Bahrum Caretaker Bupati Luwu

Monday, 14 July 2008

LUWU(SINDO) – Wakil Bupati Luwu Bahrum Daido resmi menjadi Pelaksana Harian (Plh) Bupati Luwu,terhitung sejak Senin (14/7), kemarin.

Hal tersebut sekaitan setelah DPRD Luwu mengesahkan pem berhentian Bupati Luwu Basmin Mattayang sebagai Bupati p e r i o d e 2004–2009. “Bahrum sudah resmi menjadi Plh Bupati terhitung hari ini (kemarin), sesuai dengan amanat UU No 12/2008 tentang perubahan kedua atas UU No 32/2004 pasal 58 huruf Q menjelaskan bahwa, seorang bupati wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak yang bersangkutan resmi mendaftarkan diri di KPU,” kata Ketua DPRD Luwu Hidayat Nurthalib kepada SINDO di Luwu,kemarin.

Menurut dia, Bahrum belum definitif menjadi bupati karena harus menunggu keputusan dari Mendagri.“Kita akan serahkan dulu hasil rapat paripurna ke Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, dari sana kemudian mengajukan ke pusat,”tandasnya.

Meski demikian,pihaknya yakin pelantikan bupati akan digelar dalam waktu dekat ini.“Saya kira prosesnya tidak akan lama apalagi kalau diantar langsung, paling tidak, dalam bulan ini dia sudah dilantik,ya kita tunggu saja,” ujar legislator Golkar ini.

Bahrum Daido dalam sambutannya menilai, lembaga DPRD telah melaksanakan tugas konstitusionalnya dengan baik,dia juga berharap kebersamaan itu tetap dapat dipertahankan sekaligus menjadi gambaran bahwa,DPRD merupakan representasi perwakilan rakyat serta sebagai unsur pemerintahan daerah tetap mengembang kerja sama dengan unsur eksekutif dalam memajukan daerah ini.

“Selama ini, kebersamaan dan kerja sama yang terbangun antara eksekutif dan legislatif telah banyak menghasilkan kemajuan pembangunan dan telah menyentuh hajat dan kepentingan orang banyak,” kata Plh Bupati Luwu ini dalam sambutannya.

Sejauh ini, kata Bahrum, keberhasilan yang telah dicapai jangan membuat merasa puas dan membusung dada, namun yang terpenting adalah sebuah keberhasilan yang diraih dengan lebih mengenal kelemahan yang ada. Dia juga menyebutkan,disadari atau tidak,akhir-akhir ini ada anggapan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah belum dapat mengubah keadaan secara signifikan.

“Kondisi tersebut hendaknya menjadi bahan masukan yang berharga dan pelajaran bagi semua agar kesalahan dan kekeliruan tidak terulang lagi di masa yang akan datang,”ujar Ketua DPC Partai Demokrat ini. (abdullah nicolha).