suci. Dahri berharap, dengan evaluasi tersebut, ke depan pembinaan haji di Sulbar dapat jauh lebih baik.
“Yang jelas, kami telah bekerja maksimal untuk memberikan bimbingan kepada para jamaah agar betul-betul mandiri saat melaksanakan ibadah haji hingga kembali ke Tanah Air,”jelasnya. Dalam rapat evaluasi tersebut turut hadir Kepala Kanwil Depag Sulbar Sahabuddin Kasim, Kepala Biro Kesra Pemprov Sulbar Samiran, serta para Kepala Kantor Depag se-Sulbar, petugas haji TPHI, TPIHI,dan petugas nonkloter. (abdullah nicolha)
Dipa Sulbar Capai Rp3,5 Triliun
Tuesday, 27 January 2009
MAMUJU(SINDO) – Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) 2009 mencapai Rp3,5 triliun.Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) memprioritaskan pembangunan pada tiga sektor.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulbar Syarif Burhanuddin mengatakan, Pemprov Sulbar tahun ini memprioritaskan pembagian Dipa untuk peningkatan program pendidikan, kesehatan, dan pertanian.
Untuk memperlancar ketiga program tersebut pihaknya akan meningkatkan pembangunan akses transportasi. “Dipa yang dikirim ke daerah- daerah berdasarkan SKPD vertikal.Jadi,perbaikan infrastruktur merupakan pendukung bagi program pembangunan ketiga aspek prioritas pemprov.Dipa yang dibagi,yaitu Dipa APBN dan bukan Dipa APBD,” ujarnya di Mamuju belum lama ini.
Menurut Kepala Bappeda Sulbar,tahun ini lembaga pemerintahan yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar adalah Departemen Pekerjaan Umum (DPU), yakni Rp356.639.016.000.
Dana tersebut untuk pengembangan jaringan maupun pembenahan jalan. Selain itu, akan memprioritaskan sejumlah proyek jalan nasional untuk menghubungkan Sulbar dan Sulsel. Bahkan,Departemen Perhubungan juga mengeluarkan dana besar untuk pembangunan fasilitas pelabuhan laut dan peningkatan fasilitas Bandara Tampa Padang Mamuju.
Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh yang telah menyerahkan Dipa Sulbar 2009 kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan bupati se-Sulbar beberapa waktu lalu menyatakan, secara keseluruhan Dipa untuk tahun ini mencapai Rp3,5 triliun yang terbagi 2, yaitu dana sektoral Rp1,4 triliun dan kabupaten sebesar Rp2,1 triliun.
Alokasi dana sektoral saat ini tidak mencakup anggaran untuk dana alokasi khusus (DAK) maupun dana alokasi umum (DAU).“Dana pusat DAU dan DAK diplot ke sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),”jelasnya.
Dia berharap,hal tersebut mempercepat realisasi program pembangunan yang telah direncanakan.Faktor ketepatan waktu dinilai sangat mutlak untuk diperhatikan, tidak ada alasan bagi siapa pun tidak melaksanakan pembangunan yang telah direncanakan dengan matang. Sejak awal tahun anggaran, kegiatan dapat terlaksana dan selesai secara menyeluruh dan sempurna pada tahun yang sama.
“Saya tidak dapat menyebutkan rinci pembagian anggaran di kabupaten. Yang jelas, anggaran untuk Sulbar mencapai Rp3,5 triliun dan ini tidak termasuk anggaran khusus yang diberikan Presiden untuk pengembangan kakao Sulbar,” ujar Gubernur pertama Sulbar ini. (abdullah nicolha)
MAMUJU(SINDO) – Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) 2009 mencapai Rp3,5 triliun.Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) memprioritaskan pembangunan pada tiga sektor.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulbar Syarif Burhanuddin mengatakan, Pemprov Sulbar tahun ini memprioritaskan pembagian Dipa untuk peningkatan program pendidikan, kesehatan, dan pertanian.
Untuk memperlancar ketiga program tersebut pihaknya akan meningkatkan pembangunan akses transportasi. “Dipa yang dikirim ke daerah- daerah berdasarkan SKPD vertikal.Jadi,perbaikan infrastruktur merupakan pendukung bagi program pembangunan ketiga aspek prioritas pemprov.Dipa yang dibagi,yaitu Dipa APBN dan bukan Dipa APBD,” ujarnya di Mamuju belum lama ini.
Menurut Kepala Bappeda Sulbar,tahun ini lembaga pemerintahan yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar adalah Departemen Pekerjaan Umum (DPU), yakni Rp356.639.016.000.
