Nilai Materil Balanipa Disoal

Sunday, 02 August 2009

POLEWALI(SI) – Sejumlah kalangan di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) khususnya di wilayah yang akan dimekarkan menjadi Kabupaten Balanipa mempersoal kan nilai materil di daerah tersebut.

“Kami menilai, Kabupaten Polman memang layak dimekarkan menjadi dua kabupaten jika dilihat dari segi luas wilayah, tapi yang menjadi kekhawatiran kami dalam proses itu adalah apa nilai materil yang ada di tujuh kecamatan yang masuk dalam kawasan Balanipa,” kata Koordinator Umum Yayasan Parakkasi Foundation (Yaspar) Polman Muliawan H Tanrimani kepada Seputar Indonesia (SI),kemarin.

Menurut dia,hal tersebut harus dipertanyakan agar tujuan pembentukan Kabupaten Balanipa yakni mendekatkan pelayanan masyarakat, percepatan pembangunan, dan penciptaan lapangan kerja baru dapat terwujud. “Bagaimana kami harus konsisten untuk misi itu jika materil daerah belum jelas dan belum menjanjikan,” ungkapAlumnus Universitas 45 Makassar ini.

Pihaknya berharap, para pejuang percepatan pembentukan Kabupaten Balanipa dan semua elemen terkait agar totalitas dan tanggungjawab tetap terjaga sehingga dapat melahirkan satu daerah otonom baru yang lebih baik dari semua segi. “Hal itu hanya bisa terjadi ketika aksi dan sikap bebas dari kepentingan- kepentingan politik dari sekelompok orang apalagi Kabupaten Balanipa akan dijadikan akses untuk dinasti baru kekuasaan di provinsi termuda di Indonesia tersebut,”tegas Muliawan.

Aktivis yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan Sulbar ini juga mengkhawatirkan apabila Kabupaten Balanipa terbentuk dan tidak sinergi dengan kondisi masyarakat yang ada di daerah setempat. “Tidak dapat dipungkiri, dengan melihat sample-sample kabupaten yang baru dimekarkan terjadi ketidakseimbangan dalam pola kehidupan baik secara pelayanan ekonomi, politik, pendidikan, dan keadilan hukum masyarakat,”jelas dia.

Pada intinya kata dia,pihaknya mendukung agar perjuangan pembentukan Kabupaten Balanipa seba- gai salah satu daerah otonom di Sulbar dapat terwujud dengan cepat namun perjuangan tersebut haruslah memberi azas manfaat bagi keberlangsungan masyarakat di wilayah Kerajaan Mandar (Balanipa) tersebut.

Sekretaris Umum Komite Aksi Percepatan Pembentukan Kabupaten Balanipa (KAPP-KB) Adi Arwan Alimin yang dihubungi menyatakan, dalam proses perjuangan pembentukan Balanipa menjadi satu daerah otonom pihaknya telah melakukan pengkajian dan penelitian tentang kandungan materil yang dimiliki oleh tujuh kecamatan yang masuk dalam wilayah Balanipa.

“Jadi, kalau masalah materil di Balanipa sudah tidak diragukan lagi, karena sumber daya alam (SDA) di daerah itu sangat kaya baik dari wilayah darat dan laut, dan kajian tersebut tidak akan sampai ke pusat jika tidak ada yang menjanjikan,” ungkap Adi Arwan kepada SI via ponselnya, kemarin.

Dia mencontohkan bahwa, wilayah Balanipa memiliki kandungan minyak dan gas (Migas) di perairan Karama,begitu juga di wilayah pegunungan yang juga memiliki kandungan batubara. “Yang jelas, Balanipa adalah daerah yang kaya akan sumber daya alam, sehingga nanti jika telah terbentuk akan memberikan lapangan kerja bagi warga di daerah tersebut,” ungkapnya dengan nada optimistis.

Data yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), dari 14 kecamatan yang ada Polman tujuh kecamatan akan masuk menjadi wilayah Kabupaten Balanipa diantaranya,Kecamatan Campalagian,Luyo,Tutar, Limboro, Tinambung, Balanipa, dan Alu. Sementara kecamatan yang akan tetap menjadi wilayah Polman Kecamatan Binuang,Polewali, Wonomulyo, Matakali, Mapilli, Tapango,dan Bulo.

Sementara itu,proses pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) yang ingin memisahkan diri dari kabupaten induknya Mamuju telah mendapatkan persetujuan dari presiden untuk segera dibahas di DPR RI . Bahkan SBY telah menerbitkan Amanat Presiden (Ampres) tentang persetujuan pembahasan RUU Kabupaten Mateng.

Bahkan saat ini tim peninjau dari DPD Pusat telah turun ke Sulbar untuk melakukan pengkajian wilayah Mateng untuk segera dibahas di DPR RI. “Kunjungan tersebut pada prinsipnya untuk melihat langsung kelayakan dari Mamuju Tengah untuk menjadi dae-rah otonom, kami yakin semuanya akan berjalan lancer karena semua yang diajukan telah memenuhi syarat,” kata Sekprov Arsyad Hafid. (abdullah nicolha)