Lutra Terapkan Tender Online

Tuesday, 06 January 2009

MASAMBA(SINDO) – Pemkab Luwu Utara (Lutra) segera menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa lewat internet (E-procurement) bagi semua kontraktor yang akan mengikuti pelelangan tender.

Bupati Lutra HM Luthfi A Mutty mengatakan, penerapan tender melalui internet ini untuk semua pengadaan barang dan jasa yang paketnya di atas Rp100 juta. Diakui bupati, salah satu masalah yang dihadapi bangsa saat ini,yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga pengadaan barang dan jasa sarat akan hal itu (KKN).

”Di antara banyak korupsi itu bersumber dari pengadaan barang dan jasa,” tandasnya saat menghadiri sidang istimewa di Gedung DPRD Lutra kemarin. Orang nomor satu Lutra ini menambahkan, untuk mengatasinya tidak cukup dengan menangkap para pelakunya, tapi sistemnya itu perlu diperbaiki.

Dia mencontohkan, Lutra dalam menangani pengadaan barang dan jasa melalui tender internet (E-procurement) untuk mengeliminasi sekaligus mengentaskan KKN. ”Saya tahu akan banyak tantangan dari orang-orang yang tadinya merasa memiliki hak istimewa, bisa menentukan yang menang dan kalah,”paparnya.

Dia juga mengaku, dengan diberlakukannya Eprocurement, rekanan dapat bersaing secara sehat,tidak ada lagi istilah dekat dengan bupati, dekat dengan pimpinan proyek, tidak ada lagi tatap muka antara panitia barang dan rekanan,serta terjadinya penghematan anggaran mencapai 25%.

”Semua itu ditiadakan dengan berlakunya tender online,”ungkapnya. Kepala Bidang Penelitian dan Statistik Badan Perencanaan Pendapatan Daerah (Bappeda) Lutra Mukhtar Jaya menyatakan, dia tidak setuju dengan pemberlakuan tersebut. Alasannya, masih banyak kontraktor lokal yang memiliki SDM lemah dan belum memahami sepenuhnya tentang sistem online.

”Kami harus jujur dan harus diakui kesiapan rekanan, khususnya rekanan lokal yang memiliki SDM yang lemah jadi masih perlu persiapan,”kata orang yang juga menjabat sebagai Ketua KNPI Lutra ini kepada SINDO,kemarin.

Hal itu salah satu tugas pemkab, meskipun dalam rangka efisiensi dan untuk menghindari KKN. ”Jadi, lebih bijak kalau sementara ini anggaran Rp300 juta ke atas yang ditender online,” tandasnya. (abdullah nicolha)