DPRD Minta PNS Netral

LUWU (SINDO) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu meminta kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah tersebut bersikap netral dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Luwu Oktober mendatang.

“Bupati dan PNS harus netral dalam pemilu Kepala Daerah ini, dan diminta jangan mengintruksikan kepada PNS untuk memilih calon tertentu,” kata Ketua DPRD Luwu Hidayat Nurthalib di Luwu kemarin.

Dalam situasi seperti ini, bupati memiliki pengaruh besar untuk mempengaruhi PNS menyatukan sikap memilih calon bupati tertentu. “Ini merupakan tugas berat bagi Pak Bahrum untuk menjaga netralitasnya sebagai Bupati Luwu pada masa Pemilu Kepala Daerah ini,” jelas Hidayat.

Dia menyebutkan, hingga saat ini memang belum ada indikasi bupati tidak netral. Namun, dia menginginkan agar seluruh PNS dan aparatur pemerintahan bersikap netral pada pesta demokrasi Luwu. “Ini demi terselenggaranya pemilu aman dan damai,” kata legislator Golkar ini.

Semua pihak di daerah ini (Luwu) mengharapkan agar PNS, pejabat, dan semua lingkup unit kerja bersikap netral, karena pada setiap perhelatan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah netralitas PNS selalu menjadi sorotan tajam bagi masyarakat. “Mudah-mudahan di Luwu tidak seperti itu,” harapnya.

Terkait proses pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kab Luwu, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo telah mengintruksikan kepada aparat keamanan di Luwu untuk mengamankan dan menangkap setiap pelaku yang ingin mengacaukan proses pemilu tersebut.

“Saya minta kepada Kapolres dan Dandim untuk menangkap setiap oknum yang ingin mengganggu jalannya pesta demokrasi di Luwu,” tegasnya di Luwu belum lama ini.

Sementara itu, Bahrum Daido yang dikonfirmasi kemarin menjamin dirinya akan bersikap netral pada pemilu Kepala Daerah Luwu nanti. Dia mengatakan, akan menyikapi secara tegas apabila ditemukan PNS yang secara terang-terangan mendukung salah satu kandidat. "Saya minta kepada PNS bersikap netral dan segera menghentikan kegiatan berpolitik," tegasnya.

Menurut dia, apabila PNS ikut menjadi tim sukses kandidat maka dapat dipastikan tugas dan fungsinya sebagai aparat pemerintahan akan terbengkalai. Sebab, yang bersangkutan waktunya lebih banyak dicurahkan untuk melakukan sosialisasi dibanding bekerja di kantor pemerintahan. “Makanya dituntuk untuk netral,” kata Bahrum.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Luwu sendiri telah menyosialisasikan kepada semua PNS di daerah tersebut untuk bersikap netral dalam proses pemilu kepala daerah ini. “Kami telah menyebarkan surat edaran, agar PNS tetap menjaga sikap netral dalam proses ini,” kata Ketua Panwaslu Kabupaten Luwu Hasri Hasyim kepada SINDO, kemarin. (abdullah nicolha).