Pejabat Pelesiran Tuai Kecaman

Thursday, 08 October 2009
WATANSOPPENG(SI) – Pendidikan dan Latihan (Diklat) Pengelolaan Keuangan Daerah bagi sejumlah pejabat Kabupaten Soppeng di Kota Batam,menuai kecaman sejumlah pihak. Pasalnya,setelah mengikuti diklat mereka dikabarkan akan melakukan tur (pelesiran).

“Kenapa harus ke Batam,apakah tidak ada daerah lain yang lebih bagus dicontoh, misalnya ke Pulau Jawa atauke daerahlainyangadadiSulsel. Saya pikir ada juga daerah yang bisa dicontoh,” ungkap anggota DPRD Soppeng Andi Wadeng kepada Seputar Indonesia (SI),kemarin.

Menurut dia, apabila sejumlah pejabat tersebut melanjutkan perjalanan ke Malaysia dan Singapura, dapat dipastikan anggaran dana yang digunakan akan lebih banyak. Bahkan, dia meyakini perjalanan ke Batam tersebut akan dilanjutkan ke luar negeri karena mengetahui,mereka juga telah menyiapkan paspor di Kota Parepare sebelum berangkat.

Legislator PDK ini juga menilai keberangkatan sejumlah pejabat Soppeng ke Batam tersebut merupakan pemborosan anggaran, mengingat pelaksana kegiatan itu berasal dari Makassar.“Di daerah kami ini (Soppeng),masih banyak warga miskin yang membutuhkan bantuan pemerintah. Seandainya diklat itu dilakukan di Soppeng saja,saya kira juga bisa dan tidak membutuhkan banyak anggaran,”ujarnya.

Selain itu, sejumlah LSM di daerah berjuluk Kota Kalong tersebut juga mempersoalkan pemilihan Batam untuk lokasi diklat pengelolaan keuangan daerah.

Ketua Yayasan Yassisoppengi Agus Setiawan menyatakan, keberangkatan pejabat itu ke Pulau Batam menimbulkan pertanyaan, kenapa mesti ke Kota Batam? Apakah memang Batam daerah yang terbaik untuk pengelolaan keuangan.

“Saya kira, Batam memang hanya dijadikan alasan.Padahal, tujuan utamanya jalan-jalan ke luar negeri dengan sumber dana dari APBD. Saya kira, sulit dipercaya kalau perjalanan itu menggunakan dana pribadi. Informasi yang saya terima, masing-masing pejabat ini dianggarkan Rp13 juta melalui SPKD masing-masing, dana sebesar itu sudah termasuk perjalanan ke Singapura dan Malaysia,” tutur mantan aktivis pekerja seni ini.

Sebelumnya,KepalaBagian(Kabag) Humas dan Protokol Pemkab Soppeng Sarianto mengungkapkan, keberangkatan beberapa pimpinan SKPD ke Batam hanya mengikuti diklat pengelolaan keuangan daerah atas kerja sama Universitas Hasanuddin (Unhas), Pemkab, BKDD,dan Bappeda Soppeng.

“Tidak mungkin mereka ke luar negeri karena izin bupati hanya untuk ke Batam.Jadi,kalau ada yang ke luar negeri,itu merupakan dana pribadi tanpa seizin bupati. Bupati hanya mengetahui mereka ke Batam,”ungkapnya. (abdullah nicolha).