Proyek Fisik Sulbar Dinilai Rendah

Saturday, 01 August 2009

MAMUJU (SI) – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulbar menilai kualitas proyek fisik di provinsi termuda di Indonesia itu rendah.

“Pemprov harus terus memerhatikan efektivitas dan kualitas pelaksanaan kegiatan (proyek). Jika hal itu tidak tercapai,pencapaian target realisasi anggaran 2008 hanya akan menjadi peningkatan di atas kertas,” ungkap Juru Bicara Fraksi Persaudaraan (FP) DPRD Sulbar Bernadus Bonggamangin dalam pandangan umumnya di Mamuju,belum lama ini.

Pihaknya melihat kualitas pelaksanaan kegiatan di APBD Sulbar belum berjalan maksimal. Dia mencontohkan, hal itu dapat dilihat pembangunan jalan poros Mamuju- Kalumpang,Mamuju-Mambi- Mamasa,dan Polewali-Mamasa dari kualitas yang ada pelaksanaannya masih perlu peningkatan.

“Jalan-jalan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah karena masyarakat sangat menginginkan realisasi yang nyata dengan kualitas memadai dan dapat diandalkan, bukan sekadar mengejar realisasi anggaran semata,”katanya.

Dia juga menilai eksekutif dalam pengelolaan sejumlah proyek infrastruktur masih menggunakan pengawas-pengawas lapangan yang tidak memiliki kapasitas dan profesional memadai,dengan demikian pelaksanaannya terkesan tidak dilaksanakan dengan baik.

“Banyak masalah yang muncul disebabkan kualitas dan kinerja SKPD yang belum menggembirakan. Makanya kami mendukung Gubernur Sulbar mengevaluasi kepala SKPD dan menggantinya dengan tenaga andal, bukan sekadar menggeser pejabat dari instansi satu ke yang lain,”ujarnya.

Senada diungkapkan Ketua Fraksi Malaqbiq Nasional (FMN) DPRD Sulbar Hience Demma Buttu bahwa dari pantauannya selama ini pembangunan yang dilakukan pemerintah setempat belum maksimal, mulai bandara, pelabuhan, perkantoran hingga sarana jalan yang menghubungkan antara daerah satu dan yang lain.

Dia mengaku, memang telah dilakukan pembangunan jalan Mamuju-Mamasa, tapi hal itu juga belum maksimal. “Kalau dilihat secara kasar pembangunan jalan telah ada,bahkan mampu menembus Mamasa melewati Mamuju dengan jalur belakang (dua). Namun, kalau dilihat dari bobot sama sekali belum maksimal, ditambah dengan penganggaran yang dilakukan,”katanya kepada SI via ponselnya kemarin.

Kendati demikian, pihaknya mengakui bahwa pemerintah bertekad melakukan pembangunan, tapi progres dan kualitas pengerjaan yang dihasilkan tidak seimbang dengan apa yang telah dianggarkan.

“Memang pembangunan telah dilakukan seperti halnya bandara dan pelabuhan yang sudah bisa dikatakan lumayan, tapi progres perkantoran belum menampakkan hasil maksimal sehingga masih terkatung-katung,” ungkapnya.

Hience berharap, pemerintah dalam melakukan pengerjaan harus membuat perencanaan secara matang sehingga apa yang dihasilkan dapat diandalkan. Dia juga menilai, apa yang menjadi ikon Sulbar, yakni kakao, juga terancam tidak maksimal, bahkan gagal.

“Selama dua tahun kami (DPRD) telah meminta itu dan berupaya pembangunan bisa terencana dan terukur.Namun, apa yang ada selama ini pembangunan dilakukan atas dasar kebutuhan, makanya kami minta ke depan agar bisa direncanakan terlebih dahulu,”tandasnya. (abdullah nicolha)