Bendungan Tommo Harus Dikaji

Wednesday 29 July 2009

MAMUJU (SI) – Kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup (amdal) pada proyek pembangunan Bendungan Tommo di Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Sulbar dipersoalkan sejumlah pihak. Pasalnya, beberapa analisis mengenai Amdal belum jelas.

“Kerangka penilaian amdal, yakni rujukan yang diserahkan tim konsultan yang menangani masalah tersebut belum lengkap dan harus disempurnakan dalam pengerjaannya,” kata salah seorang anggota komisi analisis dampak lingkungan DPRD Mamuju Hajrul Malik kepada Seputar Indonesia (SI) kemarin.

Dia menyebutkan, selain penyempurnaan tentang amdal, pihaknya juga meminta kepada pihak yang menangani proyek tersebut melihat peraturan daerah (perda) yang menyatakan bahwa melibatkan warga setempat dalam pengerjaan sebagai orang yang akan menikmati hasil proyek tersebut.

“Jadi ada beberapa yang perlu disempurnakan termasuk, Perda Mamuju dalam keterlibatan warga dalam pengerjaan. Sebab, mereka sebagai pengguna pasilitas tersebut,” jelas legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Anggota DPRD Mamuju ini menambahkan, dari beberapa pertanyaan yang muncul, perlu dilakukan kajian ulang terhadap Amdal tersebut. Kerangka acuan yang dimaksud tidak hanya berisi teori mengenai irigasi, melainkan juga solusi atas persoalan yang ditimbulkan proyek tersebut.

“Saya sudah pernah turun ke lapangan dan melihat banyak persoalan mengenai penggunaan lahan pertanian yang akan dilalui proyek irigasi,” ungkapnya.

Dia mencontohkan, di daerah tersebut ada seorang warga yang hanya memiliki satu lahan pertanian yang ternyata akan dilalui proyek tersebut. Kerangka acuan yang ada harus memberikan solusi atas persoalan tersebut, karena problem ini tidak selesai hanya dengan ganti rugi.

Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Mamuju Mochtar menyatakan, salah satu masalah dalam proyek tersebut yakni mengenai parameter mutu air baku yang terdapat di wilayah tersebut.

Dia menegaskan, harus ada kejelasan mengenai kondisi air yang digunakan masyarakat sebelum proyek dilaksanakan sehingga dapat diketahui dampak yang terjadi ketika bendung tersebut telah selesai dibangun. Dengan demikian, apabila terjadi perubahan yang cukup signifikan, khususnya berdampak negatif, bisa diberikan peringatan sejak awal.

“Air ini juga memiliki aspek kesehatan karena tidak hanya digunakan masyarakat untuk pertanian. Jangan sampai nanti sudah timbul permasalahan, baru kita sibuk membuat acuannya,” jelasnya.

Sementara itu, Konsultan Tim Penuyusun Amdal Harianto mengatakan, pertanyaan yang diajukan tersebut pada dasarnya akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan dokumen amdal. Kerangka acuan amdal ini baru tahap awal dan tentunya masih membutuhkan masukan.

“Seluruh permasalahan yang ada sekarang masih sangat meluas. Nah inilah tujuan kerangka acuan amdal untuk semakin mengkerucutkannya, hingga akhirnya dibentuk dokumen amdal,” jelasnya.

Dia menuturkan, kerangka acuan yang ada saat ini akan diperbaharui. Proyek Pembangunan Bendungan Tommo ini awalnya direncanakan hingga ke Kecamatan Pangale. Akan tetapi, karena berbagai pertimbangan dari masyarakat, hal tersebut dibatalkan.

Proyek pembangunan Bendungan Tommo tersebut dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan dalam bentuk multiyear yang pengerjaannya akan dilakukan pada 2010-2012 mendatang. (abdullah nicolha).