Anggota KPU Majene Ancam Mundur

Sunday, 15 August 2010
Jika Dua Rekannya yang Berangkat Umrah Menggunakan Dana dari Pemkab

MAJENE(SI) – Seorang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majene Sulbar Asmanuddin mengancam mengundurkan diri sebagai anggota KPU jika rekannya kerjanya yang berangkat umrah terbukti mendapat bantuan dana dari Pemkab.

“Pokoknya, meskipun saya tidak berangkat umrah, kalau yang berangkat umrah terbukti menggunakan dana dari pemerintah, saya akan mengundurkan diri. KPU adalah lembaga independen,” tegas mantan aktivis LSM ini kepada sejumlah wartawan, akhir pekan kemarin.

Pernyataan Asmanuddin tersebut disampaikannya karena gerah mendengar tudingan kalangan masyarakat Majene yang mengatakan bahwa, anggota KPU Majene yang berangkat umrah pada awal ramadhan ini mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat.

Dia menjelaskan bahwa, yang berangkat umrah di awal Ramadhan ini hanya dua orang anggota KPU.“Yang berangkat itu tidak semua anggota KPU,hanya ibu Ketua Hajidah dan Surakhmat, sedangkan saya dan dua anggota lainnya, Dulhaj Mukhtar dan Majied Ruddin tidak berangkat,”jelasnya.

Asmanuddin menambahkan, selain dua anggota KPU, empat orang staf sekretariat KPU juga berangkat umrah.Mengenai dana untuk berangkat umrah dia mengatakan, saat rapat sebelum pemberangkatan, dijelaskan bahwa dana untuk ibadah umrah adalah sisa honor berbagai kegiatan KPU.

Asmanuddin pun kembali menantang agar LSM yang memberi kritik kepada KPU untuk membuktikan apakah memang ada anggota KPU yang menerima dana dari pemerintah.“ Silakan LSM turun melakukan pembuktian, kalau terbukti ada bantuan pemerintah,itu tadi, saya hari ini juga akan mengundurkan diri,”tegasnya.

Kendati demikian, pihaknya mengaku tidak bisa memastikan apakah hanya dari sisa honor selaku anggota KPU atau ada bantuan lain termasuk dari pemerintah. Bahkan,tidak menjelaskan secara rinci besarnya honor kegiatan masing- masing anggota KPU Majene.

Direktur LSM Yayasan Tani Makmur Indonesia (Yanmarindo) Sulbar Ikhsan Welly menegaskan, bila terbukti anggota KPU menerima bantuan dari pemerintah untuk kepentingan pribadi maka itu merupakan salah satu bentuk pengkhinatan publik, karena telah melanggar misi KPUD.

“Pilkada Majene tidak lama lagi akan digelar, KPU harus mampu sejak awal menjalankan fungsinya secara independen,”tegasnya.

Sementara itu, Sekertaris Kabupaten (Sekkab) Majene Rizal Sirajuddin yang dikonfimrasi terpisah mengatakan, sepengetahuannya tidak ada aliran dari kas daerah untuk kegiatan umrah anggota KPU.

“Tapi, kami tidak tahu dan tidak bisa memastikan misalnya kalau ada sumbangan pribadi pejabat ke mereka (KPUD), tapi kalau dari kas daerah saya jamin tidak ada,”tegas Rizal. (abdullah nicolha)