Pejabat Pemkab Pelesiran

Wednesday, 07 October 2009
WATANSOPPENG(SI) - Sejumlah pejabat lingkup Pemkab Soppeng dan beberapa pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dikabarkan melakukan tur (pelesiran) ke luar negeri setelah mengikuti pendidikan dan latihan (diklat) di Kota Batam.

Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI),puluhan pejabat Kabupaten Soppeng tersebut telah melakukan perjalanan udara ke Batam sejak kemarin,untuk mengikuti diklat pengelolaan keuangan daerah.

Sejumlah pejabat yang tidak ikut dalam kegiatan tersebut yang dikonfirmasi terkait pemberangkatan itu terkesan enggan membeberkan perjalanan itu.

Pasalnya, mereka hanya mengetahui yang berangkat ke Batam untuk mengikuti diklat pengelolaan keuangan daerah.“Yang kami tahu adalah mereka mengikuti diklat pengelolaan keuangan daerah,” ungkap salah seorang pejabat Soppeng yang meminta namanya dirahasiakan.

Sekretaris Kabupaten Soppeng Abd Haris Abbas juga enggan berkomentar terkait masalah tersebut.Kendati demikian, dia membenarkan bahwa sejumlah pejabat tersebut melakukan diklat di Batam. “Kalau mau tahu informasi lengkap tentang masalah itu, hubungi saja Asisten III Pemkab Soppeng. Karena dia yang memimpin rombongan,”katanya singkat.

Sejumlah pihak memprediksikan, bagi pejabat yang mengikuti diklat tersebut harus menyiapkan dana minimal Rp7,5 juta sebagai biaya perjalanan. Apabila melanjutkan perjalanan ke Singapura dan Malaysia dana yang digunakan bisa mencapai Rp13 juta per orang.

Dari pantauan,terdapat sejumlah pimpinan SKPD dan pejabat setempat lainnya yang tidak mengikuti agenda tersebut karena beralasan sudah tidak memiliki anggaran di SKPD mereka.Jumlah pejabat Soppeng yang mengikuti diklat tersebut sekitar 20-28 orang.

Terpisah, Kabag Humas dan Protokol Pemkab Soppeng Sarianto mengungkapkan, keberangkatan beberapa pimpinan SKPD ke Batam hanya untuk mengikuti diklat pengelolaan keuangan daerah atas kerja sama Universitas Hasanuddin (Unhas), Pemkab, BKDD,dan Bappeda Soppeng.

“Tidak mungkin mereka ke luar negeri karena izin dari bupati hanya untuk ke Batam. Jadi, kalau ada yang ke luar negeri itu merupakan dana pribadinya masing-masing tanpa se-izin bupati. Bupati hanya mengetahui mereka ke Batam,”tegasnya. (abdullah nicolha)