Pelantikan Bupati Masih Tak Jelas

Thursday, 07 October 2010
WATANSOPPENG(SINDO) – Jadwal pelantikan Bupati Soppeng terpilih Andi Soetomo-Aris Muhammadia (Asmo-Berkharisma) hingga kini belum jelas kapan dilaksanakan.

Hingga kini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) belum mengeluarkan jadwal pengambilan sumpah dan pelantikan Bupati-Wakil Bupati Soppeng periode 2010–2014 terpilih tersebut. Padahal,Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mengusulkan berkas pelantikan Bupati- Wabup Soppeng itu.

“Jadi, belum ada jadwal pasti tentang pelantikan Bupati Soppeng dari Mendagri karena baru diusulkan dan akan diproses,”kata pelaksana tugas Bupati Soppeng Abdul Haris Abbas kepada SINDO kemarin.

Haris, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Soppeng dan juga ikut menyerahkan berkas pengusulan pelantikan ke Kemendagri ini, menambahkan, pihak Mendagri belum bisa memberikan kepastian jadwal pelantikan karena masih ada berkas dari daerah lain yang lebih dulu masuk.

“Belum ada jadwal pastinya,tapi kemungkinan besar akan digelar dalam waktu yang tidak terlalu lama karena masih ada berkas dari daerah lain yang lebih dulu masuk dan diproses lebih awal,”ungkapnya.

Yang pasti, berkas pelantikan bupati telah di tangan Mendagri. Dia meminta semua pihak bersabar karena pelantikan bupati-wabup tetap akan dilakukan.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengancam akan menggelar pelantikan Bupati Soppeng terpilih Andi Soetomo-Aris Muhammadiah di Makassar jika DPRD Soppeng enggan menggelar sidang paripurna.

Menurut orang nomor satu di Sulsel itu, pelantikan kepala daerah hanya sebagai simbol seremoni dan harus secepatnya dilakukan karena seluruh tahapan proses hukum menyangkut Bupati-Wabup Soppeng terpilih telah dilalui.

“Setelah kami baik hati memberikan ruang konsolidasi, sekarang mestinya seluruh orang di Soppeng, termasuk DPRD Soppeng, harus mau menggelar sidang paripurna. Kalau tidak mau, yah kami lantik saja di Makassar,”tandasnya.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Soppeng Haeruddin Tahang mengemukakan, pelantikan adalah keharusan dan jika kemudian ada wacana akan dilantik di Makassar, itu bukan hal yang luar biasa karena hal serupa pernah terjadi.

“Cuma sebaiknya dilakukan di kabupaten melalui paripurna istimewa DPRD,”ujarnya di ruang kerja dia kemarin.

Heru, sapaan akrab legislator Partai Demokrat ini, menambahkan, komunikasi di antara semua pihak harus berjalan dengan baik. “Saya kira juga Pemprov tidak akan serta-merta melakukan pelantikan tanpa memberikan kesempatan ke Dewan tentunya dengan prosedur yang ada,” tandasnya.

Dalam masalah tersebut, akan menuntut kearifan semua pihak, apalagi sebagai anggota Dewan atau lembaga apakah melakukan pelantikan di gedung Dewan, tentunya harus dengan prosedur yang ada.

“Kami tidak bisa diam mengenai masalah ini karena akan kembali kepada rakyat, tidak segampang yang dipikirkan semua pihak, tetapi mengacu pada prosedur yang ada. Tentu saja ada koordinasi kalau nanti ada kata sepakat dengan Dewan,”pungkasnya.

Sekretaris Bidang Politik dan Keamanan Daerah (Polkamda) DPD Partai Demokrat Sulsel ini menegaskan bahwa memang pelantikan bupati adalah seremonial, tetapi dia menilai, jika pelantikan dilakukan tanpa melalui rapat paripurna istimewa,akan menjadi hal yang kurang baik bagi pemerintahan di Bumi Latemmamala lima tahun ke depan.

“Eksekutif dan legislatif adalah mitra sejajar dalam pemerintahan untuk melaksanakan roda pembangunan kepada masyarakat di Kabupaten Soppeng,” tandasnya.

Pihaknya tetap berkeyakinan pelantikan akan tetap dilakukan di Dewan melalui rapat paripurna istimewa. (abdullah nicolha)