| MALILI (SINDO) – Bupati Luwu Timur (Lutim) Andi Hatta Marakarma dalam bulan Ramadan ini kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah proyek fisik. Pemantauan tersebut dilakukan pada proyek yang saat ini pengerjaannya sedang dilakukan oleh proyek Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora) maupun Dinas Kesehatan (Dinkes). Sidak tersebut didampingi Kabag Humas, Kabag Ekbang, Kadis PU dan Kadis Kesehatan.
“Hal itu sudah menjadi agenda rutin bupati makanya, meskipun di bulan Ramadan namun pemantauan proyek-proyek fisik di lapangan tetap dilakukan,” kata Bidang Publikasi Humas Lutim Yulius Patappa kepada SINDO di Malili,kemarin. Menurut dia,salah satu sasaran sidak bupati adalah pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Luwu Timur I Lagaligo di Kecamatan Wotu.
Dalam kesempatan itu bupati berjalan mengitari seluruh ruangan rumah sakit dan sesekali terlihat memberikan instruksi kepada Kadis Kesehatan dr Mahafuddin Sidtujdu dan Kepala RSUD untuk membenahi beberapa bagian yang dianggap perlu mendapatkan pembenahan.
“Secara umum, pembangunan rumah sakit berjalan lancar,meskipun bupati sedikit agak kecewa karena finishing pekerjaan yang kurang bagus dan terkesan terburuburu serta dengan pengadaan genset yang bersifat silent. Padahal, rumah sakit membutuhkan ketenangan, utamanya bagi pasien yang sedang dirawat,”kata Bupati.
Agar aktivitas di rumah sakit mulai nampak,kata Hatta, pihaknya memerintahkan Kepala RSUD dan seluruh staf rumah sakit untuk segera berkantor dan menata administrasi yang ada, karena rumah sakit ini akan segera difungsikan. Dari RSUD,Bupati melanjutkan peninjauan ke Puskesmas Ketoraharjo untuk melihat kondisi bangunan puskesmas dan rumah dinas dokter yang ada di sana.
Puskesmas Kertoraharjo saat ini sudah ditingkatkan menjadi Puskesmas Plus dengan model bangunan berlantai dua. Peninjauan proyek berlanjut ke Kecamatan Mangkutana dan Kalaena, utamanya proyek l Dikpora seperti sekolah dan sejumlah bangunan lainnya.
Melihat kondisi proyek yang mengecewakan bupati meminta kepada kontraktor agar bekerja maksimal terutama yang berkenaan dengan finishing. Sementara kepada Kepala Dinas PPTK diminta untuk tidak membayar kontraktor yang tidak maksimal dalam pekerjaannya.
“Jadi, saya minta kepada PPTK tidak membayar rekanan atau kontraktor kalau pekerjaannya tidak maksimal apalagi tidak dapat merampungkannya,” katanya di Malili,kemarin. (abdullah nicolha) |
No comments:
Post a Comment