Pembahasan Dana Pemilu Deadlock

Tuesday, 05 January 2010
WATANSOPPENG(SI) – Pembahasan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Soppeng antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng yang dilakukan secara tertutup berakhir deadlock.

Kedua belah pihak belum menemukan titik terang soal anggaran pilkada, sehingga belum ada kepastian jumlah anggaran yang akan ditetapkan dalam APBD Soppeng.Asisten III Pemkab Soppeng A Akbar Nur Tahir seusai memimpin pertemuan bersama tiga anggota KPU, Sekretaris KPU, dan panitia anggaran eksekutif di ruang pertemuan kantor bupati kemarin enggan berkomentar banyak terkait hasil pertemuan tersebut. “Belum ada keputusan, nanti kita bicarakan ulang,” katanya kepada sejumlah wartawan,kemarin.

Ketua KPU Soppeng Sulhan yang didampingi Anggota KPU Bidang Logistik Pammekka dan Bidang Humas KPU Soppeng Amrayadi saat keluar dari ruang pertemuan membantah pertemuan dengan eksekutif deadlock. “Bukan deadlock. Besok masih ada pertemuan dengan eksekutif.Kami akan sinkronisasi terkait kebutuhan Pilkada antara usulan KPU dan kebijakan yang dimiliki Pemkab,”ujarnya.

Anggota KPUD Pammekka menambahkan, dalam pertemuan tersebut pihaknya mengusulkan kepada pemkab untuk mendapatkan dana talangan. Dana itu untuk membiayai tahapan pilkada yang telah berjalan sambil menunggu penetapan APBD. “Hanya saja, dalam pertemuan tadi kami mengusulkan kepada Pemkab untuk mencari dana talangan. Namun, belum ada kepastian dari Pemkab,”katanya.

Menurut dia, hal tersebut dilakukan karena dikhawatirkan tahapan yang telah dijadwalkan tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya dana yang disiapkan. “Apalagi pada 23 Januari,pendaftaran calon perseorangan sudah dimulai,”pungkasnya.

Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI).pertemuan tersebut akan kembali ditindaklanjuti besok (hari ini) dengan agenda utama melakukan asistensi atau merevisi proposal yang diajukan KPU.

Pemkab akan melihat tingkat kelayakannya serta pos mana yang bisa direvisi. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Soppeng Abd Haris Abbas menyebutkan, intinya tim anggaran bukan menolak proposal KPU dengan nilai Rp12 miliar.Namun, karena kondisi anggaran yang terbatas, eksekutif harus memikirkan pengalokasian mengalokasikan anggaran kepada semua SKPD.

“Terus terang,ada SKPD yang anggarannya pada tahun 2010 “dipangkas “ hingga 50% dibanding 2009. Jadi, diharapkan bisa melaksanakan kegiatan dengan menggunakan anggaran minimal. Jadi sangat perlu saling pengertian dan penggunaan anggaran yang transparan,”katanya.

Haris menyebutkan, terkait jumlah anggaran yang akan diajukan tim anggaran eksekutif ke DPRD, angkanya tetap dalam kisaran Rp12 miliar. Kalau ada kenaikan atau penurunan jumlahnya tidak terlalu besar.

“Banyak pos yang bisa diefisienkan, misalnya honor dan pengurangan jumlah TPS dengan memaksimalkan sampai 600 wajib pilih tiap TPS. Kalau pada pemilu legislatif dan pilpres lalu ada TPS yang hanya melayani wajib pilih sekitar 200.Dengan demikian jumlah anggota KPPS juga akan berkurang,”tandasnya.

Sekadar diketahui,kisruh antara penyelenggara pemilu dengan Pemkab Soppeng terkait dana Pilkada yang hingga kini belum menemui titik terang. Karena berdasarkan usulan KPU, Pilkada Soppeng 2010 membutuhkan alokasi anggaran seb-esar Rp12 miliar.Sedangkan Pemkab Soppeng hanya menyanggupi untuk mengalokasikan dana melalui APBD sebesar Rp7 miliar.

Dalam pertemuan tersebut, tim anggaran eksekutif dipimpin Asisten III Andi Akbar Nur Tahir didampingi Asisten II Andi Ryalizar Alie,Ketua Bappeda Andi Rusli Razak,Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Arief Dimas, serta Kabid Anggaran Dinas PPKAD Diva. Sementara pihak KPU dipimpin Ketua KPU Sulhan, diampingi dua anggota KPU Amrayadi SH dan Pamekka serta sekretaris KPU Nurdin. (abdullah nicolha)