Pilkada Mamuju Kian Memanas

Sunday, 17 January 2010
MAMUJU(SI) – Jelang pemilihan umum kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Mamuju 2010 manuver dan konstalasi politik di Bumi Manakarra itu semakin memanas.

Bahkan, sejumlah figur yang menyatakan diri maju pada pesta perhelatan demokrasi lima tahunan itu semakin gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Ibu Kota Sulbar itu dalam berbagai skala kegiatan.

Namun, gencarnya para calon yang berencana maju menjadi kompetitor Pemilu Mamuju, mendapat perhatian lembaga swadaya masyarakat (LSM) Lingkar Kajian Kebijakan Publik Sulawesi Barat (LK2P Sulbar), yang memang memiliki konsentrasi advokasi pada bidang-bidang kebijakan baik ditingkat eksekutif maupun di legislatif di provinsi yang termuda di Indonesia itu.

Direktur Eksekutif LK2P Sulbar Jhamhur Anjasmara meminta kepada para calon yang akan maju pada pertarungan meraih kursi bupati 2010 itu,untuk menjunjung tinggi dan menghormati serta tunduk pada etika dan moral serta aturan main maupun kebijakan yang mengikat dalam pemilu.

Sebab kata orang yang akrab disapa Fatur itu,dari pantauannya dalam beberapa kesempatan, ada calon yang menyatakan dirinya akan maju Pemilu Mamuju 2010, telah lebih awal melakukan kecurangan.“

Kami menemukan dalam kujungannya menggunakan berbagai fasilitas negara,” tegasnya kepada harian Seputar Indonesia via ponselnya,Jumat (15/1) lalu. Bahkan,lebih fatal lagi,mereka memanfaatkan atau melibatkan beberapa pejabat SKPD di Mamuju serta pegawai negeri sipil (PNS) dalam setiap kegiatan politiknya.

“Olehnya,secara lembaga saya mengecam keras calon yang telah melakukan kecurangan dengan menggunakan fasiltas negara serta melibatkan PNS dalam tiap kegiatan politiknya,”tegas aktivis LSM ini.

Dia juga mengimbau kepada rakyat Mamuju, agar bakal calon yang melakukan hal semacam itu dikecam atau dijadikan musuh. “Calon yang berprilaku buruk seperti itu kita jadikan musuh bersama, jangan sampai indikasi kecurangan yang dilakukan berkepanjangan hingga tahapan di pilkada berjalan,”tegas Jhamhur.

Dia menekankan, siapa pun PNS atau pejabat SKPD yang akan dilibatkan dalam kegiatan seperti itu harusnya menolak,karena jelas aturan dan sanksinya bagi PNS yang terlibat dalam kegaiatan politik.

“Untuk Mamuju saya kira mereka juga tidak bisa mengaburkan dirinya bahwa,mereka bukan PNS ketika hadir dalam kegiatan berbau politik,”tuturnya. Sebelumnya, pengurus partai Republikan berbeda soal dukungannya terhadap calon bupati (cabup) di Pilkada Mamuju.

Hal itu diakui Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Republikan Sulbar Herman Kulauw di Mamuju,belum lama ini. Ia mengatakan,pengurus DPW Partai Republikan Sulbar telah mengarahkan dukungannya untuk mengusung, dirinya yang berlatar belakang pengusaha untuk maju di Pilkada Mamuju.

Sementara Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPC) Partai Republikan Mamuju Anwar,tidak bersepakat dan akan mengarahkan dukungannya kepada Suhardi Duka yang saat ini menjabat sebagai Bupati Mamuju, sebagai Cabup Mamuju incument.

“Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Republikan telah menetapkan saya untuk maju menjadi cabup Mamuju,jadi kalau Partai Republikan di tingkat kabupaten mengusung calon lain maka itu dipertanyakan karena sangat berbau kepentingan,”kata Herman Kulauw.

Oleh karena itu, kata dia,DPC Kabupaten Mamuju tidak berhak lagi mendukung calon lain karena pengurusDPPPartaiRepublikantelah mengimbau agar Partai Republikan di wilayah ini mengusung sendiri kadernya di Pilkada Mamuju.

“DPC Partai Republikan Mamuju harus tunduk terhadap keputusan DPP Partai Repbulikan, Karena partai ini menginginkan kadernya, sendiri maju di pilkada Mamuju, jadi tidak mungkin keinginan DPC partai Republikan Mamuju yang megusung calon lain, akan dikabulkan DPP”katanya.

Sementara itu,Ketua DPC Partai Republikan Mamuju Anwar menyatakan, akan mendukung SDK di Pilkada Mamuju dan tidak akan mengusung kadernya sendiri. “Kami yang berhak menentukan dukungan kami ke pigur mana nantinya dipilkada Mamuju, kami tidak mau diintevensi pengurus partai Republikan ditingkat provinsi meskipun kader yang diusung kader Partai Republikan sendiri,” katanya. (abdullah nicolha/ant)