Dana tersebut untuk pengembangan jaringan maupun pembenahan jalan. Selain itu, akan memprioritaskan sejumlah proyek jalan nasional untuk menghubungkan Sulbar dan Sulsel. Bahkan,Departemen Perhubungan juga mengeluarkan dana besar untuk pembangunan fasilitas pelabuhan laut dan peningkatan fasilitas Bandara Tampa Padang Mamuju.
Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh yang telah menyerahkan Dipa Sulbar 2009 kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan bupati se-Sulbar beberapa waktu lalu menyatakan, secara keseluruhan Dipa untuk tahun ini mencapai Rp3,5 triliun yang terbagi 2, yaitu dana sektoral Rp1,4 triliun dan kabupaten sebesar Rp2,1 triliun.
Alokasi dana sektoral saat ini tidak mencakup anggaran untuk dana alokasi khusus (DAK) maupun dana alokasi umum (DAU).“Dana pusat DAU dan DAK diplot ke sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),”jelasnya.
Dia berharap,hal tersebut mempercepat realisasi program pembangunan yang telah direncanakan.Faktor ketepatan waktu dinilai sangat mutlak untuk diperhatikan, tidak ada alasan bagi siapa pun tidak melaksanakan pembangunan yang telah direncanakan dengan matang. Sejak awal tahun anggaran, kegiatan dapat terlaksana dan selesai secara menyeluruh dan sempurna pada tahun yang sama.
“Saya tidak dapat menyebutkan rinci pembagian anggaran di kabupaten. Yang jelas, anggaran untuk Sulbar mencapai Rp3,5 triliun dan ini tidak termasuk anggaran khusus yang diberikan Presiden untuk pengembangan kakao Sulbar,” ujar Gubernur pertama Sulbar ini. (abdullah nicolha)
Monday, January 26, 2009
Warga Korban Banjir Kecewa dengan Pemerintah Pusat
Monday, 26 January 2009
POLEWALI(SINDO) – Sejumlah warga Kabupaten Polewali Mandar (Polman) yang merupakan korban banjir bandang yang melanda Sabtu (10/1) lalu,meminta pemerintah pusat memberikan perhatian khusus bagi korban banjir.
“Kami hanya minta perhatian khusus dari pemerintah pusat karena pemerintah provinsi dan daerah sekitar memberikan bantuannya,berupa sembako dan beberapa pakaian,” kata kepala lingkungan di Kecamatan Alu Juhu di Petoosang,kemarin.
Dia mengaku, warga setempat memberikan bantuan berupa sembako, tetapi hal itu masih kurang karena rumah- rumah telah rata dengan tanah dan mereka tidak memiliki harta benda. “Semua yang kami miliki telah hilang dan tidak ada yang tersisa lagi. Karena itu, kami minta pemerintah pusat turun langsung meninjau korban banjir di daerah kami,”ungkapnya.
Permintaan tersebut dipicu karena informasi yang didengar warga setempat, khususnya warga Polman bahwa Presiden Susilo Bambang Yudoyono mengunjungi Papua–– daerah yang terkena longsor yang hanya menewaskan lima orang. Sementara banjir bandang di Polman menelan korban 13 orang,tetapi tidak dikunjungi Presiden.
“Yang kami sesalkan karena mendengar Presiden berkunjung ke Papua untuk mengunjungi korban longsor.Sementara di daerah kami yang menewaskan 13 orang tidak dikunjungi Presiden. Kami hanya ingin diperhatikan pemerintah pusat,kantidak adil kalau bencana yang menelan lebih banyak korban tidak dikunjungi Presiden,”ucapnya.
Senada diungkapkan salah seorang pejuang pembentukan Sulawesi Barat (Sulbar) Farhanuddin bahwa seharusnya permintaan masyarakat tersebut dapat diperhatikan. Pengayom masyarakat adalah pemerintah,maka pemerintah memberikan keadilan dalam memberikan perhatian,utamanya mereka yang terkena bencana banjir.
“Wajar kalau warga protes Presiden tidak mengunjungi daerah yang dilanda bencana yang menewaskan 13 warga. Sementara bencana di daerah lain yang hanya menewaskan warga lebih sedikit mendapat kunjungan Presiden, makanya, permintaan warga perlu mendapat perhatian,” ungkapnya kepada SINDO, kemarin.
