Listrik Padam,Investor Terancam Hengkang

Wednesday, 05 May 2010
MAKASSAR (SI) – Pemadaman listrik yang kembali terjadi sejak 1 Mei, mulai mengancam keberlanjutan investasi di Sulsel. Jika kondisi tersebut berlanjut, dikhawatirkan sejumlah investor bakal hengkang karena mengalami kerugian akibat tidak adanya jaminan ketersediaan energi.

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) mengkhawatirkan, kondisi tersebut akan menjadi testimoni pelaku bisnis sehingga investasi, pembiayaan, dan perbankan, enggan untuk menanamkan modalnya di Sulsel.

Kepala BKPMD Sulsel Irman Yasin Limpo mengatakan,kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memberikan pencitraan buruk bagi iklim investasi. Padahal, dalam dua tahun terakhir, mata nasional hingga internasional tertuju pada Sulsel sebagai daerah tujuan investasi terbaik di Indonesia.”

Jika kondisi ini terus terjadi, bisa-bisa investasi hengkang dari Sulsel.Ekonomi jadi mandek dan pertumbuhan ekonomi bakal jalan di tempat. Padahal, dua tahun terakhir ini sudah membaik,” tandasnya kepada Seputar Indonesia (SI) kemarin.

Seperti diberitakan sebelumnya, konflik antara Energy Equity Epic Sengkang (EEES) dan Pemkab Wajo terkait tuntutan dana bagi hasil,memang belum menemukan jalan keluar. Namun demikian, perusahaan yang berbasis di Australia tersebut menyatakan siap untuk kembali mengoperasikan PLTG Sengkang setelah mendapatkan jaminan keamanan dari Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.

Namun, EEES belum bisa memastikan waktu yang tepat agar pasokan listrik dari PLTG Sengkang bisa masuk dalam sistem Sultan Batara. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan antara manajemen EEES dengan Gubernur di rumah jabatan Gubernur, Senin (3/5) lalu.

Irman Yasin Limpo mengungkapkan, dari hasil komunikasi lisan dengan sejumlah industri besar yang beroperasi di Kawasan Industri Makassar (KIMA), ratarata harga produksi naik Rp1 miliar semenjak terjadinya pemadaman, 1 Mei lalu. Diprediksi, kerugian sektor industri setiap harinya mencapai puluhan miliar.

Nilai kerugian tersebut belum termasuk sektor jasa seperti perhotelan, rumah makan, dan penyedia jasa lainnya. ”Ini masih hitung-hitungan berdasarkan komunikasi dengan sejumlah industri. Data riilnya sedang dihitung. Pastinya, pemadaman listrik ini sangat memengaruhi sektor industri dan jasa,” tukasnya.

PLN Minta Fasilitas Produksi Sengkang Dibuka

Sementara itu,PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) meminta Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP-Migas) mengeluarkan izin kepada PT Energy Equity Epic Sengkang (EEES) agar fasilitas produksi gas Sengkang bisa berjalan kembali. Pasokan gas untuk pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) Sengkang dari PT Energy Equity terhenti.

Akibatnya, saat ini sepertiga wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami pemadaman listrik bergilir. ”PLN minta BPMigas membuka kembali fasilitas produksi gas. Ini sudah ditutup (shutdown) sejak Sabtu siang (1/5). Efeknya sampai ke Makassar karena sepertiga listrik di Sulsel padam sejak Sabtu hingga saat ini,” kata Direktur Utama PLN Dahlan Iskan di Jakarta,kemarin.

Direktur Operasi Indonesia Timur PLN Vickner Sinaga mengungkapkan, total pasokan gas dari EEES mencapai 50 MMBTU. Sementara itu, untuk jadwal pemadaman listrik, PLN mengupayakan agar tidak terlalu banyak melakukan pemadaman pada siang hari.

