Pemkab Majene Dinilai Lamban

Thursday, 26 February 2009

MAJENE(SINDO) – Pihak Yayasan Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene Sulbar lamban dalam penyediaan lahan yang telah dijanjikan.

Sebab, hingga saat ini lahan tersebut belum jelas dan masih bermasalah. “Persoalan lahan itu ada, tapi hingga saat ini lahan tersebut masih bermasalah. Padahal, pihak yayasan sudah terdesak dengan penyediaan sarana perkuliahan,” kata Sekretaris Yayasan Unsulbar Ahmad Zamad kepada SINDO via ponselnya,kemarin. Menurut dia,pihak Pemkab Majene selalu menjanjikan menyediakan lahan, tetapi hingga saat ini belum dapat terealisasi, sementara penerimaan mahasiswa baru sudah dekat.

“Kalau sarana perkuliahan belum ada, bagaimana nanti menampung mahasiswa,” ungkapnya. Padahal, sebelumnya Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh menyatakan, hal itu merupakan proyek keroyokan dan pionnya (pelaksana) adalah Pemkab Majene. “Jadi, kalau pemerintah setempat lamban seperti itu akan dapat menimbulkan masalah,” jelas Sekretaris Yayasan Unsulbar ini.

Pihak yayasan Unsulbar saat ini membutuhkan 25–30 hektare (ha) lahan untuk pembangunan sarana perkuliahan, sedangkan pihak pemerintah mengklaim menguasai lahan seluas 20 ha. “Justru yang disediakan pemerintah setempat itu juga diklaim warga bahwa itu miliknya,” tuturnya. Ahmad juga menyebutkan, Pemkab Majene menyatakan bahwa sudah tidak ada masalah, tapi kenapa dengan beberapa orang itu pemkab tidak dapat bertindak tegas.“Itu yang membingungkan kami,” tandas dia.

Wakil Bupati Majene Andi Itol Syaiful Tonra mengaku menyediakan lahan untuk pembangunan sarana perkuliahan bagi mahasiswa Unsulbar yang berada di dua wilayah,yakni bagian Timur dan Selatan Majene, tepatnya di perbatasan Majene-Polman dan di Rangas, Kecamatan Banggae Timur.“Kami mempersiapkan lahan di wilayah perbatasan dan di Rangas untuk Unsulbar,”katanya. Dia menambahkan, lahan yang telah disediakan pemerintah setempat itu memang sedikit ada masalah.

Pasalnya, ada yang mengklaim lahan tersebut adalah miliknya. “Itu bukan masalah besar karena kami telah melakukan koordinasi. Jika mereka masih bersikeras, kami akan menyerahkan kasus ini ke jalur hukum,” ungkapnya. Informasi yang dihimpun SINDO,apabila Pemkab Majene tidak dapat menyediakan lahan untuk pembangunan sarana perkuliahan di daerah tersebut, pihak yayasan akan memindahkannya ke wilayah Kabupaten Polewali Mandar. (abdullah nicolha)