Banjir bandang yang melanda Polewali Mandar beberapa waktu lalu tersebut menewaskan 13 orang warga setempat tiga di antaranya belum ditemukan hingga sekarang. Ketiga belas warga tersebut berasal dari Desa Sepa Batu di Kecamatan Tinambung 2 orang, Desa Buku di Kecamatan Mapilli 1 orang, dan Desa Petoosang di Kecamatan Alu 10 orang.
Wakil Bupati Polman Nadjamuddin Ibrahim yang dihubungi kemarin menyatakan, pihaknya melaporkan hasil kerugian pascabencana banjir tersebut ke pemerintah pusat dengan estimasi anggaran Rp167 miliar dalam bentuk proposal yang diantarkan langsung Bupati Polman Ali Baal Masdar beberapa waktu lalu.
“Ini sudah diserahkan langsung Pak Bupati ke Jakarta,”katanya. Menurut Wabup, pihaknya belum dapat memastikan akan dikunjungi Presiden SBY,tetapi sejumlah pejabatpejabat pusat akan melakukan kunjungannya ke daerah ini (Polman). (abdullah nicolha)
POLEWALI(SINDO) – Sejumlah warga Kabupaten Polewali Mandar (Polman) yang merupakan korban banjir bandang yang melanda Sabtu (10/1) lalu,meminta pemerintah pusat memberikan perhatian khusus bagi korban banjir.
“Kami hanya minta perhatian khusus dari pemerintah pusat karena pemerintah provinsi dan daerah sekitar memberikan bantuannya,berupa sembako dan beberapa pakaian,” kata kepala lingkungan di Kecamatan Alu Juhu di Petoosang,kemarin.
Dia mengaku, warga setempat memberikan bantuan berupa sembako, tetapi hal itu masih kurang karena rumah- rumah telah rata dengan tanah dan mereka tidak memiliki harta benda. “Semua yang kami miliki telah hilang dan tidak ada yang tersisa lagi. Karena itu, kami minta pemerintah pusat turun langsung meninjau korban banjir di daerah kami,”ungkapnya.
Permintaan tersebut dipicu karena informasi yang didengar warga setempat, khususnya warga Polman bahwa Presiden Susilo Bambang Yudoyono mengunjungi Papua–– daerah yang terkena longsor yang hanya menewaskan lima orang. Sementara banjir bandang di Polman menelan korban 13 orang,tetapi tidak dikunjungi Presiden.
“Yang kami sesalkan karena mendengar Presiden berkunjung ke Papua untuk mengunjungi korban longsor.Sementara di daerah kami yang menewaskan 13 orang tidak dikunjungi Presiden. Kami hanya ingin diperhatikan pemerintah pusat,kantidak adil kalau bencana yang menelan lebih banyak korban tidak dikunjungi Presiden,”ucapnya.
Senada diungkapkan salah seorang pejuang pembentukan Sulawesi Barat (Sulbar) Farhanuddin bahwa seharusnya permintaan masyarakat tersebut dapat diperhatikan. Pengayom masyarakat adalah pemerintah,maka pemerintah memberikan keadilan dalam memberikan perhatian,utamanya mereka yang terkena bencana banjir.
“Wajar kalau warga protes Presiden tidak mengunjungi daerah yang dilanda bencana yang menewaskan 13 warga. Sementara bencana di daerah lain yang hanya menewaskan warga lebih sedikit mendapat kunjungan Presiden, makanya, permintaan warga perlu mendapat perhatian,” ungkapnya kepada SINDO, kemarin.
Banjir bandang yang melanda Polewali Mandar beberapa waktu lalu tersebut menewaskan 13 orang warga setempat tiga di antaranya belum ditemukan hingga sekarang. Ketiga belas warga tersebut berasal dari Desa Sepa Batu di Kecamatan Tinambung 2 orang, Desa Buku di Kecamatan Mapilli 1 orang, dan Desa Petoosang di Kecamatan Alu 10 orang.
Wakil Bupati Polman Nadjamuddin Ibrahim yang dihubungi kemarin menyatakan, pihaknya melaporkan hasil kerugian pascabencana banjir tersebut ke pemerintah pusat dengan estimasi anggaran Rp167 miliar dalam bentuk proposal yang diantarkan langsung Bupati Polman Ali Baal Masdar beberapa waktu lalu.
“Ini sudah diserahkan langsung Pak Bupati ke Jakarta,”katanya. Menurut Wabup, pihaknya belum dapat memastikan akan dikunjungi Presiden SBY,tetapi sejumlah pejabatpejabat pusat akan melakukan kunjungannya ke daerah ini (Polman). (abdullah nicolha)
Subscribe to:
Posts (Atom)
