Soppeng Kekurangan Polisi Hutan

Friday, 06 November 2009
WATANSOPPENG (SI) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng hingga 2009 ini masih kekurangan polisi hutan (polhut) untuk menangani sekitar 50.000- an hektare lebih hutan di Bumi Latemmamala tersebut.

Data yang dihimpun harian Seputar Indonesia (SI), saat ini Pemkab Soppeng telah merekrut 43 orang untuk dijadikan polhut di daerah itu yang berasal dari wilayah pegunungan dan telah mengikuti pelatihan di Balai Besar Kehutanan di Makassar beberapa waktu lalu.

Namun, yang telah menjadi PNS baru 10 orang.“Dengan jumlah tersebut memang belum memadai melindungi hutan di Soppeng sehingga masih dibutuhkan tambahan personel,” ungkap Bupati Soppeng Andi Soetomo kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, belum lama ini.

Bahkan, orang nomor satu di Bumi Latemmamala itu secara langsung meminta Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang baru saja dilantik pada jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II, memprogramkan kontrak nasional di Kehutanan untuk pengangkatan polhut. Dia menemui langsung Menteri Kehutanan untuk meminta agar polisi hutan juga diangkat menjadi PNS melalui kontrak nasional dari Kehutanan pusat.

“Mohon Pak Menteri mengangkat polisi hutan menjadi PNS, 1 juta saja satu orang dan itu akan dikenang masyarakat bahwa hal itu bisa terwujud saat Bapak men-jabat,” papar dia dalam keterangan per-snya seusai bertandang ke Jakarta, belum lama ini.

Soetomo juga merupakan bupati pertama yang menemui langsung Menteri Kehutanan setelah dilantik belum lama ini. “Itulah niat saya menemui langsung Pak Menteri untuk meminta dari pihak Kehutanan juga memiliki kontrak nasional,” tutur mantan Karo Humas Pemprov Sulsel ini.

Menurut dia, hal tersebut disarankan karena me-lihat seperti yang ada di Badan Ketahanan Pangan Bidang Penyuluhan dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA),sekaitan dengan pengangkatan polhut. “Kalau bisa, Kehutanan juga mengangkat kontrak nasional (polhut) untuk melindungi hutan lindung,”ungkapnya.

“Kami telah merekrut 43 orang yang berasal dari wilayah pegunungan yang telah menyelesaikan sekolahnya,tapi baru 10 orang yang telah diangkat menjadi PNS. Jadi tinggal 33 orang lagi, itu yang saya mintakan ke Menteri untuk melindungi hutan lindung di Soppeng,” ungkap Soetomo.

Maksimalnya untuk menjaga kelestarian hutan lindung di Soppeng, diperlukan satu orang satu hektare untuk menanganinya. “Maksimalnya begitu, sedangkan yang ada saat ini jelas belum memadai,” ujar dia.

Informasi yang dihimpun SI, dalam pertemuan Bupati Soppeng tersebut, saran dan permintaan yang diajukan mendapat respons positif dan menjadi catatan bagi Menteri Kehutanan Kabinet Indonesia Bersatu II Zulkifli Hasan untuk menjadi pertimbangan dalam menyusun program-programnya.

“Ini masukan yang berharga buat saya,” kata Zulkifli Hasan seperti dikutip Bupati dan Kepala Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Soppeng Sarianto yang juga ikut dalam pertemuan itu.Bahkan, Pak Menteri langsung memerintahkan staf ahlinya mencatat saran dan permintaan Bupati Soppeng tersebut. (abdullah nicolha)