Golkar Minta Tak Dipolitisasi

Saturday, 26 March 2011
MAKASSAR - Dugaan pecah kongsi antara Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dan Wakil Wali Kota Supomo Guntur, pascapencopotan Camat Tallo Sudarmawan dari jabatannya, juga menjadi perhatian serius DPD I Partai Golkar Sulsel.

Pengurus partai pemenang Pemilu 2009 di Sulsel itu mengaku prihatin dan berharap kasus Sudarmawan,yang juga menantu Supomo Guntur,tidak dipolitisasi. Mengingat, baik Ilham maupun Supomo, merupakan pejabat yang masingmasing menjadi pimpinan partai politik (parpol) yang berbeda. Ilham, saat ini menjabat ketua DPD Demokrat Sulsel, sedangkan Supomo Guntur Ketua DPD II Golkar Makassar.

“Kami berharap kasus ini diselesaikan secara baik tanpa mengganggu tugas pemerintahan dan jangan melibatkan partai,” ungkap Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel M Roem, saat menggelar konferensi pers terkait kisruh di Pemkot, kemarin. Ketua DPRD Sulsel itu menegaskan, kasus tersebut harus diselesaikan secara objektif tanpa melibatkan Supomo Guntur.

Pejabat pemerintah yang terbukti melanggar,harus diselesaikan sesuai perundangundangan kedisiplinan pegawai negeri. “Seolah-olah pada kasus itu Supomo menjadi bagian dari peristiwa itu. Jangan dikaitkaitkan lah karena bagaimanapun Pak Supomo adalah ketua kami (Golkar),” kata legislator DPRD Sulsel dua periode ini. Selain itu,lanjut mantan Bupati Sinjai ini, pihaknya berharap pasangan yang dijuluki IASmo itu tetap melaksanakan tugasnya bersama-sama sebagai kepala daerah yang dipilih langsung masyarakat Makassar.

“Kalau kasus ini tak diredam, yang rugi rakyat karena mengganggu pelayanan publik,” pungkas mantan anggota DPR ini. Imbauan DPD I Golkar itu langsung ditanggapi Ilham secara terpisah. Hubungannya dengan mantan Sekretaris Kota Makassar tersebut hingga saat ini tidak ada masalah. Alasannya, selain komunikasi masih aktif, baik melakukan pertemuan langsung maupun via telepon, juga koordinasi tetap berjalan seperti biasa. Mengenai pencopotan Sudarmawan,hal itu dilakukan karena yang bersangkutan melakukan tindakan tidak terpuji.

“Itu efek jera.Lagian Sudarmawan ini melakukan tindakan pemukulan ke sesama pejabat. Kalau kasus Camat Tamalanrea Sabri, itu beda. Dia didatangi rumahnya sambil marah-marah,” papar Ilham di ruang kerjanya kemarin. Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar Yusuf Gunco meminta kasus yang menimpa Camat Tallo Sudarmawan yang berujung pada pencopotan jabatannya, tidak dikaitkan dengan partai politik (parpol).

”Pencopotan camat itu jangan disangkut-pautkan dengan Wakil Wali Kota Supomo Guntur selaku Ketua DPD II Golkar Makassar,” ungkap dia kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya kemarin. Bahkan, dia menegaskan akan mem-back up Pemerintahan Kota (Pemkot) Makassar, apalagi jika ada yang tidak sesuai aturan. 

”Kalau itu menjurus ke parpol, kami sebagai kader Golkar akan mem-back up tindakan-tindakan yang keluar dari jalur.Hal ini jangan dikaitkan ke arah politik,” ungkap legislator Golkar yang akrab disapa Yugo ini.

Dari pengamatannya hingga saat ini belum ada yang mengarah ke sana dan berharap tidak terjadi. ”Belum terjadi, tapi mudah-mudahan jangan disangkut-pautkan ke arah politik.Pemerintahan harus berjalan sesuai aturan. Jangan ’aneh-aneh’ keluar dari aturan,”tandasnya. 

Pendapat berbeda diungkapkan Ketua DPRD Makassar Ince Adan Machmud. Kader senior Golkar ini malah tidak ingin menanggapi masalah pencopotan camat tersebut karena itu merupakan kewenangan Pemkot Makassar.

Pemuda Jeneponto Sesalkan Supomo

Sementara itu, mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jeneponto Ibnu Hadjar mengaku sangat menyesalkan sikap yang diperlihatkan Supomo, yang dinilai terkesan menunjukkan sikap perlawanan terhadap atasannya. Supomo yang tak lain salah satu pembina warga Jeneponto di Makassar,harus bersikap legawa menanggapi pencopotan Sudarmawan karena dia melakukan tindakan yang tidak terpuji. “Tidak usah reaktif menanggapi permasalahan seperti itu.

Sebagai wakil wali kota, dia harus memahami kebijakan yang diambil wali kota.Apalagi sesuai aturan, wali kota memang harus tegas menindak aparatnya bila melanggar,”tandas mantan aktivis UIN Alauddin Makassar menanggapi sikap Supomo. Karena itu, dia meminta Supomo menerima keputusan yang diambil wali kota, tanpa berusaha lagi memperkeruh suasana.

Alasannya, dampaknya bisa mengganggu stabilitas pemerintahan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Garda 145 Makassar Syaiful Islam juga mendukung langkah yang ditempuh wali kota mencopot Sudarmawan karena melakukan tindakan tidak terpuji. mulyadi abdillah/arif saleh/ abdullah nicolha.