Ratusan Kuota Haji Diduga Diperdagangkan

Wednesday, 29 July 2009

MAMUJU (SI) – Sedikitnya delapan warga asal Kabupaten Mamasa mendatangi Kantor Wilayah Departemen Agama (Kanwil Depag) Provinsi Sulbar yang terletak di Desa Simboro Kecamatan Simboro dan Kepulauan (Simkep) Mamuju. Mereka memprotes kebijakan Depag setempat dalam menentukan kouta haji.

Protes tersebut dipicu karena dari 119 kuota haji untuk Mamasa tidak seorang pun warga Mamasa yang masuk dalam daftar yang akan diberangkatkan pada musim haji tahun ini.

“Ini tidak adil karena tidak seorang pun warga Mamasa yang masuk dalam daftar tersebut, kalau perlu kami mau lihat semua yang masuk itu, apakah benar-benar orang Mamasa, siapa kakek neneknya,” ungkap Ahmad ,30, saat menggelar protes di Kanwil Depag Sulbar, kemarin.

Dia menambahkan, sudah tiga tahun pihaknya merasa dikecewakan pihak penyelenggara haji di daerah tersebut, bahkan masih ada beberapa warga yang sudah menjadi daftar tunggu selama dua tahun.

Bahkan warga menduga terjadi kolusi dalam pendaftaran haji di Mamasa. Hal itu juga yang ikut memicu warga protes ke Kanwil Agama karena yang masuk dalam daftar haji Mamasa saat ini adalah orang yang berasal dari luar Sulbar pihaknya juga menemukan warga yang berasal dari Pulau Jawa.

Dia menegaskan, para warga bukannya menghalangi kaum muslim di luar Mamasa diberangkatkan ke tanah suci, tapi mereka berharap agar pihak penyelenggara haji memberangkatkan lebih dahulu warga Mamasa, baru memberangkatkan warga di luar Mamasa.

Ironisnya, adu mulut antar warga dengan Kepala Kanwil Depag Sulbar Sahabuddin Kasim sempat terjadi dan berlangsung tegang. Para warga tersebut juga mengancam akan memboikot pelaksanaan dan pemberangkatan jemah haji asal Mamasa, apabila kuota dan daftar nama calon jemah haji (calhaj) tidak diubah pihak Kanwil Agama.

“Jika permintaan warga tidak dipenuhi oleh pihak Depag Sulbar, warga akan menghalangi proses pemberangkatan haji di Mamasa, jika warga asli tidak diakomodir,” tandas Ahmad yang mewakili warga tersebut.

Kakanwil Depag Sulbar Sahabuddin Kasim menanggapi protes warga seolah lempar tanggung jawab dan menyerahkan kepada kebijakan Gubernur Sulbar. Sementara bagi stafnya yang menerima suap akan dikenai sanksi sesuai proses hukum. “Kami hanya menjalankan tugas dan fungsi dan semua adalah kebijakan Gubernur. Jadi, kalau sudah ditetapkan kami tidak bisa berbuat banyak,” katanya di hadapan warga Mamasa, kemarin.

Sekaitan dengan persoalan kisruh jatah haji di Mamasa, pihaknya akan memeriksa kembali daftar yang telah disusun. Apabila terbukti warga yang terdaftar bukan warga Mamasa yang akan berangkat, pihaknya akan mengajukan ke Gubernur Sulbar untuk membatalkan calon haji yang bukan warga Mamasa dan menggantikan calon haji yang memang warga Mamasa. (abdullah nicolha).