RAPBD Sulbar Perlu Uji Publik

Friday, 06 February 2009

MAMUJU (SINDO) – Himpunan Mahasiswa Islam(HMI) Sulawesi Barat (Sulbar) meminta Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Sulbar 2009 diuji publik sebelum disahkan.

Alasannya, dalam rancangan tersebut banyak program yang dinilai tidak rasional. Aktivis HMI Sulbar Muh Amril menyatakan, pihak legislatif dan eksekutif tidak memiliki alasan tidak melakukan uji publik atas RAPBD karena masyarakat berhak mengetahui dan memberi masukan program sebagai wujud partisipasi dalam menentukan pembangunan daerah ke depan.

“Tidakadaalasantidakmemberitahukan masyarakat tentang rancangan pembangunan daerah,” kata dia kepada SINDO di Mamuju kemarin. Dia menilai,eksekutif dan legislatif memiliki kecenderungan untuk saling meloloskan program tawaran dalam RAPBD tersebut, sehingga kedua pihak sepertinya tidak ingin mendengar aspirasi masyarakat.

Dia mencontohkan, tidak rasionalnya dan terkesan hanya menguntungkan Pemprov dan DPRD Sulbar, salah satunya usulan anggaran pengadaan kendaraan dinas dengan anggaran yang cukup tinggi, yakni mencapai Rp7,8 miliar, tanpa memperhitungkan korban banjir yang melanda Polman, beberapa waktu lalu.

“Melihat skala kebutuhan pemerintah, anggaran tersebut tidak perlu dimasukkan dalam RAPBD tahun ini. Sebab, masih banyak kebutuhan mendesak lainnya untuk meningkatkan pendapatan dan taraf kesejahteraan masyarakat dan pemerintah masih memiliki kendaraan operasional lainnya,”jelasnya.

Wacana itu ada di kalangan pemerintah provinsi beberapa waktu lalu, dengan rencana Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh untuk mengeluarkan peraturan gubernur (pergub). Menurut dia, hal tersebut merupakan salah satu indikasi adanya upaya meloloskan program tanpa kontrol dari masyarakat.

“Kami sarankan, eksekutif dan legislatif tidak hanya melihat RAPBD dalam pandangan kebijakan politis, tetapi lebih melihat kepada kebijakan sosial. Dengan demikian, kedua pihak akan lebih mendengar keinginan masyarakat dibandingkan mendahulukan kepentingan politik,” tandasnya.

SenadadiungkapkanKetua Harian Lembaga Kajian Kawasan Barat Sulawesi (LK2Bs) Surgawan Askari. Menurutnya, pelaksanaan uji publik harus dilakukan agar transparansi antara semua pihak tetap terjalin. Dia menandaskan, anggaran kendaraan dinas adalahsebagiankecildaritidak rasionalnya materi RAPBD Sulbar 2009.

“Masyarakat tidak mampu mengakses semua materi tersebut sehingga tidak dapat mengkritisi hal-hal yang tidak rasional,” ujarnya. Dia berharap, dengan adanya uji publik tersebut akan dapat mendekatkan program pembangunan pemerintah dengan basis rakyat. Artinya, masyarakat secara tidak langsung akan memiliki rasa tanggung jawab dan perhatian terhadap kegiatan yang ada, tetapi memudahkanpengawasandalam pengerjaannya.

Wakil Ketua DPRD Sulbar Zainal Abidin menyatakan,pihaknya akan mengupayakan melakukan uji publik terhadap RAPBD tersebut untuk memberikan ruang kepada masyarakatmengkritisirancangan itu. “Seharusnya memang demikian,kami harus melakukan uji publik untuk transparansi RAPBD yang akan disahkan nanti,”katanya. (abdullah nicolha)