Pembelian Mess Wajo Disoal

Sunday, 04 October 2009
SENGKANG(SI) – Pembelian perumahan (mess) oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo yang berada di Jalan Cempaka Putih,Jakarta beberapa waktu lalu dipersoalkan sejumlah pihak.

Pasalnya,dana yang dianggarkan untuk pembeliannya dinilai berlebihan. Data yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), alokasi anggaran untuk pembelian mess tersebut mencapai Rp4,7 miliar dan pembayarannya dilakukan dalam dua tahap.Tahap pertama sebesar Rp1,5 miliar sementara untuk tahap kedua belum jelas.

“Mess itu telah dikunjungi para anggota DPRD Wajo beberapa hari lalu.Denganbesarananggarantersebut, maka pembelian mess itu perlu dipertanyakan apa azaz manfaatnya kepada rakyat Wajo,”ungkap salah seorang Pekerja Yayasan Wajo Anti Corruption Committee (WACC) Wajo Muh Sabri,belum lama ini.

Selain itu,kata dia,proses pembeliannya juga perlu diketahui, apakah sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yangt berlaku khususnya dalam pengadaan barang dan jasa.

Dia menegaskan, seharusnya pemkab dan DPRD Wajo memiliki kepekaan terhadap pederitaan rakyat Wajo, yakni kebutuhan dasar mereka, seperti air bersih yang masih sangat sulit terpenuhi. “Bayangkan saja, kalau dana sebesar itu dialokasikan untuk perbaikan kinerja PDAM.Hal itu akan berdampak pada kepentingan rakyat dan akan senang karena air ledeng (PAM) lancar,”urainya.

Bahkan, dirinya juga mempertanyakan, apakah para pejabat mau menginap kalau ada Bimbingan tekhnis (Bintek) di Jakarta?, “Pasti,sebagian mereka akan tetap menginap di hotel,” tegasnya kepada SI via ponselnya,kemarin.

Hal senada diungkapkan,Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Pemuda Penerus Amanat Proklamasi Republik Indonesia (PPAPRI) Kabupaten Wajo Asriadin M. Dia menyatakan, seharusnya pemkab Wajo lebih melihat kepada azaz manfaat mess tersebut bagi masyarakat yang berada daerah berjuluk Kota Sutera tersebut.

Alasannya hal itu hanya akan bermanfaat bagi orang-orang tertentu saja. “Berapa sih masyarakat Wajo yang sering ke Jakarta,pasti hanya orang-orang tertentu yang ke sana. Apakah mereka yang ke sana (Jakarta) sudah tentu mau menginap di tempat itu, kan belum pasti,” ujarnya kepada SI,kemarin.

Asriadin menilai, pengalo-kasian yang dilakukan pemkab Wajo tersebut merupakan pemborosan mengingat masih banyak masyarakat di daerah ini (Wajo) yang perlu diperhatikan. “Tentunya, asas manfaat dari hasil pembelian itu perlu dipertanyakan karena masih banyak masyarakat yang perlu perhatian pemerintah,”ungkapnya.

Dia menambahkan, dari pantauannya selama ini, ada beberapa mess milik pemerintahpemerintah daerah yang berada di luar kota yang tidak dimanfaatkan masyarakat bahkan dibatasi dan sebagian daerah yang memungut biaya warganya yang ingin tinggal di mess milik daerahnya.

“Padahal, mess itu milik pemerintah yang diketahui pembayarannya berasal dari pajak masyarakat. Dikhawatirkan mess milik Wajo tersebut juga demikian,” tegas aktivis LSM ini.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Pemkab Wajo Hasri AS membantah, apabila bangunan yang telah dibeli oleh pemkab setempat dinamakan mess.

“Bangunan yang telah dibeli Pemkab Wajo itu bukan mess tetapi itu akan dijadikan kantor penghubung di Jakarta nanti,” katanya melalui telepon selular, kemarin. Menurut dia, di kantor penghubung itu nanti akan ditempatkan pegawai dari Pemkab Wajo eselon empat untuk berkantor di sana yang akan melayani urusan daerah ke pusat.

“Jadi, selain berkantor, tempat tersebut juga bisa dijadikan tempat tinggal, hal itu baru akan diberlakukan pada 2010 mendatang,”katanya. Kendati demikian, Hasri mengakui apabila pembayaran gedung tersebut dilakukan dalam dua tahap.

Namun, pihaknya enggan memberikan keterangan jelas tentang berapa anggaran yang dialokasikan untuk pembeliannya. “Memang dibayar dua tahap, yakni pertama Rp1,5 miliar, tapi saya tidak tahu pasti berapa angka keseluruhan, tapi sekitar itulah, Rp4 miliaran lebih,”tandas dia.

Sementara itu, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat terkait pembelian mess tersebut yang dihubungi kemarin tidak berhasil. (abdullah nicolha)