Penyaluran Dana Insentif Dinilai Sarat Politis

Monday, 21 June 2010
WATANSOPPENG (SI) – Menjelang hari H pencoblosan pelaksanaan Pilkada Soppeng Rabu (23/7), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng secara mendadak melakukan pencairan dan pembagian dana insentif bagi RT/RW,LPMD, dan kader posyandu.
(lihat tabel)

Dari informasi yang dihimpun SeputarIndonesia,dana tersebut merupakan insentif dua triwulan,yakni Januari-Juni 2010 ini.Kebijakan tersebut sontak mendapat respons beragam dari sejumlah pihak.

Bahkan,tidak sedikit kalangan menilai pencairan insentif yang terkesan mendadak itu sengaja dilakukan pihak tertentu untuk memanfaatkan momen pelaksanaan Pilkada Soppeng,jelang hari H pencoblosan Rabu (23/6).

Hal tersebut tentu berbeda bagi para RT/RW,LPMD, dan kader posyandu yang menerima dana intensif itu dan menyambutnya dengan positif. “Tentunya mereka senang dan kami menilai hal itu sarat politik, apalagi menjelang hari pencoblosan,” ungkap Ketua LSM Pelita Keadilan Soppeng Nur Alam Abra kepada Seputar Indonesia(SI) kemarin.

Menurutnya, kalau memang ingin segera dicairkan kepada masyarakat, kenapa tidak dari dulu sebelum mendekati hari pencoblosan. “Ini kan sangat jelas kalau ada unsur politisnya,”tandasnya.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Soppeng Haeruddin Tahang juga menilai,kebijakan pihak Pemkab Soppeng terkesan dipolitisasi dengan memanfaatkan waktu yang tergolong cukup strategis.

Menurutnya, jika memang tidak bermaksud memanfaatkan momen pilkada, semestinya dana insentif itu sejak dari dulu sudah dicairkan, bukan bertepatan dengan pelaksanaan pilkada.

“Jangan-jangan hal ini dimanfaatkan kandidat tertentu untuk mencari simpati masyarakat agar bisa dipilih. Seharusnya pencairan dilakukan sejak dari dulu karena sangat dibutuhkan bagi mereka yang berhak menerimanya,”ujarnya.

Sesuai data Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD) Soppeng, anggaran insentif yang dicairkan kepada yang berhak itu mencapai Rp744 juta.

Insentif itu diperuntukkan bagi 443 RW dan setiap orang mendapatkan Rp75.000 dikalikan enam bulan. Sementara dana insentif RT yang diberikan diperuntukkan bagi 1.193 orang.Setiap RT mendapatkan insentif Rp50.000 dikalikan enam bulan.

Selain insentif RT dan RW, Pemkab Soppeng juga mencairkan dana insentif bagi 187 kader posyandu. Bahkan, setiap kader posyandu mendapatkan insentif Rp10.000 per bulan.

Begitu juga anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (LPMDK) juga mendapatkan insentif. Anggota LMPD yang mendapatkan insentif sebanyak 70 orang yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan.

Bendahara Kecamatan Donridonri Abd Rauf mengaku, pencairan atau penyaluran dana insentif tersebut sudah dilakukan sejak Minggu (20/6) lalu bagi insentif kader posyandu.Khusus insentif RT/RW, penyalurannya dimulai kemarin hingga hari ini.

“Khusus dalam wilayah Donridonri, dana insentif yang dicairkan untuk dua triwulan mencapai Rp98 juta.Insentif anggota LPMD sebesar Rp1,3 juta per desa untuk sembilan desa. Dana insentif kader posyandu mencapai Rp11,1 juta,”paparnya kepada wartawan yang dihubungi kemarin.

Dia menambahkan, untuk RT, setiap orang mendapatkan insentif Rp300.000 dan RW lebih banyak, yakni mencapai Rp450.000 per orang. “Jadi, insentif yang diterima setiap RT/RW jumlahnya tinggal dikalikan selama enam bulan.Sebab yang diterima itu sekaligus untuk dua triwulan atau enam bulan,”tandasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Soppeng Abdul Haris Abbas yang dihubungi kemarin, membenarkan bahwa memang ada anggaran khusus intensif dan telah dicairkan sesuai teknisnya.

“Jadi, janganlah dikait-kaitkan dengan proses pilkada karena sudah jelas ada anggarannya, yang perlu dipertanyakan jika masalah itu tidak ada anggarannya,”tuturnya. (abdullah nicolha)