Bendungan Gerak Terkendala Lahan

Monday, 03 May 2010
SENGKANG(SI) – Pembangunan bendungan di bantaran Sungai Walanae,Kelurahan SitampaE, Kecamatan Tempe,Kabupaten Wajo,belum dilaksanakan karena terkendala lahan.

Rencana area tempat pembangunan diperkirakan menggunakan lahan seluas 11 ha lebih. Namun, area tersebut merupakan lahan perkebunan,perumahan,dan sumber penghasilan warga sepanjang sisi kanan dan kiri bantaran sungai itu.

Hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah melestarikan dan mengembalikan ekosistem serta mencegah dampak buruk perusakan Danau Tempe.

Rencana pembangunan bendungan tersebut tepatnya di sebelah barat Jembatan Tampangeng,Kelurahan SitampaE. Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp1,3 miliar lebih sebagai biaya ganti lahan warga. Dengan demikian, lahan warga dihargai sekitar Rp12.000 per meternya sebagai ganti rugi.

Kendati demikian, hal tersebut menimbulkan keresahan warga setempat karena mereka merasa kurang puas dengan harga yang ditawarkan tersebut. Dengan begitu, Forum Pengarah Penyelamatan Danau Tempe (FPPDT) meminta pemerintah dalam pembayaran ganti rugi mengacu pada standar harga tanah (NJOP).

Koordinator FPPDT Andi Agustaf Mayang, yang juga mantan Kadis PMD Kabupaten Wajo ini, mengungkapkan bahwa pihaknya mengharapkan ganti rugi lahan yang sedianya ditujukan kepada warga mengacu pada standar harga tanah. “Agar tidak ada yang merasa dirugikan,” ungkapnya di Sekretariat Daerah Wajo pekan lalu.

Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Wajo Andi Pallawarukka mengharapkan rencana pemerintah tersebut ditanggapi positif oleh warga untuk kebaikan bersama. “Dengan berdirinya bendung gerak itu, kepunahan ekosistem, bahaya banjir bila musim hujan, dan kurangnya debit air jika musim kemarau yang melanda akan dapat dikontrol,”ujarnya.

Dia menambahkan, rencana pembangunan bendung gerak tersebut adalah sebuah anugerah bagi orang Wajo karena dana yang digunakan itu tidak membebankan pemerintah daerah.“Artinya, kami harus berupaya keras agar bendung gerak tersebut dapat terealisasikan,” kata Kabag Pemerintahan Wajo ini.

Dalam pertemuan tersebut belum ada kata sepakat, baik dari pemerintah maupun warga setempat. Kendati demikian, pihak pemkab berencana akan kembali menggelar pertemuan pada hari ini. “Rencananya, pembahasan ini akan diulas kembali pada sosialisasi 3 Mei nanti,” ujar Lurah WiringpalennaE Daswinarta, seusai pertemuan pekan lalu.

Sekadar diketahui, program pemerintah pusat, yakni pembangunan bendung gerak untuk mencegah kerusakan Danau Tempe Kabupaten Wajo Sulsel itu akan menghabiskan dana Rp200 miliar untuk pembangunan fisik. (abdullah nicolha)