Bantuan Sosial Cair Setelah Pilkada

Tuesday, 09 March 2010
WATANSOPPENG (SI) – Bupati Soppeng Andi Soetomo menegaskan bahwa anggaran bantuan sosial untuk tahun 2010 hanya bisa dicairkan setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Hal itu untuk menghindari tudingan dan politisasi penggunaan dana tersebut untuk kampanye. Hal tersebut disampaikan Andi Soetomo dihadapan mahasiswa dari tujuh lembaga kemahasiswaan dan pemuda di Sopppeng yang tergabung dalam Gabungan Anak Soppeng (Ganas),kemarin.

Mereka mendatangi DPRD Soppeng untuk mempertanyakan kepastian soal pencairan anggaran bantuan sosial. “Sebagai pimpinan daerah, saya terpanggil untuk datang memberikan penjelasan secara langsung. Sebab, kebijakan untuk tidak mencairkan bantuan sosial sebelum Pilkada bukan kebijakan Kadis PPKAD, tapi kebijakan dan tanggungjawab saya,”katanya.

Andi Soetomo mengatakan, pihaknya mengeluarkan kebijakan pencairan bantuan sosial hanya diberikan pada tiga komponen.Yaitu, untuk pembayaran rekening listrik dan air asrama mahasiswa,penyelesaian studi mahasiswa, serta untuk pra pekan olahraga daerah (Porda). “Kalau ada yang melakukan pencairan pos bantuan sosial selain ketiga tersebut, saya akan tindak dan dikenakan sanksi.

Jadi dana bantuan tersebut tidak akan bisa cair kalau tidak ada disposisi dari saya, ”tandasnya. Soetomo menyebutkan,kebijakan itu dilakukan karena saat pembahasan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2010 di DPRD Soppeng, pos bantuan sosial dikait-kaitkan dengan pelaksanaan Pilkada.

“Oleh karena itu, supaya tidak ada lagi yang memolitisir bantuan sosial dengan kampanye, saya perintahkan untuk tidak mencairkannya sebelum pilkada selesai,”ujarnya.

Data yang dihimpun Harian Seputar Indonesia (SI), pos bantuan sosial pada 2005 menjelang Pilkada saat itu sebesar Rp8 miliar lebih. Sementara pada 2010 yang juga menjelang Pilkada hanya Rp1,6 miliar. Sebelumnya dalam RKA yang telah diajukan,yakni sebesar Rp4,1 miliar sama seperti pada 2009, namun pada saat pembahasan dipangkas sebanyak Rp2,5 miliar.

Menurut bupati, dari jumlah Rp1,6 miliar tersebut kemudian dibagi ke sejumlah item dan untuk mahasiswa hanya sekitar Rp50 juta. “Kalau sebelumnya yang akan menyelesaikan studi S1 (strata satu) diberikan bantuan Rp1 juta dan S2 diberikan Rp2 juta.Namun, tahun ini jumlahnya dibatasi karena terbatasnya anggaran,”katanya.

Bupati kemudian memberikan solusi, apabila kegiatan yang akan dilakukan mahasiswa tetap akan dilaksanakan sebelum Pilkada, lebih baik mengedarkan semacam les.“Saya pribadi siap membantu,” kata Soetomo disambut tepukan para mahasiswa. Tujuh lembaga kemahasiswaan dan masyarakat yang tergabung dalam Ganas tersebut, adalah PMII, IPNU,FPMS,F-KISS,SLASH,SICS serta BEM STAI Al Gazali.

Mereka mempertanyakan kebijakan tidak mencairkan dana proposal yang diajukan untuk kegiatan mahasiswa. Acara dengar pendapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Soppeng Andi Kuneng SH yang juga dihadiri Andi Mapparemma (Wakil Ketua), Ketua tim penerima aspirasi Suardi Haseng dan empat anggota dewan lainnya.

Turut hadir Kepala Dinas PPKAD Soppeng Andi Tenri Sessu bersama enam orang stafnya. Para mahasiswa sempat mempertanyakan terkait pemangkasan dana bantuan sosial itu hingga tersisa Rp1,6 miliar. Bahkan, meminta agar DPRD tidak main ‘pangkas’ dan pada pembahasan APBD Perubahan anggaran untuk bantuan sosial dapat ditingkatkan.

Ketua Tim Penerima Aspirasi Suardi Haseng menjelaskan,pihaknya melakukan rasionalisasi bantuan dana tersebut karena didasari instruksi Mendagri bagi kabupaten/ kota yang meng-gelar Pilkada. (abdullah nicolha)