Dana Mobdin Rp7 M Disorot

Thursday, 29 January 2009

MAMUJU(SINDO) – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) 2009 yang menganggarkan pengadaan mobdin sebesar Rp7 miliar bagi kepala SKPD,disorot sejumlah pihak.

Alasannya, pascabanjir bandang yang melanda Kabupaten Polewali Mandar (Polman) beberapa waktu lalu, yang menewaskan 13 orang dan menimbulkan kerugian hingga miliaran rupiah,tentu membutuhkan pembenahan dalam beberapa sektor. Wakil Ketua DPRD Sulbar Arifin Nurdin menyatakan, sangat menyayangkan adanya anggaran pengadaan mobil dinas sebesar Rp7 miliar.

“Hal itu tidak seharusnya kami lakukan karena masih banyak hal yang perlu dianggarkan. Selain pengadaan mobdin, anggaran ini mengingat warga korban banjir sangat membutuhkan bantuan dan perhatian serius dari pemerintah,” katanya kepada SINDO,kemarin.

Menurut legislator PDK ini, yang perlu dianggarkan adalah bantuan terhadap korban banjir yang sangat memprihatinkan. Dia juga beralasan, mobil yang ada saat ini sudah sangat banyak dan cukup memadai bagi pemerintah.

“Jadi, tidak perlu kami menganggarkan pengadaan mobdin karena merupakan hal yang berlebih-lebihan,” tandasnya. Dia juga menyatakan,selaku anggota Fraksi PDK di DPRD Sulbar, dia meminta agar permintaan pengadaan mobdin tersebut ditangguhkan dan mengusulkan dana tersebut diberikan kepada korban banjir Polman.

“Selaku wakil rakyat,kami ingin mengetuk hati pemerintah memprioritaskan perhatian kepada masyarakat Sulbar demi menciptakan kesejahteraan,” tutur Ketua DPP PDK ini. Dengan adanya sampling tersebut dipastikan bahwa RAPBD Sulbar 2009 ini tidak prorakyat dan tentu menyakitkan bagi masyarakat.

“Masak kami menganggarkan pengadaan mobdin sebesar Rp7 miliar,sementara banyak korban banjir yang membutuhkan bantuan,kantidak realistis,” paparnya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulbar Syarif Burhanuddin membenarkan adanya usulan pengadaan mobdin sebesar Rp7 miliar untuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Dia menyatakan, pihaknya tidak mengetahui pasti masalah tersebut karena telah ditangani langsung secara keseluruhan oleh biro perlengkapan provinsi. “Ya,memang ada perencanaan itu dan saya tidak mengetahui pasti berapa jumlah mobil. Yang jelas, kisaran anggarannya Rp7 miliar,sekarang sudah ada kebijakan bahwa pengadaan mobdin disatukan pada perlengkapan. Jadi, tidak ada lagi SKPD yang mengajukan pengadaan mobdin karena sudah disatukan pada satu bidang,”paparnya.

Pengadaan perlengkapan bagi para SKPD tersebut dilakukan karena adanya penambahan satuan kerja yang memerlukan mobil dinas untuk operasional.Maka,untuk pengadaan mobdin bagi setiap SKPD disatukan. (abdullah nicolha)