Sosialisasi KPU Terkendala Dana

Thursday, 05 February 2009

MAMUJU (SINDO) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Barat (Sulbar) dalam melakukan sosialisasi pemilu kepada masayarakat terkendala dana. Pasalnya, anggaran dana untuk sosialisasi tersebut dinilai sangat minim.

Informasi yang dihimpun SINDO, dana untuk sosialisasi Pemilu 2009 di KPU Sulbar berkisar Rp40 juta, sementara dilihat dari geografis dan kebutuhan yang ada penyelenggara harus menggunakannya dengan perhitungan yang sangat teliti agar dana tersebut dapat mencukupi. “Sejauh ini kami telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menyukseskan Pemilu 2009, meski demikian kami tetap merasakan bahwa dana sosialisasi tersebut masih sangat minim,” kata anggota KPU Sulbar Siti Aminah kepada SINDO, Rabu (5/2) lalu.

Menurut dia, pihaknya telah memaksimalkan sosialisasi dengan cara sosialisasi kepada pengurus partai politik, kemudian kepada panitia penyelenggara kecamatan (PPK) di setiap kecamatan dan kepada panitia pemungutan suara yang tersebar diseluruh desa. Selain itu, KPU juga meminta kepada pemerintah setempat untuk turut memberikan bantuan dalam melakukan sosialisasi setiap kegiatan yang dilakukan. Karena hal tersebut sangat efektif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat demi suksesnya Pemilu 2009. “Kami minta agar pemerintah juga turut membantu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat,” jelasnya.

Dia juga menyebutkan, hingga saat ini belum mengetahui berapa Dipa untuk KPU Sulbar. “Dipa sudah ada, tetapi belum saya tahu berapa jumlahnya karena hingga saat ini rinciannya belum pernah saya lihat,tetapi memang sudah ada,”tandasnya. Sementara itu,di KPU Kabupaten Majene sosialisasi juga sedang dilakukan salah satunya dengan melalui pada penyiaran radio.

Kendati demikian, pihak KPU Majene masih terkendala pada persoalan dana karena Dipa untuk penyelenggara Pemilu Majene hingga saat ini belum dicairkan.

“Kita sementara melakukan sosialisasi, tetapi kita tidak bisa pungkiri masih terkendala pada dana mengingat masih banyak wilayah yang tergolong terpencil yang memerlukan biaya dan waktu yang lama,” kata anggota KPU Majene Asmanuddin. (abdullah nicolha).