DPRD Tuding APP Tak Transparan

Monday, 24 May 2010
WATANSOPPENG(SI) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng menilai Asosiasi Pedagang Pasar (APP) tak transparan kepada pedagang terkait pengucuran dan penyaluran dana bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng.

Kesimpulan dan penilaian tersebut dilontarkan Komisi II DPRD Soppeng setelah mengunjungi Pasar Cabbenge,Kecamatan Lilirilau, kemarin.

Dari informasi yang dihimpun harian Seputar Indonesia (SI), sebelum mengucurkan dana bantuan sosial tersebut, pihak asosiasi tidak pernah melakukan sosialisasi atau pertemuan dengan para pedagang di Pasar Cabbenge.

“Jadi,tidak ada pertemuan sebelumnya dengan kami (pedagang) dan tidak ada pemberitahuan ada bantuan seperti itu,” ungkap Kasman, seorang pedagang, kepada anggota Dewan di Pasar Cabbenge kemarin.

Anggota Komisi II DPRD Soppeng Ria A Kudran mengungkapkan, setelah meninjau Pasar Cabbenge, pihaknya menyimpulkan bahwa pihak asosiasi pedagang pasar selaku kuasa pengguna anggaran tidak transparan kepada pedagang.

Alasannya, banyak kalangan pedagang setempat yang mengaku tidak mengetahui pengucuran dana itu. Menurutnya, dari keterangan pedagang di pasar,mereka sama sekali tidak tahu tentang dana itu.

“Barulah setelah mau dibagikan, mereka bertanya dari mana uang itu. Sebab, tidak ada sosialisasi atau pertemuan kalau ada seperti itu. Mereka tahu ada dana bantuan sosial dari Pemkab Soppeng pada Mei,”ungkapnya kepada SI di ruang kerjanya kemarin.

Dia menambahkan, para pedagang juga mengaku pihak asosiasi hanya mengumumkan melalui mikrofon (pengeras suara) dan tidak pernah menggelar pertemuan dengan mereka secara menyeluruh. Karena itu,saat dana bantuan dibagikan, ada yang komplain dan bertanya-tanya karena tidak semua pedagang mendapatkannya.

“Jadi, di situlah timbul pertanyaan pedagang saat tidak menerima bantuan, sementara yang lain menerimanya. Kenapa saya tidak dapat, sedangkan yang lain dapat,”tandasnya.

Dia menyebutkan, dana tersebut tidak diberikan langsung kepada pedagang,tapi kepada pengembang dalam bentuk kompensasi. Bahkan,ada yang bayar Rp600.000, pertamanya Rp500.000 untuk membuktikan kompensasi.

“Sementara bukan pedagang yang menerima dan hanya tinggal menandatangani dengan biaya meterai Rp300.000 per orang. Asosiasi cuma mengumumkan melalui mikrofon. Jadi, orang tidak tahu dari mana dana itu,” ujarnya.

Ria A Kudran menegaskan, langkah selanjutnya yang akan diambil setelah melakukan kunjungan tersebut,yakni akan melaporkannya kepada pimpinan Dewan serta akan melakukan pertemuan dengan asosiasi. “Jadi,kami akan rapat untuk menindaklanjutinya sesuai hasil di lapangan,” tandas legislator Demokrat ini.

Ketua Komisi II DPRD Soppeng Suwardi Haseng menambahkan, dalam pengucuran bantuan sosial kepada pedagang Pasar Cabbenge itu, ada tiga kriteria, yakni menyangkut pelataran, kios,dan los. “Ada tiga item dan pelataran diperuntukkan bagi ekonomi lemah. Jadi, hampir semua pedagang mengaku tidak ada pertemuan sebelumnya dengan pihak asosiasi,” paparnya.

Sepertinya pengucuran dana tersebut tidak ada transparansi karena banyak pedagang mengaku tidak tahu sebelumnya.“Tinggal langsung dipanggil ada bantuan dalam bentuk kompensasi, tapi tidak pernah sosialisasi kepada semua sehingga informasi menjadi simpang siur,”tandasnya.

Sebelumnya,Wakil Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Jamaluddin di hadapan Dewan, mengaku pihaknya hanya menyampaikan pengumuman kepada para pedagang terkait bantuan tersebut melalui mikrofon. “Sebelumnya kami turun ke pasar dan menyampaikan bahwa ada bantuan seperti ini,”tuturnya saat dengar pendapat dengan sejumlah anggota Dewan belum lama ini.

Menurutnya,dalam penyaluran dana tersebut, pihaknya melakukan sosialisasi dengan para pedagang pasar setempat. Selama Januari, pihaknya melakukan tahap persiapan mulai alat tulis kerja (ATK), bagaimana lakukan pendekatan, dan mengumpulkan data.

Berdasarkan data yang dihimpun, bantuan sosial untuk para pedagang Pasar Cabbenge dari Pemkab Soppeng sebesar Rp1,3 miliar tersebut hingga saat ini telah dikucurkan kepada para pedagang setempat sekitar Rp600 juta sehingga masih tersisa sekitar Rp700-an juta. (abdullah nicolha)