Djusman AR Tantang 6 Cabup

Friday, 07 May 2010
WATANSOPPENG(SI) – Direktur LP-Sibuk Sulawesi Selatan (Sulsel) Djusman AR menantang enam pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Soppeng membuat program peraturan daerah (perda) transparansi.

Alasannya, menjelang perhelatan pesta demokrasi lima tahunan di Bumi Latemmamala itu Juni mendatang, belum ada cabup ataupun cawabup yang berani me-nyuarakan atau menjadikan masalah transparansi sebagai salah satu fokus menjalankan pemerintahan di Kabupaten Soppeng dalam lima tahun ke depan.

“Saya tantang enam pasangan cabup menjadikan perda transparansi ini menjadi salah satu program bupati. Hal ini sangat perlu untuk memberikan dan memperlihatkan kepada masyarakat Soppeng bahwa pemerintahan yang dijalankan kelak,benar-benar bersih dari praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme),” ungkapnya kepada Seputar Indonesia (SI), Kamis (6/5) malam.

Ketika ditanya kenapa hanya enam pasangan cabup-cawabup yang ditantang, padahal ada tujuh pasangan, dia mengatakan, belum mengetahui komitmen keenam pasangan tersebut. “Saya tantang hanya enam pasangan karena salah satu calon, yakni pasangan ASmo-BERKHARISMA, sudah diketahui,”ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa pasangan ASmo-BERKHARISMA sudah terbukti tidak berani memberlakukan program perda transparansi. “Saya pernah tawarkan program itu, tapi ditolak. Karena itu, hanya enam pasangan yang saya tantang untuk program ini,”tandas auditor Sulsel ini. Kendati tidak berhasil menjadi salah satu peserta dalam pilkada Soppeng, Djuman hingga kini belum menentukan sikap politik untuk memberikan dukungan.

Dia menandaskan akan tetap konsisten pada komitmen awal, yakni pemberlakuan perda transparansi pada pemerintahan Soppeng lima tahun ke depan. “Saya tetap pada komitmen awal, yakni perda transparansi, siapa pun kandidat kecuali ASmo- BERKHARISMA. Jika dia ingin memberlakukan perda itu, saya akan berjuang memenangkannya. Bukan hanya saya, tetapi para keluarga, simpatisan, dan konstituen karena itulah yang kami perjuangkan sejak awal,”ungkapnya.

Ketua tim pemenangan pasangan AKAR (Andi Kaswadi Razak- Andi Rizal Mappatunru),Syahruddin M Adam,mengungkapkan, pihaknya sangat merespons pemberlakuan perda transparansi di Bumi Latemmamala itu kelak.

Dia beralasan pihaknya juga menginginkan keterbukaan pemerintahan kepada masyarakat. Program-program yang di-tawarkan kepada masyarakat Soppeng saat ini memang belum ada yang mengarah ke sana karena memfokuskan perhatian kepada warga yang notabene menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Dengan fokus pada masalah pertanian, kesejahteraan masyarakat diharapkan segera terwujud.

“Program-program yang ada saat ini adalah untuk menyejahterakan masyarakat dan nantinya kami akan menuju ke sistem yang lebih transparan. Memang hal itulah yang dibutuhkan masyarakat untuk bersama-sama mengontrol pemerintahan di Soppeng kelak. Dengan demikian, praktik KKN yang selalu dikhawatirkan tidak terjadi,” katanya kepada SI via ponselnya kemarin.

Sementara itu, cawabup asal Partai Demokrat, Supriansa (pasangan Andi Sulham), menegaskan, transparansi bagi pasangan SULAPA merupakan harga mati yang akan dijalankan jika terpilih kelak, Sebab, hal itu sesuai UU No 11/2009 tentang Keterbukaan Informasi dan Transparansi Pemerintahan kepada Masyarakat.

“Sekarang bukan lagi zamannya pejabat menutup-nutupi pemerintahan, termasuk anggaran. Bukan hanya perda transparansi, juga anggaran dan itu tidak boleh ditutup-tutupi supaya masyarakat tahu agar bisa dikontrol. Dengan adanya kontrol akan menghindari praktik-praktik korupsi,” pungkas aktivis LSM ini kemarin. (abdullah nicolha)