”Untuk malam hari, Makassar mati 32 MW. Kemudian,di luar Makassar ada enam kabupaten sebesar 50 MW. Kemudian ada captive 55 MW dari hotel dan industri.Namun, kalau siang hari di Makassar tidak pemadaman,” kata Vickner. Senada dengan Dahlan.

Dia berharap pemerintah mau turun tangan agar persoalan ini bisa segera selesai. Kejadian seperti ini, ujar dia, menyebabkan iklim investasi di sektor kelistrikan tidak kondusif. ”Padahal, kami sedang gencar menawarkan investasi,” tuturnya.

Kepala Divisi Humas Sekuriti dan Formalitas BP-Migas Agus Suryono menjelaskan, saat ini fasilitas produksi gas Sengkang masih dalam proses untuk bisa beroperasi kembali. Sejak Senin (3/5) pagi pekerja di sana tengah melakukan pengecekan instalasi untuk bisa membuka suplai gas.

Sementara itu,pada malam harinya sudah ada jaminan dari Kapolda mengenai keamanan di sekitar fasilitas produksi gas Sengkang. ”Kami berupaya secepatnya.Mudah- mudahan 1–2 hari ini, kalau tidak terjadi sesuatu akibat shutdown kemarin,dalam waktu dekat ini bisa menyalurkan,”katanya.

Adapun mengenai DBH yang menjadi tuntutan masyarakat, lanjut Agus, sebetulnya sudah diatur di dalam UU. Dalam hal ini Pemerintah Pusat melakukan perhitungan sesuai UU. ”Jadi, lantaran hasilnya tidak banyak di sana, sampai saat ini kalau dipotong dengan pajak masih minus. Artinya,belum ada hasil yang bisa dibagi sesuai UU,”ungkapnya.

Meski demikian, Kementerian Keuangan seusai UU telah memberikan pajak bagi hasil kepada kabupaten. Pada 2009, pajak bagi hasil yang sudah dikembalikan ke daerah mencapai Rp44,8 miliar. ”Wajo sudah menerima 64,2% sebesarnya Rp44,8 miliar. Itu sudah ditransfer pada 2009.Pada 2010 memang belum,” papar Agus.

Kepala Dinas Hubungan Masyarakat dan Hubungan Kelembagaan BP-Migas Sulistya Hastuti Wahyu menambahkan, dalam kejadian ini bukan hanya PLN yang mengalami kerugian, tetapi BPMigas dan kontraktor juga mengalami hal yang sama.

Terlebih, saat ini BP- Migas dituntut untuk meningkatkan produksi migas. ”Berapa kerugian negara akibat unplanned shutdown? Kalau mau menuntut DBH silakan, tetapi jangan sampai mengganggu produksi migas,”papar Sulistya.

Wakapolri Imbau Warga Wajo Tak Anarkis

Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Polisi Yusuf Manggabarani mengimbau,warga Wajo tak anarkis. Dia berharap, pemerintah dan masyarakat menjaga situasi agar tetap kondusif. Imbauan mantan Kapolda Sulselbar itu disampaikan saat menggelar pertemuan dengan unsur musyawarah pimpinan daerah (muspida) dan masyarakat dalam kunjungannya,kemarin.

Kedatangan Yusuf di Bumi Lamaddukkelleng kemarin terkait adanya aksi massa yang menduduki PT Energy Equity Epic Sengkang (EEES), Kecamatan Gilireng,Kabupaten Wajo,Sulsel, beberapa waktu lalu. Aksi massa tersebut mengakibatkan suplai gas ke PLTG Sengkang tidak maksimal sehingga berimbas pada kurangnya pasokan listrik.

Hadir dalam pertemuan yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati di antaranya Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru,Wabup Wajo Amran Mahmud,Wakil Ketua DPRD Wajo Junaidi Muhammad, SKPD, para camat, lurah, masyarakat,serta mahasiswa. (abriandi/maya sofia/ abdullah nicolha)