Anggaran Bantuan Sosial Turun 60%

Thursday, 04 March 2010
WATANSOPPENG(SI) – Anggaran bantuan sosial 2010 di Kabupaten Soppeng,turun drastis sekitar 60% dibandingkan pada 2009.Alokasi dana pada 2010 hanya Rp1,6 miliar,padahal pada 2009 mencapai Rp4,1 miliar.

Penurunan anggaran tersebut diakui Bupati Soppeng Andi Soetomo di hadapan sejumlah pejabat teras Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng, kemarin. Menurutnya, dilihat dari perbandingan selama tiga tahun terakhir, bantuan sosial mengalami penurunan.

Dari data yang dihimpun harian Seputar Indonesia (SI) pada 2008, anggaran bantuan sosial di daerah berjuluk Kota Kalong itu mencapai Rp8 miliar. Lalu, pada 2009, alokasi anggaran turun menjadi Rp4,1 miliar. Kini pada 2010, alokasi anggaran hanya Rp1,6 miliar. Kendati demikian, Andi Soetomo tidak merisaukan adanya pengurangan anggaran tersebut.

Pasalnya, orang nomor satu di Soppeng ini mengaku, dalam pemberian bantuan yang dilakukannya selama ini menggunakan dana pribadi. “Harusnya dana sosial tersebut tidak dikurangi, tapi diawasi. Harus melihat porsinya dan selektif dalam memberikan bantuan,” katanya.

Berkurangnya anggaran membuat pemkab selektif dalam memberikan bantuan. Salah satu bidang yang menjadi prioritas adalah pendidikan dan bantuan untuk Pekan Olahraga Daerah (Porda).” Jadi, yang prinsipiil akan dibicarakan khusus,”tuturnya.

Sementara itu, Kadis Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan Aset Daerah (PPKAD) Soppeng Andi Tenri Sessu menegaskan, kendati mengalami pengurangan anggaran bantuan sosial, tidak ada program yang dihilangkan. “Item-nya tidak ada yang hilang, tapi diturunkan,”ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya belum dapat memberikan data lengkap terkait anggaran bantuan sosial tersebut yang mengalami penurunan sejak 2008–2010. Dia menambahkan, adanya pengurangan tersebut, pihaknya meminta dinas-dinas terkait agar semua pemberian bantuan dana kepada masyarakat ditunda hingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Soppeng selesai. ”Jadi, semua proposal bantuan dana ditunda,”tandasnya.

Ketua Fraksi Demokrat yang juga anggota Komisi I DPRD Soppeng Haeruddin Tahang, menyebutkan, pengurangan dana bantuan sosial dilakukan mengingat bertepatan dengan pelaksanaan Pilkada Juni. Hal itu dilakukan karena sangat rawan dimanfaatkan calon yang masih menjabat sebagai bupati.

“Alasan kami melakukan pengurangan tersebut karena akan digelarnya pilkada. Hal itu kami nilai sangat rawan digunakan dalam tahapan kampanye. Kami pun berpatokan pada surat edaran (SE) mendagri tentang anggaran tersebut, jadi memang harus dilakukan,” kata Heru, sapaan akrab legislator Demokrat ini kepada SI di gedung Dewan,kemarin. (abdullah nicolha)