Pengesahan RAPBD Sulbar Molor

Wednesday, 11 February 2009

MAMUJU (SINDO) – Pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang rencananya disahkan kemarin,molor.

Molornya pengesahan itu karena tidak hadirnya pihak pemerintah yang termasuk dalam panitia khusus (pansus). Maka,agenda pengesahan dialihkan untuk membahas hasil asistensi Departemen Dalam Negeri (Depdagri) antara Pansus DPRD dan pemerintah Sulbar.

“Tidak ada agenda pengesahan, yang ada hanya membahas hasil asistensi antara Depdagri dan DPRD-Pemerintah beberapa waktu lalu, untuk mencocokkan yang disetujui dan sesuai kebutuhan untuk disahkan menjadi APBD,” ungkap Pansus DPRD Sulbar Zainal Abidin kepada SINDO,kemarin.

Sebelumnya,pihak DPRD merencanakan mengesahkan RAPBD.Adanya beberapa kendala sehingga RAPBD Sulbar itu belum disahkan. “Memang kami berencana untuk itu, tapi karena rancangan tersebut masih memerlukan mencocokkan dengan hasil asistensi,makanya belum disahkan,” jelasnya yang juga Wakil Ketua DPRD Sulbar ini.

Hasil akhir asistensi tersebut nanti akan menjadi patokan mana yang cocok disahkan dan mana yang tidak. Dia berharap dalam waktu dekat, pengesahan RAPBD tersebut dapat dilakukan. “Mudah-mudahan kami bisa mengesahkannya dalam waktu satu atau dua hari ke depan,” ucapnya.

Legislator PKS ini juga berharap,dalam pengesahan tersebut nanti, Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh dapat hadir menyaksikan dan menandatangani langsung rancangan tersebut karena beliau adalah penentu kebijakan di daerah ini. “Kami tetap menginginkan Pak Gubernur hadir dalam rapat paripurna pengesahan itu karena ingin menyaksikan penandatanganan itu.

Jika hanya diwakili Wagub M Amri Sanusi, yang ada hanya akan diparaf.Selain itu, sebagai bentuk penghor-matan kepada lembaga DPRD sebagai mitra kerja,”jelasnya. Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh yang dihubungi kemarin menyatakan, pihaknya belum dapat memastikan akan menghadiri pengesahan tersebutapabiladigelardalam satu atau dua hari mendatang.

Pasalnya,Anwar masih berada di luar daerah dan telah menyerahkan hal itu kepada wakilnya, M Amri Sanusi. Dalam RAPBD tersebut, Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Sulbar menganggarkan pembelian randis sebesar Rp7,8 miliar.

Hal tersebut disorot tajam beberapa kalangan, termasuk DPRD setempat karena dinilai tidak realistis dan melanggar Permendagri No7/2006tentangStandarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah. Bahkan, dua Wakil Ketua DPRD Syulbar, yakni Arifin Nurdin dan Zainal Abidin menolak usulan tersebut dan sepakat tidak akan mengesahkan APBD jika eksekutif tetap ngotot menganggarkan randis.

“Sangat tidak wajar kalau kami menganggarkan randis sebesar Rp7,8 miliar. Sementara banyak warga Sulbar yang kesusahan, khususnya pascabencana banjir Polman. Makanya kami minta dialihkan untuk memberikan bantuan kepada mereka,” ucap Arifin.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar Arsyad Hafid mengungkapkan,untuk pembelian alat berat,secara teknis dibicarakan biro keuangan dan biro perlengkapan.“Dewan sudah menyetujui untuk dianggarkan dalam APBD dalam bentuk pengadaan barang berdasarkan Kepres No 80/2003,”ungkapnya. (abdullah nicolha)