RTS Sulbar Capai 106.467

Tuesday, 10 March 2009

MAMUJU (SINDO) – Jumlah penerima bantuan beras miskin (raskin) di Sulawesi Barat (Sulbar) 2009 ini mencapai 106.467 rumah tangga sasaran (RTS) tersebar di lima kabupaten.

Data yang dihimpun SINDO, penerima raskin tersebut terbanyak di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), yakni 30.248 RTS, kemudian Mamuju dengan jumlah penerima 29.836 RTS,Mamasa 22.248 RTS, Majene 17.690 RTS. Sementara daerah yang memiliki rumah tangga sasaran yang lebih rendah, yaitu Mamuju Utara (Matra) dengan jumlah penerima hanya 6.445 RTS.

Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh menyatakan,tujuan pembagian raskin tersebut sebagai upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Hal itu untuk membantu masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan hidup, terutama masalah pangan.

“Untuk mencapai efektivitas raskin, harus dimulai dari perencanaan,pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian dengan mengedepankan partisipasi masyarakat,” paparnya saat menggelar rapat kerja sinergitas program pembangunan di Mamuju Sulbar,belum lama ini.

Menurut orang nomor satu Sulbar ini,alokasi raskin yang direncanakan, yakni 15 kilogram per bulan untuk satu RTS dalam satu tahun. Sementara model distribusi yang akan dilaksanakan, yaitu dari pagu nasional dan dibagi pada pagu provinsi serta akan dibagi lagi dalam pagu kabupaten atau kota.

Raskin tersebut akan disalurkan melalui Bulog dengan dasar surat permintaan alokasi (SPA) yang dilanjutkan dengan perintah pengeluaran atau delivery order (DO).Jatah raskin akan disampaikan di titik distribusi yang ditentukan kantor lurah atau RT setempat. Sementara harga penjualan beras (HPB) yang akan diberlakukan, yakni Rp1.600 per kilogram.

Gubernur berharap, dengan pembagian tersebut masyarakat dapat memperoleh raskin dengan mudah. Kendati demikian, pihaknya mengakui penyaluran raskin di daerah tersebut banyak menghadapi kendala di lapangan.

“Adanya dugaan penyimpangan oleh aparat desa atau lurah hingga penjualan raskin secara ilegal masih terus bermunculan,” ungkapnya. Selanjutnya, perlu dievaluasi sebelum program penyaluran raskin tahun ini dilaksanakan. Dengan demikian, penyaluran raskin dapat bermanfaat dan tepat sasaran sesuai rencana kebijakan pemerintah.

Direktur Lembaga Kajian Kawasan Barat Sulawesi (LK2BS) Surgawan Askari mengatakan, selama ini pemerintah kurang memberikan kepedulian terhadap keluhan atas dugaan penyimpangan, sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada oknum-oknum yang melakukan hal tersebut. (abdullah nicolha).