Mamuju Belum Siap Jadi Kota

Wednesday, 03 June 2009
MAMUJU (SI) – Sejak ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Barat beberapa tahun lalu, hingga kini Kabupaten Mamuju belum siap menjadi kota.Sebab,kabupaten tersebut terkendala infrastruktur pemerintahan yang belum memadai.

Sejumlah pihak menilai,kabupaten itu belum layak menyandang nama sebagai kota madya. Kepala Bagian Pemerintahan Mamuju Bahrun Rasyid mengatakan, untuk membentuk suatu kota membutuhkan infrastruktur memadai,baik pemerintahan, ekonomi maupun sosial.

“Jika melihat isi yang ada di Mamuju, syarat tersebut ternyata belum dapat terpenuhi keseluruhan,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya kemarin. Pihaknya juga belum dapat menyelesaikan penentuan batas Pemerintahan Kabupaten Mamuju.

Selain itu, masalah pemekaran wilayah hingga saat ini masih tertunda. “Ditambah persoalan mengenai pembentukan Mamuju Tengah yang hingga sekarang masih tertunda,” ujar dia.

Selain itu, pembangunan infrastruktur ekonomi hingga saat ini belum dapat memenuhi untuk menjadi suatu kota. Masih banyak proyek pertanian, jalan, dan sebagainya yang belum selesai.“Memang Kabupaten Mamuju cukup lama menjadi ibu kota Provinsi Sulbar.

Akan tetapi,itu bukan satu-satunya ukuran untuk membentuk menjadi kota. Berbeda dengan Provinsi Gorontalo, yang infrastruktur ibu kotanya sudah memadai sehingga langsung menjadi kota,”jelas dia.

Jika Mamuju tetap dipaksakan menjadi kota dengan kondisi yang ada saat ini,justru akan menimbulkan dampak negatif,tidak hanya untuk daerah, tapi juga untuk masyarakat. Yang harus menjadi pertimbangan utama adalah tingkat pembangunan dan pemahaman dari masyarakat tersebut. Juga harus memerhatikan segi historis Mamuju.

Dia juga mengkhawatirkan kepentingan politik yang besar dalam proses pembentukan kota. “Saya takut, nanti besarnya kepentingan politik akibat pembentukan kota dapat merusak tatanan sosial di Kabupaten Mamuju,”ungkap dia.

Ketua Umum Front Mahasiswa Pembela Rakyat (Frampera) Muh Amril menegaskan,melihat kondisi Mamuju saat ini memang belum layak menyandang nama kota karena masih banyak fasilitas yang perlu dibenahi pemerintah setempat.

“Memang kalau melihat kenyataan yang ada belum bisa dijadikan sebagai kota karena infrastruktur beberapa bidang belum memadai, di antaranya jalan, pertanian, dan ekonomi. Karena itu, pemerintah harus lebih membenahi fasilitas tersebut,”tutur Muh Amril kepada SI via ponselnya kemarin.

Kendati demikian, pihaknya bersedia membantu pemerintah memperjuangkan aspirasi tersebut apabila memang sudah layak menjadi sebuah kota madya. “Yang jelas, kami tetap mendukung wacana tersebut, asalkan saja memenuhi syarat dan tidak menimbulkan dampak negatif kepada daerah dan masyarakat,”tandasnya. (abdullah nicolha).