KPU Soppeng Terima Rp3 Miliar

Tuesday, 02 March 2010
WATANSOPPENG(SI) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Soppeng menerima rasionalisasi anggaran Rp3 miliar.Total rasionalisasi anggaran yang diajukan SKPD mencapai Rp6 miliar lebih.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2010, menyetujui melakukan rasionalisasi anggaran yang diajukan satuan perangkat daerah (SKPD) sebesar Rp6 miliar lebih.

Dari rasionalisasi anggaran tersebut, KPU menerima dana Rp3 miliar lebih untuk persiapan putaran kedua. “Yang jelas untuk KPU kurang lebih Rp3 miliar karena jumlah dana yang diajukan KPU dalam rencana kerja anggaran (RKA) tidak mencantumkan untuk putaran kedua.

Jadi,kami menilai hal itu perlu dilakukan karena dikhawatirkan jika terjadi putaran kedua, tidak ada dana yang siap. Ini tanggung jawab kita bersama menyukseskan pilkada,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Soppeng Andi Wadeng kepada harian Seputar Indonesia (SI) di ruang kerjanya,kemarin.

Sementara untuk panitia pengawas pemilu (panwaslu) sekitar Rp500 juta dan kepolisian Rp1,2 miliar. Dana tersebut juga dialihkan ke bidang pertanian, yakni dana pendampingan Rp800 juta dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) sekitar Rp500 juta. “Untuk bidang pertanian, yakni dana pendampingan untuk mendukung salah satu proyek APBN karena dananya hingga saat ini belum dicairkan,” katanya.

Kendati demikian, pihaknya tidak dapat memberikan data rinci terkait pengalihan dana tersebut. Namun, dia memastikan anggaran tersebut telah disetujui bersama antara Banggar legislatif dan eksekutif. “Saya tidak dapat memberikan data terincinya,yang jelas sekitar itu,” tutur legislator PDK dua periode ini.

Hal senada diungkapkan legislator Partai Demokrat Soppeng Haeruddin Tahang. Dia menyatakan, rasionalisasi tersebut dilakukan dengan berbagai pertimbangan karena melihat dalam RKA yang diajukan tiap SKPD banyak yang tidak rasional.

Karena itu, harus dialihkan untuk kepentingan yang lebih mendesak dan menyentuh langsung kepada masyarakat. “Kami melihat perlu dirasionalisasi dan hasilnya, KPU, panwas, pengamanan pihak kepolisian, serta bidang pertanian dan Dinas PU, yang jelas dana tersebut telah dialihkan,”paparnya.

Heru, sapaan akrabnya, menambahkan, jika memang Pilkada Soppeng hanya satu putaran, dana tersebut akan dikembalikan kepada Pemkab Soppeng dan akan dibahas kembali pada APBD perubahan. “Jika memang hanya satu putaran, otomatis akan dikembalikan ke negara dan dibahas dalam APBD Perubahan mendatang,” ungkapnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun SI,dana sekitar Rp5 miliar lebih itu merupakan hasil rasionalisasi pengajuan SKPD tentang pembiayaan rutin mobil dinas, biaya makan-minum pegawai, dan beberapa usulan yang memang tidak rasional dan perlu dirasionalisasi.

Ketua Komisi II DPRD Soppeng Suriadi membenarkan rasionalisasi anggaran tersebut “Untuk Dinas PU terdapat pada dana konsultan, jadi telah dirasionalisasikan semua yang dianggap tidak rasional,”tandasnya. (abdullah nicolha)